JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan pemberian diskon tarif tiket kereta api selama periode liburan sekolah, yakni pada bulan Juni hingga Juli 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus sektor transportasi untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa potongan harga tiket kereta api tersebut diberikan untuk menyambut masa liburan anak sekolah serta awal tahun ajaran baru.

“Dalam rangka sekarang masuk libur untuk anak-anak sekolah dan tahun ajaran baru, maka akan diberikan diskon transportasi. Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

Sri Mulyani menambahkan bahwa diskon tersebut diperkirakan akan dimanfaatkan oleh jutaan pengguna jasa kereta api.

“Diperkirakan akan dinikmati oleh 2,8 juta penumpang kereta api dalam periode Juni dan Juli, yaitu pada saat masa tahun ajaran sedang libur dan diharapkan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri,” ujarnya.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 0,94 triliun untuk pemberian diskon transportasi, yang mencakup tiket kereta api, pesawat kelas ekonomi, serta angkutan laut. Untuk tiket pesawat, potongan harga yang ditawarkan mencapai 30 persen. Sementara itu, moda transportasi laut akan mendapatkan diskon hingga 50 persen.

Informasi tambahan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), menyebutkan bahwa perusahaan memberikan penawaran spesial bertajuk promo “Schooliday” berupa diskon tiket kereta api guna menyambut libur sekolah.

Diskon yang ditawarkan mencapai maksimal 20 persen dari harga normal, dan berlaku khusus untuk perjalanan antara 15 Juni – 15 Juli 2025.

Promo tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan kereta api selama masa libur sekolah.

Berikut syarat dan ketentuan promo diskon Schooliday dari KAI:

* Diskon hingga 20 persen untuk tiket kereta api
* Berlaku untuk periode keberangkatan 15 Juni – 15 Juli 2025
* Tiket promo dapat dibeli mulai 23 Mei – 8 Juni 2025 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI
* Tidak berlaku untuk kelas layanan Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, serta kereta wisata lainnya
* Tiket promo dapat dibatalkan dan dijadwal ulang sesuai aturan yang berlaku
* Promo berlaku selama kuota tarif diskon masih tersedia

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA. Kebijakan tersebut urung dijalankan karena terbentur persoalan waktu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perubahan rencana dilakukan lantaran keterlambatan dalam proses penganggaran, sehingga pelaksanaan diskon listrik pada bulan Juni dan Juli tidak memungkinkan.

“Kita rapat diskon listrik penganggaran lebih lambat. Kalau Juni, Juli tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Sebagai pengganti kebijakan diskon listrik, pemerintah memutuskan untuk memperbesar program bantuan subsidi upah (BSU). Awalnya, BSU sebesar Rp150 ribu per bulan diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta selama dua bulan.

Pemerintah kini meningkatkan jumlah bantuan tersebut menjadi Rp300 ribu per bulan. Dengan demikian, sebanyak 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer akan menerima BSU senilai total Rp600 ribu dalam periode dua bulan.

“Nanti Kemnaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu BSU sebesar Rp300 ribu per bulan, diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi, dua bulan Rp600,” ucap Sri Mulyani.

Selain penambahan BSU, terdapat empat kebijakan lain yang termasuk dalam paket stimulus ekonomi yang disiapkan oleh pemerintahan Prabowo. Kebijakan pertama berupa diskon untuk tiket kereta api, pesawat, dan transportasi laut dengan nilai anggaran sebesar Rp0,94 triliun.

Kebijakan kedua adalah pemberian diskon tarif tol selama bulan Juni dan Juli 2025 dengan alokasi dana Rp0,65 triliun. Selanjutnya, program ketiga adalah penambahan nilai bantuan sosial dengan total Rp11,93 triliun. Terakhir, pemerintah memperpanjang kebijakan diskon sebesar 50 persen untuk iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK).

Total keseluruhan dari paket stimulus ekonomi tersebut mencapai Rp24,44 triliun. Sebagian besar anggarannya, yakni sekitar Rp23,59 triliun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita harapkan kuartal II maka pertumbuhan ekonomi bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” ujar Sri Mulyani.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional Haryanto batal diperiksa pada Senin ini karena sakit.

“Ada satu yang tidak hadir dan sudah menyampaikan surat keterangan sakit dari rumah sakit. Inisial H ya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Walaupun demikian, Budi tidak dapat memberitahukan jenis penyakit yang diderita Haryanto sehingga batal diperiksa penyidik KPK.

Sementara ketika ditanya peluang pemanggilan ulang Haryanto, dia mengatakan bahwa hal tersebut bergantung pada penyidik KPK.

“Ya nanti kami lihat perkembangannya ya karena penyidik tentu juga akan mendalami hasil pemeriksaan hari ini (Senin, 2/6) kepada saksi-saksi lain yang sudah hadir,” ujarnya.

Sebelumnya, Haryanto akan diperiksa penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kemenaker pada tahun 2019–2024 dan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker pada tahun 2024–2025.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA) di Kemenaker pada tahun 2019–2023.

Sementara pemanggilan itu merupakan yang kedua bagi Haryanto usai diperiksa penyidik KPK untuk pertama kalinya pada Jumat (23/5).

KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan TKA dan menyatakan telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Akan tetapi, KPK belum dapat menginformasikan latar belakang para tersangka, yakni penyelenggara negara, swasta, atau lainnya.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menyita 13 ujit kendaraan yang terdiri atas 11 unit mobil dan dua unit sepeda motor dari penggeledahan pada 20–23 Mei 2025. (ANT/KN)

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyatakan keakraban Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri pada momen Upacara Hari Lahir Pancasila merupakan wujud kenegarawanan kedua tokoh itu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa Prabowo dan Megawati memang sudah bersahabat sejak lama.

“Hubungan keduanya terajut dengan baik sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis menyangkut ideologi negara Pancasila,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/6/2025).

Apalagi sebelumnya pada Senin (7/4) malam, Said menuturkan Presiden Prabowo telah berkunjung untuk melakukan silaturahim ke rumah Megawati di Menteng, Jakarta.

Kegiatan silaturahim tersebut, kata dia, patut diapresiasi sebagai penghormatan yang diberikan Prabowo kepada para tokoh bangsa, terutama karena Prabowo juga telah berkunjung ke kediaman para mantan pemimpin negara lainnya.

Dengan begitu, ia menilai jiwa penghormatan Prabowo tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah ke depan untuk membangun stabilitas politik dan melaksanakan pembangunan.

Said pun mengungkapkan bahwa dalam pidato sambutan pada Upacara Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo menyebut nama Megawati paling awal sebelum para tokoh lainnya.

“Sangat terlihat Presiden Prabowo memberi tempat terhormat kepada Ibu Mega, baik selaku presiden kelima RI maupun sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Saya kira ini melampaui hubungan urusan pragmatis politik,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam pidato Prabowo juga menegaskan pentingnya bangsa untuk bersatu agar menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan dan kenegaraan yang tidak mudah.

Menurut dia, Megawati tentunya menyambut baik gagasan dan pikiran Presiden Prabowo tersebut.

Di sisi lain, Said berpendapat keakraban Megawati dan Prabowo juga melanjutkan tradisi dari para pemimpin bangsa sebelumnya.

Dahulu, disebutkan bahwa banyak para tokoh politik bangsa yang berbeda haluan politik dan berbeda dalam menempuh jalan kebijakan, namun tetap bisa berhubungan baik, menjaga silaturahim, bahkan saling tunjuk untuk menjadi imam shalat berjamaah bersama.

“Kita juga teringat bagaimana Buya Hamka menjadi imam shalat jenazah Presiden Soekarno, padahal hubungan mereka berdua cukup keras dalam soal politik,” imbuh Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu.

Untuk itu, sebagai tokoh yang sama-sama nasionalistis, Prabowo dan Megawati tentu tersambung secara batiniah, terutama atas panggilan sejarah dan kebutuhan masa depan Indonesia.

“Hal-hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara sehingga cara pandang kita tidak semata politik lahiriah yang cenderung naik turun dan dinamis,” ucap Said.

Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin pagi, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Megawati berbaris diapit Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sebelum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai.

Sebelumnya, terdapat pula momen keakraban Prabowo dan Megawati yang tertangkap di ruang tunggu Gedung Pancasila.

Salah satunya saat keduanya duduk di meja oval ruangan. Kala itu, Presiden Prabowo berkelakar kepada Megawati yang duduk berhadapan dengannya, untuk mencairkan suasana.

“Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” kata Prabowo.

Mendengar hal itu, Megawati pun seakan mengiyakan. “Oh iya, diet kurus itu,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih, angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam waktu 57 tahun terakhir.

Oleh karena itu, Amran yakin target swasembada beras yang semula ditargetkan terwujud pada tahun ke-4 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat tercapai lebih cepat yaitu pada tahun ke-3.

“Target dari Bapak Presiden, dari awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” kata Mentan Amran Sulaiman saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (2/6/2025).

“Stok (beras) kita sekarang ini ada 4 juta ton lebih, tertinggi selama 57 tahun, dan pernah kita capai 3 juta ton itu tahun 1984,” sambung Amran.

Oleh karena itu, Amran menyebut pemerintah mampu menyalurkan bantuan beras selama 2 bulan yaitu pada periode Juni—Juli 2025 kepada jutaan keluarga penerima manfaat. Amran menyebut Kementerian Pertanian mengalokasikan 180.000 ton beras per bulannya sehingga untuk 2 bulan dibutuhkan 360.000 ton.

“Kami akan bagi ke masyarakat tidak mampu,” kata Mentan Amran Sulaiman.

Bahkan untuk beberapa daerah, misalnya di Papua dan Kepulauan Maluku, Amran menyebut pemerintah siap menyalurkan langsung untuk kebutuhan 2 bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Amran menyebut pemerintah mengatur strategi agar penyaluran bantuan sosial beras tidak memengaruhi nilai tukar petani (NTP). Oleh karena itu, bantuan beras itu disalurkan ke daerah-daerah non-penghasil beras seperti kawasan perkotaan, atau daerah-daerah yang produksi berasnya minim misalnya seperti di Kepulauan Maluku dan Papua.

Di Pulau Jawa, yang merupakan produsen utama beras, bantuan beras pemerintah itu disalurkan ke daerah-daerah yang harga pokok penjualannya (HPP) melebihi angka yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Ini strategi kami lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen tetap baik. Sekali lagi, Alhamdulilah, sektor pertanian, komponen NTP cukup baik, dan stok kita cukup aman,” kata Amran.

Dalam jumpa pers yang sama, Amran menyebutkan nilai tukar petani (NTP) per Mei 2025 naik menjadi 121. Amran menyebut angka itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 110, dan lebih tinggi dibandingkan dengan NTP pada bulan yang sama tahun lalu sebesar 116.

NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. NTP menjadi indikator yang menunjukkan kemampuan atau daya beli petani. NTP di atas 100 menunjukkan petani dalam posisi surplus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam kesempatan yang sama, mengumumkan lima insentif ekonomi pemerintah untuk periode Juni—Juli 2025 yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Lima insentif itu mencakup diskon sektor transportasi, diskon tarif tol, bantuan subsidi upah (BSU), penambahan bansos, diskon sebesar 50 persen untuk iuran jaminan kecelakaan kerja.

Sri Mulyani menjelaskan lima paket kebijakan itu dikeluarkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah pada Juni-Juli 2025. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut kementeriannya mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta.

Sri Mulyani melanjutkan kementeriannya juga akan menggelar rapat khusus untuk membahas putusan MK itu, termasuk dampaknya terhadap anggaran.

“Kita mempelajari keputusan tersebut. Pak Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) sudah membuat rapat, saya juga menyiapkan,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (2/6/2025), sebelum rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Selepas rapat terbatas dan setelah sesi konferensi pers, Sri Mulyani kembali menekankan beberapa menteri seperti dirinya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempelajari putusan MK tersebut.

“Kami bersama Menteri Pendidikan Dasmen (Dasar dan Menengah, red.) bersama Mensesneg akan mempelajari keputusan dari MK tersebut, dan dampaknya seperti apa untuk (anggaran, red.),” kata Menkeu Sri Mulyani.

Walaupun demikian, Sri Mulyani tak menjawab saat ditanya kapan rapat mengenai putusan MK itu digelar.

Dalam kesempatan terpisah, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut dirinya menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto, dan hasil koordinasi bersama Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan oleh majelis hakim pada 27 Mei 2025.

Oleh karena itu, sementara ini, Abdul Mu’ti fokus pada tiga hal.

“Pertama, bagaimana sesungguhnya substansi dari keputusan MK itu. Kedua, apa yang kami lakukan sekarang ini untuk membantu pendidikan. Ketiga, baru nanti kami menyusun skema kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan putusan MK ini,” kata Abdul Mu’ti di Jakarta, Senin (2/6/2025).

Terlepas dari itu, Mendikdasmen menegaskan pemerintah tunduk kepada putusan MK itu mengingat putusan tersebut final dan mengikat.

“Keputusan MK itu final and binding (final dan mengikat), keputusannya paripurna, dan mengikat. Karena itu ya, tentu saja dalam pelaksanaannya semua kami terikat putusan MK itu, tetapi bagaimana melaksanakannya harus koordinasi dengan kementerian terkait terutama Kementerian Keuangan dan yang penting lagi adalah Bapak Presiden, dan persetujuan DPR terkait dengan anggaran,” sambung Abdul Mu’ti.

Mahkamah Konstitusi pada bulan lalu memutuskan negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Putusan MK itu menjawab permohonan uji materi yang diajukan oleh lembaga masyarakat sipil bernama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia beserta tiga orang ibu rumah tangga, yakni Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. (ANT/MK)

Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor : Agus Setiawan

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan sebuah momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Ia menyebut peristiwa ini sebagai salah satu pencapaian paling gemilang dari para pendiri bangsa.

“Kita pada hari ini kembali memperingati hari lahir Pancasila sebagai momen dan peristiwa bersejarah,” ucap Prabowo saat menyampaikan amanat dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Lebih lanjut, Prabowo menyebut bahwa Pancasila, yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, merupakan hasil dari sebuah kesepakatan besar yang patut disebut sebagai pencapaian luar biasa.

“Ketika dasar negara kita dirumuskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, pada saat itulah dicapai suatu konsensus besar bangsa, konsensus besar bangsa yang harus kita akui sebagai suatu prestasi cemerlang dari bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Ia menekankan bangsa Indonesia ditakdirkan untuk bersatu meskipun terdiri atas ribuan pulau, ratusan etnis, berbagai agama, dan keragaman bahasa daerah.

“Tapi berkat kearifan pendiri-pendiri bangsa kita kita dapat bersatu, dapat bersatu di tengah perbedaan, bersatu di tengah kebhinekaan, berbeda tapi satu,” tuturnya.

Menurut Prabowo, Pancasila telah menjadi perekat yang memungkinkan bangsa ini tetap utuh di tengah gejolak global yang penuh ketidakpastian.

“Ternyata, Pancasila inilah yang telah memperkenankan kita untuk bersatu di tengah gelombang dinamika dunia yang begitu penuh dengan ketidakpastian. Tema peringatan Hari ini: Memperkokoh Hari Pancasila Menuju Indonesia Raya,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini bukan hanya sekadar ajakan, melainkan wujud dari tekad bersama seluruh bangsa Indonesia. Tujuannya adalah memastikan bahwa arah perjalanan bangsa menuju satu abad kemerdekaan tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

“Suatu ideologi dasar negara yang telah mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita selama tahun-tahun yang penuh tantangan,” pungkas Prabowo.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R