JAKARTA – Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud AAGN Ari Dwipayana mengatakan Gubernur Bali I Wayan Koster harus mampu berperan menekan ego sektoral antarkabupaten/kota untuk mengatasi bencana banjir.

Untuk mengatasi ego kabupaten dan ego sektoral, posisi Gubernur Bali sangat strategis, karena Gubernur bukan hanya sebagai wakil pemerintah pusat di Bali, tetapi juga sebagai kepala daerah Provinsi Bali.

“Peran ganda tersebut memungkinkan Gubernur Bali berperan sebagai kekuatan intemerdiary, yang menyambung kepentingan antarkabupaten/kota di Bali, antara kepentingan kabupaten/kota di Bali dengan pemerintah pusat, agar bisa berjalan sinergis,” kata Ari Dwipayana dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (21/9/2025).

Dia mengatakan bencana banjir yang melanda Bali memberikan pelajaran berharga yang mengharuskan para elite pemerintahan di Bali, tidak menjadikan konsep “One Island, One Management” sebatas slogan kosong yang miskin implementasi.

Menurut dia, banjir yang paling parah melanda hilir Denpasar bukan hanya problem tata kelola di hilir semata, tapi juga problem tata kelola yang disumbangkan di area hulu dan tengah, yakni Bangli, Badung, dan Gianyar.

Dia menjelaskan kesadaran sebagai satu kesatuan ekologis (bentang alam), membuat para leluhur Bali, sejak Sri Kesari Warmadewa telah menggagas konsep “Bali Dwipa” sebagai sebuah pulau yang Aneka Twa-Eka Twa, beragam, tapi menjadi satu kesatuan, teologi, budaya, ekologi dan juga bentang alam.

Filosofi itu, kata dia, sesungguhnya telah ditangkap di era kekinian dalam gagasan “One Island, One Management”, namun faktanya dalam tata kelola pemerintahan yang berlangsung selama ini, konsep Bali sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, justru hanya dijadikan pepesan kosong dan miskin implementasi.

Hal itu, menurut dia, disebabkan oleh munculnya sekat-sekat ego-kabupaten/kota maupun ego-sektoral. Sebagai contoh, dia menjelaskan penanganan sampah yang buruk di kabupaten wilayah hulu atau tengah akan berdampak pada kota Denpasar yang berada di hilir.

“Kita harus belajar dari para leluhur dalam mengelola Bali,” kata dia. (ANT/KN)

BANDUNG – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan mendukung penuh kesejahteraan pengemudi angkutan barang dengan membangun kolaborasi aktif pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan pihaknya telah mendorong kolaborasi aktif bersama Kementerian Ketenagakerjaan untuk kesejahteraan pengemudi angkutan barang.

“Khususnya dalam mewujudkan jaminan sosial maupun jaminan hukum bagi para pengemudi,” kata Aan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Bandung, Jawa Barat, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/9/2025).

Menurutnya, kesejahteraan pengemudi erat kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum kendaraan barang over dimension and over loading (ODOL).

Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Pembahasan bersama Komisi V DPR RI pada 17 April 2025, lanjut Aan, kendaraan ODOL menjadi salah satu isu penting yang harus ditangani melalui regulasi yang tegas, penegakan hukum yang konsisten.

Selain itu melalui sinergi lintas sektor demi menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran transportasi darat.

“Permasalahan kendaraan ODOL ini dinilai mendesak untuk segera diselesaikan karena berdampak langsung terhadap ketahanan infrastruktur jalan yang tidak mampu menampung beban berlebih dari kendaraan angkutan barang,” ucap Aan.

Untuk itu, Ditjen Perhubungan Darat mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku usaha, operator transportasi, pemerintah daerah, maupun para pengemudi untuk bersama-sama mewujudkan komitmen zero ODOL.

Langkah itu tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga demi kepentingan bersama dalam menciptakan transportasi darat yang lebih aman, tertib, efisien, dan berkelanjutan.

“Kemenhub memiliki tiga tugas yang harus diselesaikan dengan kementerian/lembaga lain yang utama adalah integrasi data dan sistem, selain itu bekerjasama intens dengan Kementerian Perdagangan untuk mengintegrasikan data manifes,” beber Aan.

Ia menuturkan kendaraan ODOL terbukti menimbulkan berbagai dampak serius, mulai dari meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, kemacetan, kerusakan infrastruktur, penurunan performa kendaraan, hingga polusi udara dan pemborosan BBM.

“Penanganan kendaraan ODOL bukanlah upaya yang dilakukan secara tiba-tiba, melainkan telah melalui proses panjang, bertahap, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak tahun 2017,” jelasnya.

Sejak awal, kebijakan bebas ODOL telah ditetapkan dan disosialisasikan, dengan sejumlah tahapan penting seperti pembatasan kendaraan ODOL bagi BUMN, penguatan layanan UPPKB, berbagai uji coba implementasi e-tilang, serta road map pengawasan elektronik.

Aan menuturkan hingga memasuki tahun 2025 penanganan kendaraan ODOL diarahkan ke level yang lebih strategis melalui penyusunan Perpres Logistik Nasional. Upaya ini dikoordinasikan lintas kementerian, termasuk Kemenhub, Kemenperin, Kemenkeu, Kemendagri, Polri, serta asosiasi industri.

Demi mendukung komitmen itu, Ditjen Perhubungan Darat turut mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan ODOL tahun 2025 – 2029 yang dikoordinir Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

“RAN ini menjadi peta jalan nasional dalam upaya mewujudkan kebijakan zero ODOL secara menyeluruh, terukur, dan berkesinambungan,” ucap Aan.

Terdapat sembilan langkah strategis yang akan ditempuh, mulai dari integrasi pendataan angkutan barang berbasis sistem elektronik, pengawasan dan penindakan di lapangan, penetapan kelas jalan hingga peningkatan daya saing distribusi logistik multimoda. (ANT/KN)

JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membuka lintasan Dobo-Marlasi untuk memperkuat konektivitas wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku melalui peningkatan aksesibilitas transportasi laut.

“Sejak Sabtu (20/9), kapal KMP Lobster resmi melayani lintasan Dobo-Marlasi, yang diharapkan menjadi motor penggerak mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia,” kata Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Minggu (21/9).

Dia menyampaikan pembukaan lintasan perintis terbaru Dobo-Marlasi juga meneguhkan peran ASDP sebagai penghubung Nusantara di wilayah Tual, Maluku.

Ia menegaskan hadirnya lintasan baru itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas jaringan layanan penyeberangan, khususnya di wilayah 3T.

ASDP ingin memastikan layanan transportasi penyeberangan tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, tetapi juga mampu membuka akses bagi daerah yang selama ini sulit dijangkau.

“Lintasan Dobo-Marlasi ini adalah bukti nyata bahwa ASDP hadir untuk menjembatani masyarakat hingga ke pelosok Nusantara,” ujarnya pula.

Untuk tahap awal, lintasan tersebut beroperasi satu kali setiap hari dengan durasi perjalanan sekitar enam jam. Dari Dobo menuju Marlasi, kapal berlayar pukul 09.00-15.30 WIT, sementara dari Marlasi menuju Dobo beroperasi pukul 16.30-23.00 WIT.

Selain membuka akses transportasi, lintasan baru itu juga diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi daerah. Kawasan Dobo dan Marlasi dikenal kaya akan sumber pangan, mulai dari hasil laut yang melimpah hingga umbi-umbian lokal.
Di sisi lain, panorama pantai yang menawan memberi peluang besar bagi sektor pariwisata untuk tumbuh lebih pesat.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menambahkan, keberadaan lintasan itu akan membawa dampak ganda karena mobilitas masyarakat semakin mudah, distribusi barang lebih lancar, dan peluang wisata semakin terbuka.

“Transportasi yang andal akan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis serta mempercepat pengenalan potensi daerah ke kancah yang lebih luas,” ujar Shelvy.

ASDP meyakini bahwa pembukaan lintasan itu hanyalah langkah awal dari perjalanan panjang untuk memperkuat konektivitas antardaerah.

“Ke depan, ASDP akan terus menghadirkan inovasi layanan dan memperluas jaringan lintasan demi mendukung pemerataan pembangunan, dari ujung barat hingga timur Indonesia,” kata Shelvy lagi. (ANT/KN)

GORONTALO – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) secara resmi mengeluarkan sanksi berat berupa pemecatan terhadap Wahyudin Moridu buntut dari video viral yang menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Gorontalo La Ode Haimudin, di Gorontalo, Minggu (21/9), mengatakan Wahyudin Moridu merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP.

“Pemecatan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan DPP, dimana terhadap yang bersangkutan DPP PDIP telah secara resmi memecat Wahyudun Moridu dari kader partai,” kata La Ode.

Langkah tegas DPP terhadap Wahyudin Moridu itu, juga menjadi teguran untuk mengingatkan seluruh kader partai khususnya di Provinsi Gorontalo, agar selalu menjaga nama baik dan kehormatan partai.

Secara tegas DPP PDIP mengingatkan seluruh kader untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat terhadap partai.

Selain itu, para kader partai pun tidak dibenarkan melakukan kegiatan-kegiatan atau perilaku yang merugikan nama baik dan kepentingan partai, terutama hal yang dapat merugikan rakyat.

Mewakili DPP PDIP, ia juga mengajak seluruh kader partai untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk berbenah dan memperbaiki diri.

“Dari peristiwa ini kami mengingatkan kepada seluruh kader agar terus meningkatkan kualitas dalam kerja-kerja politik untuk kesejahteraan rakyat di Provinsi Gorontalo,” ujarnya pula.

Sebelumnya, nama Wahyudin Moridu heboh di media sosial atas perilakunya dalam video berdurasi 1 menit 5 detik yang menimbulkan keresahan publik.

Dalam video tersebut, Wahyudin Moridu mengaku sedang bersama dengan selingkuhannya hendak menuju Makassar, Sulawesi Selatan, untuk merampok menghabiskan uang negara.

Ia juga mengaku dalam kondisi mabuk saat melontarkan kata-kata tersebut, hingga memicu beragam komentar negatif yang berdampak pada buruknya institusi pemerintahan dan partai dimana ia menjadi kader. (ANT/KN)