JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai bahwa fenomena sound horeg di wilayah Jawa Timur membutuhkan pertimbangan mengenai tempat serta ruang diskusi atau musyawarah bersama antarpemangku kepentingan sehingga tidak merugikan berbagai pihak.

“Tapi tentu juga saya kira mempertimbangkan tempat dan lain-lain. Dan saya kira pasti ada titik keseimbangan itu, ada titik kompromi itu. Yang paling penting harus ada musyawarah,” ujar Fadli saat ditemui di Jakarta, Senin (28/7/2025) malam.

Fadli menilai bahwa fenomena sound horeg yang juga merupakan wadah ekspresi ini membutuhkan keseimbangan dari berbagai sisi.

Ia juga menegaskan bahwa segala sesuatu yang memajukan kebudayaan, Kementerian Kebudayaan pada dasarnya mendukung jika memang sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku.

Sound horeg bukan hanya marak dalam wujud nyata, ketika sekelompok orang membunyikan musik lewat perangkat pelantang suara yang diangkut menggunakan pikup atau truk, kemudian berkeliling di areal kampung atau di jalan raya.

Bunyi lain dari pengeras suara itu juga menggema dalam diskusi-diskusi atau perbincangan di berbagai lini media sosial.

Sejumlah pihak, baik organisasi maupun pemerintah memberi perhatian khusus pada fenomena sosial, di mana masyarakat membutuhkan hiburan, lewat berbagai sarana kreatif, seperti sound horeg, namun berdampak tidak nyaman pada masyarakat lainnya.

Karena itu, fenomena hiburan sound horeg ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial, antara penyuka dengan masyarakat yang merasa terganggu.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang menyiapkan regulasi dan membentuk tim khusus untuk merespons fenomena sound horeg yang marak pada sejumlah daerah di Jatim.

“Kami mendengarkan paparan tentang sound horeg dari berbagai sudut pandang, menghadirkan MUI Jatim, Polda Jatim, dan perangkat daerah lainnya,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (25/7/2025).

Dalam menyikapi fenomena sound horeg, Pemprov Jatim melihat tinjauan aspek agama, lingkungan, budaya, hukum, bahkan kesehatan untuk mencari jalan tengah supaya bisa memberikan solusi terbaik bagi semua pihak.

Khofifah menyebutkan, sound horeg banyak ditemukan di Tulungagung, Banyuwangi, Pasuruan, Jember, Malang, dan daerah lain. Menurutnya, regulasi seperti Peraturan Gubernur (Pergub) atau Surat Edaran perlu segera diterbitkan. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah bakal menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai suntikan modal untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025).

“Pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Keuangan melalui APBN, memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan melalui penempatan dana pemerintah. Pendanaan yang didukung pemerintah, termasuk kami menggunakan SAL yang ada di Bank Indonesia (BI), disatukan melalui fasilitas pinjaman dari perbankan,” kata Sri Mulyani.

Sebagai catatan, SAL APBN 2025 tercatat sebesar Rp457,5 triliun.

Dengan suntikan pendanaan itu, Sri Mulyani menegaskan Kopdes Merah Putih tidak mengganggu likuiditas dana pihak ketiga (DPK) perbankan.

Keempat bank yang mendapat mandat, yakni BNI, BRI, Mandiri dan BSI, bisa memberikan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih dengan suku bunga rendah 6 persen, tenor hingga 6 tahun, dan masa tenggang 6-8 bulan dengan mempertimbangkan kapasitas usaha dari masing-masing koperasi. Ketentuan ini juga turut dibahas bersama Himbara dan Kementerian BUMN.

Namun, kata Sri Mulyani, bank Himbara harus melakukan due diligence atau uji tuntas penilaian kinerja sebelum menyalurkan pinjaman. Dengan begitu, penyaluran kredit bisa dilakukan dengan baik tanpa menambah risiko bagi perbankan.

“Jadi, ini bukan masalah jatah tiap koperasi harus dapat sekian. Tapi mereka harus melakukan due diligence yang benar agar pinjaman tersebut bisa benar-benar digunakan dalam membangun ekonomi desa dan kelurahan,” jelas dia.

Sri Mulyani pun telah meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur rincian tata cara pinjaman bagi Kopdes Merah Putih. PMK ini ditetapkan dan diundangkan pada 21 Juli 2025.

“Ini diharapkan menjadi payung hukum bagi perbankan dan Kopdes Merah Putih dalam melaksanakan pinjam-meminjam secara benar,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu menambahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengeluarkan aturan lebih lanjut yang merinci kewenangan, kewajiban, dan dukungan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pengembalian pinjaman. Selain itu, juga terkait mekanisme persetujuan pinjaman, terutama dari bupati/wali kota, kepada koperasi.

Sementara untuk aturan penggunaan DAU untuk pengembalian pinjaman dan persetujuan pinjaman pada level desa, akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

“Ini untuk memberikan klarifikasi agar ekonomi berjalan. Karena ekonomi tidak jalan kalau tidak ada kepastian atau muncul ketidakpastian. Di sinilah pemerintah bertugas untuk mengambil risiko tersebut namun tidak menciptakan moral hazard, sehingga semua tetap bertanggung jawab namun pemerintah memberikan dukungan secara penuh,” tutur Sri Mulyani. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan komitmennya untuk menuntaskan target pembiayaan rumah subsidi tahun 2025 sebanyak 350 ribu unit rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, target ini sejalan dengan visi BP Tapera dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami terus bekerja keras memperkuat kolaborasi dengan seluruh mitra untuk memastikan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dapat mengakses rumah pertama mereka dengan harga terjangkau,” ujar Heru di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Per 28 Juli 2025 realisasi pembiayaan rumah subsidi oleh BP Tapera telah mencapai 137.015 unit rumah dengan nilai penyaluran mencapai Rp17 triliun.

Penyaluran ini dilakukan melalui kemitraan dengan 38 bank penyalur dan melibatkan 6.896 pengembang yang membangun rumah subsidi di 10.321 lokasi yang tersebar di 33 provinsi dan 388 kabupaten/kota di Indonesia.

Heru menjelaskan bahwa keberadaan BP Tapera dirancang untuk menjadi badan yang menghimpun dan mengelola dana murah jangka panjang secara berkelanjutan, demi mendukung pembiayaan perumahan rakyat.

Dengan dukungan dari 39 bank penyalur, 20 asosiasi pengembang, serta 7 manajer investasi, BP Tapera semakin optimistis dapat mempercepat pencapaian target pemerintah dalam program perumahan rakyat.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka backlog perumahan di Indonesia menunjukkan tren penurunan.

Tahun 2021, backlog rumah tangga berdasarkan kepemilikan mencapai 12,71 juta unit, dan turun menjadi 9,90 juta unit pada 2023.

Sementara itu, backlog berdasarkan kepenghunian turun dari 6,98 juta menjadi 6,69 juta rumah tangga.

“Penurunan backlog ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak: pemerintah pusat melalui dukungan anggaran, sektor perbankan dari sisi pembiayaan, pengembang dari sisi pasokan, dan tentu saja masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan hunian,” kata Heru.

BP Tapera hadir sebagai pengelola dana dan demand aggregator yang memperkuat ekosistem perumahan nasional. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar memimpin rapat tingkat menteri (RTM) untuk merumuskan kebijakan dan tindakan terkait upaya memaksimalkan tenaga produktif yang tersedia di Indonesia.

“Perlu kiranya kita duduk bersama pemerintah dan seluruh pelaku usaha, khususnya menghadapi peluang yang masih ada terhadap bonus demografi yang begitu besar,” kata Menko Muhaimin Iskandar saat membuka RTM tentang “Strategi Pemberdayaan Angkatan Kerja”, di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Ia mengatakan tenaga produktif yang berlimpah di Indonesia harus dimanfaatkan secara efektif dan tidak boleh disia-siakan dengan dibiarkan menganggur.

“Strategi yang tepat membutuhkan sinergi kolaborasi sekaligus bantuan para pihak khususnya pelaku usaha agar angkatan kerja kita benar-benar berdaya,” ujar Muhaimin Iskandar.

Menko Muhaimin berharap melalui RTM ini dapat mempercepat penyelesaian permasalahan pengangguran di Indonesia.

Sejumlah pelaku usaha juga turut hadir dalam RTM ini.

Menko Muhaimin Iskandar menjelaskan pelibatan pihak swasta dilakukan untuk mendengar masukan dan pendapat agar kebijakan pemberdayaan angkatan kerja yang diambil tepat sasaran serta sesuai kebutuhan.

Sejumlah pimpinan kementerian/lembaga dan perusahaan swasta yang menghadiri rapat ini diantaranya adalah Wakil Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

Kemudian Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

Hadir pula Chief Operational Officer Danantara Pandu Sjahrir.

Sejumlah perusahaan swasta yang dilibatkan dalam RTM ini diantaranya, Lion Air, Grup Ciputra, dan Paragon Corp, Direktur Utama PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, PT. Samudera Indonesia Tbk, dan PT. Omah Tumbuh Potensi.

Kemudian PT. Mondelez Indonesia, PT. Blue Bird Tbk, Shopee Indonesia, TikTok Indonesia, dan Tokopedia. (ANT/KN)