BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya menekan permasalahan sampah, khususnya sampah plastik, yang kian hari semakin mengkhawatirkan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa pengurangan sampah plastik harus menjadi komitmen bersama, terutama di tengah meningkatnya jumlah pedagang kaki lima (PKL) dan pertumbuhan penduduk.
Ia menekankan kepada setiap pedagang untuk bertanggung jawab terhadap sampah di lokasi jualannya. Jika tidak, maka mereka tidak diperkenankan lagi untuk berjualan.
“Saya menekankan kepada pedagang yang tidak bisa bertanggung jawab dengan sampahnya dan tidak membersihkan lokasi berjualannya dengan baik, maka mereka tidak boleh berjualan,” tegasnya.
Dikatakannya, kebijakan ini bukan untuk mempersulit para pedagang, tapi untuk menjaga fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah agar tetap terawat dan bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Lebih lanjut, Bupati Sri juga mengungkapkan beberapa langkah konkret yang akan dilakukan ke depan, salah satunya melalui penerapan teknologi biopori dan penguatan program bank sampah. Menurutnya, masyarakat perlu diedukasi untuk memilah sampah organik dan anorganik.
“Sampah yang bisa hancur dimasukkan ke lubang biopori, sedangkan yang tidak bisa hancur, seperti plastik, kaleng, dan besi, kita masukkan ke bank sampah. Ini bisa menjadi tabungan karena memiliki nilai ekonomi,” jelasnya.
Bahkan, ia mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha pengolahan biji plastik, yang dinilainya berpotensi besar meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Kalau kita tidak memulai dari sekarang, siapa lagi yang akan menjaga dan merawat Berau kita. Semakin banyak penduduk, maka semakin banyak juga sampah yang dihasilkan,” tuturnya.
Ia pun merencanakan untuk menerapkan kebijakan lebih tegas, seperti penerbitan keputusan bupati bagi pihak-pihak yang tidak peduli terhadap masalah sampah.
“Ke depan, akan ada kebijakan-kebijakan baru, mungkin berupa keputusan bupati, bagi siapa saja yang tidak taat atau tidak peduli dengan pengelolaan sampah,” pungkasnya. (adv/srn/set)
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berencana melakukan rebranding besar-besaran, terhadap Pulau Kumala sebagai destinasi wisata elit berskala internasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap sektor ekstraktif seperti migas dan batu bara.
Pulau Kumala yang membentang di tengah Sungai Mahakam seluas 84 hektare, selama ini memang dikenal sebagai ikon wisata keluarga di Tenggarong. Namun ke depan, Aulia ingin mengangkat potensi pulau tersebut ke kelas yang lebih tinggi.
“Kalau kita lihat Pulau Kumala ini daerahnya mahal banget. Suasananya juga mahal, bayangkan ada hutan alami di tengah kota. Ini yang mau kita benahi,” ujar Aulia dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).
Sebagai langkah awal rebranding, Pemkab Kukar berencana membangun fasilitas lapangan golf internasional di Pulau Kumala. Olahraga bergengsi ini dinilai cocok dengan konsep wisata premium yang ingin ditawarkan.
“Itu juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa Pulau Kumala sangat potensial untuk dibangun lapangan golf,” katanya.
Menurut Aulia, pengembangan Pulau Kumala akan dirancang dengan pendekatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita sedang mengkaji semua kegiatan yang bisa menghasilkan revenue untuk dikerjasamakan melalui KPBU. Salah satunya lapangan golf,” ungkapnya.
Jika terealisasi, Lapangan golf ini diyakini balal menjadi magnet baru yang diharapkan mampu menarik kalangan menengah ke atas, baik dari dalam maupun luar daerah.
Aulia menyebutkan bahwa saat ini tim teknis sedang menyusun detail strategi pengembangan, termasuk kajian kelayakan dan potensi dampaknya terhadap kawasan sekitar. (Adv)
TENGGARONG – Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, semarak merah putih mulai menghiasi Kota Raja Tenggarong. Salah satu titik yang mulai ramai dengan atribut kemerdekaan, berada di Jalan Jenderal Sudirman yang ramai dihiasi dengan deretan pernak pernik khas hari kemerdekaan. Salah satu pedagang yang mangkal disana adalah Opik (40).
Opik bukan pedagang musiman biasa. Ia adalah perantau asal Bandung yang telah mengadu nasib di Tenggarong sejak 18 tahun lalu. Sejak 2013, tiap bulan Agustus ia setia menjual bendera, umbul-umbul, dan berbagai aksesori kemerdekaan sebagai bentuk cinta tanah air dan tentu juga sebagai sumber penghidupan.
“Setiap tahun saya pasti jualan bendera. Dari dulu saya sudah niat, momen Agustusan ini rezeki,” ujarnya sembari merapikan bendera yang berkibar di tepi jalan.
Tahun ini, Opik pindah lapak dari Jalan S. Parman ke Jalan Jenderal Sudirman karena proyek pembangunan. Meski telah mendapat izin Satpol PP, ia mengaku omzetnya menurun drastis dibanding tahun lalu. “Sekarang paling Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu per hari. Kalau ramai bisa Rp 1 juta,” katanya.
Keuntungan yang didapat dari tiap bendera pun tak seberapa, hanya sekitar Rp 3 ribu. Namun ia tetap bertahan karena ini satu-satunya usaha musiman yang ia andalkan. Semua stoknya sekitar 500 lembar, didatangkan langsung dari Bandung. Jika tak habis terjual, ia harus menanggung biaya sisanya sendiri ke produsen.
Harga bendera pun beragam. Untuk ukuran standar dibanderol Rp 35 ribu hingga Rp 45 ribu. Sedangkan ukuran panjang bisa mencapai Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu, tergantung kualitas kain dan desain.
Meski kondisi ekonomi fluktuatif, semangat Opik tak surut. Ia berharap program pemerintah seperti Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih bisa melibatkan pedagang lokal sepertinya. “Kalau bisa pemerintah beli dari kita-kita di lapangan, bukan dari toko online. Itu kan bantu banget,” tuturnya.
PASER – Reses atau serap aspirasi kedua masa sidang III 2025 dilangsungkan Ketua Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, dengan mengunjungi sejumlah desa di Kecamatan Long Kali.
Kegiatan konstitusional yang dilaksanakan untuk menjalin komunikasi langsung dengan konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing itu ia tampung dengan berbagai usulan yang kaitannya tidak lepas dari kebutuhan dasar masyarakat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, beberapa usulan masyarakat seperti infrastruktur jalan, jembatan, jalan usaha tani, pendidikan, bantuan rumah layak huni korban kebakaran serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) jadi yang dominan.
“Kami menyerap aspirasi di dua desa, yaitu desa Gunung Putar dan Desa Putang di Kecamatan Long Kali,” Kata Hendra Wahyudi, Selasa (29/7/2025).
Ia menyoroti sejumlah usulan seperti perbaikan irigasi, rehabilitasi rumah korban kebakaran, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jembatan, perbaikan musala, peningkatan jalan dan lanjutan semenisasi.
Selain itu, warga juga meminta diadakannya pelatihan bagi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta pelatihan bagi karang taruna, serta sarana dan prasarana (Sarpras) seperti alat permainan untuk anak paud di luar kelas.
“Itulah beberapa usulan yang disampaikan masyarakat Desa Putang, saat kami melaksanakan reses disana, ” Ujarnya.
Sementara, di Desa Gunung Putar, masyarakat mengusulkan lapangan terminal dapat dijadikan tempat usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), perbaikan jembatan, peningkatan jalan usaha tani dan peningkatan jalan poros.
Selain itu, semenisasi jalan lingkungan dan permasalahan air bersih juga turut menjadi keluhan masyarakat, sehingga masyarakat meminta dibuatkan sumur bor. Ada juga usulan perbaikan kawasan Posyandu dan perbaikan jalan menuju Posyandu.
“Seluruh usulan di dua Desa yang telah di serap, akan diusulkan menjadi pokok pikiran (Pokir) di DPRD Paser untuk diperjuangkan pada APBD tahun 2026. Khususnya beberapa usulan yang prioritas seperti penyediaan air bersih dan jembatan,” pungkasnya.
TIDAK banyak perpustakaan di Indonesia, apalagi di Kaltim, yang benar-benar memberikan akses yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat. Apalagi bagi lansia dan penyandang disabilitas. Dua kelompok yang selama ini selalu ada, tapi jarang terlihat dalam sistem pelayanan publik. Termasuk di ruang-ruang literasi.
Padahal, keberadaan mereka bukanlah pengecualian, melainkan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan pelayanan setara. Maka, ketika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang menggagas layanan PERSIA (Perpustakaan Ramah Disabilitas dan Lansia), saya apresiasi sebagai ikhtiar penting untuk menambal lubang yang terlalu lama dibiarkan.
Sebagai bagian dari regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan secara eksplisit mewajibkan perpustakaan umum untuk menyediakan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Bahkan dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan yang merata dan berkeadilan. Lebih lanjut, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menempatkan indikator pelayanan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, sebagai komponen pengukuran kinerja daerah.
Saya ikut hadir memberikan masukan
Sayangnya, perintah regulatif ini belum banyak dijalankan. Di lapangan, kita masih menemukan perpustakaan dua lantai yang tidak memiliki lift, tidak ramah kursi roda, bahkan tanpa bahan bacaan yang relevan bagi lansia.
Karena itu, gagasan membentuk PERSIA di Bontang bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga didorong menjadi prioritas. Saya termasuk salah satu yang diundang dalam Rapat Koordinasi PERSIA pada 29 Juli 2025, bersama berbagai pemangku kepentingan dari komunitas disabilitas, lembaga sosial, media, tokoh literasi, hingga sektor pendidikan. Di ruangan itu, saya menyaksikan bahwa semangat inklusi bukan lagi wacana. Ia telah dituangkan dalam rencana kerja, pembagian peran, pemetaan stakeholder, hingga skema pelaksanaan yang matang.
Dalam forum itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang, Retno Febriaryanti, mengakui rendahnya capaian literasi tak lepas dari belum meratanya akses bagi semua warga. “Kalau tidak ada masalah, justru itu masalah.” Kalimat ini menggambarkan betapa seringnya layanan publik tidak benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti didampingi Kabid Perpustakaan Indra Nopika saat memimpin rapat koordinasi.
Data yang dipaparkan pun cukup menggelitik kesadaran. Di Bontang, terdapat 12.475 lansia dan 771 penyandang disabilitas. Namun dalam praktiknya, tak satu pun layanan perpustakaan yang secara khusus menjangkau mereka. Padahal, jika dikelola secara sistemik, kelompok ini bisa menjadi basis pengguna yang loyal sekaligus menjadi motor penggerak inklusi.
Dalam presentasi yang disampaikan Kabid Perpustakaan, Indra Nopika Wijaya, dijelaskan bahwa PERSIA akan mencakup berbagai aspek strategis: mulai dari pembangunan sarana dan prasarana ramah disabilitas, pengadaan koleksi inklusif seperti buku braille dan audiobook, pelatihan petugas, penyusunan SOP pelayanan, hingga kolaborasi antar-OPD dan mitra swasta. Ini bukan sekadar niat baik, tapi sudah dirancang sebagai cetak biru layanan inklusif yang siap dijalankan.
Rencananya, PERSIA akan diluncurkan secara resmi pada bulan September 2025, menjelang peringatan Hari Gerakan Literasi Nasional pada Oktober. Peluncuran ini jadi bukti komitmen Bontang untuk menggeser paradigma layanan literasi yang lebih adil, setara, dan menyeluruh.
Rapat dihadiri berbagai unsur, termasuk tokoh literasi dan media.
Sebagai pembanding, sejumlah daerah dan lembaga di Indonesia telah lebih dulu menerapkan layanan perpustakaan ramah disabilitas dan lansia. Grhatama Pustaka di Yogyakarta, misalnya, memiliki jalur kursi roda, lift khusus, koleksi braille dan audiobook, serta ruang tunggu lansia. Di Surakarta, Perpustakaan Daerah tak hanya menyediakan bahan bacaan braille, tapi juga aktif menggelar pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.
Perpustakaan Nasional di Jakarta menjalankan layanan keliling untuk lansia dan kelompok rentan. Di Bandung, program literasi untuk komunitas disabilitas berkembang dengan dukungan relawan. Sementara itu, di lingkungan kampus, Universitas Brawijaya dan Unesa sudah melengkapi perpustakaannya dengan pojok braille, perangkat pembaca layar, serta sarana ramah difabel lainnya.
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa layanan inklusif bukan hal baru, dan bisa diterapkan dengan dukungan kebijakan, fasilitas, serta kolaborasi aktif bersama komunitas lokal.
Peserta dari komunitas disabilitas menyampaikan masukan.
Pengalaman pribadi saya juga memperkuat pandangan tersebut. Beberapa tahun lalu, saya mengikuti kunjungan literasi ke Korea Selatan bersama Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), saat itu dipimpin Ketua GPMB Kota Bontang, Basri Rase, dan saya menjabat sebagai sekretaris. Di sana, perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tapi ruang ramah bagi semua. Fasilitas seperti lift, jalur khusus kursi roda, ruang lansia yang nyaman, hingga sistem digital untuk layanan jarak jauh menjadi standar umum.
Bahkan tersedia pustakawan khusus yang bertugas mendampingi pengguna berkebutuhan khusus. Tak heran jika perpustakaan di sana ramai, bukan semata karena budaya literasi tinggi, tetapi karena aksesnya dibuka lebar bagi siapa pun.
Kembali ke Bontang, saya melihat bahwa rencana PERSIA tidak sedang dibangun dalam ruang kosong. Ada antusiasme nyata dari berbagai pihak. Perwakilan komunitas pensiunan menyatakan kesediaan mereka menjadi relawan literasi. Bahkan organisasi penyandang disabilitas memberikan masukan detail tentang apa saja yang harus disiapkan agar layanan benar-benar adaptif.
Foto bersama usai rapat koordinasi PERSIA.
Semua ini menandakan bahwa PERSIA adalah program yang ditunggu. Bukan proyek satu arah, tetapi ruang kolaboratif yang membuka pintu bagi siapa saja untuk berkontribusi.
Sebagai bagian dari masyarakat, saya melihat bahwa keberhasilan PERSIA kelak tidak hanya akan diukur dari jumlah buku atau fasilitas yang dibangun, tapi dari rasa diterima yang dirasakan oleh mereka yang selama ini termarjinalkan.
Perpustakaan harus bisa diakses semua orang, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Literasi adalah hak setiap warga, bukan hanya milik yang muda dan sehat.
Bontang sudah memulai langkah yang tepat. Tugas kita memastikan program ini berjalan. PERSIA harus jadi layanan nyata yang berpihak pada mereka yang selama ini terpinggirkan. (*)
JAKARTA – Pemain timnas U-23 Vietnam Viktor Le mengakui trofi Kejuaraan ASEAN U-23 2025 sangat berarti untuk timnya.
Vietnam meraih gelar ini setelah mengalahkan tuan rumah timnas U-23 Indonesia dengan skor 1-0 melalui gol Nguyen Cong Phuong pada menit ke-37 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (29/7/2025).
“Ini selalu sangat berarti bagi kami. Kami bisa kembali ke negara membawa pulang trofi. Semua orang akan senang dan ini sangat berharga bagi rakyat Vietnam,” kata Viktor saat ditemui wartawan di mixed zone SUGBK, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Gelar ini merupakan gelar ketiga yang diraih secara beruntun oleh Golden Star Warriors setelah 2022 dan 2023, namun ini menjadi yang pertama kalinya bagi Viktor yang merupakan pemain kelahiran Moskow, Rusia tersebut.
Ini adalah gelar kedua bagi pesepak bola yang berusia 21 tahun itu di karir sepak bolanya setelah yang pertama bersama CSKA Moskow II di Russian U-19 Champion pada musim 2021/2022.
“Ya, ini gelar pertama saya untuk Vietnam. Sebelumnya saya pernah juga juara tapi sewaktu masih di Rusia,” kata dia.
Pada pertandingan final, penonton yang hadir langsung di SUGBK tercatat sekitar 35.000 penonton, yang menjadi jumlah penonton terbanyak sejak turnamen ini digelar pada pertengahan Juli.
Ketika ditanya bagaimana perasaannya bermain di hadapan puluhan ribu suporter, Viktor merasa takjub. “Rasanya menakjubkan. Tapi saya tidak tahu apa yang mereka katakan, mungkin mereka meneriakkan kata-kata buruk,” ucap Viktor.
“Tapi saya berusaha menikmatinya entah mereka berkata buruk atau baik. Tapi atmosfer stadion sangat menakjubkan,” tambah dia. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut anggaran yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat dari APBN pada tahun 2025 sebesar Rp1,1 triliun dengan penggunaan terbesar ada pada pengadaan laptop dan seragam untuk 15.000 siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat.
Walaupun demikian, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menyebut hingga saat ini penyerapannya masih belum terlalu banyak, mengingat Sekolah Rakyat baru diluncurkan pada 14 Juli 2025.
“Untuk tahun ini (anggaran Sekolah Rakyat dari APBN, red.) Rp1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat),” kata Menteri Sosial Saifullah menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7/2025) malam, setelah rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto.
Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.
Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatera (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Namun, target itu bertambah menjadi 159 sekolah dengan kapasitas hingga lebih dari 15.000 siswa.
Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.
“Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti, pada akhirnya,” ujar Gus Ipul.
Terkait detail realisasi anggaran untuk Sekolah Rakyat, Saifullah belum dapat memberi keterangan lebih banyak.
“Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” sambung Saifullah.
Dalam kesempatan yang sama, Saifullah juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat.
“Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” kata Mensos Saifullah.
Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.
Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (ANT/KN)
JAKARTA – Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara berharap pengunjung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 tidak hanya “rombongan jarang beli” alias rojali maupun “rombongan hanya bertanya” alias rohana.
“Harapannya jangan ‘rojali’ lah,” katanya di ajang GIIAS di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Selasa (29/7/2025).
Kukuh menilai pengunjung GIIAS 2025 lebih ramai dibandingkan pada tahun sebelumnya, tetapi belum bisa menyampaikan datanya.
“Sampai tiga hari yang lalu, itu sudah melebihi dari pengunjung pada waktu yang sama di tahun lalu. Jadi lebih ramai. Belum dapat saya (angka pastinya),” kata dia.
Menurut dia, peningkatan pengunjung pameran berkaitan dengan munculnya jenama dan teknologi baru serta hadirnya kendaraan-kendaraan dengan harga lebih terjangkau.
“Yang menarik mungkin begini. Satu kan memang jualan lagi turun dan masyarakat lagi berat daya belinya. Mimpinya lagi bagus ni. Kemudian offering-nya juga banyak, karena banyak mobil baru, banyak teknologi baru, dengan harapan harganya juga lebih terjangkau,” jelasnya.
“Kita sudah berkali-kali menyampaikan kan, masyarakat kita beli mobil yang harganya di bawah Rp300 juta dan ternyata ada (di GIIAS) dan mobilnya baru pula kan,” tambahnya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya mengatakan bahwa penyelenggaraan pameran-pameran otomotif bisa membantu mendongkrak angka penjualan kendaraan baru di dalam negeri.
“Pameran ini mudah-mudahan bisa menjadi titik untuk mengembalikan keinginan belanja dari masyarakat Indonesia dalam membeli kendaraan,” katanya saat membuka GIIAS 2025 pada Kamis (24/7/2025).
Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 dilaksanakan di ICE BSD City, Tangerang, Banten, dari 24 Juli sampai 3 Agustus. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya telah menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada 200 ribu lebih penerima manfaat karena diduga menggunakan dana tersebut untuk bermain judi online (judol).
Keputusan tersebut berdasarkan hasil pemadanan data antara 30 juta NIK serta rekening penerima bansos dengan data 9 juta NIK pemain judol yang ditelusuri oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berdasarkan izin Presiden Prabowo Subianto.
“Ketemulah lebih dari 600 ribu yang ditengarai penerima bansos ini juga ikut bermain judol. Dari 600 ribu itu, sudah 200 ribu lebih (penerima) yang kita tidak beri bansos lagi,” kata Mensos saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Pria yang kerap disapa Gus Ipul itu menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pencocokan data NIK penerima bansos dan NIK pemain judol, ditemukan lebih dari 600 ribu penerima bansos yang diduga kuat juga bermain judol. Sedangkan, 300 ribu lebih penerima lainnya masih dilakukan pendalaman.
“Kalau nanti terbukti, maka yang 300 ribu lebih (penerima) juga tidak akan kita kirim bansos lagi di triwulan ketiga,” katanya.
Mensos menegaskan bahwa bansos tersebut tidak akan dihilangkan sehingga berkurang kuotanya, namun dialihkan kepada penerima yang lebih berhak dan berada pada desil 1, 2, 3, dan 4.
“Jadi tidak dihilangkan, tapi dialihkan kepada mereka yang lebih berhak,” ujar Gus Ipul.
Dalam kesempatan sebelumnya, Mensos menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran PPATK, nilai transaksi bansos yang digunakan untuk judi online (judol) mencapai Rp957 miliar.
Kementerian Sosial (Kemensos) dan PPATK terus menganalisis dan memadankan data seluruh rekening bansos yang disalurkan melalui Kemensos.
Pada pertengahan tahun 2025 ini, dilakukan analisis pada 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judol tahun 2024, dan ditemukan ada sebanyak 571.410 NIK yang sama.
“Sebanyak dua persen orang penerima bansos merupakan pemain judol tahun 2024 dan terdapat 7,5 juta transaksi dengan nilai Rp957 miliar,” ujar Mensos. (ANT/KN)
JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menyatakan narasi dominasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi pada industri manufaktur merupakan sisa/residu dampak dari kebijakan relaksasi impor.
Febri di Jakarta, Selasa (29/7/2025), menyampaikan bahwa narasi mengenai dominasi PHK pada sektor industri manufaktur perlu dilihat secara lebih proporsional, didukung data yang akurat dan analisis serta penjelasan lebih komprehensif.
“Penting untuk digarisbawahi bahwa PHK tersebut tidak mencerminkan kondisi umum sektor industri. Banyak sektor lain seperti jasa dan perhotelan yang juga mengalami PHK dalam skala besar, namun tidak mendapat sorotan yang seimbang,” kata dia.
Hal tersebut disampaikan Febri sebagai respons atas pernyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan data dari kementerian/lembaga lain yang menyebut PHK meningkat 32 persen dibanding tahun sebelumnya.
Penegasan ini juga diperkuat oleh data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, yang menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan mengalami penurunan karena aktivitas industri melemah dampak banjirnya produk impor murah di pasar domestik.
Pada Februari 2025, jumlah tenaga kerja sektor industri tercatat 19,60 juta orang, turun dibandingkan pada Agustus 2024 sebanyak 23,98 juta orang. Ini terjadi sejak pemberlakuan kebijakan relaksasi impor sampai sekarang.
“Artinya, sektor industri mengalami tekanan yang berat akibat dampak regulasi terkait relaksasi impor, sehingga terpaksa untuk melakukan PHK, terutama pada sektor padat karya seperti industri tekstil dan alas kaki. Inilah bukti dampak pemberlakuan kebijakan relaksasi impor produk murah tersebut,” kata dia.
Febri menyampaikan, indikator kinerja industri justru menunjukkan tren positif, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), pada semester I tahun 2025, tercatat sebanyak 1.641 perusahaan melaporkan sedang membangun fasilitas produksi baru dengan nilai investasi mencapai Rp803,2 triliun.
Tenaga kerja yang terserap pada industri baru tersebut diperkirakan mencapai 3,05 juta orang. Angka ini jauh lebih besar dari jumlah PHK yang disampaikan oleh Kementerian lain ataupun asosiasi pengusaha yang mencatat adanya PHK hingga 150 ribu orang.
Begitu juga dengan produksi manufaktur pada bulan Juni 2025 menunjukkan kinerja ekspansif di angka 52,50 poin. Kinerja industri berorientasi ekspor dan pasar domestik juga ekspansif yang ditunjukkan masing-masing oleh Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Ekspor sebesar 52,19, dan sektor domestik 51,32.
Ekspansifnya tiga indikator kinerja manufaktur memiliki arti bahwa permintaan, produksi dan penyerapan tenaga kerja industri manufaktur berada di tingkat lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya.
Febri optimistis, serapan tenaga kerja di sektor industri, terutama industri padat karya akan terus meningkat ke depan karena didukung oleh empat hal, yakni penerbitan revisi kebijakan relaksasi impor atau Permendag 8 Tahun 2024, dan rampungnya proses harmonisasi antarkementerian terkait Rancangan Permenperin Kredit Industri Padat Karya.
Dia menjelaskan aturan tersebut akan diterbitkan bersamaan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang juga masih dalam proses. Dengan Permenperin ini, maka 2.722 perusahaan industri padat karya berpeluang akan dapat menikmati insentif dan membantu mereka menahan untuk tidak melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya, meningkatkan utilisasi produksi, dan daya saing produknya.
Selanjutnya, dampak dua kesepakatan dagang bersejarah yang dicatat oleh Presiden Prabowo, yakni kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat dan kesepakatan dagang Indonesia-Uni Eropa yang memacu industri berorientasi ekspor, serta pihaknya saat ini melakukan reformasi tata kelola TKDN menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.
Selain itu, sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan industri, Febri juga menyampaikan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita secara langsung telah meminta para pimpinan industri otomotif di Jepang untuk tidak melakukan PHK saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu. (ANT/KN)
