JAKARTA – Rencana kunjungan tim bola voli putri asal Korea Selatan Daejeon CheongKwanJang Red Sparks ke Indonesia yang semula dijadwalkan tahun ini dipastikan ditunda karena ketidaksesuaian jadwal kompetisi antara kedua negara.

Direktur Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) atau Inaspro Ferry Kono mengatakan komunikasi dengan manajemen Red Sparks tetap berjalan baik, meski kunjungan tidak dapat terlaksana tahun ini. Penjadwalan ulang disebut akan dibahas kembali untuk musim mendatang.

“Keputusan ini bukanlah titik akhir dari kolaborasi. Justru ini mencerminkan kedewasaan dalam manajemen agenda olahraga profesional. Komunikasi positif tetap kami jaga dengan Red Sparks, dan kami optimistis akan menemukan momen yang lebih ideal di musim mendatang,” ujar Ferry Kono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/4/2025).

Red Sparks sebelumnya dijadwalkan menyapa penggemar bola voli di Indonesia setelah menyelesaikan musim V-League Korea 2023–2024 yang berakhir April.

Namun, waktu tersebut bertepatan dengan masih bergulirnya kompetisi Proliga 2025 di Tanah Air, yang baru akan berakhir pada 11 Mei.

LPDUK | Inaspro sempat menawarkan alternatif jadwal setelah Proliga. Namun, Red Sparks menyampaikan seluruh pemain dan staf sudah memiliki agenda pribadi dan pelatihan hingga akhir Juli, serta harus kembali memulai persiapan untuk musim baru V-League pada Agustus.

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo turut membenarkan komunikasi antara penyelenggara Indonesia dan Red Sparks telah terjalin lama.

Ia menegaskan kendala utama bukan pada kesiapan teknis, tetapi murni berkaitan dengan waktu.

“Red Sparks sempat mengusulkan datang di Mei, tapi saat itu atlet-atlet kita masih berlaga di Proliga. Usulan lain di bulan April dan Juni juga berbenturan dengan agenda mereka. Jadi ini murni soal penyesuaian waktu,” kata Dito.

Meski demikian, LPDUK | Inaspro menegaskan seluruh persiapan teknis di Indonesia sejatinya telah dilakukan dengan matang, termasuk kesiapan venue dan logistik.

Penundaan ini diambil agar kunjungan Red Sparks di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal.
Kolaborasi ini sempat menjadi sorotan publik, terutama karena Red Sparks diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi.

Meski kontrak Megawati bersama klub asal Daejeon itu telah berakhir, LPDUK | Inaspro berharap sang pemain dapat turut serta dalam kegiatan mendatang, termasuk memperkuat tim nasional.

LPDUK | Inaspro menyebut pihaknya saat ini tengah menyiapkan sejumlah inisiatif baru untuk terus menghidupkan semangat kompetisi di kalangan atlet dan penggemar bola voli nasional.

“Kami tidak hanya menatap kerja sama internasional, tapi juga memperkuat fondasi olahraga nasional. Ada program kejutan yang sedang kami siapkan untuk seluruh pencinta bola voli Indonesia,” ujar Ferry.

LPDUK | Inaspro berharap kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang olahraga, khususnya bola voli, dapat terus berkembang dan memberi dampak positif bagi kedua negara. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap target tim negosiasi yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS di Washington D. C., Amerika Serikat.

Airlangga dijadwalkan bertolak dari Jakarta ke Washington, Selasa (15/4/2025) malam, untuk memimpin tim negosiasi RI yang di antaranya terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menko Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/4/2025), menyebut target utama tim negosiasi menurunkan tarif impor resiprokal yang dibebankan oleh AS kepada Indonesia.

“Targetnya kan yang pasti ada pembicaraan beberapa putaran. Yang penting diturunkan (tarif impor, red.),” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan.

Di lokasi yang sama, dalam kesempatan terpisah, Airlangga menyebut tim negosiasi menghendaki adanya hasil yang konkret dari perundingan dengan Pemerintah AS. Airlangga menyebut Pemerintah RI juga terbuka terhadap peluang membentuk pasar bebas terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Artinya, specific outcome itu lebih penting sehingga kami dalam tanda petik, kalau untuk perjanjian nanti, framework, berikut dalam bentuk limited FTA (perjanjian pasar bebas), atau kita pernah punya TIFA dengan Amerika. Nah, itu yang dalam format perjanjian. Kami minta outcome yang spesifik, yang pragmatis ada,” kata Airlangga saat jumpa pers menjawab pertanyaan mengenai tawaran tim negosiasi yang nanti dipaparkan kepada Pemerintah AS.

Di Washington, tim negosiasi dari Indonesia bakal menemui beberapa perwakilan Pemerintah AS, di antaranya Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Keuangan AS, sejumlah asosiasi bisnis seperti US-ASEAN Business Council, US-Indonesia Society (USINDO).

Airlangga menyebutkan dirinya bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

“Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

Sementara itu, Menlu Sugiono juga telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Di Washington, perundingan antara Pemerintah RI dan Pemerintah AS dijadwalkan berlangsung pada 16–23 April 2025.

“Tentu kan pengalaman pada berbagai perjanjian, pertemuan itu tidak sekali. Biasanya, ada 2–3 putaran, karena pertama ada kesepakatan, kedua baru drafting-nya,” sambung Airlangga.

Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, buka suara soal kabar mundurnya ratusan calon dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, jumlah pasti belum bisa dipastikan karena proses verifikasi masih berlangsung.

“Kami memang mendengar ada sekitar 700, tapi tentu kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu,” ujar Rini dalam konferensi pers bersama Mendiktisaintek Brian Yuliarto dan Menkeu Sri Mulyani di Gedung Kemdiktisaintek, Selasa (15/4/2025).

Rini menjelaskan, dugaan penyebab utama pengunduran diri massal ini berkaitan dengan masalah penempatan dan penugasan para calon dosen. Sebagai calon aparatur sipil negara, kata dia, semestinya setiap individu sudah siap untuk ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan negara.

“Ini rata-rata karena masalah penempatan ataupun penugasan yang akan mereka dapatkan,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Rini mengaku akan berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan juga meminta perhatian khusus dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto.

“Ini akan berdampak kepada formasi dosen di PTN,” tegasnya.

Ia juga menyebut proses pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui portal SSCASN masih berlangsung dan akan menjadi acuan untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah calon dosen yang mengundurkan diri.

“”Nah ini barangkali kami akan melakukan pengecekan karena pengisian DRH masih terus berjalan hingga saat ini di seluruh instansi pemerintah,” pungkasnya.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi regional melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025.

Dalam pernyataan resmi, pemerintah menyebut bahwa Perpres yang ditandatangani Presiden RI, Prabowo Subianto itu bukan hanya bentuk keadilan terhadap dosen, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk menjadikan PTN sebagai aktor penting dalam pembangunan wilayah.

“Saat ini, Presiden sudah mengeluarkan Perpres 19/2025 dan mulai menghitung tunjangan sejak Januari. Ini bukan semata keberuntungan, tapi bagian dari komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri PANRB, Rini Widyantini di Gedung Kemdiktisaintek, Selasa (15/4/2025).

Pemerintah juga menegaskan pentingnya mendorong PTN bertransformasi dan memberikan ruang kelola lebih fleksibel dan otonom kepada perguruan tinggi, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset.

“Kita ingin PTN punya peran lebih besar. Mereka punya SDM unggul, fasilitas laboratorium, aset strategis. Maka mereka harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayahnya,” tegas Mendiktisaintek.

Selain itu, PTN juga diharapkan menjadi episentrum pembangunan lokal, baik dari sisi inovasi, penelitian, pemberdayaan masyarakat, hingga sektor ekonomi berbasis kampus.

Dengan kewenangan dan fleksibilitas keuangan yang lebih luas, PTN harus mampu meningkatkan pendapatan institusi, yang selanjutnya bisa dikembalikan ke dosen dan tenaga pengajar dalam bentuk tunjangan atau program peningkatan kapasitas.

“Lewat peran aktif kampus menjadi institusi yang mandiri akan berdampak. Itu sudah terjadi, dan akan terus kita dorong ke PTN lainnya,” tambahnya.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 sebagai bentuk koreksi atas ketimpangan tunjangan kinerja (tukin) antara dosen dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

Perpres ini diteken langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto atas dasar keadilan dan penghargaan terhadap peran dosen, khususnya mereka yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

“Selama ini ada ketimpangan. Guru besar hanya mendapat tukin sekitar Rp6,7 juta, sedangkan jabatan struktural setara di kementerian bisa mendapat Rp19 juta. Ini yang dikoreksi,” terang Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Kemdiktisaintek, Selasa (15/4/2025).

Sri Mulyani menjelaskan, Perpres ini berlaku untuk 31.066 dosen ASN yang bekerja di PTN satuan kerja (satker) sepenuhnya dibiayai oleh APBN (8.725 dosen), PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang belum menerapkan remunerasi (16.540 dosen), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) (5.801 dosen).

Meskipun Perpres baru diterbitkan pada April 2025, Menkeu Sri Mulyani menegaskan pemberlakuan tunjangan ini dihitung sejak 1 Januari 2025, dan dosen penerima juga akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) serta gaji ke-13.

“Ini berarti mereka dapat 14 bulan. Kok 14 bulan? Karena 12 bulan di Januari sampai Desember, plus THR, plus gaji 13,” sebut Menkeu.

Adapun dibeberkan pula bahwa total anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp2,66 triliun, yang akan segera dicairkan setelah terbitnya peraturan pelaksana dari Menteri Kemdiktisaintek.

“Anggaran senilai Rp 2,66 triliun akan kami bayarkan sesudah Bapak Menteri Diktisaintek mengeluarkan Peraturan Menteri untuk pelaksanaannya dan melakukan juknis terhadap pencairan ini,” jelas Menkeu .

Lebih lanjut Menkeu Sri Mulyani menambahkan, Pemerintah memastikan bahwa dosen tidak akan menerima dua jenis tunjangan sekaligus. Jika tunjangan profesi (yang selama ini diterima) lebih besar dari tukin baru, maka yang dibayarkan tetap yang lebih besar. Namun dalam banyak kasus, tukin akan lebih besar, dan otomatis akan menggantikan tunjangan profesi.

“Tujuannya jelas, untuk meningkatkan kesejahteraan dosen. Dan ini tidak berlaku tumpang tindih,” tegasnya.

Sekadar diketahui, Skema Gaji Dosen Kini Terbagi dlam beberapa kelompok:
1. PTN BH (Badan Hukum) – Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan profesi, dan remunerasi dari PTN BH. Tidak berubah.

2. PTN BLU yang sudah remunerasi– Sama seperti PTN BH. Tidak berubah.

3. PTN BLU yang belum remunerasi – Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan profesi, dan kini ditambah tukin dari pusat.

4. PTN Satker dan Lembaga Layanan – Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan profesi, ditambah tukin dari pusat.

Pewarta : Nicha R