JEMBRANA – PT ASDP Indonesia Ferry mengerahkan kapal bantuan berukuran besar, untuk mengurai antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur yang hendak menuju Bali.
“Hari ini dijadwalkan uji sandar kapal perbantuan KMP Gading Nusantara milik PT Jembatan Nusantara, anak usaha ASDP,” kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin, dalam keterangannya yang diterima di Jembrana, Bali, Minggu (27/7/2025).
Dia mengatakan kapal yang biasanya menyambungkan rute laut antara Pelabuhan Padangbai, Bali dan Pelabuhan Lembar, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mampu mengangkut 30 hingga 40 unit kendaraan campuran atau sekitar 30 unit truk tronton jika dimaksimalkan.
KMP Gading Nusantara, kata dia, diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak Sabtu (26/7), dan telah mendapat izin dari KSOP dan BPTD untuk segera diperbantukan di lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Menurut dia, kondisi antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang saat ini juga sudah lebih terkendali dengan jarak sekitar 1,3 kilometer hingga 2 kilometer dari pelabuhan.
“Antrean sempat menembus jarak 30 kilometer. Pagi ini truk-truk logistik padat mengalir ke kantong parkir Bulusan dan antrean turun signifikan,” katanya.
Bantuan KMP Gading Nusantara ini, kata dia, akan melengkapi layanan kapal perbantuan ukuran besar yang telah lebih dulu dioperasikan yaitu KMP Portlink VII.
Khusus kapal-kapal eks LCT yang beroperasi, kata dia, tetap diberlakukan aturan sesuai ketentuan keselamatan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
“Kapal jenis ini hanya diperbolehkan mengangkut maksimal enam unit truk tronton, tanpa penumpang umum, serta wajib dilengkapi dua awak kendaraan dengan life jacket selama pelayaran,” katanya.
Dia mengatakan, hingga Minggu (27/7) pagi, sebanyak 26 kapal aktif melayani lintas Ketapang-Gilimanuk dengan 19 kapal beroperasi di Dermaga MB (Moveable Bridge) dan 7 kapal di Dermaga LCM, dengan pola 8 trip per hari.
Pihaknya juga memberlakukan percepatan proses bongkar muat, dan pengaturan kapal berdasarkan jenis kendaraan.
General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Yannes Kurniawan mengatakan, enam kapal di dermaga LCM saat ini difokuskan untuk melayani truk-truk bertonase lebih dari 35 ton.
“Langkah ini bertujuan agar distribusi muatan logistik dapat lebih merata dan tidak terpusat pada satu jalur operasional saja,” katanya. (ANT/KN)
JAKARTA – Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) bukan menyamarkan kepemilikan kendaraan berupa sepeda motor.
“Jadi kami sedang susuri ini sebetulnya. Jadi bukan Pak RK menyamarkan kepemilikan motornya, bukan. Sedang kami susuri,” kata Asep saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (27/7/2025)
Asep menerangkan sepeda motor yang disita penyidik Komisi Antirasuah dari Ridwan Kamil diketahui bukan atas nama RK. Nama yang tertera dalam dokumen kepemilikan kendaraan tersebut adalah ajudan Ridwan Kamil.
“Saya jelaskan bahwa barang-barang yang disita khususnya motor itu, itu dari kepemilikannya, bukti kepemilikan dalam hal ini dari STNK-nya, surat-suratnya BPKB Itu bukan atas nama beliau. Itu atas nama orang lain, dalam hal ini ajudannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa RK akan diperiksa KPK terkait penyitaan sepeda motor tersebut lantaran kendaraan itu disita dari rumahnya.
“Kalau penyidik menyita itu dari mana barang itu berada, dari siapa barang itu berada, seperti itu. Jadi penjelasannya sampai saat ini kami sedang mendalaminya,” kata Asep.
Sebelumnya, KPK pada 10 Maret 2025 menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023, dan menyita sejumlah kendaraan dari penggeledahan tersebut.
Sejak saat itu hingga Minggu (27/7), tercatat sudah 139 hari Ridwan Kamil belum dipanggil KPK sebagai saksi kasus tersebut.
Sementara itu, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka kasus tersebut yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).
Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).
Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar. (ANT/KN)
SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Dardak bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kraton Kilen, Yogyakarta, Minggu, untuk bahas promosi pariwisata DIY-Jatim.
“Saya merasa sangat terhormat bisa bersilaturahim langsung dengan Sri Sultan. Beliau adalah tokoh adat, tokoh budaya, sekaligus negarawan yang konsisten menjaga kearifan Budaya Jawa dalam bingkai kebangsaan,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Minggu (27/7/2025).
Menurut dia, Jawa Timur dan DIY memiliki banyak peluang untuk terus bersinergi dalam mengembangkan potensi budaya, pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif.
Pertemuan berlangsung tertutup namun dalam suasana akrab. Khofifah menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Sri Sultan serta pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.
“Saya percaya bahwa kekuatan kolaborasi antardaerah akan menjadi kunci dalam membangun ketangguhan menghadapi masa depan, termasuk isu perubahan iklim, transformasi digital, dan peningkatan daya saing SDM. Dengan sinergi seperti ini, kita bisa saling menguatkan dan tumbuh bersama,” katanya.
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik kunjungan Khofifah-Emil dan menekankan pentingnya harmoni pembangunan yang tetap menjaga keseimbangan sosial serta pelestarian budaya.
“Kita perlu menyatukan langkah, bukan hanya untuk membangun wilayah masing-masing, tetapi juga dalam konteks Indonesia yang beragam ini. Pelestarian budaya tidak boleh ditinggalkan di tengah arus modernisasi. Justru dari budaya inilah karakter bangsa terjaga,” katanya. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi jajaran Polda Riau mengungkap kasus dugaan pengoplosan beras dijadikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dan beras premium yang dilakukan salah satu oknum distributor.
“Saya sangat mengapresiasi kerja cepat Polda Riau. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi masyarakat dari kecurangan pangan, sesuai arahan yang kita diskusikan,” kata Mentan di Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Kasus itu ditemukan Polda Riau di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Dalam kasus itu, polisi menyita sembilan ton beras oplosan dari seorang pengusaha atau distributor lokal berinisial R yang kini sudah ditetapkan tersangka.
Atas perbuatannya, diperkirakan masyarakat harus membayar Rp5.000 – Rp 7.000 per kilogram (kg), lebih mahal dari yang seharusnya. Bahkan diperkirakan selisih dapat mencapai Rp9.000 jika dioplos menjadi beras premium.
“Selain itu, diduga kualitas beras juga berada di bawah standar mutu,” ucap Mentan.
Mentan sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru pada Selasa, 22 Juli 2025. Di sana, Menteri berdiskusi serius dengan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan menyoroti isu ketahanan pangan, termasuk dugaan praktik pengoplosan beras yang merugikan masyarakat.
“Kemudian polisi bergerak cepat melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan,” ucapnya.
Mentan mengungkapkan praktik pengoplosan beras telah merusak program SPHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Hal itu sejalan dengan program pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.
“Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Program SPHP didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi. Saya bangga Polda Riau bergerak cepat pasca diskusi kita,” katanya.
Amran menambahkan, pemerintah memperketat pengawasan distribusi beras SPHP yang berlangsung di seluruh Indonesia dengan melibatkan Satgas Pangan dan jajaran kepolisian di daerah.
Ia juga menyinggung temuan sebelumnya bahwa 212 merek beras di 10 provinsi bermasalah, dengan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik serupa.
“Kami akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan pangan rakyat. Pelaku harus dihukum berat untuk efek jera,” katanya.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan, penggerebekan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak kejahatan yang merugikan konsumen.
Dia mengungkapkan operasi yang dipimpin Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro pada Kamis (24/7) mengungkap dua modus operandi yang dilakukan tersangka R.
Pertama, pelaku mencampur beras medium dengan beras berkualitas buruk atau reject kemudian di-repacking menjadi beras SPHP, dan kedua pelaku membeli beras murah dari Pelalawan dan mengemas ulang dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik untuk menipu konsumen.
Barang bukti yang disita meliputi 79 karung beras SPHP oplosan, empat karung bermerek premium berisi beras rendah, 18 karung kosong SPHP, timbangan digital, mesin jahit, dan benang jahit.
“Negara sudah memberikan subsidi, tapi dimanipulasi oknum untuk keuntungan pribadi. Ini bukan sekadar penipuan dagang, tapi kejahatan yang merugikan anak-anak kita yang membutuhkan pangan bergizi,” kata Irjen Herry.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar. (ANT/KN)
BERAU – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengapresiasi Bank Indonesia atas komitmennya dalam mendukung berbagai sektor strategis di Bumi Batiwakkal.
Menurutnya, selama ini Bank Indonesia telah menunjukkan perhatian serius terhadap sektor-sektor penting di Berau. Tidak hanya UMKM, tetapi juga sektor pertanian dan pemberdayaan wilayah terpencil melalui berbagai program edukasi dan bantuan permodalan.
“Kami sangat mengapresiasi peran Bank Indonesia dan seluruh bank yang ada di Berau. Selama ini mereka konsisten membantu kita, baik dari sisi permodalan, edukasi, hingga membuka akses informasi di kawasan terpencil,” ujarnya.
Ia berharap seluruh lembaga perbankan di Berau, termasuk bank-bank syariah, semakin membuka ruang yang luas bagi pelaku UMKM untuk mengakses modal usaha dan literasi keuangan. Menurutnya, hal ini penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Ia pun optimistis, jika dukungan dari perbankan terus berlanjut, sektor UMKM akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi alternatif yang signifikan, di luar dominasi sektor pertambangan dan perkebunan.
“Apalagi Berau memiliki kekayaan sumber daya alam yang mendukung. Potensi di sektor peternakan hingga perkebunan sangat besar dan bisa dimaksimalkan oleh UMKM,” tutupnya. (adv/srn/set)
BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memiliki komitmen kuat dalam mendukung kemajuan olahraga di Bumi Batiwakkal, khususnya dalam upaya pembinaan generasi muda melalui berbagai cabang olahraga (Cabor).
Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said. Menurutnya, kegiatan olahraga bukan hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga menjadi bentuk motivasi positif bagi para pemuda Berau.
Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah daerah yang secara konsisten mendorong sosialisasi olahraga ke berbagai lapisan masyarakat.
“Olahraga menjadi sarana membentuk karakter dan disiplin generasi muda. Ini selaras dengan visi pemerintah daerah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul,” ujarnya.
Sekkab Berau juga menekankan pentingnya kolaborasi aktif dari berbagai pihak dalam proses peningkatan dan pembinaan cabor. Ia menyebut, sinergi antara pemerintah kampung, pihak swasta, hingga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Berau sangat dibutuhkan demi kemajuan olahraga daerah.
“Pembinaan atlet tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan keterlibatan semua elemen, termasuk dunia usaha,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Berau memiliki banyak potensi atlet muda yang menjanjikan. Untuk itu, pemerintah daerah terus memberikan dukungan agar atlet muda bisa berkembang dan berprestasi, baik di tingkat regional maupun nasional.
“Potensi atlet kita besar. Tinggal bagaimana semua pihak bisa bersatu dan memberikan kontribusi nyata,” tutupnya. (adv/srn/set)
SABTU, 26 Juli 2025, menjelang malam TEMARAM di Daarul Ukhuwwah Malang, suasana pondok terasa lebih hidup dari biasanya. Lapangan utama disulap menjadi panggung seni. Sorotan lampu dipasang, dan dekorasi dirapikan.
Anak saya, Muhammad Azka Wirasena, ikut di tengah-tengah kesibukan itu. Tahun ini, Azka tampil di grand opening—membawakan tarian pembuka dan Tari Saman bersama 41 santri lainnya. Azka kini duduk di kelas 3. Sebagai orang tua, saya merasa bangga sekaligus bersyukur.
Azka adalah anak ketiga kami. Seperti dua kakaknya, ia menempuh pendidikan dasar di SDN 003 Bontang Utara, lalu melanjutkan ke Daarul Ukhuwwah Malang—memilih jalur pondok sejak awal.
Kakaknya, Muhammad Zacky Alghofari, sempat bersekolah di SMP DHBS (Daarul Hikmah Bontang School), lalu melanjutkan ke Pondok Pesantren Gontor 3 Kediri. Tahun ini sudah diwisuda dan kini sedang menjalani masa pengabdian di tempat yang sama. Anak pertama kami, Alfiani Hanifah Salsabila, menempuh pendidikan SMP hingga SMA di DHBS dan kini sedang menjalani KKN sambil menyelesaikan semester tujuh di FKIP Universitas Mulawarman, jurusan Ilmu Komputer.
DHBS sendiri adalah sekolah Islam terpadu yang dikelola oleh Yayasan Daarul Hikmah Bontang. Sistem pendidikannya menggabungkan Kurikulum Merdeka dengan materi khas pesantren: tahfiz, akidah, akhlak, fikih, bahasa Arab dan Inggris aktif, hingga kajian kitab salaf. Di jenjang SMP dan SMA, siswa tinggal di asrama. Selain itu, ada program unggulan seperti tahfiz intensif, pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan pembinaan kemandirian.
Penampilan massal siswa Daarul Ukhuwwah memukau dengan koreografi penuh cahaya.
Sementara itu, Sabtu (26/7) malam saya dan istri menyimak acara TEMARAM yang digelar di Daarul Ukhuwwah Malang. Kami menontonnya dari rumah, lewat siaran langsung di kanal YouTube. Meski dari kejauhan, suasananya tetap terasa.
Tema tahun ini: Rise Beyond The Limit. Tema yang tepat dan menyentuh—mengajak para santri, termasuk kita semua, untuk bangkit dan menembus keterbatasan. Rangkaian acaranya pun dirancang dengan sungguh-sungguh: pertunjukan seni Islami, parade budaya, orasi, hingga bazar kreatif. Semuanya tampil semangat dan penuh makna.
Saat Azka tampil di atas panggung—tenang, percaya diri, dan penuh semangat—ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Kami sadar, pondok bukan sekadar tempat belajar kitab, tapi juga tempat tumbuh. Anak-anak hidup tanpa HP, tanpa media sosial, tapi justru lebih sadar diri, lebih disiplin, dan lebih peka terhadap sesama.
Dan kami tidak sendiri. Banyak orang tua lain yang menonton TEMARAM lewat YouTube ikut merasakan hal serupa. Di kolom komentar, bermunculan tanggapan seperti:
“Subhanallah, luar biasa! Anak-anak tampil kompak dan bersemangat.”
“Meski cuma nonton di rumah, hati seperti ikut di panggung pesantren.”
“Bangga dengan nilai yang dibawa: kemandirian, disiplin, dan kasih pada Al‑Qur’an.”
Komentar-komentar itu menguatkan. Rise Beyond The Limit bukan sekadar slogan. Ia hidup dalam rasa rindu, dalam kebanggaan, dan dalam harapan orang tua yang menitipkan anak-anaknya di pondok.
Memilih pondok bukan keputusan yang mudah. Di awal terasa berat. Bahkan sampai sekarang, kadang masih berat. Rumah yang dulu ramai, kini sering sepi. Kadang tidak semua anak bisa pulang saat liburan. Tapi tahun ini, Lebaran menjadi momen langka—kami bisa berkumpul lengkap. Semoga tahun depan, Allah izinkan lagi.
Kami percaya, lewat kesederhanaan hari ini, anak-anak kami sedang tumbuh. Dari ibadah harian, dari panggung kecil bernama TEMARAM, mereka belajar menjadi pribadi yang kuat, berilmu, dan siap mengabdi. (*)
PASER – Sebanyak 30 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Paser pada akhir Juli 2025 ini melaksanakan kegiatan Reses sebagai agenda konstitusional yang rutin dilaksanakan untuk menjalin komunikasi langsung dengan konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
Sekretaris DPRD Kabupaten Paser, M Iskandar Zulkarnain, menyatakan kegiatan reses ini dilaksanakan selama seminggu sejak 25-31 Juli 2025 dengan turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, menghimpun usulan, serta mencermati persoalan-persoalan aktual yang berkembang di tengah warga.
“Aspirasi yang terkumpul menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan, penyusunan program pembangunan daerah, serta penentuan prioritas kebijakan,” kata Zulkarnain.
Ia menjelaskan, kegiatan reses dilakukan secara beragam. Mulai dari kunjungan lapangan, dialog terbuka, hingga forum kelompok diskusi. Sektor yang menjadi perhatian mencakup berbagai hal, biasanya setiap komisi memiliki bidang perhatiannya masing-masing.
Dari Komisi I tentang pemerintahan, Komisi II tentang perekonomian dan kesejahteraan masayarakat dan Komisi III tentang pembangunan infrastruktur. Secara fungsional, reses merupakan perwujudan dari fungsi representasi dan pengawasan anggota dewan terhadap jalannya pemerintahan.
Fungsi dan tujuan reses meliputi penampungan aspirasi masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas politik, identifikasi permasalahan lokal yang membutuhkan dukungan kebijakan atau anggaran, mendorong partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
“Serta memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Abdul Aziz, berharap agara masyarakat turut mengambil peran dalam kegiatan ini. Menurutnya, reses menjadi salah satu cara formal bagi setiap anggota DPRD Paser untuk dapat mengetahui secara langsung aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Reses ini agenda wajib yang harus dilaksanakan anggota DPRD, saat ini kami sudah lakukan berbagai persiapan administrasi untuk melaksanakan kegiatan reses di lingkungan Masyarakat,” kata Abdul Aziz.
SABTU malam, 26 Juli 2025, Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud (Harum), menggelar silaturahmi bersama pimpinan organisasi wartawan dan pimpinan media se-Kaltim. Undangan itu juga saya terima. Karena saya tinggal di Bontang, saya minta Kepala Kantor Media Kaltim Samarinda, Adhi Abdian, untuk hadir mewakili.
Saya mengikuti jalannya acara dari video yang dibagikan di grup redaksi, serta laporan langsung dari Adhi. Suasananya hangat dan cukup cair. Banyak diskusi terbuka, dan Gubernur menjawab langsung setiap pertanyaan yang dilontarkan. Topik yang dibahas pun beragam: Silpa APBD, Gratispoll, pembangunan jalan perbatasan, hingga pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kaltim untuk media.
Acara digelar di Pendopo Lamin Etam, rumah jabatan Gubernur. Ruangannya ditata rapi dengan meja bundar. Tak ada podium, tak ada pembatas. Gubernur berdiri, berbicara santai, menyapa satu per satu peserta. Formatnya tidak formal dan tidak kaku.
Selain Gubernur, hadir pula Kepala Diskominfo Kaltim, HM Faisal. Dalam forum ini, Faisal menjelaskan bagaimana proses kerja sama media yang saat ini telah berjalan melalui Diskominfo. Faisal menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menata sistem agar lebih transparan, terstandar, dan sesuai regulasi. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi sehat antara media dan pemerintah untuk memastikan informasi sampai ke publik secara akurat.
Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud foto bersama pimpinan media dan organisasi wartawan se-Kaltim usai forum silaturahmi dan diskusi santai di Pendopo Lamin Etam, Samarinda.
Yang menarik, forum ini menjadi pertemuan pertama pasca viralnya video ajudan gubernur yang diduga membatasi wartawan saat doorstop. Maka silaturahmi ini menjadi momen penting. Bukan sekadar ngopi. Tapi sinyal bahwa Pemprov tidak sedang memusuhi media, melainkan mengakui peran strategisnya sebagai bagian dari kontrol publik.
“Saya tidak anti kritik. Justru saya butuh teman-teman wartawan untuk bantu luruskan informasi yang simpang siur. Saya terbuka, tapi saya juga ingin ada data, bukan asumsi,” kata Gubernur Harum.
Ia juga menjelaskan bahwa program Gratispoll akan dijalankan secara bertahap. “Karena keterbatasan anggaran, tahun ini baru untuk siswa dan mahasiswa baru. Tapi 2026 kita jalankan untuk semua. Kalau ada yang masih bayar, sebutkan nama sekolahnya. Jangan cuma speak-speak saja,” tegasnya.
Sesi tanya jawab berlangsung aktif. Munanto dari Jurnal Borneo menyuarakan bahwa program Gratispoll belum berjalan sebagaimana janji. Lukman dari Detak Kaltim menyinggung soal keberlanjutan pokir media. “Kalau dihapus, bisa mati media online,” katanya.
Suasana hangat saat silaturahmi Gubernur Kaltim bersama insan pers di Lamin Etam. Diskusi berlangsung santai sambil menikmati hidangan.
Gubernur langsung meresponsnya. “Saya tidak pernah melarang pokir. Tapi semua harus sesuai aturan dan masuk ke SIPD. Kalau nanti jadi temuan, bukan cuma pemilik media yang kena, tapi juga pejabat yang tanda tangan.”
Ketua PWI Kaltim, Abdul Rahman, menyambut baik forum ini. “Silaturahmi seperti ini perlu dirutinkan. Jangan tunggu viral dulu baru duduk bareng,” ujarnya.
Sementara Ketua JMSI Kaltim, Muhammad Sukri, menegaskan dukungan terhadap program pemerintah, namun memberi catatan: “Media lokal juga perlu dibantu tumbuh. Jangan hanya jadi pelengkap acara.”
Menariknya, di forum ini juga, Asisten Pribadi Gubernur Kaltim, Senja Fithrani Borgin, turut menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terkait insiden yang sempat viral beberapa waktu lalu.
“Mungkin kemarin ada sedikit salah paham. Saya minta maaf ya… sampai teman saya di Jerman nanya, ‘Kenapa kamu bisa muncul di media?’” katanya sambil tersenyum.
Senja mengaku baru bertugas di Kaltim dan berharap bisa makin akrab dengan para jurnalis. Ia bercerita memiliki latar belakang militer dan pernah menjadi guru militer selama 10 tahun.
“Namanya juga tugas, saya hanya menjalankan protap untuk lindungi Pak Gubernur,” ucapnya.
Bagi saya pribadi, forum ini patut diapresiasi. Tapi jangan berhenti di sini.
Hari ini, media tidak lagi sekadar mencatat. Media juga membentuk persepsi. Di era digital, distribusi informasi tidak berhenti di web portal. Banyak perusahaan media kini juga mengelola kanal YouTube, podcast, koran digital, hingga akun media sosial dengan jangkauan luas—bahkan melebihi banyak influencer. Sekali tayang, bisa viral dalam hitungan menit.
Karena itu, relasi antara pemerintah dan media harus dibangun secara setara. Bukan relasi atas-bawah, bukan juga transaksional. Tapi kemitraan yang saling menghargai dan menguatkan. Ketika seorang gubernur mengundang wartawan untuk berdiskusi langsung, itu langkah awal yang baik. Tapi dialog ini tak boleh hanya jadi momen simbolik.
Media tetap harus menyampaikan fakta, meski kadang pahit. Justru karena keberanian menyampaikan itulah, kepercayaan publik tumbuh.
Malam tadi bukan sekadar ngopi dan diskusi. Tapi juga soal membuka ruang dan memperbaiki komunikasi. Semoga komitmen itu berlanjut setelah acara usai. (*)
Samarinda Central Plaza (SCP) sedang bersolek. Di saat banyak mal di berbagai kota menghadapi penurunan daya beli, bahkan sebagian stagnan meski ramai pengunjung, SCP justru melangkah berani. Renovasi besar-besaran dimulai. Bukan sekadar cat ulang atau ganti keramik, tapi transformasi total—tampilan luar dan dalam dirombak.
Eskalator ditambah. Nuansa arsitektur menyesuaikan zaman. Proyek ini digarap PT NSC (Nusantara Sinar Cemerlang), kontraktor yang juga baru menyelesaikan pembangunan gedung baru Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda.
Desain barunya terlihat jauh lebih progresif. Fasad luar dihiasi panel vertikal bergelombang, diselingi taman vertikal yang menyegarkan mata. Kesan pertama: modern, bersih, dan berani tampil beda.
Bagian dalam atrium menampilkan desain terbuka dengan limpahan cahaya alami. Jalur sirkulasinya lapang, menciptakan kenyamanan bagi pengunjung yang kini tak sekadar datang untuk berbelanja, tapi juga menikmati suasana.
Interior SCP didesain ulang dengan nuansa futuristik dan pencahayaan alami, menghadirkan kenyamanan bagi pengunjung.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, hadir langsung saat seremoni peletakan batu pertama, 23 Juli 2025 lalu. Ia menyebut proyek ini sebagai revolusi, bukan sekadar renovasi.
Saya sepakat, SCP memang bukan mal baru. Berdiri sejak 2001, saat saya masih kuliah semester 7 di Fakultas Kehutanan (Fahutan) Universias Mulawarman. Ini adalah mal pertama di Kota Tepian yang menghadirkan bioskop, tempat pertama kali warga Samarinda merasakan pengalaman menonton di XXI. Dua dekade kemudian, SCP memilih untuk tetap hidup, bukan sekadar dikenang lalu dilupakan.
Tantangan mal saat ini bukan soal jumlah pengunjung, tapi soal kualitas kunjungan. Ramai belum tentu laku. Istilah “Rojali” (rombongan jarang beli) jadi fenomena umum: datang ke mal, foto-foto, duduk-duduk, tapi dompet tetap aman.
Laporan Snapcart menyebutkan, hanya 40 persen masyarakat Indonesia yang rutin ke mal, dan dari itu, hanya sepertiga yang benar-benar belanja.
Fenomena ini mulai merambah ke kota-kota di Kaltim seperti Samarinda dan Balikpapan. Kalau mal hanya jadi tempat nongkrong tanpa ada perubahan, lama-lama akan sepi. SCP sadar akan hal itu dan memilih bertransformasi sebelum ditinggal pengunjung.
Namun, proyek sebesar ini tentu tak lepas dari tanggung jawab. Mal tetap buka selama renovasi. Keselamatan pengunjung dan pekerja tak boleh diabaikan.
Kita masih ingat, April tahun 2024, sebuah mobil terbakar di parkiran lantai dua SCP. Asap mengepul, pengunjung panik. Untung tak ada korban. Tapi itu cukup jadi peringatan. SOP keselamatan harus diperbarui.
Inilah tampilan baru Mall SCP Samarinda yang segera direnovasi total.
SCP bukan sekadar mal. Ia sudah menjadi bagian dari kehidupan warga Samarinda. Tempat orang menonton film, bertemu teman lama, atau sekadar istirahat. Keputusan bersolek bukan cuma soal bisnis, tapi juga langkah untuk memperbaiki tempat yang masih dibutuhkan warga.
Jika proyek ini berhasil, SCP bisa menjadi bukti bahwa ruang publik tak selalu harus dimulai dari nol. Bangunan lama masih bisa diperbarui dan dihidupkan kembali. Samarinda membutuhkan tempat yang bukan hanya menarik secara visual, tapi juga nyaman untuk dikunjungi dan aman setiap waktu.
Tanpa pengelolaan yang serius, gedung sebagus apa pun hanya akan jadi tempat singgah sementara, tak berkesan, dan cepat ditinggalkan. (*)
