Beranda blog Halaman 447

Bareskrim Polri Asistensi Kasus Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru

0
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro berbicara dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (24/9/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengasistensi kasus kematian Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan yang ditangani Polda Metro Jaya.

“Kami hanya sifatnya asistensi ke Polda Metro karena dari Polda Metro kan sudah melaksanakan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (24/9/2025).

Terkait dengan aduan masyarakat (dumas) yang diajukan oleh pihak keluarga Arya Daru ke Bareskrim Polri, Djuhandhani mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim.

“(Keluarga) Arya Daru kemarin baru mengadukan kepada kami. Kami mengumpulkan tim. Akan saya lihat,” ucapnya.

Pada Selasa (23/9), tim kuasa hukum keluarga Arya Daru mendatangi Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan pengungkapan misteri kematian Arya Daru yang dikirim ke Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada 28 Agustus 2025.

“Tujuan kami ke sini adalah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi agar penyelidikan kasus Arya yang sekarang senyap, itu bisa diberikan kepastian kasus ini sebenarnya dilanjutkan atau dihentikan,” kata salah satu anggota tim kuasa hukum keluarga Arya Daru, Martin Lukas Simanjuntak.

Martin mengatakan bahwa pihaknya memiliki sejumlah petunjuk yang siap untuk diberikan kepada kepolisian.

Diketahui, Arya Daru Pangayunan (ADP) ditemukan tewas dengan kondisi kepala terlilit lakban di rumah Kost Guest House Gondia kamar 105, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 22, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada 8 Juli 2024 sekitar pukul 08.10 WIB.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyimpulkan kematian Arya Daru tanpa keterlibatan orang lain. Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyelidik dengan melibatkan beberapa ahli. (ANT/KN)

Prabowo: Perdamaian Palestina Hanya Bisa Terwujud Jika Keamanan Israel Dijamin

0
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada wartawan di New York, Amerika Serikat, Rabu (24/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

NEW YORK – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa perdamaian di Palestina hanya dapat terwujud apabila semua pihak menghormati dan menjamin keamanan Israel.

“Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel,” ucap Prabowo saat memberikan keterangan kepada wartawan di New York, Amerika Serikat, Rabu (24/9/2025).

Prabowo menilai bahwa jaminan terhadap keamanan Israel merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

“Israel pun harus dijamin keamanannya baru kita mendapat perdamaian,” kata Kepala Negara.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menanggapi reaksi para pemimpin dunia terhadap pandangan Indonesia di forum internasional terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Kepala Negara menyebut banyak tanggapan positif karena sikap Indonesia dianggap realistis dan seimbang.

“Banyak sekali yang positif karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang,” kata Presiden.

Diketahui, Presiden RI Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik di Gaza serta menyatakan bahwa Palestina harus merdeka.

Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pada Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) waktu setempat.

Menurutnya, perdamaian sejati hanya akan terwujud jika hak Palestina dan keamanan Israel diakui serta dijamin oleh komunitas internasional.

“Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” ucap Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menyoroti tragedi kemanusiaan di Gaza yang makin parah dan mendesak agar dunia tidak berpaling dari tragedi tersebut.
Presiden menegaskan bahwa jutaan orang kini menghadapi trauma, kelaparan, hingga ancaman kematian di depan mata komunitas internasional.

Presiden Prabowo kemudian mengingatkan pentingnya peran PBB sebagai pilar utama dalam menjaga tatanan internasional yang adil.

Menurutnya, perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan tidak boleh hanya menjadi hak segelintir bangsa, melainkan hak semua umat manusia.

“Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia di mana yang lemah tidak menderita karena keterpaksaan, tetapi hidup dalam keadilan yang layak mereka dapatkan. Mari kita lanjutkan perjalanan besar umat manusia menuju cita-cita, aspirasi tanpa pamrih yang melahirkan PBB,” kata Presiden. (ANT/KN)

Timnas Indonesia Umumkan 28 Pemain untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026

0
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert (kanan) didampingi asisten pelatih Denny Landzaat (kedua kanan) memberikan arahan kepada anak asuhnya pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C melawan Timnas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/6/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/mrh/tom/aa.

JAKARTA – Timnas Indonesia mengumumkan skuad untuk melakoni pertandingan Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat menghadapi Arab Saudi dan Irak.

Dilansir dari laman resmi Timnas Indonesia, Rabu, sebanyak 28 pemain dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda yang tengah berupaya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Pada posisi penjaga gawang, pelatih Patrick Kluivert memanggil tiga nama yakni Maarten Paes (FC Dallas), Emil Audero (Cremonese) dan Ernando Ari (Persebaya Surabaya).

Selanjutnya pada lini pertahanan, Timnas Indonesia akan diperkuat oleh Justin Hubner (Fortuna Sittard), Jay Idzes (Sassuolo), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Jordi Amat (Persija Jakarta), dan Kevin Diks (Monchengladbach).

Pada sisi pemain yang memperkuat sektor sayap, terdapat nama Sandy Walsh (Buriram), Calvin Verdonk (Lille), Dean James (Go Ahead Eagles), Yance Sayuri (Malut United), Eliano Reijnders (Persib Bandung), serta Shayne Pattynama (Buriram).

Sektor gelandang Timnas Indonesia akan diisi oleh Thom Haye (Persib Bandung), Nathan Tjoe-A-On (Willem II), Joey Pelupessy (Lommel SK), Marc Klok (Persib Bandung), Ricky Kambuaya (Dewa United), Stefano Lilipaly (Dewa United), dan Beckham Putra (Persib Bandung).

Selanjutnya di sektor penyerang dipercayakan kepada Ragnar Oratmangoen (Dender), Miliano Jonathans (FC Utrecht), Egy Maulana (Dewa United), Yakob Sayuri (Malut United), Ole Romeny (Oxford United), Mauro Zijlstra (FC Volendam), dan Ramadhan Sananta (DPMM FC).

Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi terlebih dahulu pada Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB, lalu empat hari berselang berjumpa Irak pada Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB. Kedua pertandingan itu digelar di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi.

Timnas Indonesia harus mendapatkan poin maksimal ketika melakoni dua pertandingan ini demi lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, atau menjaga asal melaju ke putaran kelima.

Peringkat pertama klasemen akhir akan lolos otomatis, posisi kedua melaju ke putaran kelima, sementara tempat ketiga gugur.

Berikut daftar pemain Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat:

Kiper: Maarten Paes, Emil Audero dan Ernando Ari.

Bek: Justin Hubner, Jay Idzes, Rizky Ridho, Jordi Amat, Kevin Diks.

Sayap: Sandy Walsh, Calvin Verdonk, Dean James, Yance Sayuri, Eliano Reijnders, Shayne Pattynama.

Gelandang: Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye, Joey Pelupessy, Marc Klok, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Stefano Lilipaly.

Penyerang: Ragnar Oratmangoen, Miliano Jonathans, Egy Maulana Vikri, Yakob Sayuri, Ole Romeny, Mauro Zijlstra, Ramadhan Sananta. (ANT/KN)

Presiden FIFA Tak Masalah Soal Rangkap Jabatan Erick Thohir

0
Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino saat menyampaikan keterangan seusai menemui Presiden Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat, Rabu (24/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

NEW YORK – Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino mengatakan rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga tidak menjadi masalah.

Infantino menyebut Erick Thohir sebagai sosok multitalenta yang mampu menjalankan banyak hal dengan baik.

“Itu tidak masalah, tentu saja tidak masalah. Pak Erick Thohir telah menunjukkan di masa lalu bahwa ia adalah seorang multitalenta. Dia bisa melakukan banyak hal dengan cara yang luar biasa,” kata Presiden FIFA Gianni Infantino usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat, Rabu (24/9/2025).

Infantino menyinggung rekam jejak Erick Thohir dalam memimpin federasi sepak bola, kiprahnya di pemerintahan, serta perannya dalam memajukan olahraga di Indonesia.

Presiden FIFA itu juga menekankan bahwa Erick Thohir merupakan anggota Komite Olimpiade Internasional sekaligus rekan dekatnya.

Menurut Infantino, Erick Thohir adalah pribadi yang sangat kompeten dan telah membawa Indonesia menjadi negara yang kini dipandang oleh dunia.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir tetap menjabat ketua umum PSSI setelah ia menerima surat dari FIFA pada Senin.

Erick Thohir menjelaskan rangkap jabatan sebagai Menpora dan ketua umum PSSI yang saat ini diembannya, tidak melanggar peraturan FIFA.

“Tadi pagi saya dapat surat FIFA, yang menyatakan secara statuta dengan track record saya yang sudah ada selama ini di sepak bola itu tidak ada benturan kepentingan. Jadi saya clean and clear, nah tentu sebagai Menpora saya jaga keseimbangan itu,” ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis pada Senin (22/9).

Erick dilantik menjadi Menpora yang baru oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 September, menggantikan Dito Ariotedjo, yang mengisi posisi tersebut sejak April 2023.

Erick juga menepis kecemasan bahwa sepak bola akan menjadi anak emas Kemenpora karena ia ketua umum PSSI.

“Tidak mungkin saya sebagai Menpora, anak emasnya sepak bola, enggak. Anak emas saya nanti itu cabang olahraga unggulan yang 13 atau 14 cabor itu. Dan tentu olahraga yang lain, kita tata ulang,” ucap Erick Thohir. (ANT/KN)

Wabup Gamalis Tekankan Pentingnya Sinergi Jaga Stabilitas dan Pembangunan Berau

0
Foto: Wakil Bupati Berau, Gamalis.

BERAU – Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di Bumi Batiwakkal tidak bisa dilepaskan dari stabilitas keamanan yang terjaga. Menurutnya, hal itu hanya dapat terwujud melalui sinergi, kolaborasi, dan dukungan bersama dari seluruh elemen daerah.

“Berau selalu bersinergi, berkolaborasi, dan saling mendukung dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung kelancaran pembangunan,” ungkapnya.

Gamalis mengatakan, sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, hingga dunia usaha menjadi kunci terciptanya suasana kondusif. Kondisi ini diyakini akan mendorong percepatan pembangunan yang tengah gencar dilakukan pemerintah.

“Keamanan dan pembangunan adalah dua hal yang saling berkaitan. Jika keamanan terjaga, maka roda pembangunan bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gamalis mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kerukunan. Menurutnya, stabilitas daerah bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh warga.

“Dengan suasana yang aman dan kondusif, saya yakin Berau akan semakin maju, baik dari sisi pembangunan ekonomi, sosial, maupun pariwisata,” tutupnya. (adv/srn/set)

Wabup Gamalis Dorong Disnakertrans Fokus pada Pelatihan Kerja Berbasis Teknologi

0
Foto: Wakil Bupati Berau, Gamalis.

BERAU – Wakil Bupati Berau, Gamalis, menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan kerja yang lebih komprehensif.

Ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga mengembangkan soft skill, etos kerja, kedisiplinan, serta penguasaan teknologi.

“Pelatihan kerja tidak cukup hanya soal keterampilan lapangan. Kita juga perlu menyiapkan generasi muda yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memiliki etos kerja kuat, serta kedisiplinan tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, di era digital saat ini, penguasaan teknologi menjadi syarat mutlak agar tenaga kerja Berau tidak tertinggal dalam menghadapi perubahan industri yang semakin modern.

“Jangan sampai anak-anak muda Berau tertinggal hanya karena tidak terbiasa dengan perubahan yang terjadi di dunia kerja,” pesannya.

Dikatakan Gamalis, peningkatan kualitas SDM merupakan kunci daya saing daerah. Untuk itu, ia berharap Disnakertrans dapat merancang program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

“Kalau kita mampu mencetak tenaga kerja yang unggul dan siap pakai, maka Berau tidak hanya menjadi penonton, tetapi justru menjadi pemain utama dalam pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Pemkab Berau Tegaskan Komitmen Kesetaraan Anak Disabilitas Lewat Seni dan Regulasi

0
Foto: Bupati Berau, Sri Juniarsih.

BERAU – Seni dipandang sebagai ruang ekspresi yang mampu membuka kesempatan bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Melalui karya seni, anak-anak disabilitas tidak hanya dapat menyalurkan bakat, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri serta membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau, Rabiatul Islamiah, menegaskan bahwa pihaknya memiliki mandat untuk memastikan anak disabilitas memperoleh perlindungan dan hak yang setara.

“Regulasi yang kita miliki sudah jelas, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Ini menjadi dasar hukum sekaligus pedoman dalam menyusun kebijakan,” ungkap Rabiatul, Rabu (24/9/2025).

Menurutnya, perda tersebut mengatur hak anak disabilitas untuk mendapatkan akses setara di bidang pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya. Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan, seperti keterbatasan fasilitas pendukung dan minimnya tenaga pendidik inklusif di beberapa sekolah.

“Karena itu, kami terus menjalin kerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan agar lebih terbuka terhadap inklusivitas. Kami juga memberikan pembinaan kepada orang tua dan pendamping supaya anak-anak ini memperoleh dukungan optimal,” jelasnya.

Rabiatul juga mengajak masyarakat untuk turut aktif memberi ruang dan kesempatan. Menurutnya, kepedulian bersama menjadi kunci perubahan besar. Dukungan publik, misalnya melalui pentas seni atau ajang apresiasi lain, diyakini mampu meningkatkan rasa percaya diri anak disabilitas.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan ruang kesetaraan bagi seluruh anak. Ia menilai keberadaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 merupakan bukti nyata keseriusan Pemkab dalam memperkuat perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

“Kesetaraan harus diwujudkan. Kita ingin anak-anak ini memiliki kesempatan pendidikan yang layak, fasilitas ramah disabilitas, serta wadah untuk mengembangkan potensi mereka,” tegasnya.

Menurutnya, pemberdayaan anak disabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh elemen masyarakat melalui sinergi program, penyediaan fasilitas, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan jangka panjang.

“Pemkab Berau juga mendukung keberadaan organisasi anak berkebutuhan khusus sebagai ruang aspirasi sekaligus media pengembangan diri,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Gunung Hantu Jadi Momok Poros Bontang–Samarinda, Dimana Pemerintah?

0
Truk trailer terbalik menutup sebagian badan jalan poros, menyebabkan kemacetan panjang.

September ini, hampir setiap pekan saya menempuh perjalanan dari Bontang menuju Samarinda, kadang berlanjut hingga Balikpapan. Namun perjalanan Selasa (23/9/2025) berbeda. Bukan soal jarak atau agenda, melainkan karena saya dan ribuan pengguna jalan terjebak macet berjam-jam di Gunung Hantu, kilometer 27.

Sejak pukul empat dini hari, sebuah trailer bermuatan mesin berat tergelincir dan melintang menutup badan jalan. Kendaraan kecil sempat bisa melintas perlahan di sisi jalan, tetapi situasi berubah ketika truk lain mencoba memaksakan diri melewati jalur sempit yang tersisa.

Truk itu ikut terjebak, membuat jalur benar-benar tertutup. Dari siaran langsung sopir di TikTok, kondisi tersebut sudah ramai sejak pagi. Karena itu saya menunda keberangkatan hingga siang, berharap evakuasi segera selesai. Tetapi proses yang mestinya rampung dalam hitungan jam justru molor hingga malam.

Alat berat yang diturunkan hanya bisa menyingkirkan sebagian hambatan, sementara trailer bermuatan besar tetap tak tergeser. Sopir yang kehilangan kesabaran nekat mengambil jalur berlawanan, justru menambah semrawut. Polisi memang ada di lokasi, tetapi tak cukup sigap mengendalikan arus yang kacau. Padahal kecelakaan tunggal ini sudah berlangsung sejak dini hari.

Antrean kendaraan mengular panjang akibat proses evakuasi truk trailer yang belum bisa dilanjutkan.

Sepanjang menunggu, saya melihat langsung bagaimana wajah jalan nasional kita. Deretan kendaraan mengular tanpa kepastian. Klakson bersahutan, sopir keluar-masuk kendaraan, sementara lampu hazard menyala di bawah teriknya matahari. Truk-truk besar berhenti di tanjakan, roda-rodanya menutup hampir seluruh badan jalan, membuat kendaraan kecil sulit mencari celah. Beberapa meter sebelum titik kemacetan, jalan berlubang dan tambalan aspal yang mengelupas.

Peristiwa seperti ini bukan baru sekali terjadi. Gunung Hantu sejak lama dikenal sebagai titik rawan. Jalurnya menanjak, tikungan curam, ditambah kondisi permukaan jalan yang tidak rata.

Dalam lima tahun terakhir, tidak sedikit korban jiwa melayang di poros Bontang–Samarinda akibat tabrakan beruntun maupun kendaraan yang tergelincir. Dulu Gunung Menangis juga sering menelan korban, hingga akhirnya diperbaiki serius beberapa tahun lalu. Setelah itu, risiko berkurang. Bukti bahwa jika ditangani dengan sungguh-sungguh, jalur berbahaya bisa diubah menjadi lebih aman.

Sayangnya, pola yang sama tidak diterapkan di titik rawan lain. Akibatnya, setiap kali ada kecelakaan, jalur utama langsung lumpuh. Alternatif memang ada melalui pesisir Muara Badak–Marangkayu–Bontang Lestari, tetapi kualitas jalannya jauh dari layak.

Kemacetan panjang di jalur poros, kendaraan berat dan mobil pribadi terhenti berjam-jam menunggu evakuasi.

Beberapa segmen memang sudah dicor, tapi banyak yang kembali rusak. Jembatan tua hanya diperbaiki darurat, dan kendaraan berat membuat beton cepat pecah. Dari sisi jarak, jalur ini tidak berbeda jauh dari poros utama, tetapi kenyamanan dan keamanannya masih jauh tertinggal.

Inilah mengapa kemacetan di Gunung Hantu seharusnya jadi peringatan keras. Pemerintah tidak bisa hanya menunggu pembangunan tol Samarinda–Bontang yang baru direncanakan 2028. Jalur alternatif harus segera ditangani, apalagi statusnya sudah menjadi jalan provinsi. Itu artinya tanggung jawab ada di pundak Pemprov Kaltim. Sementara poros utama, yang setiap hari menjadi urat nadi masyarakat, perlu dirawat serius, bukan sekadar tambal sulam.

Satu kecelakaan seharusnya tidak membuat ribuan orang terjebak berjam-jam. Polisi harus lebih sigap mengurai arus sejak awal, dan pemerintah harus memastikan jalur alternatif siap digunakan. Tol memang rencana jangka panjang, tapi yang dibutuhkan warga sekarang adalah kepastian jalan yang ada benar-benar layak dilalui. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Ridwan Kamil Tolak Mediasi, Lanjutkan Laporan Polisi terhadap Lisa Mariana

0
Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar (tengah) memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (23/9/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan melanjutkan laporan polisi yang ia ajukan terhadap selebgram Lisa Mariana soal dugaan pencemaran nama baik.

Keputusan itu diambil usai kedua belah pihak menjalani proses mediasi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

“Pak Ridwan Kamil sekali lagi kami nyatakan beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas,” kata kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar, saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri.

Diterangkan Muslim, alasan Ridwan Kamil tetap melanjutkan proses hukum karena ingin mendapatkan kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

“Ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil. Nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga,” ucapnya.

Muslim juga menegaskan bahwa pihaknya menolak tes DNA ulang atau second opinion di Singapura yang diajukan kubu Lisa Mariana.

Menurut dia, tes DNA yang dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri sudah final, sah, dan mengikat.

“Jadi, kita tunggu saja nanti ada gelar perkara dari pihak Bareskrim Polri untuk menentukan statusnya seperti apa,” imbuhnya.

Secara terpisah, tim kuasa hukum Lisa Mariana menyatakan menerima keputusan dan menyerahkan proses hukum selanjutnya kepada Dittipidsiber Bareskrim Polri.

“Karena mediasi deadlock (buntu), tidak ada perdamaian, jadi kami serahkan semua proses-proses ke Bareskrim. Kami tinggal mengikuti sampai di mana final perkara ini,” kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan.

Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Dittipidsiber Bareskrim Polri pada 11 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik.

Perseteruan keduanya bermula ketika Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil di akun Instagram pada 26 Maret 2025.

Dalam unggahan tersebut, Lisa berulang kali mencoba menghubungi pria yang diduga Ridwan Kamil dan mengklaim sedang mengandung anaknya.

Dalam proses penyidikan, dilakukan tes DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan putri Lisa yang berinisial CA.

Kepala Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Pusdokkes Polri Brigjen Polisi Sumy Hastry Purwanti mengatakan bahwa dari pemeriksaan DNA, diketahui bahwa separuh profil DNA dari CA cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana.

Namun, separuh DNA dari CA lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Ridwan Kamil.

“Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik, CA adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil,” kata Sumy. (ANT/KN)

Jaksa Agung akan Tindak Jaksa Curang dalam Pendampingan Proyek Pemerintah

0
Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (23/9/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan akan menindak tegas jaksa yang ‘bermain’ atau berbuat curang saat memberikan pendampingan hukum dalam proyek pemerintah.

Hal itu disampaikan Jaksa Agung di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (23/9/2025), usai menjalin kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait pendampingan program penyediaan lahan tempat tinggal oleh kementerian tersebut.

“Tentunya kalau ini berbeda dengan zaman Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Saat ini, hanya untuk mengawal. Jangan sampai terjadinya suatu tindak pidana,” katanya.

Jaksa Agung menegaskan tidak akan segan-segan memberikan hukuman kepada jaksa yang menyalahgunakan wewenang.
“Kalau masih ada Jaksa yang itu, kita jewer. Kalau bisa dibina, kita bina. Kalau enggak bisa dibina, kita binasakan. Gampang saja,” ucapnya.

Adapun dalam nota kesepahaman antara Kejagung dengan Kementerian PKP, terdapat sejumlah ruang lingkup kerja sama yang disepakati, yaitu pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum, dukungan penegakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemulihan aset, pencegahan tindak pidana korupsi, dam pengamanan pembangunan strategis.

Jaksa Agung mengatakan bahwa sejatinya Kejaksaan telah memberikan pendampingan hukum kepada Kementerian PKP. Namun, dengan adanya nota kesepahaman ini, maka akan mempertegas kerja sama yang terjalin.

“Tentunya nota kesepahaman ini adalah tentang bagaimana upaya-upaya teman-teman dari bidang perdata dan tata usaha negara (datun) untuk kerja sama tentang perbaikan administrasi, perbaikan, mungkin dari perjanjian LO (legal opinion) dan lain-lain,” katanya.

Pemimpin Korps Adhyaksa itu meyakini bahwa kerja sama ini akan membuahkan hasil yang nyata dan berdampak langsung bagi percepatan pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan. (ANT/KN)