JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencapai Rp625 miliar

“Untuk kerugian sementaranya dari perhitungan yang kemudian dalam proses penyelidikan kan sudah kami peroleh, sekitar Rp625 miliar lebih,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2024)

Ali menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut masih berjalan dan penyidik KPK masih terus mengumpulkan berbagai alat bukti.

Selain itu penyidik KPK juga tengah menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai salah satu kelengkapan alat bukti dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis (9/11/2023), KPK mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023) malam.

“Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik juga sudah kita tanda tangani,” kata Alex.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Akan tetapi, Alex belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan penyidik lembaga antirasuah sebagai tersangka dalam kasus ini. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk lima juta set APD.

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana. Kemudian Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko dan advokat Admiral Herdi Pratama.

Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal mengenai dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes RI pada berbagai pihak terkait termasuk pada pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini.

Meski demikian pihak KPK belum menjelaskan soal nominal maupun siapa saja pihak yang diduga menerima aliran uang tersebut. (Ant/KN)

JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) menyebutkan proyek pembangunan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdiri di atas lahan seluas 3.2 hektar dengan nilai kontrak sebesar Rp940 miliar ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (23/1/2024), menerangkan pembangunan Masjid Negara IKN menggunakan material yang ramah lingkungan.

“Sesuai dengan konsep green city yang diusung dalam pembangunan IKN, masjid ini akan dirancang sebagai green building sehingga dalam proses pengerjaannya menggunakan material ramah lingkungan serta minim waste material,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan, Hutama Karya menggarap proyek ini melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Adhi Karya (Persero), yaitu mengerjakan struktur, arsitektur, MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing), kawasan atau lanskap, bangunan penunjang, bangunan komersil serta jembatan.

Dalam proses pengerjaannya, tambah Tjahjo, tim lapangan akan menghadapi beberapa tantangan termasuk dalam tahap pengerjaan kubah masjid yang memiliki desain unik menyerupai sorban.

Oleh karena itu, diperlukan teknik khusus untuk memastikan bahwa hasil dan kualitas bangunan sesuai dengan rancangan awal serta proyek dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

“Menyikapi hal tersebut, tim telah menyiapkan strategi penanganan diantaranya rutin memonitor kualitas pekerjaan secara intensif dan periodik, penerapan teknologi Building Information Modelling (BIM) serta struktur pracetak agar pembangunan masjid selesai tepat waktu dan tepat mutu.” tutur Tjahjo.

Diketahui, pembangunan Gedung dan Kawasan Masjid Negara IKN secara resmi dimulai dengan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (17/1).

Presiden Jokowi mengatakan bahwa masjid ini memiliki daya tampung hingga 61.000 jamaah, bangunannya pun akan dikelilingi air serta akan menampilkan keindahan pada desain baik dari luar maupun dalam.

Kepala negara berharap, Masjid Negara IKN bisa menjadi contoh pembangunan masjid di dunia serta merepresentasikan kemajemukan Indonesia.

“Sebagai sarana dalam meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, menjadi tempat yang nyaman bagi umat muslim untuk melakukan aktivitas keagamaan serta sebagai simbol toleransi antar agama di IKN,” sambungnya. (Ant/KN)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep sempat berkalakar saat melakukan kampanye akbar perdana di Lapangan Jajar, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (22/1/2023).

Kaesang meminta masyarakat yang kesal dengan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mencoblos wajahnya di kertas suara Pilpres 2024.

“Tak kandani nek konco-konco kesel karo Mas Gibran coblose raine Mas Gibran. Nyoh nyoh ngono. Nek kesel coblose Mas Gibran wae yo (tak kasih tahu kalau teman-teman kesal dengan Mas Gibran coblos aja wajahnya Mas Gibran. Kalau kesal coblos Mas Gibran saja ya),” kata Kaesang dengan bercanda diikuti tawa masyarakat yang hadir.

Dia juga mempraktekkan bagaimana cara mencoblos Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan PSI. Kaesang membawa contoh kertas suara yang mirip pada saat Pilpres 2024.

Kaesang menjelaskan Prabowo-Gibran ada ditengah yakni, nomor urut 2. Putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mengatakan masyarakat dalam mencoblos atau menusuk wajah atau badan Prabowo-Gibran.

Sementara untuk PSI, kata dia, ada di nomor urut 15 pada kertas suara Pileg 2024. Kaesang mengajak masyarakat memilih PSI dan Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang.

“14 Februari 2024 TPS coblos PSI karo Mas Gibran. Janji yo. Aku titip Mas Gibran yo.Aku titip PSI,” ucap dia.

Sebelumnya, Kampanye akbar perdana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lapangan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Solo Jawa Tengah, Senin (22/1/2024) berlangsung cukup meriah. Ribuan pendukung PSI memenuhi Lapangan Jajar.

Kampanye akbar perdana ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Solo merupakan daerah yang spesial karena merupakan kota kelahiran dari Kaesang, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka.

Mantan vokalis grup band Nidji sekaligus Dewan Pembina PSI, Giring Ganesha ikut memeriahkan kampanye akbar perdana dengan menyanyikan ‘Ojo Dibandingke’.
Para pendukung yang hadir pun ikut berjoget bersama.

Kaesang juga memborong es teh yang dijual oleh sejumlah pedagang UMKM di Lapangan Jajar, Solo. Es teh itu lalu dibagi-bagikan kepada pendukungnya. (lpt/kn)

KARAWANG –  Indonesia menargetkan kondisi net zero emission (NZE) pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, penggunaan kendaraan listrik menjadi sebuah keniscayaan.
Namun, bagaimana nasib mobil internal combustion engine (ICE) atau kendaraan bermesin bahan bakar minyak yang saat ini beredar? Toyota Indonesia punya solusinya.

Menurut Bob Azam, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), saat ini ada 10 juta sampai 15 juta mobil ICE yang beredar di Indonesia. “Nah, kalau 2030 kita punya target untuk turun emisi hanya mengendalkan mobil baru saja, ya susah tercapai. Jadi harus melibatkan mobil lama,” kata Bob di xEV Centre Toyota, Karawang, Senin (22/1/2024).

“How to reduce damage mobil lama? Ini juga salah satu isu yang harus kita solve. Nah ini yang dipelajari Toyota dalam melakukan konversi,” imbuhnya.

Ia mengungkap, saat ini Toyota sedang melakukan riset untuk mengonversi mobil lama bermesin ICE menjadi mobil listrik baterai penuh (BEV). Toyota pun sudah menyiapkan model konversi BEV yang kini masih menjalani serangkain uji coba yang masih dirahasiakan.

“Bahkan kita juga sudah melakukan konversi. Ke depan juga kita melihat selain BEV, biomasa itu juga merupakan satu alternatif solusi juga untuk energi kita ke depan,” ujar Bob.

PT ToyotaMotor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memiliki xEV Center, sebagai fasilitas pembelajaran dan pengembangan kapabilitas elektrifikasi serta energi hijau. Tempat ini, berlokasi di pabrik Karawang 3, dengan luas area 600 m2, dengan bentuk arsitektur pola triangle shape, yang terinspirasi dari kolaborasi triple helix.

Huruf x di depan EV sebagai kepanjangan elektrifikasi merupakan wujud ragam teknologi elektrifikasi yang sudah ada, baik hybrid, battery, plug in, dan juga fuel cell, sehingga xEV Center dapat mendukung advokasi publik dengan ragam informasi teknologi elektrifikasi.

Pada fase Pertama, xEV Center difokuskan untuk menyajikan beragam informasi terkait elektrifikasi dengan berbagai fasilitas diantaranya HEV, PHEV, BEV Showcase & Driving Experience. Lalu, kedua adalah xEV Cut Body, dan ketiga xEV Main Component (Battery, Power Control Unit (PCU), Transaxle), serta keempat Outdoor Charging Station.

Untuk memudahkan publik dalam memahami ragam informasi terkini terkait elektrifikasi, pemaparan secara detail di xEV Center terbagi ke dalam beberapa zona diantaranya.
Zona 1 – Inisiatif Lingkungan terdiri dari penjelasan mengenai kondisi lingkungan secara global dan Paris Agreement yang menjadi dasar target nasional mencapai netralitas karbon.

Dalam zona ini dijelaskan pula Roadmap energy di Indonesia untuk mendukung upaya mewujudkan lingkungan yang lebih hijau. Serta partisipasi aktif Toyota dalam Toyota Environmental Challenge 2050.

Zona 2 – Teknologi. Zona ini terdiri dari pemaparan klasifikasi kendaraan ICE dan xEV yang dilengkapi dengan video untuk menunjukkan bagaimana xEV bekerja untuk memudahkan publik memahami proses transmisi kendaraan xEV.

Selain itu di zona teknologi juga terdapat display xEV Cut Body seperti Prius dan akan menyusul Mirai, untuk menggambarkan simulasi energi kendaraan xEV. Komponen-komponen utama kendaraan xEV juga dijelaskan melalui wallchart dan display. Detail penjelasan komponen juga dapat diakses melalui teknologi masa kini yaitu menggunakan Virtual Reality dan Augmented Reality.

Zona 3 – Ekosistem Hijau. Pada zona ini penjelasan mengenai konsep well to wheel emission yang mudah dipahami. Ekosistem xEV, tipe-tipe charging, dan perlengkapan electricity juga tersedia pada zona eksosistem hijau.

Display kendaraan PHEV dan charging station dapat dengan mudah dilihat oleh pengunjung pada zona ini. Serta pemanfaatan xEV sebagai power source dan vehicle life cycle juga battery 3R process lengkap dihadirkan.

Zona 4 – Masyarakat Berkelanjutan. Merupakan zona terakhir di xEV Center yang ringkasan kegiatan Toyota Indonesia bersama Pemerintah dan Akademisi dalam mewujudkan transformasi menuju era elektrifikasi.

Pada zona ini, ringkasan inisiatif kerja sama Toyota Indonesia sejak tahun 2018 bersama sejumlah Universitas di Indonesia (UI, LPEM UI, ITB, UGM, UNS, ITS, Universitas Udayana, dan Universitas Diponegoro) yang menghasilkan sejumlah penelitian yang bermanfaat di bidang elektrifikasi.

Selain 4 zona pengetahuan yang ditujukan untuk memberikan edukasi, pengunjung juga dapat merasakan pengalaman nyata dan sensasi berkendara menggunakan beragam jenis pilihan teknologi kendaraan elektrifikasi di area Driving Experience serta fasilitas pengisian ulang daya juga dihadirkan melalui Outdoor Charging Station. (lpt/kn)

SUMENEP – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani, menyoroti pentingnya menjaga adab dan sopan santun sebagai orang Indonesia, termasuk menjaga adab saat debat cawapres.

Hal itu Puan sampaikan saat bertemu kader dan anggota sayap partai PDIP Sumenep si Islamic Center Bindara Saod, Senin (22/1/2024). Selain memberi arahan kepada kader dan anggota Bamusi serta BMI, ia sekaligus memberi pembekalan kepada caleg PDIP Sumenep.

“Etika dan perilaku sopan santun anak muda kepada yang lebih tua itu penting sekali sebagai orang Indonesia. Jangan semena-mena, adab ketimuran di Indonesia harus tetap dijaga,” ujar Puan, dalam keterangannya, Senin (22/1/2024).

Meski demikian, Puan mengakui saat di tempat kerja status dapat dibedakan dengan jabatan dan level tanpa memandang usia. Jika berbicara soal struktural, kata Puan, semua harus dihormati tanpa memandang yang tua dan muda.

“Tapi hubungan antara yang tua dan muda secara pribadi atau personal, itu harus dihargai. Kalau nggak seperti itu, bukan Indonesia lagi,” tegas dia.

Selain itu, Puan juga menyinggung bahwa bansos bukan dari kantong menteri, melainkan dari uang rakyat kembali ke rakyat. Ia mengingatkan tak boleh ada pihak atau paslon yang mengklaim memberi bansos.

“Bansos itu bukan karena menteri di sana, atau yang sana ikut ke presiden, nggak. Kita nggak punya opo-opo. Tapi ingat, apa yang diberikan ke rakyat ya uang rakyat. Dibeli dengan pajak yang dibayarkan rakyat,” sebutnya.

“Kita juga perjuangkan. Itu adalah pemberian negara untuk rakyat. Nggak bisa diklaim dari satu calon atau satu partai saja,” imbuh Puan.

Puan juga mengingatkan agar tidak terpengaruh dengan berbagai isu dan dinamika di lapangan. Termasuk apabila ada pihak lain yang mengklaim keberhasilan Pemerintahan saat ini berkat bantuan mereka.

“Di jalan banyak baliho yang mengklaim ‘Partai anu adalah Jokowi’, apa iya? 10 tahun bersama kita aja nggak dianggap keluarga. Ini baru sebentar sudah ngaku paling dekat,” katanya.

“Politik itu kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Tapi ya ojo ngono, etika itu ada,” sambung Puan.

Dia menambahkan, politik adalah soal pengabdian. Menurut Puan, rakyat yang akan menilai bagaimana sosok tokoh pemimpin dari sikap dan keputusannya.

“Kita bukan lebih hebat, tapi kita lebih banyak. Se-Indonesia itu kita paling banyak. Keluarga besar PDIP. ‘Mereka’ khawatir sama kita,” lanjut Puan. (lpt/kn)

JAKARTA – Menanggapi dugaan dari Mahfud, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menilai ucapan tersebut hanya sebagai peringatan. Karena belum jelas aparat yang dimaksud oleh Mahfud apakah dari pihak TNI atau bukan.

“Aparat bisa juga aparatur sipil. Belum lengkap itu,” kata Maruli kepada awak media di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).

Sebab, Jenderal Bintang Empat TNI AD menyatakan saat ini sulit rasanya untuk para prajurit melakukan penyimpangan di tengah masyarakat. Karena sekarang, sudah sangat mudah bagi masyarakat memviralkan setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit.

“Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini. Terus terang saja ini, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang. Jadi nggak seberani itu lagi kita,” ujarnya.
Maruli juga menyinggung soal hukuman berat yang akan menanti bagi setiap prajurit terbukti melakukan pelanggaran. Sehingga, dia meragukan apabila aparat yang dimaksud melindungi mafia tambang berasal dari prajurit TNI AD.

“Akhirnya dia (prajurit) betul-betul tidak berani melanggar (karena hukuman berat). Kami pun sebetulnya di kondisi itu kira-kira. Kalau kita bermain-main dengan tambang menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” tuturnya.

“Jadi yang saya bilang itu, aparat itu yang mana? Karena yang punya kewenangan itu kan sebetulnya dari Kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas, kami itu nggak tahu sebetulnya (soal tambang),” tambahnya.
Namun demikian, Maruli memastikan pihaknya akan merespons cepat apabila ada dugaan keterlibatan prajurit dalam membekingi tambang ilegal. Sebagaimana, kasus-kasus terdahulu yang mana banyak prajurit telah dicopot dan dihukum atas pelanggarannya.

“Saya kira laporan seperti ini, ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini, itu banyak yang dicabut jabatannya. Anggota-anggota juga banyak. Sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD mengungkap ada banyak mafia tambang ilegal yang mendapat perlindungan. Padahal, Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah dicabut.

“Bila ‘Ya cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Cabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah kirim tim ke lapangan. Ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu,” ungkap Mahfud saat debat, Minggu (21/1).

Selain itu, Mahfud juga mengatakan, banyak sekali usaha tambang di Indonesia yang ilegal. Dia menyebut, banyak pejabat dan aparat yang melindunhi usaha tambang tersebut.

“Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal, dan itu di-“backing” aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud sebagai tanggapan atas keterangan Gibran yang memberikan solusi sederhana terhadap perusahaan tambang ilegal dengan mencabut IUP-nya agar tidak bisa beroperasi lagi. (lpt/kn)

JAKARTA – Mayoritas pengusaha bisnis hiburan memprotes kebijakan yang menaikkan tarif pajak hiburan menjadi minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudiin Uno, aturan pajak hiburan naik itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Menurut Sandiaga Uno, kebijakan tersebut sudah lama ditetapkan dan bukan merupakan hal baru.

“Kalau kita lihat muaranya, ini ada di UU Cipta Kerja yang diturunkan ke UU Nomor 1 Tahun 2022 yang akan diterapkan dua tahun setelah itu,” terang pria yang biasa Sandi ini dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin (22/1/2024).

“Kami dari Kemenparekraf sudah diajak bicara tentang rencana aturan dari tahun 2022. Tapi waktu itu, kondisinya masih Pandemi Covid-19 jadi belum bisa membicarakan rencana aturan ini secara langsung dengan para pelaku usaha, tapi sosialisasinya memang sudah sejak dua tahun lalu,” sambungnya.

Tak mengherankan bila aturan tersebut baru mendapat reaksi dari pelaku usaha hiburan sejak aturan berlaku mulai 1 Januari 2024, seperti pedangdut Inul Daratista yang punya usaha karaoke keluarga hingga pengacara sekaligus pemilik kelab malam, Hotman Paris Hutapea. Para pelaku usaha tersebut kompak menyuarakan bahwa aturan pajak hiburan naik itu terlampau tinggi dan bisa saja membuat usaha mereka bangkrut.

Kondisi ini membuat para pengusaha menghubunginya, termasuk Inul dan Hotman Paris. “Ini yang bikin WA saya dan DM saya meledak! Menerima laporan, dari Bang Hotman dan Mbak Inul,” ungkap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut Sandi, UU tersebut sebenarnya punya maksud yang baik, yakni dalam mewujudkan desentralisasi fiskal dan memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. “Selain juga untuk mengelola penerimaan negara dan memberikan kesejahteraan pada rakyat,” ujarnya.

Namun bagi yang tidak setuju, Sandi mengatakan tidak perlu karena masih ada proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah diajukan pada 3 Januari 2024 sehingga aturan tersebut masih bisa dikaji.

“Jadi masih bisa dikaji dengan proses pengajuan di MK, itu membuka peluang untuk kita duduk dan pemerintah daerah bisa mengambil posisi , mereka kumpulkan dulu para pelaku ekonomi kreatif, kira-kira gimana solusinya. Lalu soal spa yang lebih tepat masiuk kategori wellness bukan hiburan, itu kami sangat mendukung,” terangnya.

Ia pun mengajak para pelaku usaha untuk menunggu hasil judicial review dan keputusan MK secara detail. Dalam kesempatan yang sama, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya pada kategori kesenian dan hiburan dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan tertentu. (lpt/kn)

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan adalah aparatur sipil negara dari instansi Kemenhub dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

“Iya benar, dua ASN tersebut berasal dari Kemenhub dan BPK RI,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA itu, termasuk perannya dalam kasus tersebut.

KPK nantinya akan mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA beserta konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan dalam konferensi pers penahanan.

Ali menjelaskan penetapan tersangka baru korupsi DJKA tersebut dilakukan atas temuan fakta hukum dalam persidangan salah satu terpidana dalam kasus tersebut.

Mengenai dua tersangka baru tersebut, penyidik KPK hari ini memeriksa empat orang ASN Kementerian Perhubungan sebagai saksi untuk dua tersangka baru itu.

Keempat ASN Kemenhub tersebut adalah Fatir Payungan Siregar, Eko Budi Santoso, Heri Supardiman, dan Gunawati.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.

Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (18/1), tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan. (ant/kn)