JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan melakukan percepatan penanganan kendaraan dengan muatan berlebih (over loading) dan dimensi berlebih (over dimension) guna mendukung keselamatan berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan.

“Percepatan proses menuju zero over dimension and over loading(ODOL) perlu dilakukan untuk mencegah dan menghentikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan tersebut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani, di Jakarta, Kamis (5/6/2025)

Dia menyampaikan pihaknya telah mengikuti rapat koordinasi bersama Korlantas Polri yang diselenggarakan di Gedung Utama Korlantas Polri, Jakarta pada Rabu (4/6), sebagai rakor lanjutan dalam rangka merencanakan bebas kendaraan lebih dimensi dan muatan dalam waktu yang secepatnya.

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kendaraan seperti itu menimbulkan permasalahan-permasalahan, baik risiko kecelakaan, kemacetan, kerusakan jalan hingga menyebabkan penggunaan BBM yang sangat besar,” ujarnya.

Yani menjelaskan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah strategis dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat proses menuju berlalu lintas yang bebas angkutan lebih muatan dan lebih dimensi.

Dia menuturkan pemerintah berkomitmen membuat langkah-langkah strategis yang diawali dengan sosialisasi, pelaksanaan tahap peringatan, tahap penindakan, perbaikan fasilitas penimbangan, hingga integrasi data dokumen kelengkapan kendaraan barang secara elektronik.

“Ini langkah kolaboratif dan sinergis yang sangat bagus untuk diterapkan,” ujarnya pula.

Sosialisasi penanganan kendaraan kelebihan dimensi dan muatan dilakukan selama sebulan mulai 1 Juni 2025 secara serentak di Indonesia, menyasar pelaku industri dan jasa angkutan yang berpotensi tinggi melakukan pelanggaran aturan.

Tahap sosialisasi diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada para pemilik barang dan pemilik kendaraan akan dampak yang ditimbulkan serta menumbuhkan kesadaran untuk tidak mengoperasikan kendaraan yang lebih dimensi dan muatan.

Lebih lanjut, Yani menyebut terkait sosialisasi hingga penindakan kendaraan lebih muatan dan lebih dimensi, Ditjen Hubdat menargetkan untuk dilakukan di tiga lokasi utama.

“Pelaksanaan sosialisasi, peringatan, sampai dengan penindakan difokuskan pada tiga cluster utama, di antaranya pelabuhan penyeberangan, jalan tol, dan kawasan industri, khususnya pilot project pada wilayah Banten, DKJ, dan Jawa Barat,” katanya pula.

Lebih lanjut, dia menuturkan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lalu lintas yang bebas dari kendaraan lebih muatan dan lebih dimensi demi keselamatan bersama. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah akan mendirikan 100 Sekolah Rakyat yang melibatkan sejumlah kementerian. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari kelompok rentan dan marjinal.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa pihaknya turut mengambil peran penting dalam pengadaan guru dan kepala sekolah untuk Sekolah Rakyat.

“Untuk tahap awal, sebanyak 100 sekolah akan dibuka dan diperkirakan membutuhkan sekitar 1.514 guru,” ujar Nunuk dalam dialog bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Nunuk menambahkan, guru-guru yang akan ditempatkan merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) atau fresh graduate yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Ditjen GTK akan menyiapkan kandidat sebanyak tiga kali lipat dari kebutuhan untuk kemudian diseleksi oleh Kementerian Sosial. Guru-guru tersebut akan menjalani proses seleksi tambahan, termasuk tes karakter dan kemampuan bahasa Inggris.

“Mereka harus siap bekerja penuh waktu, tinggal di asrama bersama siswa karena sekolah ini berbasis boarding school. Jadi selain kompetensi akademik, karakter dan kesiapan tinggal bersama siswa juga menjadi syarat penting,” jelasnya.

Nunuk menegaskan, guru yang ditugaskan bukan hasil redistribusi dari sekolah lain. Hal ini karena sekolah-sekolah di sekitar lokasi Sekolah Rakyat juga masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.

“Guru-guru dari sekolah sekitar tidak bisa dipindah, karena mereka sendiri kekurangan. Saat ini kita masih kekurangan sekitar 700 ribu guru secara nasional. Maka dari itu, solusi terbaik adalah merekrut guru baru dari lulusan PPG,” katanya.

Sementara itu, untuk posisi kepala sekolah, pemerintah tetap mengandalkan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memiliki pengalaman dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Permendikbud. Kepala sekolah akan direkrut melalui seleksi yang sudah dilakukan oleh Kemendikdasmen, dan mereka bersedia dipindah ke lokasi Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, Nunuk menjelaskan bahwa seluruh proses perekrutan guru dan kepala sekolah akan dilakukan sesuai prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, termasuk melalui Inpres dan Perpres tentang Sekolah Rakyat. Penetapan formasi akan dilakukan oleh Kementerian PAN-RB atas usulan Kemensos, lalu dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

“Panselnas ini akan melibatkan Kemendikdasmen sebagai pihak yang menyiapkan guru. Jadi kolaborasi antar kementerian sangat penting dalam memastikan keberhasilan program ini,” tegasnya.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memenuhi panggilan penyelidik pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT guna dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah khusus untuk mantan pejuang Timor Timur tahun anggaran 2022–2024.

Dikutip dari Antara, pada Rabu (4/6/2025) pagi, Diana datang di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Jakarta, pada pukul 09.04 WIB.

Diana datang dengan didampingi beberapa stafnya. Tampak Wamen PU itu mengenakan pakaian serba hitam.

Ketika awak media menanyakan perihal kedatangannya pagi ini, Diana hanya diam dan langsung masuk ke dalam gedung tanpa berbicara sepatah kata pun.

Diketahui, penyelidik pada Kejati NTT memanggil Diana Kusumastuti untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah khusus untuk mantan pejuang Timor Timur tahun anggaran 2022–2024.

Adapun penyelidikan ini terkait jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Brantas Abipraya dan Direktur Jenderal Cipta Karya Tahun 2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa proses penanganan kasus ini baru pada tahap penyelidikan. Maka dari itu, permintaan keterangan ini untuk mendalami ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus dugaan korupsi ini.

“Penyelidik hanya meminta keterangan dari yang bersangkutan,” katanya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman melaporkan adanya penyimpangan pada pembangunan 2.100 rumah bagi pejuang eks Timor Timur (kini Timor Leste) ke Kejati NTT.

Beberapa temuan teknis yang menjadi perhatian utama meliputi fondasi bangunan yang tidak kokoh, penggunaan alat sondir yang tidak optimal, dan pemaksaan pembangunan di atas tanah labil tanpa penguatan yang memadai.

Nilai anggaran proyek tersebut bernilai sebesar Rp430 miliar lebih. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merespons kabar keengganan pihak swasta untuk kembali berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dody mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Donny Rahajoe.

“Saya mendapat bisik-bisik dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa swasta agak kapok (ikut dalam KPBU),” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam acara Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Dody mengakui bahwa kabar ini merupakan sinyal penting yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Menurut saya itu mesti segera dibereskan agar swasta benar-benar bisa terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Kalau swasta lokal saja kapok, bagaimana kita mau mengundang investor,” ujarnya.

“Jadi apa yang kami bisa support sehingga kemudian tidak ada kekapokan-kekapokan tersebut karena tanpa teman-teman swasta juga kita dalam kondisi fiskal yang sangat terbatas, kami juga tidak bisa terlalu optimum,” ujar Dody.

Dalam kesempatan yang sama, Donny mengatakan bahwa banyak pengusaha dalam dan luar negeri agak trauma berinvestasi di proyek pemerintah.

Salah satunya karena fragmentasi kebijakan dalam KPBU yang berbeda-beda. Hal ini, menurutnya, menyebabkan proses yang berbelit dan memakan proses yang panjang.

“Misalnya, saya dua setengah tahun di IKN belum ada satu pun yang pecah padahal aturannya sudah disederhanakan oleh KPBU,” kata Donny.

“Jadi si pengusaha ini bertanya-tanya, kapan nih financial closing bisa dilakukan sehingga bisa kegiatan,” kata dia lagi.

Kementerian PU mendorong skema pembiayaan kreatif, termasuk melalui KPBU, sebagai strategi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

Proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 diperkirakan mencapai Rp1.905 triliun.

Dari total tersebut, APBN diperkirakan akan menutupi sekitar Rp678,91 triliun (35,63 persen), sementara APBD diharapkan menyumbang sekitar Rp473,28 triliun (24,87 persen)

Dengan keterbatasan fiskal dari APBN dan APBN, diperkirakan masih ada kesenjangan pendanaan (funding gap) sebesar Rp753 triliun. (ANT/KN)

JAKARTA – Miliarder dan pengusaha teknologi AS Elon Musk pada Selasa (3/6) sepakat dengan tudingan bahwa PBB telah membungkam kebebasan berpendapat sehingga menyerukan agar pendanaan lembaga internasional itu dihentikan.

“Hentikan pendanaan PBB,” tulis Musk di platform media sosial miliknya, X.

Pernyataan itu merespons unggahan pengguna lain di X yang mengeklaim bahwa PBB “baru saja menyatakan perang terhadap kebebasan berbicara” dan melampirkan pesan video Sekretaris Jenderal Antonio Guterres yang berbicara tentang platform digital.

Dalam video yang diperkirakan direkam pada Juni 2023 tersebut, Guterres mengatakan bahwa “platform digital telah disalahgunakan untuk menyesatkan sains dan menyebarkan disinformasi serta ujaran kebencian kepada miliaran orang.” Ia menyerukan aksi global yang terkoordinasi untuk mengatasi ancaman ini.

Guterres juga memaparkan Ringkasan Kebijakan tentang Integritas Informasi pada Platform Digital (Policy Brief on Information Integrity on Digital Platforms) sebagai kerangka kerja menuju “respons internasional yang terkoordinasi” dalam menghadapi penyalahgunaan informasi digital.

Sementara itu, pada akhir Februari, sejumlah anggota Partai Republik di Senat AS mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang menyerukan penarikan penuh AS dari keanggotaan PBB.

Dokumen tersebut mencakup penghentian seluruh pendanaan AS untuk PBB dan pelarangan keterlibatan AS dalam misi penjaga perdamaian PBB.

Presiden AS Donald Trump dalam pengajuan anggaran untuk tahun fiskal 2026 juga mengusulkan penghentian sebagian besar kontribusi kepada PBB dan organisasi internasional lainnya.

Ia mengincar penghapusan dana sekitar 1,6 miliar dolar AS (sekitar Rp26 triliun) untuk misi penjaga perdamaian yang dianggap “boros” karena “gagal dan beban kontribusinya terlalu tinggi,” menurut dokumen anggaran yang dirilis awal Mei. (ANT/KN)