JAKARTA – Menanggapi dugaan dari Mahfud, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menilai ucapan tersebut hanya sebagai peringatan. Karena belum jelas aparat yang dimaksud oleh Mahfud apakah dari pihak TNI atau bukan.

“Aparat bisa juga aparatur sipil. Belum lengkap itu,” kata Maruli kepada awak media di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).

Sebab, Jenderal Bintang Empat TNI AD menyatakan saat ini sulit rasanya untuk para prajurit melakukan penyimpangan di tengah masyarakat. Karena sekarang, sudah sangat mudah bagi masyarakat memviralkan setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit.

“Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini. Terus terang saja ini, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang. Jadi nggak seberani itu lagi kita,” ujarnya.
Maruli juga menyinggung soal hukuman berat yang akan menanti bagi setiap prajurit terbukti melakukan pelanggaran. Sehingga, dia meragukan apabila aparat yang dimaksud melindungi mafia tambang berasal dari prajurit TNI AD.

“Akhirnya dia (prajurit) betul-betul tidak berani melanggar (karena hukuman berat). Kami pun sebetulnya di kondisi itu kira-kira. Kalau kita bermain-main dengan tambang menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” tuturnya.

“Jadi yang saya bilang itu, aparat itu yang mana? Karena yang punya kewenangan itu kan sebetulnya dari Kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas, kami itu nggak tahu sebetulnya (soal tambang),” tambahnya.
Namun demikian, Maruli memastikan pihaknya akan merespons cepat apabila ada dugaan keterlibatan prajurit dalam membekingi tambang ilegal. Sebagaimana, kasus-kasus terdahulu yang mana banyak prajurit telah dicopot dan dihukum atas pelanggarannya.

“Saya kira laporan seperti ini, ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini, itu banyak yang dicabut jabatannya. Anggota-anggota juga banyak. Sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD mengungkap ada banyak mafia tambang ilegal yang mendapat perlindungan. Padahal, Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah dicabut.

“Bila ‘Ya cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Cabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah kirim tim ke lapangan. Ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu,” ungkap Mahfud saat debat, Minggu (21/1).

Selain itu, Mahfud juga mengatakan, banyak sekali usaha tambang di Indonesia yang ilegal. Dia menyebut, banyak pejabat dan aparat yang melindunhi usaha tambang tersebut.

“Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal, dan itu di-“backing” aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud sebagai tanggapan atas keterangan Gibran yang memberikan solusi sederhana terhadap perusahaan tambang ilegal dengan mencabut IUP-nya agar tidak bisa beroperasi lagi. (lpt/kn)

JAKARTA – Mayoritas pengusaha bisnis hiburan memprotes kebijakan yang menaikkan tarif pajak hiburan menjadi minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudiin Uno, aturan pajak hiburan naik itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Menurut Sandiaga Uno, kebijakan tersebut sudah lama ditetapkan dan bukan merupakan hal baru.

“Kalau kita lihat muaranya, ini ada di UU Cipta Kerja yang diturunkan ke UU Nomor 1 Tahun 2022 yang akan diterapkan dua tahun setelah itu,” terang pria yang biasa Sandi ini dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin (22/1/2024).

“Kami dari Kemenparekraf sudah diajak bicara tentang rencana aturan dari tahun 2022. Tapi waktu itu, kondisinya masih Pandemi Covid-19 jadi belum bisa membicarakan rencana aturan ini secara langsung dengan para pelaku usaha, tapi sosialisasinya memang sudah sejak dua tahun lalu,” sambungnya.

Tak mengherankan bila aturan tersebut baru mendapat reaksi dari pelaku usaha hiburan sejak aturan berlaku mulai 1 Januari 2024, seperti pedangdut Inul Daratista yang punya usaha karaoke keluarga hingga pengacara sekaligus pemilik kelab malam, Hotman Paris Hutapea. Para pelaku usaha tersebut kompak menyuarakan bahwa aturan pajak hiburan naik itu terlampau tinggi dan bisa saja membuat usaha mereka bangkrut.

Kondisi ini membuat para pengusaha menghubunginya, termasuk Inul dan Hotman Paris. “Ini yang bikin WA saya dan DM saya meledak! Menerima laporan, dari Bang Hotman dan Mbak Inul,” ungkap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut Sandi, UU tersebut sebenarnya punya maksud yang baik, yakni dalam mewujudkan desentralisasi fiskal dan memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. “Selain juga untuk mengelola penerimaan negara dan memberikan kesejahteraan pada rakyat,” ujarnya.

Namun bagi yang tidak setuju, Sandi mengatakan tidak perlu karena masih ada proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah diajukan pada 3 Januari 2024 sehingga aturan tersebut masih bisa dikaji.

“Jadi masih bisa dikaji dengan proses pengajuan di MK, itu membuka peluang untuk kita duduk dan pemerintah daerah bisa mengambil posisi , mereka kumpulkan dulu para pelaku ekonomi kreatif, kira-kira gimana solusinya. Lalu soal spa yang lebih tepat masiuk kategori wellness bukan hiburan, itu kami sangat mendukung,” terangnya.

Ia pun mengajak para pelaku usaha untuk menunggu hasil judicial review dan keputusan MK secara detail. Dalam kesempatan yang sama, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya pada kategori kesenian dan hiburan dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan tertentu. (lpt/kn)

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan adalah aparatur sipil negara dari instansi Kemenhub dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

“Iya benar, dua ASN tersebut berasal dari Kemenhub dan BPK RI,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA itu, termasuk perannya dalam kasus tersebut.

KPK nantinya akan mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA beserta konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan dalam konferensi pers penahanan.

Ali menjelaskan penetapan tersangka baru korupsi DJKA tersebut dilakukan atas temuan fakta hukum dalam persidangan salah satu terpidana dalam kasus tersebut.

Mengenai dua tersangka baru tersebut, penyidik KPK hari ini memeriksa empat orang ASN Kementerian Perhubungan sebagai saksi untuk dua tersangka baru itu.

Keempat ASN Kemenhub tersebut adalah Fatir Payungan Siregar, Eko Budi Santoso, Heri Supardiman, dan Gunawati.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.

Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (18/1), tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan. (ant/kn)

JAKARTA – Pemerintah mengatur secara ketat pendistribusian Elpiji bersubsidi agar diterima sesuai penerima manfaat yakni rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran.

“Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/1/2024)
​​​​​
Pemerintah pun mengubah aturan dengan menggeser penyaluran Elpiji subsidi dari berbasis komoditas ke penerima manfaat.

Per 1 Januari 2024, hanya pengguna terdaftar yang diperbolehkan membeli Elpiji 3 kg. Status data bisa diperiksa melalui nomor induk kependudukan (NIK) di KTP.

Penyesuaian data konsumen Elpiji 3 kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) tersebut dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1-7.

“Sistemnya sudah siap. 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi 31,5 juta NIK,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi menambahkan pemerintah masih memperbolehkan konsumen belum terdata membeli Elpiji 3 kg setelah mendaftar on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi.

Kementerian ESDM juga mengusulkan pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur. “Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu, ada 1 pangkalan,” sambungnya.

Mustika mengatakan model pendataan sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi, sehingga tidak sampai ke pengecer.

Apalagi, kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar, yang memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya.

“Misalnya, 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Ini yang harus diatur,” tuturnya.

Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui logbook juga mendorong pemerintah memperpanjang pendataan hingga akhir Mei 2024.

“Kita lihat nanti progresnya. Kami akan evaluasi. Intinya, jangan sampai terjadi kelangkaan di lapangan,” ungkap Mustika.

Pemerintah pun memberi opsi lain yakni subpenyalur boleh menjual Elpiji ke pengecer maksimum 20 persen dari alokasi per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke PT Pertamina (Persero).

Kendati demikian, menurut Mustika, pasokan Elpiji 3 kg di masing-masing pengecer dibatasi untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran.

Agar kebijakan ini lebih aplikatif, lanjutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar sosialisasi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan.

“Mereka akan dibekali software sederhana di telepon selular (HP) untuk mendata pembeli Elpiji. Keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan telah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas. Pemerintah pun meminta Pertamina mengawal kebijakan sampai ke konsumen akhir,” sebut Tutuka.

Menteri Arifin menambahkan melihat tingginya impor Elpiji, karakteristik gas yang minim propana (C3) dan butana (C4), serta belum memadainya kilang Elpiji, pemerintah pun menggenjot pembangunan pipa transmisi gas terintegrasi dari Aceh hingga Jawa sebagai jalan keluarnya.

“Jaringan gas sangat diperlukan karena di banyak negara juga memanfaatkan gas alam untuk kebutuhan energi rumah tangga, hotel, atau rekreasi,” jelasnya.

Menurut dia, ada penambahan penerima manfaat sebanyak 300.000 sambungan rumah tangga (SR) melalui pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600.000 SR lewat pipa Dumai-Sei Mangkei.

“Ini bisa mengurangi subsidi Elpiji 3 kg hingga Rp0,63 triliun per tahun dan hemat devisa impor Elpiji Rp1,08 triliun per tahun,” Tutuka merinci.

Skema KPBU

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan pemerintah tengah mencari skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mengakselerasi pengembangan jargas.

Menurut dia, banyak benefit dari implementasi KPBU. Pemerintah menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas dan bisa mempercepat pembangunannya secara masif. “Misalnya di Batam, bisa langsung 300.000 SR,” jelasnya.

Di sisi lain, masih ada tantangan menjalankan skema KPBU, di antaranya waktu lelang lebih panjang dan pembenahan regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019. “Regulasinya perlu ditetapkan dulu sebelum dilelangkan,” jelas Laode.

Permasalahan lain, perlu studi pendahuluan di masing-masing kota karena memiliki regulasi, peta lokasi, serta profil risiko berbeda. Keekonomian pun mesti dihitung secara detail demi memikat badan usaha.

Strategi kebijakan lain sedang digodok. Nantinya, di wilayah jargas, penggunaan Elpiji ditarik secara bertahap dan Elpiji dialihkan ke lokasi lain yang belum tersambung jargas. “Ini masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM,” tutur Laode.

Dengan begitu, menurut Menteri ESDM, penggunaan jargas menjadi upaya pemerintah menekan devisa dan solusi substitusi Elpiji sebagai sumber energi rumah tangga.

“Tidak perlu lagi gotong-gotong tabung (Elpiji) 3 kg. Cukup buka keran sudah menyala dapurnya,” jelasnya. (ant/kn)

JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah Pemerintah melakukan malaadministrasi dalam penggunaan lahan untuk pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos mengatakan isu tersebut bermula pada tahun 2022 ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan surat edaran (SE) yang mengatur pembekuan transaksi pengalihan hak atas tanah.

“Edarannya itu, tetapi kemudian di dalam praktiknya bukan hanya pengalihan yang tidak terlayani, jadi ada lebih dari pengalihan; sehingga, masyarakat mengadu pada Ombudsman,” kata Achmad di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jakarta, Minggu (21/1/2024)

Achmad menjelaskan ada masalah komunikasi di lapangan antara petugas lapangan Kementerian ATR/BPN dengan masyarakat pemilik lahan.

Menurut dia, masyarakat diperbolehkan jika ingin mendaftarkan hak atas tanah dari status girik menjadi milik, melalui pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM); namun, banyak Kantor BPN yang tutup.

“Sebenarnya, kalau orang ingin mendaftarkan haknya dari semula girik menjadi milik itu boleh-boleh saja; tetapi pada waktu itu, semua ditutup kantornya. Jadi, itulah teguran yang diberikan pada Ombudsman,” jelas Achmad.

Dia meyakini bahwa Kementerian ATR/BPN sudah memperbaiki layanan mereka dengan melaksanakan peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Sementara itu, Ombudsman RI menemukan sejumlah pelanggaran terjadi dalam proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan sejumlah permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan penggunaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan IKN.

“Ombudsman menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam proses penggunaan atau pembebasan lahan dalam penggunaan IKN,” kata Najih dalam konferensi pers Laporan dan Monitoring Ombudsman RI Tahun 2023 di Gedung Ombudsman Kuningan, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Meski demikian, Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat malaadministrasi dalam hal penggunaan maupun pembebasan lahan di IKN. (ant/kn)

JAKARTA – Nama Tom Lembong mendadak menjadi trending topic di Twitter setelah namanya disebut-sebut di dalam Debat Cawapres yang tengah berlangsung pada Minggu 21 Januari 2024 malam.

Siapakah Tom Lembong? Berikut biografi Tom Lembong. Pria pemilik nama asli Thomas Trikasih Lembong merupakan mantan Menteri Perdagangan yang menjabat sejak 12 Agustus 2015. Dia menggantikan posisi Rahmat Gobel.

Kini, nama Tom Lembong kembali jadi perbincangan setelah bergabung sebagai tim sukses Calon Presiden (Capres) dan (Cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Bahkan, beberapa hari yang lalu, video Tom Lembong tengah membahas soal day care viral di Twitter.

Dikutip dari Kanal News Liputan6.com,Tom Lembong memiliki rekam jejak yang mengesankan di dunia pemerintahan dan keuangan. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019. Serta sebelumnya menempati posisi Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mendagri) menggantikan Rahmat Gobel pada 2015.

Sebelum terjun ke dalam pemerintahan, Tom Lembong telah menjalani karier di sejumlah lembaga keuangan internasional, termasuk Deutshce Bank, Morgan Stanley, dan Farindo Investments.

Tom Lembong memulai karier di Morgan Stanley and Company sebagai Sales and Trading Associate, kemudian menjabat sebagai Senior Manager di Departemen Corporate Finance Makindo di Morgan Stanley Divisi Ekuitas (Singapura), dan menjadi investment banker di Deutsche Securities.

Antara tahun 2002 dan 2005, Tom Lembong mengepalai divisi dan menjadi Senior Vice President di Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN). Setelahnya, dia bekerja dengan Principia Management Group sebagai investment banker.

Tom Lembong mendirikan Quvat Capital, sebuah perusahaan investasi yang mengelola dana lebih dari USD 500 juta. Perusahaan ini mengelola 11 perusahaan portofolio di berbagai sektor, termasuk logistik kelautan, konsumen, dan keuangan.

Prestasinya diakui oleh World Economic Forum (Davos) ketika ia dianugerahi gelar Young Global Leader (YGL) pada tahun 2008. Tom Lembong meraih gelar AB (Bachelor of Arts) dalam bidang Architecture and Urban Design dari Harvard University pada tahun 1994.

Sementara itu, dikutip dari Kanal Saham Liputan6.com,disebut bahwa Tom Lembong pernah mengenyam pendidikan dasar di Jerman pada 1974 s.d 1981 ketika ayahnya sedang melanjutkan studi. Pulang ke Jakarta, Tom Lembong pun meneruskan sekolah di SD dan SMP Regina Pacis, Jakarta.

Sementara itu ketika SMA, Tom pindah ke Boston, Amerika Serikat. Dia kemudian memperoleh gelar Bachelor of Arts di bidang Arsitektur dan Tata Kota ketika lulus dari Universitas Harvard pada 1994. Ia juga terpilih sebagai Young Global Leader (YGL) oleh World Economic Forum (WEF) 2008.

Begini kronologis nama Tom Lembong disebut-sebut dalam Debat Cawapres yang terjadi malam ini.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, menilai bahwa Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, tidak memahami pertanyaan sendiri yang diberikan kepadanya pada Debat Cawapres yang berlangsung pada Minggu 21 Januari 2024 malam.

Gibran pun lalu mengatakan bahwa Cak Imin mungkin dapat contekan dari salah satu anggota tim suksesnya, Tom Lembong.

“Itu tadi saya sudah sampaikan. Gus Muhaimin mungkin tak paham yang diberikan. Dapat contekan dari Tom Lembong,” kata Gibran.

Gibran Rakabuming Raka mengatakan telah membicarakan mengenai pemerataan pembangunan, salah satunya melalui pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Pembangunan IKN tersebut sebagai salah satu pembangunan yang tidak Jawa sentris.

“Katanya tak jawab pertanyaan malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu yang saya omongin mengenai tidak Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. sudah tidak Jawa sentris,” kata Gibran.

Lebih lanjut Gibran mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang diperhatikan sehingga pembangunan tidak Jawa Sentris mulai memperhatikan masyarakat terutama di luar Jawa, konektivitas hingga menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru. (lpt/kn)