BERAU – Panen raya padi di Kampung Buyung-Buyung menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa keberhasilan panen tersebut tidak lepas dari sinergi erat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat.
“Panen raya ini bukan hanya simbol keberhasilan petani, tetapi juga bukti nyata kolaborasi kita dalam menjaga ketersediaan pangan,” ujarnya saat rapat paripurna di DPRD Berau, Senin (22/9/2025).
Selain mendukung program nasional penanaman jagung satu juta hektare bersama TNI dan Polri, Pemkab Berau juga meluncurkan sejumlah program lokal.
Salah satunya pendirian Sentra Penyediaan Pangan Gratis (SPPG) yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah. Hingga kini, tiga SPPG telah beroperasi di Tanjung Redeb dan sekitarnya, dan direncanakan akan diperluas ke seluruh kecamatan.
Bupati Sri juga menekankan bahwa sektor pangan akan tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
“Kami optimistis, dengan kerja sama semua pihak, Berau bukan hanya tangguh menghadapi tantangan pangan, tapi juga mampu menjadikan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (adv/srn/set)
BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan pentingnya penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tepat waktu.
Hal ini dilakukan agar seluruh program prioritas pembangunan yang telah direncanakan dapat dijalankan secara optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menilai langkah ini sangat krusial mengingat waktu pelaksanaan program semakin terbatas hingga akhir tahun. Jika pembahasan molor, dikhawatirkan akan berimbas pada efektivitas penggunaan anggaran, khususnya bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan fisik.
“Perubahan APBD ini bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut keberlangsungan program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Karena itu, kami berharap dukungan penuh dari DPRD agar dapat disepakati tepat waktu,” ujarnya.
Bupati Sri menegaskan, arah pembangunan 2025 tetap berfokus pada program-program pro rakyat. Dengan penyempurnaan melalui Perubahan APBD, diharapkan seluruh rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan maksimal serta memberi manfaat merata bagi seluruh lapisan masyarakat Berau.
Selain itu, penyelesaian Raperda Perubahan APBD 2025 tepat waktu juga dipandang sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga komitmen terhadap pelayanan publik.
“Kesepakatan bersama ini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi OPD untuk mengeksekusi anggaran, terutama terkait proyek infrastruktur dan kebutuhan mendesak lainnya,” tuturnya.
Dengan demikian, percepatan pembahasan dan persetujuan perubahan anggaran ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi kunci keberhasilan pembangunan di Bumi Batiwakkal pada tahun mendatang.
“Program pro rakyat juga diharapkan berjalan sesuai target dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” pungkasnya. (adv/srn/set)
BERAU – Peran Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur dalam merawat tradisi serta menjaga warisan budaya lokal mendapat perhatian khusus dari Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.
Dikatakannya, keberadaan para sultan bersama tokoh adat dan masyarakat merupakan garda penting dalam mempertahankan identitas Bumi Batiwakkal.
Ia menambahkan, warisan sejarah dan budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan titipan berharga yang wajib dijaga untuk generasi mendatang.
“Warisan ini adalah identitas kita. Mari kita rawat bersama dan promosikan sebagai daya tarik wisata sejarah Berau,” ujarnya.
Selain memberi apresiasi, Sri Juniarsih juga memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung seluruh organisasi masyarakat dan komunitas budaya di Bumi Batiwakkal.
Dukungan tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga persatuan sekaligus memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, ia berharap keberlangsungan tradisi dan budaya lokal tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Berau, tetapi juga mampu menarik perhatian wisatawan. Dengan begitu, nilai sejarah yang diwariskan leluhur dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, khususnya di sektor pariwisata.
“Kolaborasi antara pemerintah, kesultanan, tokoh adat, dan masyarakat sangat penting. Inilah kunci agar budaya kita tetap hidup sekaligus menjadi kekuatan untuk membangun Berau yang lebih maju,” pungkasnya. (adv/srn/set)
BONTANG – DPR RI memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah baru akan dibahas tahun depan melalui revisi Undang-Undang Pemilu.
Anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu, menegaskan sikap resmi partai politik masih beragam, bahkan mayoritas masih berhati-hati menyatakan pandangan.
“Secara resmi baru NasDem yang terang-terangan menolak putusan ini. Sementara partai-partai lain seperti Golkar dan PAN masih mengkaji secara mendalam. Semua akan jelas pada 2026 saat pembahasan RUU Kepemiluan yang mencakup UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik,” ujar Edy di sela menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja di Bontang, Senin (22/9/2025).
Edy menekankan bahwa posisi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu hanyalah eksekutor dari produk undang-undang yang disusun DPR. “Teman-teman penyelenggara tidak bisa mengambil sikap. Mereka hanya menjalankan apa yang diputuskan dalam Undang Undang. Karena itu pembahasan di DPR sangat strategis, agar warisan ke depan bisa menyelesaikan berbagai problem kepemiluan,” jelasnya.
Secara pribadi, Edy mengaku setuju dengan putusan MK karena pembagian jadwal pemilu dinilai membuat kerja penyelenggara lebih fokus dan berkualitas. Ia mengibaratkan beban kerja yang semula menggarap “lima hektare sekaligus” bisa dibagi dua tahap.
“Kalau dikerjakan bertahap, hasilnya lebih baik, lebih efisien, dan isu politik juga lebih seimbang. Selama ini kalau serentak, publik hanya bicara soal presiden, sementara isu pileg dan pilkada nyaris tenggelam,” tambahnya.
Di sisi lain, KH Aus Hidayaturoh menilai putusan MK 135 sebagai “nyeri-nyeri sedap”. Menurutnya, keputusan ini menyimpan peluang perbaikan, tetapi juga mengingatkan publik akan rapuhnya integritas lembaga hukum dan politik. “Kita sudah tahu kualitas MK seperti apa. Sering ada kontroversi yang menimbulkan kekecewaan publik. Tapi inilah momentum untuk memperbaiki sistem,” ujarnya.
Hidayat juga mengingatkan agar pengawasan tidak hanya diserahkan kepada Bawaslu dan aparat, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. “Kalau presidennya cawe-cawe, MK bermasalah, lalu penyelenggara ikut-ikutan, tentu demokrasi kita akan rusak. Karena itu masyarakat harus menjadi garda depan pengawasan,” tegasnya. (MK)
Editor: Agus S
BONTANG – DPR RI memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah baru akan dibahas tahun depan melalui revisi Undang-Undang Pemilu.
Anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu, menegaskan sikap resmi partai politik masih beragam, bahkan mayoritas masih berhati-hati menyatakan pandangan.
“Secara resmi baru NasDem yang terang-terangan menolak putusan ini. Sementara partai-partai lain seperti Golkar dan PAN masih mengkaji secara mendalam. Semua akan jelas pada 2026 saat pembahasan RUU Kepemiluan yang mencakup UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik,” ujar Edy di sela menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja di Bontang, Senin (22/9/2025).
Edy menekankan bahwa posisi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu hanyalah eksekutor dari produk undang-undang yang disusun DPR. “Teman-teman penyelenggara tidak bisa mengambil sikap. Mereka hanya menjalankan apa yang diputuskan dalam Undang Undang. Karena itu pembahasan di DPR sangat strategis, agar warisan ke depan bisa menyelesaikan berbagai problem kepemiluan,” jelasnya.
Secara pribadi, Edy mengaku setuju dengan putusan MK karena pembagian jadwal pemilu dinilai membuat kerja penyelenggara lebih fokus dan berkualitas. Ia mengibaratkan beban kerja yang semula menggarap “lima hektare sekaligus” bisa dibagi dua tahap.
“Kalau dikerjakan bertahap, hasilnya lebih baik, lebih efisien, dan isu politik juga lebih seimbang. Selama ini kalau serentak, publik hanya bicara soal presiden, sementara isu pileg dan pilkada nyaris tenggelam,” tambahnya.
Di sisi lain, KH Aus Hidayaturoh menilai putusan MK 135 sebagai “nyeri-nyeri sedap”. Menurutnya, keputusan ini menyimpan peluang perbaikan, tetapi juga mengingatkan publik akan rapuhnya integritas lembaga hukum dan politik. “Kita sudah tahu kualitas MK seperti apa. Sering ada kontroversi yang menimbulkan kekecewaan publik. Tapi inilah momentum untuk memperbaiki sistem,” ujarnya.
Hidayat juga mengingatkan agar pengawasan tidak hanya diserahkan kepada Bawaslu dan aparat, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. “Kalau presidennya cawe-cawe, MK bermasalah, lalu penyelenggara ikut-ikutan, tentu demokrasi kita akan rusak. Karena itu masyarakat harus menjadi garda depan pengawasan,” tegasnya. (KN)
Foto bersama jajaran Bawaslu Kota Bontang dan mitra kerja usai pembukaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu di Hotel Bintang Sintuk, Senin (22/9/2025).
BONTANG – Penguatan kelembagaan pengawas pemilu tidak boleh berhenti pada siapa yang menang atau kalah. Tetapi harus meninggalkan warisan berupa catatan literasi dan transparansi bagi publik.
Pesan itulah yang ditegaskan Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, dan Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Artrian, dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja di Hotel Bintang Sintuk, Kota Bontang, Senin (22/9/2025).
Acara turut menghadirkan narasumber Tenaga Ahli DPR RI Yogo Pamungkas dan Agus Susanto, selaku praktisi yang juga mantan Anggota Bawaslu Bontang.
Hari Darmanto menekankan, pemilu bukan semata melahirkan pejabat terpilih, melainkan juga harus tercatat sebagai proses demokrasi yang bisa dipelajari.
Karena itulah, Bawaslu Kaltim sudah memproduksi sejumlah publikasi, mulai dari Pengawasan Pemilu dalam Angka 2024, laporan Pilgub Kaltim, hingga Pilkada di 10 kabupaten/kota.
“Kami tidak hanya bicara siapa yang menang, tapi bagaimana dinamika pengawasan berjalan. Semua itu kami dokumentasikan agar bisa jadi referensi di masa depan,” tegas Hari.
Ia juga memaparkan rencana strategis membangun pusat data dan literasi pemilih bekerja sama dengan Kesbangpol Kaltim. Pusat data ini akan menjadi basis manajemen pemilu bagi partai politik, sehingga bisa dipakai sebagai instrumen kebijakan dalam menghadapi Pemilu 2029 dan Pilkada serentak 2027.
“Partai politik harus punya bahan lengkap bagaimana mengelola kontestasi. Literasi ini penting agar demokrasi kita tidak hanya berhenti di pesta lima tahunan, tapi terus diperkuat dengan basis pengetahuan,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan kelembagaan juga menjadi cara menjaga moralitas pejabat publik. “Pemilu tidak boleh hanya jadi ritual politik, tapi harus menghasilkan kualitas demokrasi yang lebih baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Artrian, menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan instrumen yang modern, adaptif, dan akuntabel agar mampu menjawab tantangan zaman. “Kita ingin demokrasi yang semakin kuat dengan penopang sistem yang memadai,” jelasnya.
Menurut Aldy, penguatan kelembagaan tidak cukup di tingkat penyelenggara. Pertemuan dengan mitra kerja, partai politik, organisasi kepemudaan, hingga media juga harus dimaknai sebagai kelas pendidikan politik yang berkelanjutan.
“Kita perlu memperbanyak ruang-ruang literasi politik. Ini bagian dari tanggung jawab bersama agar demokrasi semakin maju,” tambahnya.
Ia menekankan, transparansi adalah kunci. Karena itu, Bawaslu Bontang menyusun buku laporan pengawasan Pilkada 2024 yang akan disebarkan secara digital maupun cetak.
“Bawaslu adalah lembaga publik, maka harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Laporan pengawasan kami wujudkan dalam bentuk buku yang bisa diakses masyarakat, partai, hingga organisasi masyarakat sipil,” tegasnya. (KN)
Anggota DPR RI Dapil Kaltim, KH Aus Hidayat Nur, menyampaikan kritik tajam soal netralitas ASN, putusan MK, dan dominasi oligarki dalam politik nasional saat kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu di Bontang.
BONTANG – Anggota DPR RI Dapil Kaltim, KH Aus Hidayat Nur, menyampaikan kritik tajam terhadap praktik demokrasi di Indonesia pasca Pemilu 2024. Ia menyebut banyak persoalan mendasar, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menimbulkan polemik, lemahnya pengawasan ijazah calon kepala daerah, hingga dominasi oligarki yang semakin menggerus keadilan pemilu.
Hal ini disampaikan saat kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja yang digelar di Hotel Bintang Sintuk, Bontang, Senin (22/9/2025).
Dalam sambutannya, KH Aus menyebut putusan MK kerap menjadi paradoks. “Istilahnya nyeri-nyeri sedap. Karena meskipun final dan mengikat, putusan MK sering justru bikin masalah baru. Kita bisa lihat bagaimana polemik soal ijazah terjadi di beberapa daerah. Seharusnya, penyelenggara pemilu sudah tuntas memverifikasi sejak awal,” tegasnya.
Ia mencontohkan kasus ijazah yang seharusnya bisa dicegah dengan pengawasan ketat. Menurutnya, kalau seorang calon benar-benar memiliki latar pendidikan yang sah, itu bisa diverifikasi langsung ke sekolah atau perguruan tinggi. “Jangan sampai sudah jadi pejabat, baru dipersoalkan. Itu sangat merugikan, baik penyelenggara maupun masyarakat,” tambahnya.
Foto bersama usai kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja di Bontang. Tampak Anggota DPR RI KH Aus Hidayat Nur (tiga dari kanan).
KH Aus juga menyinggung lemahnya penegakan aturan oleh lembaga pemilu dan aparat negara. Ia menyebut kalau presiden ikut cawe-cawe, MK bermasalah, hingga aparat tidak berjalan sesuai fungsinya, maka demokrasi bisa hancur.
“Kalau pengawas tidak tegas, polisi belum sepenuhnya reformasi, dan MK dipertanyakan kualitasnya, rakyat akan terus kecewa. Demokrasi hanya tegak kalau penegak hukum adil,” katanya.
Lebih jauh, politisi senior PKS itu menyoroti peran oligarki dalam politik nasional. Ia menilai oligarki adalah aktor intelektual di balik kerusakan sistem demokrasi, karena memaksakan kepentingan kapitalis dalam setiap proses politik.
“Oligarki inilah sumber masalah. Kalau negara kita masih tunduk pada kepentingan kapitalisme, pemilu tidak akan pernah benar-benar jujur. Negara ini harus kembali ke nilai nasionalis, religius, dan berpihak kepada rakyat, bukan oligarki,” ujarnya.
KH Aus kemudian menyinggung ancaman rekayasa sosial yang semakin berbahaya ketika bersinggungan dengan bonus demografi. Pada 2030 hingga 2050, sekitar 60 persen pemilih adalah generasi muda, terutama Gen Z. “Anak muda ini cerdas, melek informasi, tapi juga cuek dan gampang dipengaruhi buzzer serta hoaks di media sosial. Ini tantangan berat, karena mereka akan jadi penentu arah politik bangsa,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, problem demokrasi bukan hanya soal penyelenggara, tetapi juga masyarakat pemilih. Menurutnya, partisipasi publik dalam pengawasan harus lebih aktif. “Kalau ada calon bermasalah, misalnya soal ijazah, masyarakatlah yang pertama melapor. Jangan sampai kejadian seperti di Solo, baru ribut setelah selesai jabatan. Kita semua punya tanggung jawab mengawal,” tegasnya.
KH Aus menutup pernyataannya dengan pesan keras bahwa demokrasi hanya bisa sehat bila semua pihak—penyelenggara, aparat, politisi, dan rakyat—setia kepada konstitusi dan nilai Pancasila. “Kalau oligarki dibiarkan, kalau ASN tidak netral, kalau MK masih bermasalah, maka demokrasi kita hanya akan jadi alat kekuasaan, bukan alat rakyat,” pungkasnya. (KN)
- Foto bersama usai menerima kenang-kenangan buku hasil pengawasan Bawaslu Bontang dari Ketua Bawaslu Bontang.
BONTANG – Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Edy Oloan Pasaribu, mengungkap tiga persoalan besar yang menurutnya harus segera dievaluasi dari Pemilu 2024.
Yakni netralitas aparatur sipil negara (ASN), praktik politik uang, serta maraknya pemungutan suara ulang (PSU) yang menghabiskan anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja yang digelar di Hotel Bintang Sintuk, Bontang, Senin (22/9/2025).
Edy hadir bersama koleganya di Komisi II DPR RI KH Aus Hidayat Nur yang juga dapil Kaltim. Hadir pula jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Kaltim, Bawaslu Kota Bontang, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah daerah.
Edi Oloan menegaskan bahwa demokrasi hanya bisa berkualitas jika dua hal mendasar, netralitas ASN dan praktik money politics, benar-benar diberantas.
Anggota DPR RI Edi Edy Oloan Pasaribu
Ia mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu juga tidak boleh lagi membuat kesalahan administratif yang berujung pada Pemilihan Suara Ulang (PSU). “Kalau dokter salah diagnosa bisa kena malpraktek. Begitu juga penyelenggara, mal administrasi jangan sampai jadi alasan PSU. Itu harus diselesaikan sejak awal,” tegasnya.
Politisi PAN itu juga menyinggung Putusan MK Nomor 135/2024 yang memutuskan Pemilu ke depan dipisah menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. Ia menilai langkah tersebut penting agar isu-isu lokal tidak lagi tenggelam oleh isu nasional. “Dengan pemilu dipisah, beban kerja penyelenggara lebih proporsional. Isu daerah pun bisa lebih kuat diangkat ke publik,” tegasnya.
Edi Oloan menambahkan, Komisi II DPR RI telah menetapkan revisi Undang-Undang Pemilu sebagai prioritas legislasi pada 2026. Baginya, forum seperti ini tidak boleh hanya menjadi seremonial, melainkan harus menghasilkan masukan konkret yang dapat dibawa ke pembahasan di DPR.
Ia juga mendorong agar Bawaslu diberi kewenangan lebih luas, termasuk akses langsung terhadap daftar pemilih tetap (DPT) yang selama ini hanya dikelola KPU. “Bawaslu tidak boleh hanya menerima data mentah. Mereka harus bisa mengecek langsung untuk memastikan akurasi DPT. Itu bagian penting dari penguatan kelembagaan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu di Kaltim. Ia menyinggung pengalamannya sebagai satu-satunya anggota DPR RI asal Kaltim yang sempat digugat di Mahkamah Konstitusi pada Pemilu 2024. “Saya dikawal di 147 TPS di 9 kabupaten kota. Syukurlah prosesnya transparan, profesional, dan hasilnya saya dinyatakan menang. Itu bukti penyelenggara kita berintegritas,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Edi Oloan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam memperkuat demokrasi. “Kalau sistem demokrasi kita baik, maka pemimpin yang lahir juga akan baik. Itu tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (KN)
Presiden RI Prabowo Subianto menerima bunga dari dua anak kecil saat tiba di hotel tempat menginap di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)
NEW YORK – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9) waktu setempat, untuk menghadiri Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Jhon F Kennedy, New York, Amerika Serikat, pukul 16.50 waktu setempat, didampingi oleh sang putra Didit Hediprasetyo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Kepala Negara disambut oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Y.M. Umar Hadi dan Penasihat Militer Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York Brigadir Jenderal Felix Lumban Tobing.
Setelahnya, Presiden langsung menuju hotel tempat menginap di kawasan Manhattan, New York.
Setibanya di hotel, Presiden disambut oleh para diaspora, yang terdiri dari unsur mahasiswa, serta pejabat, perwakilan dan keluarga Konsulat Jenderal RI (KJRI), Perutusan Tetap RI (PTRI) New York, dan Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington DC, Amerika Serikat.
Hadir mendahului Prabowo, Duta Besar RI untuk AS Dwisuryo Indroyono Soesilo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie.
Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerja sama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia. (ANT/KN)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Sumatera dalam rapat koordinasi pemerintahan di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2025). (ANTARA/Laily Rahmawaty.)
BATAM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama untuk keperluan berobat, karena situasi di dalam negeri sudah membaik.
“Ini penundaan keberangkatan ke luar negeri kemarin saya lakukan karena situasi rawan, tapi sekarang kalau seandainya mau ke luar negeri sepanjang daerahnya yakin aman akan saya izinkan,” kata Tito dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2025).
Tito menegaskan bahwa pemberian izin akan dipertimbangkan bagi kepala daerah yang mau perjalanan dinas ke luar negeri untuk keperluan berobat atau perjalanan kedinasan, dengan memastikan daerahnya dalam situasi aman. ”Dan itu untuk (perjalanan) dinas, untuk berobat fine (bolehlah),” katanya.
Senada dengan itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irawan menjelaskan Mendagri sempat meminta kepala daerah tidak meninggalkan daerahnya pada saat kondisi rawan adanya gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi 25-29 Agustus 2025.
Dia menyebut, demonstrasi terjadi di hampir semua daerah di 35 provinsi di Tanah Air, tetapi tidak semua terjadi kericuhan, beberapa berlangsung aman terkendali.
“Tadi beliau (Mendagri-red) mengatakan, karena kondisi sudah membaik, kalau memang ada pejabat di daerah atau ASN yang melakukan tugas ke luar negeri, terutama untuk berobat kesehatan akan dipertimbangkan untuk diizinkan,” kata Benny.
Benny menambahkan, Mendagri melaksanakan kunjungan kerja khusus ke Batam untuk menghadiri kegiatan pertemuan konsolidasi di acara KAHMI sebagai pembicara kunci pada Sabtu (20/9), kemudian dilanjutkan rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera, Minggu (21/9).
“Rakor ini dilaksanakan di beberapa wilayah, hari ini dilaksanakan di Sumatera, dihadiri seluruh provinsi di Sumatera,” kata Benny.
Dalam rakor tersebut, kata dia, Mendagri memberikan beberapa arahan kepada kepala daerah se-Sumatera, pertama terkait situasi keamanan dan ketertiban daerah, kemudian terkait pengelolaan fiskal daerah. (ANT/KN)
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (tengah) menghadiri bakti sosial TNI Fair di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)
JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa senjata pertahanan canggih memiliki harga yang mahal sehingga Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI disetujui mendapatkan anggaran Rp187,1 triliun pada tahun 2026 oleh DPR RI.
“Karena senjata yang canggih itu mahal. Sangat mahal,” katanya di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jakarta, Minggu (21/9/2025).
Agus mengatakan, dengan anggaran pertahanan yang besar, TNI akan bisa menjaga kedaulatan negara sehingga masyarakat bisa hidup dengan nyaman dan aman.
“Investor juga bisa masuk ke negara kita tanpa terganggu,” imbuhnya.
Agus juga mengungkapkan bahwa negara lain memiliki anggaran pertahanan yang lebih besar.
“Di negara-negara lain itu anggaran pertahanannya lebih besar. Contohnya Pakistan. Pertahanan di negara-negara lain besar sehingga tentara khususnya bisa mengamankan wilayahnya, bisa mengamankan masyarakat,” ucapnya.
Pada Selasa (16/9), Komisi I DPR RI menyetujui jumlah anggaran yang diajukan Kemenhan untuk tahun 2026 sebesar Rp 187,1 triliun.
“Proposal akhir dari anggaran Kemenhan dan TNI tahun 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi I untuk dibawa ke Badan Anggaran, sejumlah Rp 187,1 triliun,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
Sjafrie menjelaskan, anggaran itu akan digunakan Kemenhan untuk menggaji pegawai dan prajurit TNI, memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, dan memperkuat sektor-sektor pertahanan lain yang berkaitan dengan kedaulatan negara.
Sjafrie memastikan serapan anggaran akan dilakukan secara maksimal agar dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Karenanya, dia meminta seluruh kepala staf angkatan untuk serius dalam menggunakan anggaran secara efektif namun dengan hasil yang maksimal.
“Para kepala staf angkatan akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target trisula perisai nusantara,” jelas Sjafrie. (ANT/KN)
