JAKARTA – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, menyatakan keyakinannya bahwa uang suap dalam kasus pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku berasal dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Meski demikian, Wahyu mengakui tidak memiliki bukti konkret untuk mendukung keyakinan tersebut.

Pernyataan itu tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Wahyu yang dibacakan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto, Kamis (17/4/2025).

“Di nomor 8 itu ditanyakan kepada Saudara agar Saudara jelaskan apa peran Hasto Kristiyanto dalam perkara KPU dalam upaya menjadikan Harun Masiku menjadi caleg,” ujar jaksa KPK saat membacakan BAP di ruang sidang.

Keterangan ini disoroti karena bertentangan dengan pernyataan Wahyu di persidangan, di mana ia menyebut tidak mengetahui sumber dana suap yang berkaitan dengan pengurusan PAW Harun Masiku.

Dalam BAP-nya, Wahyu menjelaskan bahwa Hasto sebagai Sekjen PDIP sempat mengirim surat resmi kepada KPU terkait permintaan pergantian caleg terpilih. Meski KPU telah memutuskan melantik Riezky Aprilia sebagai anggota DPR dari Dapil Sumsel I, Wahyu mengaku didatangi oleh tiga orang yang mengaku sebagai utusan Hasto: Saeful Bahri, Donny Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina.

“Seingat saya, ketiganya menyampaikan bahwa mereka diutus oleh saudara Hasto Kristiyanto dan meminta agar Harun Masiku menggantikan Riezky Aprilia,” kata jaksa membacakan pernyataan Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan bahwa berdasarkan komunikasi para utusan itu, ia percaya uang suap yang diterimanya melalui Agustiani Tio berasal dari Hasto.

“Saya memang tidak punya bukti apa pun. Tapi sangat kecil kemungkinan Bu Tio, Donny, dan Saeful memberikan uang pribadi mereka untuk tujuan tersebut,” kata Wahyu dalam BAP.

Namun, di hadapan majelis hakim, Wahyu menyatakan tidak bisa secara pasti menyebut Hasto sebagai sumber dana, dan hanya mengetahui bahwa uang itu diberikan melalui Saeful.

“Bahwa dalam BAP saya menyampaikan pendapat saya secara jujur, saya tidak yakin mereka bertiga menggunakan uang pribadi untuk kepentingan itu,” ujarnya.

“Tetapi saya juga tidak bisa memastikan uang itu dari Pak Hasto karena saya tidak tahu secara pasti,” tambahnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa yang tahu pasti asal uang itu adalah orang yang memberikan uang tersebut kepada dirinya.

“Pihak yang paling tahu sumber uang itu ya Pak Donny, Bu Tio, dan Pak Saeful. Saya hanya sebagai penerima,” lanjutnya.

Dalam kasus ini, Hasto Kristiyanto didakwa menghalangi penyidikan KPK atas kasus Harun Masiku, mantan caleg PDIP yang buron sejak 2020. Ia juga diduga memberikan suap senilai Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan untuk memuluskan penetapan Harun sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW.

Suap itu diduga diberikan bersama-sama oleh Hasto, Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Saeful sendiri sudah dijatuhi hukuman, Donny berstatus tersangka namun belum diproses, sementara Harun masih dalam pelarian.

Wahyu Setiawan sendiri sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus suap ini dan kini telah menyelesaikan masa hukumannya.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Dalam kesaksiannya, Wahyu menyatakan tidak mengetahui secara pasti asal uang suap yang diberikan kepadanya demi meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Diketahui, Wahyu sebelumnya telah divonis bersalah dan dihukum empat tahun penjara atas kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024.

Ia merupakan pihak yang menerima uang suap dari Harun Masiku. Seiring berjalannya penyidikan, kasus ini berkembang dan menetapkan Hasto Kristiyanto serta advokat Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

Hasto didakwa telah memberikan uang senilai Rp400 juta yang digunakan sebagai bagian dari upaya penyuapan terhadap Wahyu. Namun, dalam persidangan terbaru, kuasa hukum Hasto mempertanyakan validitas bukti tersebut.

Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyoroti pernyataan Wahyu yang mengaku tidak mengetahui sumber dana yang diterimanya empat tahun lalu.

“Saudara Wahyu menyampaikan tidak mengetahui sumber dana dana tersebut dari mana,” kata Ronny di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, (17/4/2025).

Ronny mengungkapkan bahwa dirinya sempat bertanya kepada Wahyu mengenai asal uang Rp400 juta. Wahyu menjawab bahwa uang itu berasal dari Harun Masiku, namun menurut Ronny, pernyataan itu tidak cukup untuk membuktikan adanya suap.

“Artinya apa? suap tidak ada buktinya, 400 juta tersebut dari Harun Masiku. Kemudian yang menjadi aneh adalah tiba-tiba ada pertanyaan yang saya baca di BAP ya, ini dari BAP 2020, dan di BAP 2025 hampir semua sama. Artinya apa? ini daur ulang,” tegas Ronny.

Ia juga menyebut bahwa Wahyu sempat mengatakan Donny Tri dan Saeful Bahri berniat mengubah keterangannya ketika akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Hasto. Hal itu, kata Ronny, sempat didengar Wahyu menjelang pemeriksaan oleh penyidik KPK.

“Saya menanyakan, merubah itu dalam kaitannya apakah dia diperiksa yang pertama kali atau kedua kali? Saudara saksi pun ragu-ragu. Artinya apa teman-teman? ini membuktikan bahwa kasus ini adalah kasus pesanan politik, kasus ini adalah muatannya politik,” ujar Ronny.

Ia pun menegaskan bahwa tidak ada bukti konkret lain yang bisa menguatkan tuduhan terhadap Hasto.

“Hanya satu pertanyaan saja itu ya terkait dengan mendengar dan itu juga tidak ada bukti lainnya, saya menanyakan ada ga bukti CCTV untuk mendukung? Tidak ada. Ada ga keterangan saksi dan lain? Tidak ada,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, Ronny menyimpulkan bahwa Hasto adalah korban kriminalisasi bermuatan politik.

“Jadi sidang hari ini membuktikan bahwa kasus ini dipaksakan dan ini ada politisasi hukum dan ini adalah politidasi politik dan hukum dan kasus ini adalah kasus politik, dan Mas Hasto adalah tahanan politik,” tandas Ronny.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan “reshuffle” (perombakan susunan menteri) dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

“Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle),” kata Mensesneg Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang PDIP bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih.

Mensesneg mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut. “Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah,” kata Prasetyo.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menepis kabar akan ada perombakan atau reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Sufmi Dasco merespons isu mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani terkena reshuffle setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu (12/3).

Dari hasil konfirmasi yang dilakukannya, Dasco menegaskan bahwa tidak ada perombakan pada kursi-kursi menteri Kabinet Merah Putih (KMP), termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz memastikan 8 daerah siap menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki jangka waktu 60 hari, yakni pada 19 April 2025.

Delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu).

“Kami hanya bisa memastikan satu hal, tindak lanjut setelah putusan MK sudah kami laksanakan secara cermat. Namun, jika kemudian muncul permohonan baru, itu adalah hak politik peserta pemilu,” kata August dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Dia menegaskan bahwa KPU tidak akan berspekulasi soal kemungkinan PSU kembali dilakukan. Ia menyatakan proses hukum di MK akan dijalani sesuai koridor.

Saat ini, terdapat tujuh kabupaten/kota yang diketahui telah mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2024.

Menurutnya, dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk ketegangan atau penolakan pasca pelaksanaan PSU, tidak serta-merta membatalkan proses hukum yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

August menilai setiap permohonan yang diajukan oleh peserta pemilu akan melalui mekanisme formal sesuai ketentuan MK.

“Apakah dinamika sosial itu secara otomatis membatalkan perkara yang sedang diajukan ke MK? Tentu tidak. Proses hukum tetap berjalan pada jalurnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa MK memiliki prosedur sendiri dalam menangani permohonan, termasuk kemungkinan dilanjutkan ke persidangan atau dihentikan melalui mekanisme dismissal.

KPU akan mengikuti seluruh prosedur tersebut secara prinsipil dan memastikan kesiapan seluruh jajaran dalam menyiapkan dokumen maupun jawaban atas gugatan yang diajukan. (ANT/KN)

JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, terlihat menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Kehadiran Ganjar bertujuan memberikan dukungan moral kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang tengah menjalani proses hukum dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024.

“Kita selalu dukung. Semangat untuk Mas Hasto agar bisa menghadapi ini dengan lancar dan tegar,” ujar Ganjar kepada awak media di lokasi.

Ganjar tidak banyak memberikan komentar mengenai substansi perkara yang menjerat Hasto. Ia hanya tersenyum dan memilih duduk di kursi pengunjung bersama puluhan pendukung PDI Perjuangan lainnya di ruang sidang.

Sidang kali ini memasuki agenda pembuktian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan menghadirkan tiga saksi kunci, yakni Arief Budiman (mantan Ketua KPU), Wahyu Setiawan (mantan Komisioner KPU), dan Agustiani Tio Fridelina (mantan anggota Bawaslu RI).

Dalam perkara ini, Hasto didakwa melakukan dua pelanggaran hukum. Dakwaan pertama menyebutkan bahwa Hasto menghalangi proses penyidikan (obstruction of justice) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara dakwaan kedua berkaitan dengan dugaan pemberian suap, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang yang sama, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S.