Beranda blog Halaman 356

10 Perusahaan Pengoplos Beras Diproses Hukum, 26 Merek Naik ke Tahap Penyidikan

redaksi2
-
0
10 Perusahaan Pengoplos Beras Diproses Hukum, 26 Merek Naik ke Tahap Penyidikan

YOGYAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kasus pengoplosan beras oleh 10 perusahaan dengan 26 merek telah diproses hukum dan saat ini naik ke tahap penyidikan.

“Yang kemarin ada 10 perusahaan, ada 26 merek sudah ditindaklanjuti dan sudah naik penyidikan,” ujar Andi Amran di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (29/7/2025).

Amran menyebut total temuan sementara mencakup 212 merek yang diduga terlibat dengan 26 merek dari 10 perusahaan, di antaranya telah diproses hukum di Kepolisian dan Kejaksaan.

Sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto, Mentan menegaskan pemerintah berkomitmen menindak tegas para pelaku pengoplosan beras demi menjaga integritas pasokan pangan dan perlindungan konsumen.

“Saya kira kalau yang melanggar ditindak, itu perintah Bapak Presiden. Ditindak tegas,” ucap dia.

Pada Senin (21/7), Presiden Prabowo dalam kegiatan peluncuran 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindak tegas praktik pengoplosan beras yang merugikan negara dan masyarakat.

“Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000, di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak, ini pidana,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, potensi kerugian akibat pengoplosan beras ini diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun dan dinikmati segelintir kelompok usaha.

Kerugian tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam membiayai sektor-sektor vital, seperti pendidikan.

Presiden meyakini Jaksa Agung dan Kapolri memiliki loyalitas terhadap bangsa dan rakyat Indonesia serta terhadap kedaulatan negara.

Menurut Presiden, selama masih memiliki kesempatan, pejabat negara harus berada di barisan yang membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat.

“Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut, tindak. Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan, kita bela rakyat kita,” tegas Presiden. (ANT/KN)

Kenang Kwik Kian Gie, Sri Mulyani : Ekonom Pejuang Rakyat dan Kedaulatan Ekonomi

redaksi2
-
0
Kenang Kwik Kian Gie, Sri Mulyani : Ekonom Pejuang Rakyat dan Kedaulatan Ekonomi

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenang sosok Kwik Kian Gie, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dan Menko Perekonomian, sebagai sosok yang ingin Indonesia menjadi negara yang benar-benar berdaulat, terutama dalam bidang ekonomi.

Dikutip dari Instagram @smindrawati, di Jakarta, Selasa (29/7/2025), Sri Mulyani menuturkan kenangannya bersama Kwik Kian Gie.

Pada saat krisis ekonomi dan perbankan 1997/1998 serta masa awal era reformasi, misalnya, Sri Mulyani banyak bertemu dengan Kwik Kian Gie di ruang debat publik. Kala itu, semua berfokus dan bertujuan mengatasi krisis ekonomi dan keuangan yang sangat dahsyat.

Keduanya juga banyak berinteraksi dalam peranan sebagai pejabat publik pada masa kabinet Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Sri Mulyani dan Kwik Kian Gie kerap mendiskusikan upaya mengatasi krisis dan negosiasi program Dana Moneter Internasional (IMF) maupun penanganan krisis utang negara.

“Transisi ekonomi yang saat itu sangat sulit, kompleks dan sangat dinamis yang menimbulkan dampak sosial ekonomi politik. Pak Kwik selalu berpandangan reformasi ekonomi harus berpihak kepada rakyat, dan itu menjadi dasar kuat yang beliau perjuangkan selama ini,” ujar Sri Mulyani.

Dia berterima kasih atas kontribusi Kwik Kian Gie kepada Indonesia dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

“Indonesia kehilangan seorang sosok yang sangat berarti, Pak Kwik Kian Gie,” ujanya lagi.

Kwik Kian Gie merupakan ekonom senior, dan mantan menteri yang lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 11 Januari 1935.

Ia dikenal sebagai seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia. Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas (2001-2004).

Sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, Kwik juga mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. (ANT/KN)

Aulia Rahman Bangun Kemitraan Baru dengan Media, Janjikan Rumah Subsidi untuk Wartawan

redaksi2
-
0
Aulia Rahman Bangun Kemitraan Baru dengan Media, Janjikan Rumah Subsidi untuk Wartawan

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, tak sekadar berbasa-basi dalam membangun kemitraan dengan insan pers. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di Pendopo Odah Etam, Selasa (29/7/2025). Ia tak hanya membuka ruang dialog, tapi juga membawa kabar menggembirakan. Yaitu memberikan ruang wartawan Kukar berpeluang mendapatkan rumah subsidi.

Lebih dari sekadar mendengar, Aulia membawa solusi nyata. Salah satunya lewat program hunian layak dari misi ke-17 Kukar Idaman Terbaik. Program ini membuka kesempatan bagi warga ber-KTP Kukar, termasuk wartawan dengan penghasilan tetap, untuk memiliki rumah sendiri dengan skema cicilan ringan.

“Daripada membayar kontrakan tiap bulan, lebih baik mencicil rumah sendiri. Hanya sekitar satu jutaan per bulan,” jelasnya sambil menekankan bahwa program ini didukung langsung oleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dalam audiensi bersama para pimpinan redaksi media cetak, elektronik, online, serta ketua asosiasi media se-Kalimantan Timur (Kaltim), Aulia menggarisbawahi pentingnya membangun komunikasi dua arah yang jujur dan berkelanjutan antara pemerintah dan jurnalis.

“Pemerintah butuh masukan dari rekan-rekan media, karena kalian yang setiap hari menyerap aspirasi masyarakat langsung di lapangan,” kata Aulia.

Audiensi yang dihadiri media nasional hingga lokal tersebut menjadi momentum penting memperkuat sinergi lintas sektor. Aulia juga mengingatkan pentingnya pendekatan government marketing di tubuh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. “Kalau ada OPD yang tertutup terhadap media, segera laporkan. Kami akan beri teguran. Pemerintah harus terbuka dan aktif menjelaskan programnya,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Bupati Berau Ajak Masyarakat Terapkan Biopori di Rumah

redaksi2
-
0
Bupati Berau Ajak Masyarakat Terapkan Biopori di Rumah

BERAU – Dalam momentum Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mulai menerapkan teknologi Lubang Resapan Biopori (LRB) di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Hal ini dianggap sebagai salah satu langkah sederhana namun berdampak besar dalam mengatasi persoalan sampah dan meningkatkan daya serap air tanah.

“Sebenarnya ini sangat sederhana namun memberikan dampak yang besar bagi lingkungan,” ungkapnya, Selasa (29/7/2025).

Lubang biopori merupakan metode pengolahan sampah organik dengan cara membuat lubang di tanah yang kemudian diisi dengan sampah organik rumah tangga. Sampah tersebut kemudian akan diuraikan oleh organisme tanah, menciptakan pori-pori alami yang bermanfaat dalam menyerap air sekaligus menyuburkan tanah.

Menurutnya, selain membantu mengurangi limbah organik, biopori juga efektif untuk mencegah bencana lingkungan seperti banjir dan tanah longsor, sekaligus memberikan manfaat langsung berupa pupuk kompos untuk tanaman.

“Sebenarnya selain untuk memperlancar daya serapan air, banyak manfaat dari biopori ini. Seperti, sampahnya dapat didaur ulang untuk menjadi pupuk,” jelasnya.

Sri juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tingginya jumlah sampah di Kabupaten Berau. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, pada tahun 2024 timbulan sampah mencapai 54.568,41 ton, dengan 32,33 persen di antaranya masih belum terkelola.

“Sampah itu bisa dikendalikan. Kita harus lebih sadar sejak dini. Ini ancaman serius jika tidak segera ditangani,” ujarnya.

Untuk itu, penerapan metode biopori dinilai penting sebagai langkah awal menekan laju peningkatan jumlah sampah di Berau. Bupati juga menegaskan bahwa metode ini bukan hal baru, karena sudah diperkenalkan dalam berbagai kesempatan, termasuk saat kegiatan Musrenbang di sejumlah kecamatan.

Sri Juniarsih turut meminta dukungan dari pemerintah kampung untuk menjadi penggerak di tingkat masyarakat agar biopori bisa diterapkan secara luas, terutama di kampung-kampung rawan banjir.

“Beberapa kampung sudah ditetapkan sebagai wilayah rawan banjir. Maka, penerapan biopori ini dapat menjadi solusi awal untuk meningkatkan daya serap air dan mengurangi genangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Ia tidak ingin masyarakat terus bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai lokasi utama pemilahan sampah.

“TPA itu bukan tempat untuk memilah sampah. Di sana, sampah harusnya sudah terpilah dari rumah. TPA hanya mencacah plastik menjadi bijih untuk diolah kembali,” jelasnya.

Ia pun berharap pihak-pihak yang menjadi pelopor dalam penerapan biopori bisa menjadi contoh bagi warga lain. Dengan gerakan kolektif dari semua lapisan masyarakat, Sri optimistis lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas bencana bisa terwujud di Kabupaten Berau.

“Ini bukan perkara sulit. Seharusnya kita bisa sadar. Ini kerja bersama,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Bupati Berau Soroti Keterbatasan Fasilitas Kebersihan

redaksi2
-
0
Bupati Berau Soroti Keterbatasan Fasilitas Kebersihan

BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyoroti persoalan serius terkait meningkatnya volume sampah di Kabupaten Berau, terutama sampah plastik yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan.

Menurutnya, saat ini komposisi sampah plastik terus mengalami peningkatan. Jenis sampah ini tidak hanya sulit diurai, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi tanah, air, laut, bahkan udara.

“Fakta presentase komposisi sampah kita saat ini terus meningkat. Khususnya sampah plastik yang tidak mudah terurai dan berpotensi mencemari tanah, air, laut, bahkan udara,” ujarnya.

Ia juga menyoroti permasalahan krusial lainnya, yaitu aktivitas penimbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bujangga yang sudah melebihi kapasitas. Ditambah lagi, jumlah petugas kebersihan dan armada pengangkut sampah masih terbatas.

“Di sisi lain, masalah krusial yang masih kita hadapi adalah aktivitas penimbunan sampah di Bujangga yang sudah melebihi kapasitas, dan ketersediaan jumlah petugas kebersihan juga masih terbatas. Pengangkut sampah pun masih belum mencukupi,” jelasnya.

Meski begitu, ia mengaku bersyukur karena pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan armada kebersihan ke beberapa kelurahan yang dianggap padat penduduk, sebagai upaya penanganan sampah yang lebih efektif di tingkat lokal.

“Alhamdulillah, kita sudah memberikan bantuan kepada beberapa kelurahan yang dianggap padat penduduk. Ini saya harapkan bisa mengatasi permasalahan sampahnya sendiri,” tutupnya. (adv/srn/set)

Pastikan Program Berobat dengan KTP Optimal, Seluruh Puskesmas di Kukar Bakal Beroperasi 24 Jam

redaksi2
-
0
Pastikan Program Berobat dengan KTP Optimal, Seluruh Puskesmas di Kukar Bakal Beroperasi 24 Jam

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmen kuat, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Untuk merealisasikan salah satu program dediksi Kukar Idaman Terbaik, pemkab siapkan gebrakan terbaru, dengan berencana mengoperasionalkan seluruh Puskesmas di Kukar selama 24 jam penuh.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan program berobat gratis cukup menggunakan KTP. Program ini telah digulirkan melalui kerja sama Pemkab Kukar dengan BPJS Kesehatan dan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Aulia-Rendi.

Aulia mengatakan pihaknya telah beberapa kali melakukan rapat secara intens dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, untuk memetakan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Baik itu kekurangan tenaga medis hingga kesiapan infrastruktur. Total ada 32 Puskesmas yang tersebar di 20 kecamatan, seluruhnya ditargetkan siap beroperasi penuh selama 24 jam dalam waktu dekat.

“Sudah ada 17 Puskesmas yang melaporkan telah memberikan pelayanan 24 jam. Beberapa di antaranya bahkan sudah memiliki Unit Gawat Darurat (UGD) yang aktif penuh,” ungkap Aulia, Selasa (29/7/2025).

Bupati Aulia menargetkan realisasi penuh layanan Puskesmas 24 jam bisa tercapai dalam waktu tidak lebih dari satu bulan ke depan. Langkah ini dipastikan akan sangat membantu warga yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak di malam hari, tanpa harus jauh-jauh ke rumah sakit.

“Kalau bisa, ya tidak sampai satu bulan lagi semua sudah berjalan,” tegasnya.

Menurut Aulia, inisiatif ini juga menjawab kendala teknis dalam program berobat gratis pakai KTP. Terutama terkait 144 jenis penyakit yang tidak masuk kategori gawat darurat, dan tidak bisa langsung ditangani di rumah sakit. Dengan Puskesmas aktif 24 jam, pelayanan bisa langsung diberikan tanpa hambatan administratif.

Ia juga memastikan bahwa semua kendala yang sempat muncul, mulai dari ketersediaan SDM hingga peralatan, sudah mulai diatasi. Saat ini, pihaknya tengah menyelesaikan tahap finalisasi teknis untuk memastikan kesiapan semua Puskesmas.

“Kalau ini selesai (Pengoperasian Puskesamas 24 jam), tidak akan ada lagi isu dalam program berobat cukup pakai KTP. Semua sudah kita siapkan dan tinggal running,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Penyusunan RPJMD Kukar Dimulai, Pemkab Libatkan Masyarakat Luas Termasuk Disabilitas

redaksi2
-
0
Penyusunan RPJMD Kukar Dimulai, Pemkab Libatkan Masyarakat Luas Termasuk Disabilitas

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar untuk periode 2025–2030. Langkah awal ini ditandai dengan digelarnya forum konsultasi publik, yang berlangsung di Aula Bappeda Kukar, Senin (29/7/2025).

Forum tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang hadir didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sunggono. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, serta kelompok disabilitas yang diundang sebagai bentuk inklusivitas pembangunan.

Dalam sambutannya, Bupati Aulia menegaskan bahwa forum ini merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan RPJMD yang akan menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan. Menurutnya, partisipasi publik sangat krusial untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“RPJMD ini adalah penjabaran dari visi-misi Kukar Idaman Terbaik yang kami usung, dan sekarang mulai kami tuangkan secara strategis dalam dokumen perencanaan,” ujar Aulia.

Ia juga menyampaikan bahwa setelah forum konsultasi publik ini, usulan yang tertuang dalam kegiatan ini akan disampaikan kepada DPRD Kukar untuk dibahas lebih lanjut. Sebelum disahkan menjadi RPJMD Kukar 2025-20230.

Aulia menjelaskan, visi Kukar Idaman Terbaik dirumuskan menjadi cita-cita besar daerah sebagai pondasi pusat pangan, pariwisata, dan ekonomi hijau berkelanjutan. Guna mewujudkannya, disusun 17 program dedikasi yang menjadi kerangka pembangunan lima tahun mendatang.

Setiap program dedikasi, lanjutnya, akan diterjemahkan menjadi sejumlah kegiatan strategis lintas sektor yang diharapkan mampu menjadi pengungkit utama pembangunan daerah. “Kami ingin dampak pembangunan ini bisa dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat Kukar,” tegasnya.

Keterlibatan kelompok disabilitas dalam forum ini juga menjadi sorotan penting. Aulia menyebutkan bahwa pembangunan yang ideal harus mampu menjangkau semua golongan, termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan inklusif yang diusung Kukar. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Dr Saipul Bicara Blak-Blakan Pasca Putusan MK: Demokrasi Kita Bisa Lebih Parah dari Orde Baru

redaksi2
-
0
Dr Saipul Bicara Blak-Blakan Pasca Putusan MK: Demokrasi Kita Bisa Lebih Parah dari Orde Baru

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 memantik perdebatan soal arah demokrasi Indonesia. Permohonan judicial review yang diajukan Perludem ini dikabulkan MK dengan memutuskan bahwa pemilu nasional (presiden, DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota) dan pemilu daerah (pilkada) tetap dalam satu rezim serentak, namun pelaksanaannya dipisahkan dalam jeda minimal 2,5 tahun.

Artinya, tidak ada lagi pelaksanaan lima kotak suara dalam satu hari seperti 2019. Pemilu nasional akan tetap digelar terlebih dahulu, sedangkan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota baru dilakukan dua setengah tahun kemudian. MK menilai beban kerja, desain kelembagaan, hingga kualitas pilihan pemilih dan kaderisasi partai jauh lebih terjamin dengan pemisahan waktu ini.

Bagi saya, keputusan ini memang langkah maju secara teknis. Tapi bukan berarti kita boleh puas. Sebab, masalah utama demokrasi kita bukan semata soal jadwal pemilu, melainkan soal bagaimana kekuasaan dijalankan pasca pemilu.

Beberapa hari lalu, saya sempat berdiskusi panjang dengan Dr. Saipul S.Sos.,M.Si., mantan Ketua Bawaslu Kaltim, yang kini kembali aktif sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Fisipol Unmul).

Beliau bukan sosok asing bagi saya. Kami pernah bersama-sama di jalur pengawasan pemilu selama bertahun-tahun. Saat itu, saya menjabat sebagai Ketua Panwaslu Bontang 2015 dan 2017, lalu sebagai Anggota Bawaslu Bontang 2018–2023. Dari banyak tokoh yang pernah saya temui, Dr. Saipul adalah salah satu yang paling konsisten menjaga nalar kritisnya terhadap demokrasi dan etika kekuasaan.

Menurut Saipul, demokrasi kita hari ini terjebak pada prosedur, bukan substansi. “Pemilu kita ini terlalu formal. Prosesnya normatif, tapi hasilnya kadang cuma jadi formalitas,” ujarnya. Ia menyoroti banyaknya jabatan publik yang sudah dikondisikan dari awal. Proses seleksi tinggal stempel. Nama-nama sudah ada sebelum tahapan dimulai.

Ia juga bicara soal anggaran negara yang digunakan seenaknya. “Memangnya itu uang nenek moyang pejabat? Itu uang rakyat. Tapi kita biarkan mereka kondisikan jabatan seenaknya,” katanya. Regulasi pun kerap dijadikan tameng untuk menutupi praktik-praktik yang tidak adil.

Yang paling ditekankan Saipul adalah soal pertanggungjawaban pasca pemilu. Janji kampanye dianggap bukan lagi kewajiban. “Padahal itu komitmen. Gratispoli misalnya, dijanjikan saat kampanye, tapi setelah menang dibilang nggak ada anggaran. Lho, waktu janji itu, nggak dihitung dulu?” kritiknya.

Menurutnya, situasi ini terjadi karena rakyat juga ikut permisif. Pemilu dianggap selesai saat pencoblosan. Padahal justru di sanalah awal dari kerja demokrasi yang sebenarnya. “Kalau tidak dikoreksi, kita bisa lebih parah dari Orde Baru. Bedanya sekarang semua dibungkus legalitas,” tegasnya.

Saipul juga mengkritik absennya mekanisme uji publik terhadap pejabat tinggi. Presiden bisa tunjuk menteri tanpa ada ruang partisipasi publik. Akibatnya, pejabat yang tak paham bidangnya malah terjerat konflik kepentingan. Ia menyebut kasus Menteri Pendidikan yang justru menguatkan koneksi bisnis pribadi lewat jabatan publik.

Menurutnya, jabatan seperti Menteri Pendidikan atau Menpan-RB harusnya dipegang orang dari habitatnya. “Urus pendidikan, ya dari kampus. Urus ASN, ya dari ASN senior. Jangan dari partai. Hari ini bicara netralitas, besok pakai baju partai,” sindirnya.

Pesannya jelas: pemilu hanyalah pintu masuk. Demokrasi baru benar-benar berjalan setelahnya. Rakyat harus mengawasi, bukan hanya memilih. Jika tidak, penguasa akan merasa tak perlu lagi takut ingkar. Sistem ini hanya akan melanggengkan kekuasaan yang bebas dari kontrol publik.

Putusan MK soal jeda waktu pemilu memang solusi teknis dari kelelahan dan tumpang tindih 2019. Tapi tantangan besar kita tetap soal substansi: bagaimana menjadikan pemilu sebagai alat untuk menghadirkan pemerintahan yang bisa dikontrol, bukan sekadar dipilih.

Kalau sistem ini terus dibiarkan tanpa koreksi, kita bukan makin maju. Kita justru makin kacau. Dan faktanya, itu sudah mulai terasa sekarang. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Menag : Peralihan Tugas Haji Momentum Perkuat Layanan Keagamaan

redaksi2
-
0
Menag : Peralihan Tugas Haji Momentum Perkuat Layanan Keagamaan

JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan Kementerian Agama siap fokus mengurusi tugas non-haji saat peralihan kewenangan penyelenggaraan haji kepada Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji) selesai.

“Tentu (peralihan kewenangan pengelolaan haji) ada hikmahnya. Bagi Kementerian Agama bisa lebih berkonsentrasi ke urusan-urusan yang lain,” ujar Nasaruddin Umar dalam Rakernas Evaluasi Haji 2025 di Tangerang, Senin (28/7/2025).

Kemenag menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan sepenuhnya kewenangan penyelenggaraan ibadah haji kepada BP Haji yang dibentuk oleh Presiden, seiring dengan regulasi yang sedang disiapkan pemerintah.

Menurut dia, apabila peraturan perundang-undangan sudah menghendaki, wajib hukumnya bagi Kementerian Agama untuk menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan ibadah haji kepada BP Haji.

“Kita akan terus mendukung dan membantu BP Haji, karena ini menyangkut umat,” kata Menag.

Ia mengatakan peralihan kewenangan ini justru membawa hikmah tersendiri bagi Kemenag karena dapat lebih berkonsentrasi pada berbagai tugas keagamaan lain yang tidak kalah penting.

“Kita punya banyak direktorat jenderal, seperti Pendidikan Islam, Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Litbang, dan Irjen. Semua ini membutuhkan konsentrasi penuh,” kata dia.

Nasaruddin menyoroti, khususnya dalam pengembangan pesantren dan perguruan tinggi Islam, terdapat banyak pekerjaan strategis yang menuntut perhatian kementerian.

“Dengan terbentuknya lembaga haji, energi Kemenag bisa lebih solid dalam mengurus apa yang ada sekarang,” ujarnya.

Ia pun optimistis penyelenggaraan ibadah haji ke depan akan semakin baik dan profesional di bawah pengelolaan BPH.

“Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji nantinya Insya Allah betul-betul seperti yang diobsesikan bersama, pelayanan yang semakin baik bagi jamaah,” kata dia. (ANT/KN)

Ekonom Senior Kwik Kian Gie Wafat di Usia 90 Tahun

redaksi2
-
0
Ekonom Senior Kwik Kian Gie Wafat di Usia 90 Tahun

JAKARTA – Ekonom sekaligus Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie dikabarkan meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang disampaikan oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Kabar meninggalnya Kwik Kian Gie disampaikan Sandiaga Uno melalui unggahan Instagram pribadinya pada Senin (28/7/2025) malam.

“Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,” demikian unggahan Sandiaga Uno.

Kwik Kian Gie lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935. Ia adalah seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa.

Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004).

Kwik merupakan fungsionaris PDI-Perjuangan. Selain itu, sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, ia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. (ANT/KN)

1...355356357...1,106Halaman 356 dari 1,106