JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya mematangkan regulasi transportasi online agar tercipta aturan yang bersifat adil serta berkelanjutan bagi seluruh ekosistem.

“Sebagai regulator di bidang transportasi, kami perlu menyerap berbagai informasi dan data untuk memutuskan suatu kebijakan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Forum ini bukanlah forum untuk memutuskan tetapi untuk berdiskusi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan’ di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Lebih lanjut ia menuturkan saat ini ada lebih dari 7 juta mitra ojek online yang tersebar di seluruh Indonesia. Di samping pengemudi ojek online, ada pula pelaku UMKM yang hidupnya bergantung pada ekosistem transportasi online.

Pengaturan terkait ekosistem itu juga melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasi, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, dan sebagainya.

“Maka dari itu, kita perlu melihat seluruh sudut pandang dan penuh kehati-hatian dalam mengambil kebijakan,” ujar Aan.

Dia menyebutkan kegiatan itu membahas sejumlah poin di antaranya laporan analisis survei dampak kenaikan tarif menuju ekosistem transportasi online yang berkeadilan; bisnis transportasi online, aspirasi para pengemudi ojek online serta sejumlah rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.

Sementara itu Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan menekankan untuk membangun ekosistem transportasi online yang berkeadilan, diperlukan aturan hukum yang jelas mencakup aspek kendaraan, bisnis, dan peran seluruh pemangku kepentingan.

“Aturan tersebut menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, stakeholder, bisnis transportasi online, pengemudi, perusahaan angkutan umum, serta perusahaan aplikasi itu sendiri,” kata Azas.

Para perwakilan aplikator menyebut bahwa biaya potongan aplikator saat ini sudah ada pada titik keseimbangan. Adapun, hal itu diperuntukkan bagi  pengembangan teknologi, biaya operasional, program kesejahteraan pengemudi, hingga harga promosi bagi para konsumen.

Di tempat yang sama, Reymon Dwi Kusnadi salah satu mitra pengemudi transportasi online mengungkapkan aspirasi terkait pentingnya perjanjian kemitraan dengan aplikator yang mengindahkan aspek-aspek hukum.

“Sehingga warga negara dapat mendapatkan pekerjaan dan penghidupan dengan layak,” kata Reymon. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) atas kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor.

Dia menekankan bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Tentu saja pemerintah harus bisa melindungi terkait dengan data pribadi yang ada bagi Warga Negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Dia pun meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait perlindungan yang diberikan terhadap jenis data pribadi WNI yang ditransfer dalam kesepakatan transfer data antara Indonesia dengan AS tersebut.

“Pemerintah melalui kementeriannya harus bisa menjelaskan hal tersebut, apakah memang data pribadi Warga Negara Indonesia itu sudah terlindungi dan sampai mana batasnya,” tuturnya.

Dia lantas melanjutkan, “Bagaimana dengan undang-undang perlindungan data pribadi kita, apakah memang itu benar-benar bisa melindungi data-data yang ada bagi warga negara Indonesia.”

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan bahwa kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Harus diingat bahwa kita juga memiliki Undang-Undang akan Perlindungan Data Pribadi, jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun, ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2025).

Dave pun menyebut pihaknya masih menunggu detail teknis terkait kesepakatan transfer data antara Indonesia-AS dari pemerintah tersebut.

Adapun Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan kesepakatan perdagangan antara Indonesia-AS bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi dasar hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.

“Kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce,” kata Menkomdigi Meutya Hafid dalam keterangan resmi tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Rabu (23/7), menyatakan bahwa kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat yang merupakan bagian dari kesepakatan tarif impor, hanya untuk kepentingan pertukaran barang dan jasa tertentu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia, salah satu di antaranya menyebut soal pemindahan data pribadi.

Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih, dikutip pada Rabu (23/7), hal tersebut diatur dalam poin terkait penghapusan hambatan untuk perdagangan digital. Disebutkan Amerika Serikat dan Indonesia akan merampungkan komitmen terkait perdagangan digital, jasa, dan investasi.

Sejumlah komitmen yang diambil Indonesia salah satunya adalah memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat.

“Indonesia juga akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia,” tulis pernyataan tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan saat ini sudah ada 46 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.

“Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya penegakan hukum saat ini juga sudah dilaksanakan, Pak Kapolda tadi melaporkan bahwa ada 46 tersangka yang saat ini sudah diamankan yang diproses karena melakukan pembakaran,” kata Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Kapolri mengatakan saat ini Polda Riau masih mendalami modus para tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut.

“Apakah ini sengaja atau lalai, sehingga ini mengakibatkan kurang lebih 280 hektare lahan yang terbakar,” ujarnya.

Ia juga mengatakan Satgas Karhutla telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan titik api. Dia berharap upaya ini segera membuahkan hasil.

“Kemudian upaya yang dilakukan tim mulai dari water bombingsampai dengan modifikasi OMC terus dilakukan, mudah-mudahan OMC bisa berjalan maksimal sehingga dalam kurun waktu ke depan kita harapkan akan terjadi hujan, khususnya di titik-titik yang memang menjadi fire spot,” kata Kapolri.

Sigit juga mengatakan pihaknya akan mengerahkan helikopter untuk memadamkan titik api di beberapa wilayah dengan metode water bombing, khususnya di daerah yang sulit dijangkau.

“Namun di sisi lain ada wilayah-wilayah yang tadi kita laksanakan pemantauan di Rokan Hulu di wilayah perbukitan sehingga hanya bisa dijangkau menggunakan water bombing. Ini juga tadi disampaikan dalam kurun beberapa waktu nanti akan ditambahkan heli untuk melaksanakan water bombing, diharapkan ini bisa segera bantu memadamkan,” tuturnya. (ANT/KN)

BANJARBARU – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) muncul di kawasan Jalan Ahmad Yani, Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Jumat (24/7/2025) dini hari.

“Saya kira embun, namun aromanya menyengat seperti asap kebakaran, awalnya saya kira embun,” kata salah satu pengendara yang melintas, Muhammad Rifki.

Rifki yang melintas di Jalan Ahmad Yani itu, mengaku melihat kabut asap tampak jelas di kawasan Jalan Ahmad Yani Landasan Ulin Barat tersebut. Sementara di kawasan lain setelah melintas 3 kilometer, asap tidak begitu terlihat jelas.

Sebelumnya, pada Kamis (24/7) sore, karhutla terjadi di Kecamatan Landasan Ulin, sekitar enam kilometer ke arah selatan tepatnya di areal Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarbaru.

Selai itu, karhutla juga terjadi di Pengayuan, Landasan Ulin Selatan, sekitar tujuh kilometer dari titik kabut asap yang muncul di Jalan Ahmad Yani Banjarbaru.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BPBD Kalsel) menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada dua titik tersebut.

Anggota Tenaga Kebencanaan (TKB) BPBD Kalsel Muhammad Rijali di Banjarbaru, Kamis (24/7), mengatakan informasi karhutla di Landasan Ulin Selatan diterima sekitar pukul 14.16 WITA, sedangkan di Landasan Ulin Tengah sekitar pukul 14.41 Wita.

“Petugas BPBD Banjarbaru mampu menangani karhutla dengan cepat di Landasan Ulin Selatan, sementara petugas gabungan kota dan provinsi masih menangani di Landasan Ulin Tengah tepatnya di kawasan Kampus UIN Antasari,” ujar dia.

Pantauan di lapangan, kabut asap di Jalan Ahmad Yani tersebut dengan sebaran asap di jalan sekitar empat kilometer. Jika melintas menuju ke arah Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru sekitar 4,5 kilometer, asap tidak begitu terlihat di kawasan bandara.

Kabut tersebut tercium dengan aroma menyengat seperti asap yang bersumber dari kebakaran. Kabut asap tersebut diduga berasal dari kebakaran lahan yang terjadi sehari sebelumnya, yang berada di kawasan bagian selatan munculnya kabut asap itu. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyatakan bahwa Prancis siap mengakui kedaulatan Palestina pada September 2025 setelah ia mendeklarasikannya di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Konsisten dengan komitmen bersejarahnya demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan supaya Prancis mengakui Negara Palestina,” ucap Macron dalam pernyataannya di media sosial X, dipantau ANTARA di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Ia melanjutkan, “Saya akan membuat pernyataan ini di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, September mendatang.”

Macron menegaskan bahwa gencatan senjata, pembebasan semua sandera, dan pengantaran bantuan kemanusiaan adalah hal yang sangat dibutuhkan rakyat Gaza saat ini.

“Prioritas yang mendesak saat ini adalah untuk mengakhiri perang di Gaza dan menghantarkan bantuan kepada masyarakat sipil,” ujar dia.

Lebih lanjut, demiliterisasi Hamas serta jaminan keamanan dan pembangunan kembali bagi Gaza adalah tujuan selanjutnya, kata Macron.

Ia mengatakan bahwa dalam jangka panjangnya, komunitas internasional harus bahu-membahu memastikan berdirinya Negara Palestina dan menjamin negara tersebut dapat bertahan.

Namun demikian, Macron berharap Palestina berperan dalam mewujudkan keamanan kawasan dengan “menerima demiliterisasi dan mengakui penuh Israel”.
Presiden Prancis itu mengungkapkan bahwa langkah ini selaras dengan kehendak rakyat Prancis untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.

“Ini adalah tanggung jawab kami – sebagai warga Prancis, bersama warga Israel, Palestina, serta mitra Eropa dan mitra sedunia – untuk membuktikan bahwa perdamaian masih mungkin tercapai,” kata Macron, menambahkan.

Macron juga menyatakan telah menyampaikan surat terkait niat Prancis mengakui Palestina tersebut kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.

Surat tersebut, yang tersedia dalam versi Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Ibrani, turut diunggah bersama pernyataan komitmen pengakuan Palestina yang disampaikan Macron di media sosial X.

Laporan The Telegraph pada 4 Juli lalu mengungkapkan bahwa Prancis dan Inggris sempat berselisih mengenai waktu maupun pendekatan yang paling tepat terkait pengakuan Palestina.

Presiden Macron disebut ingin mengakui Palestina lebih dini dan hendak mendorong Perdana Menteri Keir Starmer melakukan hal yang sama. Namun, sumber dari pemerintah Inggris menyatakan pihaknya masih segan terhadap isu pengakuan itu. (ANT/KN)