JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Anies Baswedan merasa heran kepada pihak yang secara tiba-tiba telah mencabut izin acara ‘Desak Anies’ di Yogyakarta yang dicabut, pada H-1 sebelum acara.
Diketahui Acara ‘Desak Anies’ sedianya akan digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto Tegalrejo, Yogyakarta, namun harus dipindah ke Rocket Convention Hall di Godean, Sleman, Yogyakarta.
“Iya, jadi saya mendengar tadi malam bahwa izin yang sudah diberikan dibatalkan. Sehingga panitia harus mencari tempat baru. Ini bukan pertama kali. Ini terjadi berkali-kali,” kata Anies kepada awak media, Selasa (23/1/2024).
Namun demikian, Anies belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pihak yang melakukan pencabutan tersebut, termasuk alasannya.
“Saya tidak dengar dari panitia lagi, tapi apa pun alasannya faktanya dicabut, lain kalau dari awal tidak diberi izin. Tapi kalau sudah ada izin berarti kan seluruh ketentuan sudah terpenuhi, semuanya sudah,” ujarnya.
Lantas Anies pun menyinggung kepada semua pihak harus mengingat atas instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bersikap netral. Dengan memberikan hak yang sama bagi semua pasangan calon (paslon) yang sedang berkontestasi.
“Mengingatkan kepada semua, instruksi presiden, perintah presiden untuk netral. Ada yang berani melawan perintah presiden? Perintah presiden itu harus netral. Jadi saya ingin mengingatkan semua agar perintah presiden diikuti,” kata Anies.
“Kemudian bagi kami tekanan, kemudikan hambatan, yang kami hadapi walaupun besar belum apa-apa dibanding tekanan, hambatan, yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di Indonesia karena biaya hidup yang tinggi. Belum apa-apa dibandingkan sulitnya anak muda mencari pekerjaan dan bila harus mengubah untuk mengubah itu kita harus menghadapi tekanan, kita hadapi,” tambahnya.
Sebab, kata Anies, Pemilu 2024 isu netralitas cukup kencang dihembuskan. Kondisi itu berbeda dengan beberapa waktu lalu, dimana telah ada lima kali pemilu sejak 1999, sampai 2019 isu netralitas yang tidak gencar menjadi isu dominan.
“Baru di 2024 muncul lagi pertanyaan soal netralitas, yang netralitas itu dulu adanya pra reformasi sekarang muncul lagi inilah yang saya sebut set back. Karena itu perubahan yang kami gagas ini adalah untuk menyelamatkan agar Indonesia tetap negara hukum bukan negara kekuasaan,” ucapnya. (Lpt/KN)
