BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi di daerah. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menuturkan bahwa upaya tersebut menjadi salah satu prioritas utama pembangunan.
Menurutnya, langkah strategis dilakukan melalui penciptaan peluang kerja baru serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara merata.
“Setiap warga harus punya kesempatan untuk berkembang. Sehingga, kami mendorong penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha, terutama di sektor strategis lokal,” ungkapnya.
Dikatakannya, sektor potensial seperti pertanian, perikanan, pariwisata, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan terus didorong agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Pemerintah daerah, kata dia, juga berupaya menghadirkan berbagai program pelatihan keterampilan, akses permodalan, hingga pendampingan usaha bagi masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah hadir untuk membuka jalan agar mereka lebih berdaya,” tegasnya.
Langkah ini, lanjut Bupati, juga sejalan dengan misi Pemkab Berau dalam membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif.
“Kami berharap angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan, sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi generasi muda kita,” pungkasnya. (adv/srn/set)
Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu periode 2025–2030, Angela Idang Belawan dan Suhuk, dilantik di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Selasa (23/9/2025) hari ini.
HARI INI, Selasa (23/9/2025), menjadi catatan tersendiri bagi saya. Untuk pertama kalinya, saya mendapat undangan resmi menghadiri acara ramah tamah pelantikan kepala daerah.
Undangan itu dikirim langsung Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu), tertulis jelas nama institusi: Pimpinan Media Kaltim. Bagi saya pribadi, ini bukan sekadar seremonial. Ada rasa istimewa, karena Mahulu adalah satu-satunya daerah di Kaltim yang kepala daerahnya baru dilantik setelah melewati jalan panjang: pemungutan suara ulang (PSU) dan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pelantikan Angela Idang Belawan dan Suhuk sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu periode 2025–2030 digelar di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda. Dan malamnya, rangkaian acara dilanjutkan dengan ramah tamah di Fugo Hotel, Samarinda.
Acara ini mengumpulkan banyak pihak. Mulai dari pejabat, tokoh masyarakat, hingga insan pers. Saya mendapat informasi awal dari Kepala Biro Kubar-Mahulu Media Kaltim, Taufiq Hartommy, yang akrab saya panggil Ichal. Bahkan ia menyampaikan pesan khusus dari Humas Pemkab Mahulu agar memastikan pimpinan Media Kaltim hadir.
Mengikuti proses panjang Pilkada Mahulu sejak PSU, saya tahu betul betapa melelahkannya tarik-menarik klaim kemenangan. Putusan MK pada 8 Juli 2025 akhirnya menutup semua sengketa. Permohonan Novita Bulan–Artya Fathra Marthin ditolak karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara. Tudingan politik uang pun terbantahkan. Angela–Suhuk dinyatakan sah sebagai pemenang dengan selisih 2.302 suara. Putusan ini final, mengikat, dan menutup ruang gugat.
Kini, seluruh proses itu bermuara pada pelantikan hari ini. Gladi bersih sudah dilakukan, pengamanan disiapkan, dan masyarakat menanti dengan harapan: Mahulu kembali damai, kembali bersatu. Saya mencatat pernyataan Angela. “Kami ingin masyarakat Mahulu kembali guyub seperti dulu, sehingga kita bisa membangun bersama-sama,” tandasnya.
Bagi saya, Demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, melainkan bagaimana kita menata ulang kehidupan bersama setelah semua perbedaan usai.
Ramah tamah di Fugo Hotel malam ini menjadi ajang rekonsiliasi. Wadah untuk merajut kembali kebersamaan. Tidak ada lagi kubu 01, 02, atau 03. Yang ada hanya Mahulu, dengan seluruh energi dan potensinya
Dalam konteks pelantikan ini, saya merasa undangan yang saya terima punya makna lain. Media bukan hanya pelengkap acara, melainkan mitra strategis yang harus mengawal jalannya pemerintahan baru. Sebab demokrasi tanpa pengawasan publik akan menjelma jadi kekuasaan tanpa batas.
Mahulu telah melewati satu tahun penuh drama. Energi masyarakat terkuras untuk urusan sengketa. Kini saatnya energi itu diarahkan untuk pembangunan. Angela–Suhuk punya beban besar sekaligus kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mandat rakyat tidak disia-siakan. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga keterisolasian kampung-kampung di perbatasan adalah PR nyata yang menunggu.
Pelantikan ini bukan akhir, tapi awal. Tugas kita bersama mengawal Mahulu agar keluar dari konflik politik dan bergerak dengan kerja nyata. Ramah tamah malam ini saya maknai sebagai awal pemulihan: Mahulu butuh persatuan, bukan perpecahan. (*)
Bupati Manokwari Hermus Indou. ANTARA/Ali Nur Ichsan
MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat melakukan koordinasi guna menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait penertiban aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Distrik Wasirawi, yang selama bertahun-tahun merugikan negara, daerah, dan masyarakat.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Senin (22/9/2035), mengatakan Komisi III DPR RI telah memberi rekomendasi pada Pemkab Manokwari mengambil langkah konkret dalam menertibkan pertambangan ilegal di Distrik Wasirawi serta memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar.
“Penertiban harus kita lakukan supaya pengelolaan pertambangan emas yang merupakan kekayaan alam Manokwari dapat berjalan sesuai aturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia mengatakan, selama kurun 2018-2025, kerugian akibat aktivitas tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp4 triliun.
Dimana hasil pertambangan ilegal tidak sepeserpun masuk sebagai penghasilan daerah dan telah menyebabkan kerugian baik dari sisi ekonomi, kerusakan lingkungan, sosial masyarakat, maupun stabilitas keamanan. Padahal, nilai fantastis tersebut semestinya bisa menjadi pemasukan negara maupun daerah jika dikelola secara resmi.
“Pertambangan harus dikelola secara bijaksana agar tidak merusak lingkungan dan tetap memberi manfaat sosial bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, merupakan hal yang wajar jika pemerintah mengatur pertambangan di wilayahnya sehingga memiliki dampak positif bagi masyarakat luas, hasilnya dinikmati negara, daerah, dan masyarakat.
Ia mencontohkan, beberapa daerah yang sudah menikmati pertambangan legal seperti di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Mimika yang mampu memberikan manfaat luas melalui skema bagi hasil. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak mendukung Pemkab Manokwari untuk menghentikan praktik tambang ilegal yang hanya menguntungkan oknum tertentu.
“Kekayaan alam di Wasirawi bukan milik pribadi. Itu adalah kekayaan masyarakat Arfak, bahkan kekayaan seluruh rakyat Papua. Jangan main curi-curi sendiri. Semua harus resmi supaya manfaatnya bisa dirasakan bersama, baik negara, daerah, masyarakat adat, maupun warga lainnya,” tegasnya.
Bupati juga menekankan, filosofi masyarakat adat Arfak adalah tidak hidup untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama. Ia berharap seluruh pihak menghentikan aktivitas tambang ilegal demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
Karena itu, semangat leluhur harus dijaga dengan mengelola kekayaan alam secara resmi, transparan, dan adil. (ANT/KN)
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Aria Cindyara.
JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyatakan gaji aparatur sipil negara (ASN) belum dapat dipastikan naik pada tahun 2025, meskipun rencana kenaikan gaji itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Qodari menjelaskan meskipun telah diatur dalam Perpres No. 79/2025, kenaikan gaji itu tidak otomatis berlaku karena ada serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah.
“Sampai saat ini, kebijakan kenaikan gaji belum dapat dipastikan. Rencana kebijakan ada dalam lampiran Perpres No. 79/2025 sebagai pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 30 Juni 2025. Pengalaman menunjukkan bahwa ada rencana-rencana kebijakan yang tercantum dalam RKP, tetapi tidak atau belum bisa dilaksanakan di tahun bersangkutan. Misalnya, cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon, dan lain-lain,” kata M. Qodari menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Kantor Staf Presiden RI, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Qodari melanjutkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sejauh yang dia ketahui, juga belum membahas rencana kenaikan gaji ASN itu dengan Kementerian Keuangan.
“Untuk teman-teman cek ulang, sebetulnya kenaikan gaji untuk ASN itu baru tahun lalu, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024. Jadi, terakhir baru tahun lalu (ASN) naik gaji,” ujar Qodari.
Dia juga berpendapat kenaikan gaji itu juga perlu menghitung kondisi keuangan negara jika kebijakan itu nantinya diberlakukan untuk 4,7 juta aparatur sipil negara.
Anggaran yang dialokasikan untuk gaji ASN saat ini sekitar Rp178,2 triliun per tahun, tetapi angka itu belum termasuk tunjangan-tunjangan termasuk tunjangan hari raya (THR).
“Apabila dilakukan peningkatan secara moderat, saya gak usah sebut moderat, (kenaikan) angka 8 persen aja lah, pokoknya seperti kenaikan gaji tahun 2024, maka akan dibutuhkan tambahan minimal Rp14,24 triliun pada RKP. Nah ini dia. Jadi, intinya diperlukan perhitungan keuangan dan kondisi keuangan yang lebih baik, atau yang bisa memenuhi kondisi, dan ya kebutuhan untuk kenaikan gaji ini,” ujar M. Qodari.
Perpres No.79/2025, sebagaimana dikutip dari bagian lampiran, memuat rencana kenaikan gaji untuk ASN, khususnya untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara.
Tidak hanya rencana naik gaji, pemerintah juga berencana meningkatkan sistem penilaian untuk ASN.
Terlepas dari rencana itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui wartawan di kantornya, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Senin (22/9/2025), mengaku belum membahas rencana kenaikan gaji untuk ASN.
“Sepertinya belum (dihitung, red.),” kata Purbaya. (ANT/KN)
Tangkapan layar - Pemenang gelaran kontes kencantikan Miss Universe 2025, menobatkan Sanly Liu (tengah) sebagai Miss Universe Indonesia 2025, Rita Nurmaliza (kanan) sebagai 1st Runner Up dan Kirana Larasati (kiri) sebagai 2nd Runner Up dalam grand final yang digelar di Jakarta, pada Senin (22/9) malam. ANTARA/HO-YouTube @missuniverseindonesia
JAKARTA – Sanly Liu resmi dinobatkan menyandang gelar Miss Universe Indonesia 2025 (MUID25) dalam putaran grand final yang digelar di Jakarta pada Senin (22/9/2025) malam.
“Congratulation Sanly Liu menjadi Miss Universe Indonesia 2025,” kata pembawa acara grand final Miss Universe Indonesia 2025.
Sanly Liu dinobatkan sebagai juara kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2025 diberikan Mahkota Jiwanta yang dipakaikan langsung oleh Miss Universe Indonesia 2024, Clara Shafira.
Mahkota Jiwanta dihadirkan untuk Miss Universe Indonesia 2025, yang diambil dari bahasa Sanskerta, Jivanta yang bermakna kehidupan yang senantiasa tumbuh, bertahan, dan kembali lebih kuat.
National Director Miss Universe Indonesia 2025, Kelly Tandiono memakaikan selempang Miss Universe Indonesia 2025 dan memberikan bunga kepada Sanly Liu.
Sebagai Miss Universe Indonesia 2025, Sanly Liu akan mewakili Indonesia dalam ajang kontes kencantikan dunia, Miss Universe 2025 yang akan berlangsung di Thailand.
Dalam babak Top 3, Sanly tampil dengan jawaban lugas yang memikat dewan juri dalam sesi tanya jawab. Dia menyampaikan pandangannya dalam Bahasa Inggris mengenai seorang pemimpin masa kini harus memiliki transparansi.
“Indonesia, dengan semua generasi mudanya, kita semua sebenarnya sangat cerdas, dan kita harus memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada pemimpin dan pemimpin harus memiliki transparansi,” tutur Sanly.
Selain meraih gelar Miss Universe Indonesia 2025, Sanly Liu juga mendapat penghargaan kategori sebagai fan favorite atau finalis favorit penggemar.
Dalam babak Top 3, Sanly unggul dari dua finalis lain, yakni Rita Nurmaliza dari Riau yang dinobatkan sebagai 1st Runner Up dan Kirana Larasati dari Jakarta sebagai 2nd Runner Up Miss Universe Indonesia 2025.
Selain itu, gelaran Miss Universe 2025 juga memberikan penghargaan dalam ketegori Miss Elegance yang diberikan Merry Puteri dari Jawa Tengah.
Adapun ketiga finalis tersebut sebelumnya berhasil lolos dalam jajaran pada babak Top 6 Miss Universe Indonesia 2025. Pada babak Top 6 Miss Universe Indonesia 2025 itu terpilih Khaura Baraba (DKI Jakarta – 23 tahun), Sanly Liu (Bali – 29 tahun), Kirana Larasati (Jakarta – 38 tahun), Rita Nurmaliza (Riau – 29 tahun), Merry Puteri (Jawa Tengah -24 tahun), Chanceline Ebel (DKI Jakarta – 23 tahun).
Sebelumnya, ajang bergengsi Zetrix Miss Universe Indonesia 2025 dalam tahap grand final itu diikuti 16 finalis dari berbagai latar belakang dan daerah telah mengikuti tahap audisi offline. (ANT/KN)
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjawab pertanyaan ANTARA ditemui seusai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto
JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan cadangan beras pemerintah (CPB) sebesar 3,9 juta ton tersedia aman hingga akhir tahun demi menjamin stabilitas komoditas pangan tersebut secara nasional.
“Dengan stok 3,9 (juta ton beras) itu mampu memasok sampai akhir tahun, sampai Desember nanti,” kata Rizal ditemui ANTARA seusai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Dia menyampaikan stok itu setelah sebagian telah didistribusikan untuk bantuan pangan kepada masyarakat sesuai instruksi pemerintah pusat. Dimana sebelumnya hingga Juli 2025, Bulog mencatat stok CBP mencapai 4,2 juta ton.
“Yang satu koma juta sekian (stok CBP) kan sudah didistribusikan untuk bantuan pangan (beras) dan sebagainya. Jadi ini tinggal 3,9 (juta ton) sekarang (stok cadangan beras pemerintah),” ujarnya.
Dikatakan, penyerapan gabah dari petani telah mencapai 100 persen dari target 3 juta ton, menjadi bukti komitmen Bulog mendukung produksi dalam negeri dan menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.
Meski target penyerapan telah terpenuhi, Bulog menegaskan proses serapan gabah masih terus berjalan sesuai petunjuk teknis Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen.
Program penyerapan gabah diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas stok beras nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani melalui harga yang layak dan perlindungan dari tengkulak yang merugikan.
Rizal mengingatkan, petani agar menjual gabah dalam kondisi matang dan siap panen sehingga kualitas beras terjaga, menghasilkan stok cadangan berkualitas tinggi untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat.
“Jadi harapannya kepada para petani, gabah yang dijual ke Bulog itu adalah gabah yang betul-betul dalam kondisi baik dan betul-betul matang, siap panen dan kering,” bebernya.
Ia menambahkan, dengan stok 3,9 juta ton beras yang masih tersimpan, Bulog memastikan cadangan pangan nasional aman hingga Desember 2025, sesuai arahan Bapanas untuk menjamin ketahanan pangan sepanjang tahun.
Ia menegaskan pihaknya siap menjalankan peran sebagai operator pelaksana kebijakan pangan pemerintah, memastikan distribusi beras tepat sasaran, serta mendukung kemandirian pangan Indonesia secara berkelanjutan.
Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan surplus 3,5 juta ton sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa perlu melakukan impor beras dari negara lain hingga akhir tahun.
“Menurut catatan BPS (Badan Pusat Statistik), maka di akhir Desember (2025) nanti diperkirakan (produksi beras) surplus 3,5 juta ton dibanding tahun lalu, sehingga bisa dipastikan, insya Allah kalau ini berjalan sebagaimana mestinya, harusnya kita tidak impor beras di tahun ini,” kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Wamentan menyampaikan produksi beras nasional hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton. Angka itu menunjukkan surplus sekitar 3,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kita, berdasarkan hitungan sementara ini, produksi beras (hingga akhir tahun 2025) sekitar 33 atau 34 juta ton ya hasil produksi kita, surplus tiga koma sekian juta ton. Sesuai dengan prediksinya,” katanya. (ANT/KN)
Menteri Haji dan Umrah Indonesia Mochamad Irfan Yusuf saat di Jombang, Jawa Timur, Senin (22/9/2025). ANTARA/ Asmaul
JOMBANG – Kementerian Haji dan Umrah sedang mengkaji terkait dengan soal penurunan biaya haji, sesuai dengan yang diperintah oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sedang berusaha keras, sesuai perintah presiden berusaha mengurangi biaya haji,” kata Menteri Haji dan Umrah Indonesia Mochamad Irfan Yusuf saat di Jombang, Jawa Timur, Senin (22/9/2025).
Gus Irfan, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa soal penurunan biaya haji tidak mudah karena ada beberapa komponen yang harus dihitung per komponen.
Dirinya mencontohkan harga Dollar, kemudian komponen Riyal. Jika harga tetap, namun depresiasi Rupiah (penurunan nilai suatu mata uang terhadap mata uang negara lain) terjadi, tetap akan naik. Imbas dari itu tidak bisa terhindarkan.
Namun, pihaknya tetap berupaya untuk mencari komponen lain yang bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan.
Dirinya belum menyebut secara angka penurunan untuk biaya haji, namun masih mengkaji untuk penurunan tersebut.
“Kami belum bicara angka. Tapi insyaallah turun. Kami kerja keras,” ujar dia.
Pada musim haji 2025, Indonesia mendapat 221.000 kuota haji, yang terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 untuk kuota jamaah haji khusus.
Hasil rapat kerja Kemenag dan Komisi VIII DPR, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 H/2025 M, biaya haji 2025 reguler berkisar Rp89.410.258,79, turun dibanding BPIH 2024 yang mencapai Rp 93.410.286,00.
Diketahui bahwa biaya BPIH 2025, terdiri dari Rp 55.431.750,78 dibayar oleh calon jamaah haji sebagai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Rp 33.978.508,01, ditanggung dari nilai manfaat dana haji.
Terkait dengan kesiapan kampung haji, Gus Irfan mengatakan hingga kini terus koordinasi. Untuk pelaksanaan pembangunan dari Danantara (Daya Anagata Nusantara/ Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) dan kementerian sebagai user.
“Kami dari kementerian sebagai user atau penggunanya. Iuran teknis, finance dan berbagai hal terkait pembangunan dari Danantara,” katanya.
Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan enam kementerian beserta badan terkait untuk mengakselerasi program pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi.
Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo di Jakarta, 6 Agustus 2025.
Dokumen salinan Inpres yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, Kamis, menyebut kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan jamaah haji serta umrah Indonesia melalui penyediaan fasilitas akomodasi yang memadai dan sesuai kebutuhan di Tanah Suci.
Inpres itu menugaskan Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Kepala Badan Penyelenggara Haji untuk mengambil langkah strategis dan terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan program.
Dalam Inpres itu juga dijelaskan pendanaan pembangunan Kampung Haji Indonesia dapat bersumber dari Badan Pengelola Investasi Danantara, Badan Pengelola Keuangan Haji, kemitraan dengan pihak dalam dan/atau luar negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (ANT/KN)
Presiden RI Prabowo Subianto tiba di hotel tempat menginap di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025). ANTARA/Fathur Rochman/am.
NEW YORK – Presiden RI Prabowo Subianto diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Gutteres, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2024) waktu setempat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Gutteres dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.00 waktu setempat (03.00 WIB). Pertemuan tersebut diwacanakan digelar secara tertutup.
Sebelum bertemu Gutteres, Kepala Negara diagendakan terlebih dahulu menghadiri “Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara”.
KTT yang digelar oleh PBB dalam rangkaian acara Sidang Majelis Umum PBB tersebut akan berlangsung pada pukul 15.00 hingga 18.00 waktu setempat (02.00 – 05.00 WIB).
Acara akan dimulai dengan sambutan dari Presiden Sidang Majelis Umum PBB Annalena Baerbock dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres.
Presiden Prabowo dijadwalkan mendapat urutan ke-5 sebagai kepala negara yang akan menyampaikan pernyataan dalam forum tersebut, setelah Yordania, Turki, Brazil dan Portugal. Disela-sela KTT Two State Solution tersebut, Prabowo direncanakan akan meninggalkan forum tersebut sementara waktu untuk melakukan pertemuan dengan Gutteres.
Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di New York Hari Prabowo menyampaikan bahwa sesi mengenai Palestina pada rangkaian Sidang Majelis Umum PBB bertujuan untuk menggalang lebih banyak negara yang memberi pengakuan terhadap Negara Palestina.
“High Level Conference Two State Solution ini tujuannya adalah untuk menggalang sebanyak mungkin negara yang memberikan pengakuan terhadap state of Palestine. Sehingga akan meningkatkan leverage Palestina dalam proses negosiasi damai,” kata Deputi Bowo dalam pengarahan media di PTRI New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025).
Bowo menuturkan bahwa KTT yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi itu berupaya untuk membuat posisi Palestina, di mata dunia, setara dengan Israel, sehingga tercipta kedamaian di kawasan dan keadilan bagi bangsa Indonesia.
Keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan solusi dua negara bagi Palestina, lanjutnya, ditunjukkan melalui partisipasi Indonesia sebagai core group atau kelompok inti untuk menggalang pengakuan negara Palestina.
“Main inisiatornya itu adalah Prancis sama Saudi, tapi ada core group. Nah Indonesia salah satu dari core group-nya, ini total ada 19. Nah 19 ini, terus terang saja, di luar layar juga melakukan berbagai upaya untuk menggalang sebanyak mungkin negara-negara yang memberikan pengakuan pada state of Palestine,” ucap Bowo.
Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Selasa (23/9) waktu setempat. Presiden juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerja sama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia. (ANT/KN)
Wamenkeu Suahasil Nazara memberikan pembekalan bagi Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Uyu Septiyati Liman
JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat telah menyalurkan anggaran sebesar Rp13 triliun untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 8 September 2025.
Realisasi itu setara 18,3 persen dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp71 triliun. Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk melayani 22,7 juta penerima MBG di seluruh Indonesia.
“Makan Bergizi Gratis sampai dengan 8 September kemarin melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Ia menambahkan, alokasi anggaran akan terus disesuaikan seiring pencapaian target menuju 82,9 juta penerima. Harapannya, ke depan penerima MBG bisa terus bertambah, begitu juga dengan pelayanan yang ditingkatkan sehingga bisa mencapai target.
Adapun sebaran penerima tercatat paling besar di Pulau Jawa sebanyak 13,26 juta orang. Kemudian diikuti Sumatera 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku-Papua 0,52 juta orang.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan mengalihkan anggaran MBG apabila penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di earmark sampai akhir tahun,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9).
Ia menegaskan, meski presiden mendukung penuh pelaksanaan MBG, kondisi di lapangan tetap menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan mempercepat penyaluran dengan memperkuat manajemen dan pengawasan.
“MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam,” ujarnya. (ANT/KN)
Saya (tengah), Yogo Pamungkas (kiri), dan Ismail (kanan) saat memandu jalannya diskusi Penguatan Kelembagaan Bawaslu di Hotel Bintang Sintuk, Bontang.
Saya datang ke Hotel Bintang Sintuk, Bontang, bukan sekadar memenuhi undangan seremonial. Saya hadir sebagai salah satu narasumber dalam Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja, sekaligus membawa pengalaman tujuh tahun mengabdi di Bawaslu Bontang. Dari pengalaman itulah saya meyakini, demokrasi hanya bisa tegak jika pengawasnya kuat.
Kegiatan Senin (22/9) ini mempertemukan banyak sosok yang berarti dalam perjalanan saya. Dari Bawaslu Kaltim hadir Ketua Hari Dermanto bersama anggota Galeh Akbar Tanjung dan Danny Bunga. Dari Bontang, ada Ketua Bawaslu Aldy Artrian, rekan yang pernah bersama saya menjalankan tugas pengawasan selama dua periode—satu periode ad hoc setahun dan satu periode penuh 2018–2023.
Momen ini juga terasa istimewa dengan hadirnya dua anggota DPR RI dari Dapil Kaltim, Edy Oloan Pasaribu dan KH Aus Hidayat Nur. Kehadiran mereka bukan hanya menambah bobot kegiatan, tetapi juga membuka ruang perkenalan baru. Apalagi kegiatan ini memang bagian dari kolaborasi Komisi II DPR RI dengan Bawaslu RI.
Selama ini saya hanya intens berkomunikasi dengan Hetifah Sjaifudian. Karena itulah, kesempatan berbincang langsung dengan Edy dan KH Aus, bahkan sempat duduk semeja sebelum acara dimulai, menjadi pengalaman yang berbeda.
Dalam sambutannya, Edy berbicara lugas. Ia menilai pemilu akan rusak jika netralitas ASN dibiarkan longgar dan politik uang terus berkeliaran. Politisi PAN ini juga menyoroti Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang membebani anggaran akibat kelalaian administrasi. Pesannya jelas: masalah harus diselesaikan di awal, bukan dibiarkan meledak di akhir. Saya sependapat, karena setiap PSU bukan hanya menguras uang negara, tetapi juga mengikis kepercayaan rakyat.
Giliran KH Aus berbicara. Politisi PKS ini menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kerap menimbulkan paradoks. Secara hukum final dan mengikat, tetapi di lapangan justru menghadirkan masalah baru. Ia menyinggung Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Menurutnya, keputusan itu bisa membuka ruang perbaikan, tetapi juga berpotensi menambah kerumitan aturan dan beban politik.
Ia mengingatkan agar putusan yang dimaksudkan memperbaiki kualitas demokrasi tidak malah menciptakan persoalan baru. Soal ijazah, ia juga menekankan bahwa verifikasi harus tuntas sejak awal, bukan dipersoalkan setelah orang menjabat. Pesannya tegas: demokrasi akan runtuh bila pengawas tidak berani, aparat tetap terjebak pola lama, dan lembaga hukum gagal meyakinkan publik.
Saya (kiri), Galeh Akbar Tanjung (dua kiri), KH Aus Hidayat Nur (dua kanan), dan Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto (kanan) saat berbincang sebelum acara dimulai.
Ia pun menyebut oligarki sebagai biang kerusakan. Selama politik tunduk pada kepentingan modal, pemilu hanya akan menjadi panggung kekuasaan, bukan ruang rakyat.
Memasuki sesi materi, suasana bergeser lebih fokus. Anggota DPR RI dan jajaran Bawaslu Kaltim harus segera bertolak ke Kutai Timur untuk agenda serupa. Sesi penguatan kelembagaan kemudian dipercayakan kepada dua narasumber: saya, sebagai praktisi hukum sekaligus mantan anggota Bawaslu Bontang, dan Dr. Yogo Pamungkas, Tenaga Ahli DPR RI sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jalannya diskusi dipandu Ismail, anggota Bawaslu Bontang.
Dalam paparannya, Yogo mengingatkan bahwa inti persoalan ada pada kualitas manusia. Aturan boleh lengkap, prosedur boleh rapi, tetapi jika dijalankan oleh orang yang salah, hasilnya tetap bengkok. Sebaliknya, aturan yang belum sempurna bisa berjalan baik jika dijalankan oleh orang yang benar. Pesannya, demokrasi tidak akan diselamatkan oleh tumpukan pasal, melainkan oleh integritas orang-orang yang menegakkannya.
Saat tiba giliran saya, saya memulai dari hal mendasar. UUD 1945 menegaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. UU 7/2017 memberi fondasi kewenangan Bawaslu, sementara Perpres 12/2025 menekankan pentingnya demokrasi substansial. Aturannya lengkap, Perbawaslu juga memberi pedoman teknis.
Tetapi realitas di lapangan sering berbeda: Hoaks merajalela, ASN ditarik kiri-kanan, dan keputusan hukum kerap jauh dari rasa keadilan. Karena itu saya tegaskan, Bawaslu tidak boleh berhenti sebagai penjaga prosedur, melainkan harus berdiri sebagai penjaga integritas.
Kini Kaltim bersiap menghadapi kontestasi politik yang semakin ketat. Taruhannya jelas: ASN harus netral, fasilitas negara dicegah sejak awal agar tidak disalahgunakan, dan politik uang ditangani dengan cara yang sesuai zaman.
Putusan MK 135 memberi peluang agar isu lokal lebih menonjol dan beban penyelenggara lebih ringan. Namun tanpa revisi UU yang baru dibahas 2026, putusan ini juga bisa menimbulkan kerumitan. Karena itu, Bawaslu harus menyiapkan diri sejak sekarang—dengan kelembagaan yang lebih lincah, kapasitas pengawas hingga desa, protokol penegakan hukum yang tegas, serta akses penuh terhadap data pemilih.
Publik sering bertanya kenapa Bawaslu terlihat pasif. Faktanya, banyak kasus berhenti di awal karena bukti kurang atau pasal tidak terpenuhi. Masalahnya, jarang ada penjelasan terbuka. Akibatnya muncul kesan Bawaslu diam. Komunikasi harus diperbaiki: informasi cepat, jelas, berbasis data, dan mudah dipahami masyarakat.
Harapan warga: wasit yang adil, aturan yang jelas, dan hasil yang bisa diterima akal sehat. Jika ASN netral, uang tidak membeli suara, administrasi rapi, dan lembaga hukum konsisten, pemilu akan diterima dengan kepala tegak.
Demokrasi adalah alat, bukan tujuan. Putusan MK 135 bisa jadi peluang, bisa juga jadi masalah. Tergantung apakah kita mau memperbaiki prosedur sambil menjaga substansi. Bagi saya, demokrasi hanya sehat bila diawasi dengan berani dan dijalankan secara transparan. (*)
