BERADA di Martapura, Kalimantan Selatan (Kalsel), rasanya tak lengkap jika belum masuk ke Kawasan Sekumpul. Termasuk menunaikan salat di Musala Ar Raudhah dan berziarah ke makam Guru Sekumpul di Kubah Sekumpul.

Namun, datang tepat pada hari puncak haul seperti yang saya alami membuat hal itu nyaris mustahil, kecuali datang jauh-jauh hari dan menginap di kawasan tersebut. Tahun ini, puncak Haul Guru Sekumpul dilaksanakan Minggu malam, 28 Desember 2025. Dari informasi yang kami terima, pada puncak haul tersebut lebih dari 4,6 juta jemaah mengikuti rangkaian kegiatan di Kawasan Sekumpul dan sekitarnya.

Karena itulah, saya memilih datang kembali pasca haul. Senin (29/12) pukul 10.00 WITA, saya dan istri berangkat menggunakan sepeda motor dari Banjarbaru menuju Martapura. Tujuan awal kami Pasar Martapura. Google Maps mengarahkan ke beberapa jalur tembus, dan arus lalu lintas terlihat lancar.

Namun ketika jarak tersisa sekitar lima kilometer, perjalanan terhenti. Sejumlah ruas jalan masih terendam banjir. Kami sempat masuk ke Jalan Veteran, tetapi kendaraan tidak bisa melanjutkan.

“Tidak bisa lewat. Di dalam sudah sepinggang,” ujar seorang warga yang berjaga di lokasi.

Kami diminta memutar lewat Jalan Ahmad Yani, melewati RSUD Ratu Zalecha. Jalur ini lebih panjang, tetapi masih bisa dilalui. Siang itu, arus kendaraan cukup padat. Banyak mobil dan motor dari luar kota bergerak keluar Martapura.

Kami tiba di Pasar Martapura sekitar pukul 12.00 WITA. Di kawasan ini berdiri Masjid Agung Al Karomah, salah satu masjid tertua di Martapura. Masjid ini dikenal dengan empat tiang utama berbahan kayu ulin yang masih berdiri kokoh sejak dibangun pada 5 Desember 1897. Kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang keras dan tahan air, menjadi penyangga utama bangunan hingga hari ini.

Saya dan istri memilih menunaikan salat zuhur di Masjid Agung Al Karomah, sekaligus beristirahat dan menyusun kembali rencana perjalanan. Sekitar pukul 14.00 WITA, hujan turun cukup deras dan berlangsung hampir satu jam. Kami menunggu hingga hujan mulai reda.

Sekitar pukul 15.15 WITA, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Sekumpul. Jalur ke arah kawasan ini relatif lancar. Tidak terlihat antrean panjang. Kemacetan sore hari justru terjadi di arah sebaliknya, menuju jalur keluar kota ke Samarinda.

“Macetnya dari tadi karena banjir bandang,” kata seorang warga di pinggir jalan.

Mendekati Kawasan Sekumpul, kendaraan tidak lagi diperbolehkan masuk. Relawan berjaga di mulut jalan. Motor dan mobil diminta parkir. Saya mengecek jarak ke Musala Ar Raudhah sekitar 230 meter. Kami melanjutkan dengan berjalan kaki.

Sepanjang jalan menuju Sekumpul, suasana jauh lebih lengang dibanding malam puncak haul. Beberapa jemaah masih terlihat berjalan kaki. Spanduk penunjuk arah Kubah Sekumpul terpasang jelas. Di beberapa titik, relawan masih berjaga. Papan larangan dokumentasi mulai terlihat mendekati area musala.

Kami tiba menjelang waktu Asar. Saya diperbolehkan masuk untuk salat, sementara istri diminta menunggu di luar.

“Hanya laki-laki yang boleh masuk untuk salat. Perempuan menunggu di luar,” ujar petugas di pintu masuk.

Di depan gerbang juga terpampang pengumuman bahwa area kubah atau tempat ziarah masih ditutup. Musala Ar Raudhah tetap dibuka bagi jemaah yang ingin menunaikan salat.

Begitu masuk, saya memahami mengapa hampir tidak pernah ada dokumentasi dari dalam musala ini. Di area Musala Ar Raudhah, dilarang mendokumentasikan dan menjadikan konten dalam bentuk apa pun. Larangan tersebut tertulis jelas dan dijaga dengan ketat.

Saya tidak mengambil foto atau video. Musala Ar Raudhah masih dalam tahap renovasi. Beberapa bagian terlihat ditutup. Namun suasana di dalam tetap tertib. Jemaah datang, salat, lalu keluar dengan tenang. Tidak ada keramaian. Tidak ada aktivitas lain selain ibadah.

Usai salat Asar, saya keluar dari area musala. Di luar, beberapa jemaah duduk beristirahat. Ada yang menunggu keluarga, ada pula yang berbelanja di toko-toko sekitar yang menawarkan berbagai kebutuhan, mulai dari perlengkapan salat hingga makanan.

Jalan kecil di Sekumpul masih basah oleh sisa hujan. Relawan tetap berjaga. Papan larangan dokumentasi terpasang di beberapa titik.

Saya tidak sempat masuk ke kubah. Namun bagi saya, bisa menunaikan salat di Musala Ar Raudhah sudah cukup. Yang lebih penting adalah kesempatan untuk hadir dan menunaikan ibadah dengan tertib. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

SUDAH lama sekali saya tidak ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terakhir sekitar tahun 2005. Dua puluh tahun lebih berlalu. Ada satu tempat yang sejak lama ingin saya datangi lagi: Pasar Terapung Lok Baintan. Apakah pasar itu masih hidup seperti dulu, atau sudah berubah oleh waktu?

Selasa pagi (30/12), saya memutuskan kembali ke tempat ini sebelum pulang ke Bontang. Kami berangkat dari Banjarbaru menggunakan mobil pinjaman keluarga, bersama istri dan istri sepupu yang menetap di sana. Pukul 06.00 Wita kami berangkat. Google Maps mengarahkan kami ke kawasan Siring, yang ternyata menjadi dermaga utama wisata susur sungai.

Perjalanan darat memakan waktu sekitar satu jam. Setiba di lokasi, kami langsung menemukan dermaga keberangkatan kapal wisata. Tarifnya Rp50 ribu per orang. Kapal berkapasitas hingga 30 penumpang, namun tidak harus menunggu penuh. Tepat pukul 07.15 WITA, kapal berangkat menyusuri sungai. Arusnya tenang, rumah-rumah panggung berjejer di tepian, dan aktivitas warga mulai terlihat di sepanjang alur sungai.

Sekitar 50 menit kemudian, kami tiba di titik pasar. Begitu mesin kapal melambat, perahu-perahu kecil langsung mendekat. Pedagang datang dari segala arah. Ada yang membawa buah-buahan, kue tradisional, peyek, hingga kebutuhan harian. Bukan hanya kapal kami yang didatangi, tetapi juga kapal-kapal wisata lain yang sudah lebih dulu tiba atau baru saja merapat. Pasar itu langsung hidup.

Pasar Terapung Lok Baintan ternyata masih bertahan. Hingga hari ini, lebih dari 100 pedagang masih turun berjualan di atas sungai. Mereka berangkat dari rumah masing-masing usai salat Subuh, mendayung jukung melawan arus, dengan harapan dagangan laku dan pulang membawa rezeki.

Saya berbincang dengan seorang ibu pedagang yang perahunya merapat ke kapal kami. Tuturnya apa adanya.

“Kalau ramai bisa bawa pulang Rp300 ribu. Tapi kalau sepi, ya kadang pulang tanpa uang sama sekali,” katanya.

Ia bercerita tentang pasar yang tidak pernah “macet”. Di atas sungai tidak ada klakson, tidak ada kemacetan seperti di darat. Semua bergerak mengikuti arus.

“Di sini kebanyakan pakai perahu, Pak. Jadi nggak macet. Saya sudah jualan dari masih perawan, sampai sekarang anak saya juga sudah perawan,” ujarnya sambil tertawa.

Menurutnya, Pasar Terapung Lok Baintan bertahan karena warganya adalah penduduk asli. Pasar ini diwariskan lintas generasi. Bukan sekadar tempat jual beli, tetapi ruang hidup yang menyatu dengan sungai. Dagangan mereka beragam—buah, sayur, ikan, sembako, tas, kopi, teh, soto, hingga pakaian. “Yang nggak ada di sini itu cuma HP sama emas,” katanya, masih sambil tertawa.

Ia juga menyinggung pasar terapung lain yang perlahan menghilang karena warganya tidak terbiasa hidup di sungai dan memilih cara yang lebih praktis. Lok Baintan berbeda. Sungai adalah rumah mereka.

Selain transaksi jual beli, suasana pasar pagi itu juga diwarnai aktivitas wisata. Beberapa pedagang menawarkan jasa naik klotok kecil untuk berfoto dan berkeliling di antara perahu-perahu. Kamera ponsel terus terangkat. Senyum, tawar-menawar, dan percakapan sederhana mengisi pagi.

Saya memperhatikan kesibukan jual beli di atas perahu-perahu itu. Sesekali menoleh ke arus sungai yang tak pernah berhenti. Sempat terlintas rasa khawatir, takut dagangan terbalik atau perahu bersenggolan.

Namun kekhawatiran itu cepat hilang. Meski usia pedagang rata-rata di atas 40 tahun, mereka lincah mengendalikan jukung, berpindah dari buritan ke haluan dengan keseimbangan yang terlatih oleh waktu.

Dua puluh tahun berlalu, pasar ini masih bertahan. Bukan karena promosi atau viral, tetapi karena tradisi yang dijaga dan kehidupan yang terus dijalani.

Pasar Terapung Lok Baintan bukan hanya destinasi wisata. Pasar ini menjadi ruang hidup yang mengajarkan bahwa sungai bukan sekadar alur air, melainkan nadi yang menghidupi, dan selama nadi itu dijaga, cerita ini akan terus berjalan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

SEJAK beberapa hari terakhir, saya rutin menerima laporan dari lapangan. Adhi Abdian, Kepala Kantor Media Kaltim Samarinda, bersama Dimas, wartawan Mediakaltim.com, terus mengirimkan perkembangan situasi Haul Guru Sekumpul hingga Minggu (28/12).

Keduanya memang lebih dulu tiba di Martapura melalui jalur darat. Adhi berangkat menggunakan mobil bersama keluarga, sementara Dimas memilih bergabung dalam rombongan jemaah bermotor.

Saya sendiri baru bisa menyusul pada Minggu (28/12). Selain agenda kerja yang masih padat, hari itu saya harus lebih dulu mengantar anak ke bandara untuk kembali ke pondok setelah libur semester.

Karena alasan itu pula, saya memilih menempuh perjalanan udara dari Samarinda. Kebetulan, jadwal penerbangan ke Banjarbaru, waktunya hampir bersamaan.

Pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto pukul 11.25 WITA dan mendarat di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru sekitar pukul 12.35 WITA. Waktu tempuh di udara hanya sekitar satu jam. Jauh lebih singkat dibandingkan perjalanan darat Bontang–Samarinda yang bisa memakan waktu hingga 2,5 jam.

Datang belakangan bukan berarti datang tanpa niat. Banyak jemaah berada di posisi yang sama. Di perjalanan, saya menjumpai beberapa jemaah yang juga baru berangkat dari Samarinda pada hari yang sama. Ada yang bersama keluarga, ada pula yang berombongan.

Tidak ada rasa tertinggal. Seolah semua sudah paham, haul bukan soal siapa yang datang paling awal, tetapi siapa yang tetap menyempatkan diri hadir.

Saya sempat berbincang dengan seorang warga Sempaja yang datang bersama ibunya. Saya bertanya apakah ia tidak khawatir berangkat di hari yang sudah mendekati puncak haul, terutama soal tempat beristirahat.

Ia tersenyum sebelum menjawab, “Tidak perlu khawatir. Apalagi soal tidur atau makan, biasanya sudah ada saja yang menawarkan kalau sudah sampai di sana,” ucapnya.

Jawaban itu bukan tanpa alasan. Saat Haul Guru Sekumpul, gotong royong memang menjadi pemandangan yang lazim. Relawan dari berbagai daerah bergerak membantu jemaah, menyediakan makanan, tempat beristirahat, hingga bantuan lain. Kebiasaan baik ini teruji dan berulang dari tahun ke tahun.

Saya sendiri menyaksikannya sepanjang perjalanan dari Bandara menuju Banjarbaru.

Di sela perjalanan, pertanyaan lain juga kerap muncul. Termasuk dari pembaca di kolom komentar Instagram @mediakaltim. Mengapa Guru Sekumpul begitu dicintai? Mengapa jutaan orang terus datang, bahkan lebih dari dua dekade setelah beliau wafat?

Yang dicintai jutaan orang itu adalah KH Muhammad Zaini Abdul Ghani, ulama kharismatik yang dikenal dengan sebutan Guru Sekumpul. Sekumpul sendiri adalah kawasan di Martapura yang menjadi pusat dakwah dan pengajian beliau semasa hidup. Kini, kawasan itu menjelma menjadi ruang spiritual bersama, tempat orang-orang datang membawa doa, rindu, dan niat yang sama.

Cinta umat kepada beliau tidak lahir dari simbol atau gelar, melainkan dari keteladanan. Ilmu yang diajarkan tidak berhenti di majelis, tetapi terlihat dalam sikap hidup sehari-hari. Sederhana, lembut, dan konsisten.

Cara beliau berdakwah juga menjadi alasan kuat. Tidak menghakimi, tidak meninggikan suara, dan tidak memaksa. Banyak orang datang dengan persoalan hidup masing-masing.

Mereka tidak selalu pulang dengan jawaban, tetapi sering pulang dengan hati yang lebih tenang. Bagi banyak jemaah, itu sudah cukup.

Cinta umat kepada Guru Sekumpul juga tidak bertumpu pada garis keturunan. Dalam tradisi Islam, kemuliaan tidak diwariskan begitu saja, tetapi dibangun melalui amal, ilmu, dan akhlak. Karena itu, wajar jika yang dicintai umat adalah sosok yang paling banyak memberi manfaat, meski beliau memiliki keluarga dan keturunan.

Meski wafat pada 2005, jejak beliau tidak berhenti. Pengajian, amalan, dan nilai-nilai yang ditanamkan terus hidup dan dipraktikkan. Haul bukan sekadar mengenang wafatnya seorang ulama, tetapi mengingat kembali warisan akhlak dan ilmu yang masih relevan hingga hari ini.

Bagi sebagian jemaah, Guru Sekumpul bahkan dipandang sebagai orang tua rohani, tempat bersandar batin dan menata niat.

Saya sendiri memilih menghubungi saudara di Banjarbaru untuk tempat menginap. Bukan karena takut tidak kebagian, tetapi agar perjalanan tetap terukur.

Setiap orang punya caranya sendiri dalam menyiapkan diri. Ada yang sepenuhnya menyerahkan pada keadaan, ada pula yang mengatur sebisanya. Keduanya sama-sama sah.

Di Sekumpul, tidak ada yang bertanya Anda datang lewat mana, berangkat kapan, atau menginap di mana. Semua itu bukan ukuran. Yang lebih penting adalah niat untuk hadir dan mengikuti rangkaian doa bersama dengan tertib.

Saya bersyukur tahun ini bisa ikut dan menyaksikannya langsung. Saya memang tidak sampai ke titik pusat Sekumpul karena kondisi sudah sangat padat. Saya bergabung bersama jemaah di Lapangan Murjani, depan Balai Kota Banjarbaru.

Di lokasi ini, suasana haul tetap terasa. Puluhan ribu jemaah mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari salat Magrib berjamaah, bershalawat, hingga salat Isya. Seluruh rangkaian dapat disaksikan melalui layar LED besar yang disiapkan panitia.

Meski berada di titik yang berbeda, niat para jemaah tetap sama. Dan di Sekumpul, itu sudah lebih dari cukup.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

SETELAH tak lagi berkiprah di Bawaslu Kota Bontang sejak 2023, komunikasi saya dengan kawan-kawan di lembaga pengawas pemilu tetap terjaga. Tidak sesering dulu. Tapi untuk urusan informasi dan dinamika pengawasan, saya masih cukup mudah mendapatkan informasinya.

Terutama dengan Hari Dermanto, Ketua Bawaslu Kaltim. Relasi yang terbangun saat masih aktif di Bawaslu membuat komunikasi kami tetap cair sampai sekarang.

Selasa (24/12) sore, saat Hari baru masuk wilayah Kota Bontang, ia mengabari saya. Pesannya singkat tapi jelas. Ada hal yang ingin dibahas.

Saya langsung menyesuaikan waktu. Setelah Isya, kami bertemu di The Bahagia Coffee, di depan Ramayana. Tak lama kemudian Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Altrian, ikut bergabung. Hadir juga Agus Purnomo dari staf Bawaslu Kaltim serta Himawan Santoso dan Rian Suri dari staf Bawaslu Bontang. Menyusul kemudian Nasrullah, mantan Ketua Bawaslu Bontang.

Jadilah pertemuan kecil. Suasananya mengingatkan kami pada kebiasaan lama. Berdiskusi soal kerja-kerja pengawasan pemilu. Bedanya, posisi kami kini sudah tidak sama seperti dulu.

Bagi saya pribadi, Hari Dermanto bukan hanya rekan diskusi. Hari cukup banyak membantu perjalanan saya selama di Bawaslu. Termasuk ketika saya mengambil S2 Hukum di Universitas Merdeka Malang. Tesis yang saya tulis tentang ‘Kewenangan Judisial Bawaslu, dengan Studi Kasus Sengketa proses Pemilu di Kota Bontang’, lahir dari diskusi panjang kami.

Banyak gagasan dalam penelitian itu berangkat dari pengalaman lapangan dan obrolan-obrolan seperti yang kami lakukan malam tadi.

Karena itu, pertemuan berjalan cair. Saya bercerita singkat tentang Media Kaltim yang saya kelola, ritme kerja redaksi, serta bagaimana isu pemilu dan kebijakan publik tetap menjadi perhatian pembaca. Di sisi lain, saya meminta penjelasan soal dinamika Bawaslu, terutama satu hal yang sejak lama menjadi pertanyaan saya. Bagaimana posisi IKN dalam konteks kepemiluan.

Penjelasan Hari cukup tegas. Sampai hari ini, belum ada pengaturan khusus yang menempatkan IKN sebagai daerah pemilihan tersendiri. Warga yang tinggal di kawasan IKN, termasuk di Sepaku, masih diperlakukan sebagai warga Kalimantan Timur. Untuk pemilu legislatif, mereka tetap masuk dapil Kaltim, baik untuk DPR, DPD, maupun DPRD. Tidak ada perlakuan khusus dan tidak ada pengecualian.

Pendekatan yang sama berlaku bagi pekerja dari luar daerah yang menetap di kawasan IKN. Selama memenuhi syarat sebagai pemilih dan tercatat dalam data kependudukan serta daftar pemilih, hak pilihnya tetap melekat. Prinsipnya sederhana: hak memilih adalah hak warga negara. Pengecualian hanya dimungkinkan jika ada undang-undang yang secara tegas mengatur kekhususan. Untuk IKN, sampai hari ini, pengaturan itu belum ada.

Saya sempat menyinggung apakah isu ini sudah masuk dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu. Jawabannya lugas. Di internal pengawas, hal tersebut belum menjadi pembahasan khusus. Bawaslu berada pada posisi sebagai pelaksana undang-undang. Apa pun desain yang ditetapkan pembentuk undang-undang, Bawaslu akan menjalankan dan mengawasi pelaksanaannya.

Justru dari situ persoalannya terlihat. Ketika wilayah baru dengan karakter khusus seperti IKN tumbuh cepat, sementara regulasi masih memperlakukannya secara umum, potensi masalah ke depan sebenarnya sudah bisa dibaca sejak sekarang. Ini bukan soal pemilu hari ini, tapi soal pemilu-pemilu berikutnya.

Diskusi kemudian melebar, sejalan dengan materi yang belakangan banyak disampaikan Komisi II DPR RI. Mulai dari tumpang tindih regulasi pemilu, lemahnya penegasan kewenangan penegakan hukum, beban penyelenggara yang terlalu berat, hingga kualitas partisipasi publik yang secara angka tinggi tetapi secara substansi masih rendah.

Semua itu bukan hal baru bagi Bawaslu. Hampir seluruhnya sudah dirasakan langsung di lapangan. Karena itu Komisi II mendorong pembenahan lewat revisi regulasi, baik melalui pendekatan omnibus law maupun kodifikasi. Arah kodifikasi mulai menguat, dengan tujuan menyatukan aturan pemilu yang selama ini tersebar agar lebih jelas dan tidak saling bertabrakan.

Dari sudut pandang pengawasan, ini penting. Banyak persoalan di lapangan bukan karena kurangnya niat, tetapi karena regulasinya sendiri tidak memberi kepastian.

Saya melihat, isu IKN seharusnya mulai masuk dalam radar pembahasan ini. Bukan untuk memberi perlakuan istimewa tanpa alasan, melainkan untuk memastikan kepastian hukum sejak awal. Jangan sampai ketika jumlah penduduk meningkat, mobilitas makin tinggi, dan kepentingan politik ikut membesar, kita baru sibuk mencari dasar hukumnya.

Percakapan di meja kopi malam itu menunjukkan bahwa pengalaman lapangan, kerja pengawasan, dan pembentukan Undang-undang seharusnya berjalan searah. Revisi Undang-undang pemilu tidak cukup dibahas di ruang rapat. Harusnya mendengar suara orang-orang yang menjalankan dan mengawasinya langsung.

IKN adalah perubahan besar. Jika regulasinya tidak disiapkan sejak sekarang, persoalannya nanti akan ditanggung penyelenggara dan pengawas di lapangan. Dan seperti dulu kami bekerja, mereka hanya bisa bergerak sejauh Undang-undang memberi ruang. (*)

oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.