JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan kenaikan gaji hakim ad hoc dihitung tersendiri, yang nanti besarannya disesuaikan dengan gaji hakim karier, dan saat ini prosesnya masih berjalan.

“Itu nanti akan dihitung tersendiri, karena berkenaan dengan hakim ad hoc itu perinciannya sedang di-detail-kan. Jadi, nanti akan ada penanganan khusus terhadap kenaikan gaji dari hakim ad hoc,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.

Dia mengatakan pemerintah juga terus berkomunikasi dengan perwakilan dari kelompok hakim ad hoc untuk membahas rumusan kenaikan gaji tersebut.

“Sudah, kan kita berkomunikasi terus,” ujar Prasetyo.

Dalam kesempatan yang sama, dia menuturkan rumusan kenaikan gaji hakim ad hoc berbeda dengan hakim karier karena terdapat struktur yang berbeda antara keduanya.

“Jadi, struktur hakim ad hoc itu berbeda dengan hakim yang lainnya, payung hukumnya juga berbeda, ya. Makanya, itu nanti akan terpisah penanganannya,” tutur Prasetyo.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan pemerintah memberikan atensi khusus terhadap kesejahteraan hakim, termasuk hakim-hakim ad hoc.

“Kan yang paling memang kondisinya parah itu sebenarnya hakim ad hoc. Nanti disesuaikan, disesuaikan dengan yang hakim karier itu,” ungkap Prasetyo.

Aturan mengenai gaji untuk hakim ad hoc sejauh ini masih diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013, yang artinya selama 13 tahun belum mengalami penyesuaian.

Di sisi lain, mulai 2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025, tunjangan untuk hakim mengalami kenaikan, dengan besaran yang bervariasi, sesuai dengan tingkatannya. Rentang kenaikan tunjangan untuk hakim karier mulai dari Rp46,7 juta per bulan hingga Rp110,5 juta per bulan.

Namun, kenaikan tunjangan untuk hakim itu tidak berlaku bagi hakim ad hoc, yang mencakup hakim ad hoc tindak pidana korupsi, hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM), hakim ad hoc perikanan, dan sektor lainnya.

Oleh karena itu, Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia membuka kemungkinan untuk melakukan mogok kerja secara nasional jika Presiden Prabowo Subianto dan Mahkamah Agung tidak segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan antarhakim tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meyakini tidak ada maksud lain di balik kelakar Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “PKB harus diawasi terus”.

“Ya (itu) bercanda, bercanda,” kata Muhaimin saat ditemui selepas retret jilid kedua Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Prabowo, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin juga langsung membantah saat ditanya mengenai kelakar itu sebagai sinyal adanya kekhawatiran terhadap manuver politik PKB pada kemudian hari.

“Nggak, nggak, nggak. Bercanda, begitu-begitu biasalah, sering begitu,” ujar Muhaimin sambil berjalan menuju kendaraannya.

Muhaimin kemudian memastikan tidak ada yang perlu diawasi. “Nggak ada,” kata dia.

Menurut Muhaimin, kelakar semacam itu biasa dialamatkan kepada partainya, terlepas dari adanya ketua umum partai lain dalam ruangan berlangsungnya retret.

“Sering begitu, bercanda begitulah, gojlok’an begitu,” ujar Muhaimin.

Dalam penghujung taklimat awal tahun 2026-nya yang disampaikan pada sesi pembuka retret, Presiden Prabowo kembali menegaskan koalisi partai pendukung pemerintah kuat.

Presiden Prabowo kemudian lanjut berkelakar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar harus diawasi terus.

“Di sini koalisi kita kuat ya? Ketua-ketua partai semua ada di sini ya? Ada. Ketua PKB ada? Oh, kayak Pak PKB yang harus diawasi terus nih,” ujar Prabowo seraya menutup sesi taklimatnya untuk Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Selasa (6/1/2026) siang.

PKB, sebelum bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah, sempat berkontestasi dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Prabowo, yang berpasangan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, saat Pilpres berhadapan dengan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Anies-Muhaimin saat itu diusung oleh PKB, PKS, dan NasDem.

Namun selepas Pilpres yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran, PKB, PKS, dan NasDem menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam susunan Kabinet Merah Putih, PKB dan PKS juga mendapatkan jatah kursi, di antaranya Muhaimin, yang merupakan Ketua Umum PKB menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sementara itu Prof. Yassierli, yang sekarang menjabat Menteri Ketenagakerjaan merupakan teknokrat yang diusulkan oleh PKS. (ANT/KN)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah pemerintah atas diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, namun terdapat sejumlah catatan kritis utamanya perihal nikah siri dan poligami dapat dipidana.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan KUHP yang baru mengatur larangan perkawinan terhadap seseorang yang ada penghalang yang sah, seperti menikahi orang perempuan yang sudah berada di dalam ikatan perkawinan.

“Kalau poliandri, dalam arti istri yang masih terikat perkawinan, jika kawin dengan laki-laki lain ini bisa dipidana, karena diketahui ada penghalang yang sah. Namun, itu tidak bagi poligami,” kata Niam di Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan ketentuan fikih, kata dia, ada perempuan yang haram untuk dinikahi, atau dikenal al-muharramat minan nisa’, seperti anak kandung, ibu kandung, saudara kandung, dan saudara sepersusuan.

Ia menegaskan apabila pernikahan terjadi dengan kesengajaan, maka bisa berefek pada pidana. Namun, MUI menilai pemidanaan terhadap nikah siri tidak tepat.

“Karena peristiwa nikah siri tidak serta merta karena keinginan untuk menyembunyikan. Kondisi faktual di masyarakat, ada orang yang nikah siri karena persoalan akses dokumen administrasi,” katanya.

Niam menjelaskan perkawinan adalah peristiwa keperdataan, sehingga solusinya pada sisi perdata, bukan pemidanaan.

“Memidanakan sesuatu yang pada hakikatnya urusan perdata, maka perlu diluruskan dan diperbaiki. Tapi secara umum, MUI mengapresiasj diundangkannya KUHP baru menggantikan KUHP warisan kolonial,” katanya.

Menurutnya, MUI memberikan perhatian terhadap KUHP baru ini agar implementasinya di lapangan berdampak pada ketertiban masyarakat.

Ia mencontohkan dalam pasal 402 KUHP mengatur pemidanaan orang yang melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa pernikahan yang ada menjadi penghalang yang sah melangsungkan perkawinan tersebut.

Menurutnya, ketentuan ini sebenarnya sudah jelas dan aman, mengingat ada qaid serta batasannya yaitu ‘penghalang yang sah’. Sementara di UU Perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai ketentuan agama, merujuk pada Pasal 2 ayat (1).

Sementara dalam Islam, kata Niam, yang jadi penghalang sah perkawinan adalah jika perempuan terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Kalau bagi laki-laki, keberadaan istri tidak jadi penghalang yang sah yang menyebabkan ketidakabsahan pernikahan.

“Karenanya pernikahan siri sepanjang syarat rukun terpenuhi, tidak memenuhi syarat untuk adanya pemidanaan,” kata dia.

Dengan demikian, menurut penulis buku Fatwa Perkawinan dan Hukum Keluarga ini, pemidanaan nikah siri dengan alasan Pasal 402 ini adalah tafsir yang sembrono dan tidak sejalan dengan hukum.

“Seandainya pun jika itu dijadikan dasar pemidanaan kawin siri, maka itu bertentangan dengan hukum Islam,” kata dia.

Ia menegaskan implementasi KUHP harus diawasi agar mendatangkan manfaat dan memastikan bahwa hukum untuk kepentingan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta ketertiban umum.

“Memberikan perlindungan kepada masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya dan perlindungan umat beragama di dalam menjalankan agama dan juga keyakinannya sesuai dengan ajaran agama masing-masing serta menjamin kemaslahatan bagi masyarakat luas,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Gelombang dukun gan dari pengemudi ojek online mewarnai sidang perdana mantan Menteri Pendidikan, Ke budayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Penga dilan Tindak Pidana Korupsi Ja karta Pusat, Senin (5/1/2026).

Puluhan hingga ratusan pengemudi ojek online men datangi area pengadilan sejak pagi hari. Sebagian dari mereka mengikuti jalannya persidangan secara langsung di dalam ruang sidang, sementara lainnya menyampaikan dukungan melalui aksi damai di luar gedung pengadilan.

Sejumlah pengemudi tampak membawa poster dan spanduk berisi dukungan moral kepada Nadiem. Salah satu poster yang mencuri perhatian bertuliskan, “Ojol ada karena Nadiem! Pe juang aspal bersama Nadiem!” dan dibentangkan di depan ge dung pengadilan. Penasihat hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, menilai kehadiran para pengemudi ojek online merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi kliennya dalam menghadirkan inovasi yang berdampak langsung terhadap kes ejahteraan mitra pengemudi.

“Saya juga cukup terkejut me lihat begitu banyak dukungan. Kehadiran Gojek memang telah mengangkat citra dan ke hidupan para pengemudi,” ujar Ari Yusuf Amir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat

Menurut tim penasihat hu kum, dukungan tersebut muncul secara organik karena para pengemudi merasakan langsung manfaat ekonomi dan sosial dari terobosan yang pernah dihadir kan Nadiem, khususnya di sektor transportasi daring.

Selain pengemudi ojek online, sejumlah tokoh perfilman na sional juga tampak hadir di ru ang sidang untuk memberikan dukungan moral. Kehadiran mereka menandakan luasnya simpati terhadap Nadiem dari berbagai kalangan masyarakat. Tim hukum menegaskan bahwa para pendukung memandang Nadiem tidak memiliki niat jahat dalam menjalankan tugas negara. Mereka menilai proses hukum harus dijalani secara ter buka, objektif, dan adil.

“Semua yang dilakukan Na diem adalah bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, bu kan untuk memperkaya diri,” te gas Ari. Untuk menjaga transparansi persidangan, tim kuasa hukum menyatakan siap menyampaikan nota keberatan atau eksepsi setelah dakwaan dibacakan, agar publik dapat menilai fakta hu kum secara objektif.

Pewarta: Fajri

Editor: Agus S

PADANG – Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mengalami erupsi perdana pada awal 2026 pada pukul 04.58 WIB.

“Telah terjadi erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat pada 6 Januari 2026 pukul 04.58 WIB dengan tinggi kolom abu tera mati sekitar 250 meter di atas puncak,” kata Petugas Pos Gunung Api (PGA) Gunung Marapi Ahmad Rifandi di Kota Padang, Selasa.

Dalam catatan PGA, kolom letusan gunung api tersebut teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 3,1 milimeter serta berdurasi seki tar 35 detik. Saat ini Gunung Marapi masih berstatus Waspada atau Level II.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan sejumlah re komendasi, antara lain melarang masyarakat, wisatawan atau pe ngunjung, berkegiatan di dalam radius tiga kilometer dari pusat aktivitas (Kawah Verbeek). PVMBG juga mengingatkan ancaman potensi lahar dingin, terutama bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari puncak gunung api.

Kondisi tersebut terutama saat terjadi hujan atau musim hujan. Kemudian apabila terjadi hu jan abu masyarakat diimbau menggunakan masker penutup hidung dan mulut, guna meng hindari gangguan saluran perna pasan (ISPA). PGA bersama PVMBG juga terus mengingatkan adanya tumpukan material akibat letusan gunung api tersebut yang menyebabkan munculnya aliran air dan sewaktu-waktu berpoten si terjadinya banjir lahar dingin.

Kondisi tersebut tidak bisa di abaikan, kata dia, karena sangat rentan dan berbahaya, terutama saat hujan dengan intensitas ting gi. Hal yang paling mungkin terja di yakni banjir lahar dingin seperti peristiwa 11 Mei 2024 yang mene lan puluhan korban jiwa. (ant)

JAKARTA (- Kementerian Kese-hatan (Kemenkes) mengungkapkan optimisme untuk mencapai 46 pers-en cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026, menyusul evaluasi terkait Program CKG 2025 yang dii-kuti oleh 70,8 juta orang atau 24,9 persen dari populasi.

“Proporsi penerima pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelom-pok usia sebesar 46 persen dari total penduduk,” kata Kepala Biro Komuni-kasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman di Jakarta, Selasa.

Aji menjelaskan capaian CKG pada tahun pertama merupakan capaian terbesar dalam sistem kesehatan Indonesia, karena untuk pertama kalinya pemerintah menyediakan program cek kesehatan yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat.

Pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program CKG 2025 bersama kementerian dan lembaga terkait, akademisi, dan mitra pembangunan. Hasil evaluasi, katanya, menunjukkan beberapa tantangan utama yang menyebabkan target belum tercapai.

Adapun sejumlah tantangan uta-manya yakni minimnya pengetahuan masyarakat tentang program itu, komitmen pemerintah daerah yang bervariasi sehingga capaian daerah ada yang kurang dari 80 persen.

“Penyelenggaraan CKG masih berfokus pada pelayanan di puskesmas dan belum secara masif menjangkau masyarakat yang tidak berkunjung ke puskesmas,” katanya. Kemudian ketersediaan alat, ba-han medis habis pakai, dan sumber daya manusia yang belum merata, sehingga tidak semua puskesmas dapat memberikan layanan secara komprehensif.

Selain itu dia juga menyoroti belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan CKG belum terintegrasi secara optimal, sehingga mem-perlambat pelaporan capaian.

Oleh karena itu pihaknya akan melakukan sejumlah upaya agar pada 2026 target baru itu tercapai. Upaya-upaya itu yakni penyebarluasan informasi CKG secara masif dan efektif, perluasan pelayanan CKG di luar gedung, seperti puskesmas pembantu (pustu) dan posyandu.

Kemudian perluasan pelaksanaan CKG di fasilitas kesehatan tingkat pertama selain puskesmas, kementerian/ lembaga, perkantoran/tempat kerja, serta komunitas, dan peningkatan pelaksanaan tata laksana hasil CKG.

Untuk target lebih rinci, katanya, sesuai dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut:

Persentase kabupaten dan kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis di atas 80 persen sebesar 60 persen. Persentase bayi baru lahir penerima pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 70 persen.

Persentase balita dan anak prasekolah penerima pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 55 persen. Persentase anak usia sekolah dan remaja penerima pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 35 persen. Persentase penduduk usia dewa-sa penerima pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 45 persen. Persentase penduduk lanjut usia penerima pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 55 persen.

Aji mengatakan Kemenkes mem-fasilitasi pemanfaatan data hasil CKG sebagai basis perencanaan program kesehatan di seluruh tingkatan pe-layanan.

Kebijakan-kebijakan itu, katanya, memfokuskan pelayanan promotif dan preventif berdasarkan faktor risiko yang ditemukan, peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, serta pelibatan sektor lain dalam CKG.

“Untuk memastikan keberlanjutan layanan, Kemenkes menyusun tata laksana CKG yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga peserta JKN dapat memperoleh layanan lanjutan tanpa kendala fi-nansial,” katanya.

Selain itu Kemenkes memperkuat sistem informasi pemantauan bersama pemerintah daerah guna memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dini yang tepat.