RUTENG – Calon Presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo, mengaku tak mempermasalahkan apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut turun berkampanye untuk salah satu pasangan calon (paslon) di Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
“Ya silakan saja, karena beliau (Jokowi) sudah menyampaikan itu, secara regulasi tidak merlanggar,” ujar Ganjar Pranowo di Ruteng, NTT, Jumat (26/1/2024).
Namun, kata Ganjar, masyarakat akan menilai dan membandingkan pernyataan Jokowi yang kerap berubah. Dahulu Jokowi melarang kepala daerah berkampanye namun kini berubah.
“Semua akan membandingkan pada saat kita dibriefing gubernur kepala daerah semua harus netral. Tapi kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi,” pungkas Ganjar.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan melakukan kampanye mendukung salah satu pasangan calon tertentu di Pemilu 2024.
Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.
“Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak!,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.
Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sendiri selaku presiden akan berkampanye maka yang dilarang adalah tidak menggunakan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” wanti dia.
Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu adalah dibolehkan.
“Masa gini ga boleh? gitu ga boleh ? Berpolitik ga boleh? Boleh! Menteri boleh! Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” pungkas Jokowi. (Lpt/KN)
