JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich memastikan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang di sejumlah daerah dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

“Kesiapan penyelenggaraan PSU oleh pihak penyelenggara sudah sangat siap, dan kesiapan dari tempat pemungutan suara (TPS) sudah siap. Yang tidak kalah penting adalah masalah faktor keamanan,” kata Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polkam di Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Lodewijk usai menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), TNI dan Polri mengatakan pihaknya akan menggelar PSU pada 6 Agustus 2025 di Provinsi Papua, Kabupaten Boven dan Kabupaten Barito Utara.

Sedangkan untuk pilkada ulang digelar di Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang 27 Agustus 2025.

Lodewijk mengaku pihaknya juga memastikan kebutuhan logistik pemilu telah terpenuhi dan pengamanan di beberapa tempat rawan konflik seperti Papua juga telah ditingkatkan.

Kini, para pasangan calon tengah memasuki masa kampanye dari 4 Juni sampai 2 Agustus.

“Insya Allah tanggal 3 sampai 5 Agustus adalah hari tenang. Kemudian, tanggal 6 Agustus adalah hari pencoblosan,” kata Lodewijk.

Lodewijk berharap gelaran pesta demokrasi susulan itu bisa berjalan dengan lancar, kondusif, jujur dan adil. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus memastikan warga negara Indonesia yang berada di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman.

“Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Karena deputi politik luar negeri kita tetap monitor,” kata Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Menurut Lodewijk, tidak ada WNI yang berada persis di lokasi konflik karena medan peperangan berada di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja.
Kawasan perbatasan itu merupakan wilayah hutan yang jauh dari permukiman ataupun pusat kota masing-masing negara.

Walau demikian, pihaknya melalui Kementerian Luar Negeri akan terus memantau situasi konflik untuk mencari tahu kemungkinan adanya WNI yang terjebak di sana.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phonm Penh mendapat konfirmasi dari Kamboja bahwa tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand.

Konfirmasi tersebut diterima oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, saat menerima pengarahan langsung dari Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn.

“Menlu Kamboja menyampaikan informasi adanya korban di wilayah Kamboja, tetapi belum dapat memberikan konfirmasi terkait jumlah orang yang meninggal, luka-luka, ataupun bangunan-bangunan yang rusak. Ditekankan bahwa tidak ada warga negara asing yang menjadi korban,” kata pernyataan KBRI Phnom Penh yang diterima di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

KBRI Phnom Penh mencatat terdapat WNI yang menetap dan bekerja di O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey. Informasi ini didapatkan dari aduan yang diterima via Hotline KBRI Phnom Penh. Namun demikian, tidak diketahui jumlah pasti WNI di provinsi tersebut.

Sementara itu, tidak ada data mengenai keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear. Kedua provinsi yang berdekatan dengan zona konflik itu, berjarak lebih dari 6 jam jalan darat dari ibu kota Kamboja, Phnom Penh.

Lebih lanjut, KBRI menjelaskan bahwa pada pertemuan antara Menlu Kamboja dan korps diplomatik di Phnom Penh tersebut, Sokhonn menyampaikan kronologis eskalasi konflik semenjak pertama kali ketegangan terjadi akibat bentrok senjata yang menyebabkan seorang serdadu Kamboja meninggal pada 28 Mei.

Sokhonn turut menyampaikan komitmen Pemerintah Kamboja untuk mencari solusi damai — berdasarkan hukum internasional — dari permasalahan yang saat ini dihadapi dengan Thailand.

“Menlu Kamboja menjelaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, telah melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB agar dilakukan pembahasan mengenai konflik yang berkembang dengan tujuan untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata,” kata KBRI Phnom Penh.

Surat serupa juga disampaikan kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim sebagai Ketua ASEAN, seraya menyampaikan apresiasi atas upaya PM Malaysia berkomunikasi langsung dengan kedua negara yang bertikai.

Di saat yang sama, Menlu Kamboja menyampaikan imbauan agar warga lokal dan asing tidak melakukan perjalanan ke daerah-daerah sekitar zona konflik di Provinsi Oddar Meanchey dan Provinsi Preah Vihear. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menyamarkan kepemilikan kendaraan yang disita lembaga antirasuah itu dengan nama pegawainya.

“Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya gitu ya. Pegawainya. Beberapa itu (kendaraan, red) diatasnamakan di situ,” ujar Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/7/2025).

Asep mengatakan bahwa KPK saat ini sedang mendalami hal tersebut sebelum memeriksa Ridwan Kamil.

“Kami ditanya, kenapa RK belum diperiksa? Ya, kami sedang mendalami itu (kepemilikan kendaraan Ridwan Kamil, red),” katanya.

Sebelumnya, KPK pada 10 Maret 2025 menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023, dan menyita sejumlah kendaraan dari penggeledahan tersebut.

Sejak saat itu hingga Sabtu (26/7), tercatat sudah 138 hari Ridwan Kamil belum dipanggil KPK sebagai saksi kasus tersebut.

Sementara itu, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka kasus tersebut yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus masih dilakukan di seputar mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Untuk kasus ini, kami baru menyelidiki di seputaran orang-orang ini (Yaqut Cholil Qoumas, red),” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/7).

Lebih lanjut, Asep menjelaskan penyelidikan dugaan korupsi kuota haji khusus dimulai dari penyedia jasa atau agensi umrah dan haji.

“Salah satunya kemarin diperiksa di sini, pemilik travel (agensi umrah dan haji), karena itu merupakan penerima akhir dari kuota haji sebelum masyarakat menggunakannya,” katanya.

Dia menjelaskan KPK menggali informasi secara berjenjang dalam penyelidikan kasus tersebut.

“Berjenjang dari penyelenggara atau dalam hal ini travel, kemudian penyelenggara haji di Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag), dan lain-lain,” jelasnya.

Kemudian, kata dia, bila KPK mendapatkan informasi terkait Yaqut Cholil Qoumas, yang bersangkutan akan dimintai keterangan.

“Segera (dimintai keterangan, red.), setelah kami ada informasi terkait dengan yang bersangkutan, artinya informasi keterangan secara berjenjang,” katanya.

“Setelah sampai kepada pucuk pimpinan, nanti kami akan panggil tentunya,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa KPK menduga terjadinya tindak pidana korupsi terkait kuota haji khusus setelah Pemerintah Indonesia mendapatkan 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur kuota haji khusus sebesar delapan persen sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

Namun, kuota haji khusus dan reguler dari 20.000 kuota tambahan tersebut dibagi menjadi 50 persen atau sama rata.

“Seharusnya tidak dibagi 50:50. Jadi, ada keuntungan yang diambil dari yang khusus ini,” kata Asep.

Sebelumnya, pada 20 Juni 2025, KPK mengonfirmasi telah mengundang dan
memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.

Setelah pernyataan pada tanggal tersebut, KPK sempat memanggil sejumlah pihak, seperti ustad Khalid Basalamah hingga Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah.

Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul terjadinya 113 aktivitas gempa bumi susulan usai gempa utama.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa aktivitas gempa susulan tersebut mayoritas berkekuatan ringan yang tercatat setidaknya sampai dengan Jumat (25/7) pukul 14.00 Wita.

Sebanyak 84 gempa susulan tercatat memiliki magnitudo di bawah 3,0, sementara 21 kejadian berada di rentang magnitudo 3,0 hingga 4,0. Delapan kejadian lainnya tercatat memiliki magnitudo lebih dari 4,0.

Gempa utama dan gempa susulan itu, kata dia, terjadi akibat aktivitas sesar aktif di wilayah Poso, dengan mekanisme pergerakan mendatar.

Getaran gempa bumi utama yang setelah dilakukan penyempurnaan data seismologis tercacat berkekuatan 5,7 magnitudo itu yang mengguncang wilayah Poso dan sekitarnya, Kamis (24/7) pukul 21.07 Wita.

Berdasarkan data BMKG menunjukkan bahwa wilayah tersebut memang termasuk salah satu kawasan dengan kompleksitas tektonik tinggi di Sulawesi Tengah.

Daryono menegaskan bahwa hingga kini belum ada potensi tsunami yang terdeteksi dari rangkaian gempa tersebut.

Kendati demikian masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

BMKG mengkonfirmasi bahwa bersama dengan pemerintah daerah setempat mereka telah memetakan zona rawan, dan mempersiapkan langkah mitigasi awal termasuk skema evakuasi warga bila potensi kerawanan bencana meningkat.

Untuk memperkecil risiko, dia mengimbau warga yang tinggal di sekitar wilayah pusat gempa agar terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG, periksa kondisi bangunan tempat tinggal yang jika ada keretakan serius maka segera hindari penggunaan bangunan tersebut. (ANT/KN)