MESKI komunikasi kami tak lagi seintens saat saya masih berkiprah di Bawaslu Kota Bontang, saya tetap menjaga hubungan baik dengan Dr. Saipul, S.Sos., M.Si., dosen Universitas Mulawarman sekaligus mantan Ketua Bawaslu Kaltim dua periode. Karena itu, ketika ia memberi kabar sedang berada di Bontang, sesibuk apa pun agenda, saya berusaha menyempatkan diri untuk menemaninya.

Rabu (17/12) malam, kami bertemu sambil ngopi di The Bahagia Kaffee. Turut hadir Muzarrobi Renfly, Ketua KPU Bontang, dan Aldy Artrian, Ketua Bawaslu Bontang. Suasananya cair. Obrolan mengalir ringan. Khas pertemuan lama yang tak perlu banyak basa-basi.

Namun ketika percakapan mulai menyentuh isu politik kebijakan, Aldy memilih menjaga posisi. Ia tertawa sambil menggeleng pelan. “Kalau soal itu, saya no comment ya,” ucapnya singkat. Sikap yang wajar bagi penyelenggara pemilu yang harus berdiri di jarak aman. Muzarobbi pun mengambil sikap serupa. Diskusi soal politik akhirnya lebih banyak saya lanjutkan bersama Saipul.

Isu yang kami bicarakan malam itu sebenarnya sudah lebih dulu ramai di ruang lain. Saya tergabung dalam sebuah grup WhatsApp jurnalis nasional bersama Perludem, bernama Jaringan Pemilu. Beberapa hari terakhir, grup itu dipenuhi pertanyaan yang sama. Wacana mengembalikan pemilihan presiden dan kepala daerah ke DPR RI dan DPRD. Apakah demokrasi langsung dianggap gagal? Apakah efisiensi dijadikan alasan sah untuk menarik kembali hak pilih rakyat?

Wacana ini menguat setelah disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto dalam sejumlah pernyataan yang membuka ruang diskusi tentang kemungkinan mengembalikan pemilihan presiden dan kepala daerah ke mekanisme perwakilan. Pernyataan itu segera memantik respons luas—dari politisi, akademisi, pegiat demokrasi, hingga jurnalis. Bukan semata karena substansinya, tetapi karena sinyal tersebut datang dari Presiden.

Diskusi yang mengemuka di Jaringan Pemilu itulah yang membuat saya semakin tertarik mendengar pandangan Saipul secara langsung.

Saipul memulai dari sejarah. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, kata Saipul, bukan hal baru. Indonesia sudah pernah mengalaminya, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Bahkan menjelang runtuhnya Orde Baru, mekanisme pemilihan melalui DPRD sudah berjalan cukup luas.

Masalahnya, pengalaman itu meninggalkan catatan pahit. Kepala daerah yang dipilih DPRD cenderung lebih loyal kepada pihak yang memilihnya, bukan kepada rakyat. Kepentingan publik kerap tersisih karena pertanggungjawaban politik berhenti di ruang-ruang elite.

Fakta itulah yang kemudian melahirkan tuntutan Reformasi 1998. Kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat agar mandatnya jelas dan keberpihakannya terukur.

Pilkada langsung mulai dijalankan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diimplementasikan pada 2005. Kaltim termasuk daerah awal yang melaksanakannya. Tentu saja sistem ini tidak steril dari masalah. Politik uang, konflik, dan partisipasi yang fluktuatif adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri.

Namun menurut Saipul, persoalan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menarik kembali kedaulatan rakyat. Justru sejak awal, ia melihat ada ketidakikhlasan elite politik terhadap pilkada langsung. Undang-undang tahun 2014 yang sempat mengembalikan pilkada ke DPRD menjadi bukti.

Reaksi publik kala itu keras. Demonstrasi mahasiswa, kritik akademisi, penolakan pegiat pemilu. Pemerintah akhirnya menerbitkan Perppu yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan menandai pilkada serentak langsung.

Dalam pandangan Saipul, setiap kali pilkada bermasalah, sasaran kritik selalu mengarah ke rakyat atau penyelenggara. Padahal hulunya sering justru berada di partai politik. Partai menentukan calon dari tingkat pusat, bukan dari aspirasi daerah. Ketika kandidat yang diusung tidak dikehendaki publik, partisipasi menurun adalah konsekuensi logis.

Soal manipulasi politik pun demikian. Mayoritas kandidat pemenang berasal dari partai. Mesin kampanye, tim sukses, hingga praktik curang di lapangan juga digerakkan oleh struktur partai. Sementara calon perseorangan jumlahnya sangat kecil dan hampir selalu kalah.

Persoalan profesionalitas penyelenggara, menurut Saipul, juga kerap dibaca secara tidak adil. Penyelenggara ad hoc dibayar minim, dituntut bekerja profesional di bawah tekanan politik yang kuat, lalu disalahkan ketika sistem tidak ideal. Belum lagi proses pembekalan dan rekrutmen yang sering kali lebih mempertimbangkan afiliasi dibanding kapasitas.

Pandangan itu mendapat penguatan dari diskusi di grup Jaringan Pemilu. Salah satu respons yang cukup komprehensif datang dari Haekal, peneliti Perludem.

Ia menegaskan bahwa kualitas dan integritas calon kepala daerah pada prinsipnya sangat ditentukan oleh proses kaderisasi dan kandidasi di partai politik.

Masalahnya, proses itu hari ini banyak yang tidak berjalan. Popularitas dan kemampuan finansial sering kali lebih menentukan dibanding kapasitas dan rekam jejak.

Karena itu, menurut Haekal, keliru jika kegagalan tersebut lalu dibebankan kepada sistem pilkada langsung.

Ia juga menggarisbawahi soal mahalnya biaya politik. Biaya tinggi dalam pilkada bukan disebabkan oleh mekanisme pemilihan langsung, melainkan oleh biaya politik “gelap” yang mendominasi kontestasi.
Pertanyaannya, apakah jika pemilihan dikembalikan ke DPRD persoalan itu otomatis selesai? Jawabannya tidak! Selama watak politik partai masih sama, perubahan sistem hanya akan memindahkan biaya politik gelap ke DPRD dan justru memperparah wajah demokrasi lokal.

Haekal menutup dengan catatan penting: tidak ada jaminan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menghasilkan pemimpin yang lebih berintegritas. Bahkan kecenderungannya adalah meningkatnya transaksi politik di ruang tertutup yang pada akhirnya menyandera kepala daerah ketika menjabat.

Dari meja kopi di Bontang hingga diskusi di grup Jaringan Pemilu, benang merahnya jelas. Kritik terhadap pilkada langsung sah dan perlu. Tetapi solusi dengan menarik kembali kedaulatan rakyat ke ruang elite, tanpa membenahi partai politik dan tata kelola kekuasaan, bukanlah jawaban.

Jika persoalan hulunya adalah partai politik, maka memperbaiki demokrasi seharusnya dimulai dari sana. Bukan dengan memotong hak rakyat untuk memilih, lalu berharap hasilnya otomatis lebih baik.

Sejarah sudah memberi pelajaran. Kita pernah mencoba. Kita tahu hasilnya. Mengulanginya dengan dalih efisiensi hanya akan membawa kita mundur, bukan maju.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

KEGIATAN kedua yang saya ikuti bersama Hetifah Sjaifudian pada Kamis (18/12) kemarin adalah Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMKN 1 Bontang. Agenda ini terasa berbeda dari kegiatan sebelumnya.

Jika siang hari kami masih sempat makan dan berbincang santai di Bontang Nusantara. Selepas itu suasana berubah. Ritme menjadi lebih cepat, koordinasi lebih ketat, dan Hetifah terlihat benar-benar memastikan seluruh agenda berjalan rapi dan tepat waktu.

Saya duduk satu meja dengan beliau saat makan siang. Di meja itu juga hadir Prof. Dr. Ir. Najib Rohadi, M.Eng., Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Yhenda Permana selaku Ketua Pembina Yayasan Bessai Berinta yang menaungi STITEK Bontang, serta jajaran pengelola STITEK.

Obrolan mengalir santai. Namun di sela-sela diskusi, Hetifah beberapa kali tampak gelisah dan mencari stafnya untuk memastikan kesiapan kegiatan berikutnya di SMKN 1 Bontang.

“Pastikan lagi, apa di sana sudah siap. Jangan sampai mereka menunggu lama karena kita terlalu asyik ngobrol di sini,” katanya kepada staf.

Ketika staf menyampaikan bahwa telepon belum tersambung, Hetifah tetap meminta agar dicek ulang. Ini memang terlihat sepele, tetapi justru menunjukkan hal penting. Hatifah tidak ingin terlambat hadir di forum pelajar, apalagi membuat siswa menunggu.

Usai ishoma, rombongan langsung bergerak ke SMKN 1 Bontang. Acara dimulai sekitar pukul 13.30 Wita. Ruangan telah tertata rapi. Meja disusun membentuk huruf U dengan kursi peserta mengitari.

Di depan ruangan, terbentang spanduk kuning bertuliskan ‘Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, lengkap dengan foto Hetifah.

Pesertanya lebih dari 50 siswa dengan menggunakan seragam sekolah. Ada yang membawa buku catatan, ada yang memegang ponsel, dan beberapa tampak serius sejak awal. Forum ini jelas tidak disiapkan sebagai sosialisasi satu arah. Sejak awal, Hetifah langsung membuka ruang dialog.

Ia mengawali diskusi bukan dari definisi formal, tapi dari realitas yang dekat dengan keseharian anak-anak sekolah. Yakni soal korupsi, kepemimpinan, dan mengapa politik tidak boleh dijauhi.

“Korupsi itu bukan hanya urusan pejabat. Ini soal sistem dan budaya. Dan cara menguranginya tidak bisa hanya diserahkan ke DPR atau MPR, tapi tanggung jawab kita semua,” ujar Hetifah.

Ia mengingatkan agar anak-anak muda tidak justru alergi terhadap politik. “Kalau yang hebat-hebat menjauh dari politik, nanti yang mengisi justru orang-orang medioker. Itu yang berbahaya,” tegasnya.

Hetifah kemudian mengaitkan isu tersebut dengan konteks Bontang. Ia bercerita tentang pengalamannya bertemu pimpinan PT Badak LNG. Dulu, banyak posisi strategis diisi tenaga asing dengan gaji sangat mahal. Namun perlahan, posisi-posisi itu diisi putra daerah dan terbukti mampu berjalan dengan baik.

“Artinya apa? Anak-anak Bontang itu bisa memimpin. Anak SMK pun bisa memimpin, asal mau berani dan mau mempersiapkan diri,” katanya.

Masuk ke materi inti, Hetifah menjelaskan Empat Pilar dengan analogi sederhana. Negara, menurutnya, seperti organisasi besar yang membutuhkan aturan main. Jika OSIS memiliki tata tertib, maka negara memiliki UUD 1945 sebagai rujukan bersama.

Ia menyinggung pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan, hak warga negara, dan kewajiban negara. Ia juga menjelaskan bahwa UUD 1945 pernah mengalami perubahan melalui amandemen. “Ada pasal-pasal yang berubah, tapi satu yang tidak pernah berubah, bentuk negara kita. NKRI itu final, tidak bisa ditawar,” tegas Hetifah.

Suasana forum semakin hidup ketika sesi tanya jawab dibuka. Hetifah memulainya dengan interaksi ringan. Ia menyebut jumlah anggota DPR RI sebanyak 580 orang dan menanyakan berapa jatah kursi Kaltim. Ketika jawaban “delapan” muncul, ia memberi hadiah kecil. Ruangan pun mencair, namun tetap tertib.

Ia kemudian menjelaskan logika sistem perwakilan. Dengan ratusan juta penduduk, mustahil seluruh warga terlibat langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Karena itu dipilih wakil. DPR mewakili jumlah penduduk, sementara DPD mewakili daerah dengan jumlah yang sama di setiap provinsi. Keduanya kemudian bersatu dalam MPR.

Penjelasan tersebut ia kaitkan dengan pendidikan politik. Anak-anak sekarang memang belum memilih karena usia, tetapi pada Pemilu 2029 nanti banyak dari mereka sudah memiliki hak pilih. “Jangan takut dengan politik karena isu korupsi, tapi justru gunakan hak pilih kalian dengan cerdas. Pilih orang yang sesuai aspirasi kalian, yang peduli lingkungan, pendidikan, dan transparansi,” pesannya.

Ia juga menyinggung wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena politik langsung dinilai mahal dan rawan uang. “Ini masih wacana dan masih diperdebatkan. Tapi penting bagi kalian untuk tahu bahwa sistem demokrasi itu dinamis dan harus terus dikawal,” ujarnya.

Pertanyaan pertama datang dari siswa yang menyinggung globalisasi dan ideologi transnasional. Bagaimana Empat Pilar tidak sekadar menjadi jargon masa lalu, tetapi mampu membentengi Generasi Z di era batas negara yang makin kabur.

Hetifah menjawab reflektif. Globalisasi, katanya, adalah keniscayaan. Ia bahkan menyinggung fenomena “kabur aja dulu” sebagai bentuk kegelisahan generasi muda terhadap kondisi di dalam negeri. “Tapi globalisasi itu bukan cuma ancaman. Itu juga peluang,” kata Hetifah.

Ia mengajak siswa melihat program-program seperti SMK Go Global, peluang sertifikasi, dan kesempatan bekerja ke luar negeri. Menurutnya, belajar atau bekerja di luar negeri bukan berarti tidak nasionalis. “Kalian bisa pergi, belajar, bekerja, menyerap ilmu, lalu kembali dan membangun daerah serta bangsa,” ujarnya.

Ia lalu menekankan tiga hal penting: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Cerita tentang pengalaman anak-anaknya belajar dan bekerja di berbagai negara ia sampaikan bukan untuk pamer, melainkan untuk menegaskan bahwa anak SMK tidak boleh membatasi mimpi hanya di satu kota.

Pertanyaan kedua datang dari siswi kelas XII Kimia Analis tentang penegakan hukum. Bagaimana DPR memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, termasuk terhadap pejabat tinggi negara.

Hetifah menegaskan bahwa konstitusi menjamin semua warga negara sama di mata hukum. Ia menjelaskan konsep check and balance antar lembaga negara. DPR tidak berdiri sendiri. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Ia menyinggung Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan sembilan hakim dengan tuntutan integritas tinggi. “Karena itu publik sangat terpukul ketika ada hakim yang justru terseret masalah. Padahal mereka seharusnya negarawan,” katanya.

Pertanyaan ketiga menyentuh aspirasi digital. Media sosial kini menjadi saluran utama keluhan masyarakat. Bagaimana DPR memastikan aspirasi itu tidak hanya viral, tetapi ditindaklanjuti.

Hetifah mengakui media sosial telah mengubah pola partisipasi publik. Viral memang bisa mempercepat perhatian, tetapi kebijakan tetap harus melalui verifikasi, data, dan prosedur agar tidak reaktif dan tidak sekadar mengikuti arus.

Pertanyaan terakhir menyinggung isu separatisme di Papua dan Aceh. Jika ada daerah ingin merdeka, apakah itu berarti mereka merasa terjajah.

Hetifah menjawab dengan hati-hati. NKRI, katanya, adalah bentuk negara yang tidak bisa diubah. Namun negara juga wajib menghadirkan keadilan, pemerataan, dan rasa dihargai di seluruh daerah. “Persatuan itu bukan slogan. Persatuan harus dirasakan melalui kebijakan yang adil,” tegasnya.

Saya mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir. Hetifah tampak sabar melayani dialog dengan para siswa. Dan yang tak kalah penting, siswa-siswi SMKN 1 Bontang tampil berani mengajukan pertanyaan dengan isu-isu aktual. Mereka tidak berhenti pada hafalan Empat Pilar, tetapi mengujinya dalam realitas.

Forum seperti ini memang penting. Anak-anak mungkin belum memilih hari ini. Namun cara berpikir mereka sedang dibentuk. Dan jika sejak dini mereka dibiasakan berdialog, memahami sistem, serta berani bertanya, maka demokrasi memiliki peluang tumbuh lebih sehat di masa depan.

Sebelum meninggalkan SMKN 1 Bontang, Hetifah juga menyerahkan bantuan lima bola futsal untuk SDN 005 Bontang Utara. Penyerahan dilakukan di lingkungan SMKN 1 Bontang dan diterima oleh perwakilan guru SDN 005. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga sekolah sekaligus pembinaan karakter peserta didik.

“Olahraga bukan hanya soal fisik, tapi juga soal disiplin, sportivitas, kerja sama, dan mental pantang menyerah,” pungkas Hetifah.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

DISKUSI berlanjut pada sesi berikutnya dengan narasumber kedua, Zaini, Ketua STITEK Bontang. Jika pada sesi sebelumnya Henriette Minerva Wenno memaparkan batas-batas regulasi yang ketat dan tak bisa ditawar dalam perubahan bentuk perguruan tinggi, maka Zaini berbicara dari sisi STITEK. Dari pengalaman, dari proses panjang, dan dari optimisme yang tumbuh karena ikhtiar yang konsisten.

Zaini tidak berbicara dalam bahasa regulasi, melainkan bahasa perjalanan. Ia membuka dengan sejarah. Bahwa transformasi STITEK menuju universitas bukan gagasan yang baru muncul belakangan, melainkan cita-cita lama yang sudah dirawat sejak lebih dari satu dekade lalu. “Ini bukan mimpi yang muncul semalam. Ini mimpi yang ditulis, disimpan, lalu dikerjakan pelan-pelan,” ujarnya.

Upaya perubahan bentuk STITEK, kata Zaini, telah dirintis sejak 2013. Berbagai persyaratan dicoba dipenuhi, meski tidak selalu berhasil di setiap fase. Ada waktu-waktu ketika rencana harus ditunda, ada masa ketika kesiapan belum sepenuhnya terpenuhi. Namun satu hal tidak pernah berhenti: ikhtiar.

Penguatan kelembagaan, penataan arah keilmuan, penambahan program studi, hingga upaya memenuhi syarat lahan kampus dilakukan secara bertahap. Zaini tidak menutup-nutupi bahwa persoalan lahan menjadi tantangan besar. Hingga kini, STITEK masih beroperasi dengan kampus sewa yang kapasitasnya terbatas—sebuah kondisi yang menurutnya jelas tidak ideal jika ingin naik kelas menjadi universitas.

Dalam paparannya, Zaini juga menyampaikan target waktu yang realistis. Tahun 2026 disebut sebagai momentum yang diharapkan menjadi titik perubahan bentuk STITEK menuju universitas. Target ini, menurutnya, disusun dengan mempertimbangkan tahapan yang masih harus diselesaikan, mulai dari pemenuhan persyaratan kelembagaan hingga kesiapan infrastruktur, termasuk rencana pembangunan kampus baru yang lebih representatif. “Targetnya bukan sekadar berubah nama. Tapi berubah dengan kesiapan yang utuh,” ungkapnya.

Zaini kemudian menjelaskan perubahan arah keilmuan STITEK. Pada awal berdiri, STITEK hanya mengelola dua program studi: Teknik Elektro dan Teknik Informatika. Keduanya berada dalam satu rumpun ilmu teknik. Dalam kerangka universitas, kondisi itu jelas belum cukup.

Masuknya Program Studi Sistem Informasi dan Bisnis Digital pada 2024, menurut Zaini, bukan hanya menambah jumlah prodi. Itu adalah langkah strategis untuk memperluas mandat keilmuan. Dengan hadirnya Bisnis Digital, STITEK mulai masuk ke rumpun ilmu sosial, sehingga tidak lagi bertumpu pada satu rumpun semata.

Dengan empat program studi aktif saat ini, Zaini menyampaikan satu fakta penting yang menjadi titik optimisme di forum tersebut. Untuk memenuhi komposisi minimal universitas, STITEK hanya membutuhkan satu program studi lagi. Program studi Kewirausahaan telah diajukan dan saat ini berada dalam proses, menunggu izin operasional. “Artinya prosesnya sudah berjalan. Tinggal satu yang kita tunggu,” katanya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa transformasi STITEK bukan wacana. Sudah berjalan di jalur administratif dan substansial, selaras dengan ketentuan yang sebelumnya dipaparkan Henriette. Optimisme yang disampaikan Zaini pun tidak berdiri berlawanan dengan regulasi. Justru sebaliknya. Perubahan bentuk, menurutnya, hanya mungkin dilakukan jika seluruh syarat dipenuhi dan bertahap. Tanpa melompat, tanpa jalan pintas.

Optimisme internal tersebut juga diperkuat dukungan eksternal. Dalam paparannya, Zaini menayangkan dokumentasi visual di layar yang memperlihatkan sinergi STITEK dengan sejumlah pemangku kepentingan strategis di Kota Bontang. Tampak kebersamaan dan kolaborasi dengan Pemkot Bontang, manajeman PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), serta PT Badak NGL.

Zaini menekankan, keterlibatan aktif para stakeholder ini menjadi modal penting untuk memastikan setiap program berjalan berkelanjutan, terukur, dan selaras dengan kebutuhan daerah, terutama dalam konteks penyerapan lulusan dan relevansi dunia kerja. Karena bagi STITEK, transformasi kelembagaan harus berjalan beriringan dengan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pandangan tersebut kemudian mendapat penguatan dari sisi yayasan. Usai kegiatan, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bessai Berinta, Yhenda Permana, menyampaikan bahwa yayasan menargetkan proses perubahan ini dapat segera terealisasi.

“STITEK ingin terus berkembang dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak Bontang. Targetnya, seluruh persyaratan dapat segera kami penuhi,” tegas Yhenda.

Ia menjelaskan bahwa STITEK telah beroperasi sejak 2005 dan kini memiliki tujuh program studi. Jumlah tersebut menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan status kelembagaan menuju universitas pada periode 2025–2026. “STITEK sudah memenuhi syarat awal. Tinggal memastikan kesiapan tata kelola akademik dan keberlanjutan mutu,” tambahnya.

Pernyataan Yhenda menegaskan bahwa optimisme yang dibangun di level kampus tidak berdiri sendiri. Ada komitmen yayasan selaku badan penyelenggara yang berjalan seiring, dengan kesadaran bahwa perubahan bentuk perguruan tinggi bukan sekadar soal izin, melainkan soal keberlanjutan dan tanggung jawab jangka panjang.

Dari keseluruhan sesi ini, satu kesan menguat. STITEK tidak sedang bermimpi. STITEK sedang berjalan. Jalannya mungkin panjang. Kadang tersendat. Tetapi arahnya jelas. Menuju 2026.

Transformasi STITEK menuju universitas memang belum selesai. Namun dari diskusi ini, satu hal menjadi terang: optimisme itu tidak hanya diucapkan, tetapi sedang dikerjakan.
(habis)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

DISKUSI berlanjut lebih teknis. Kali ini bukan lagi soal visi besar, melainkan batas-batas yang tidak bisa ditawar dalam perubahan bentuk perguruan tinggi ke universitas. Forum ini dipandu Wakil Ketua II STITEK Bontang, Herri Susanto, S.S., M.Hum. Dua narasumber dihadirkan dalam sesi ini, yakni Henriette Minerva Wenno dari Direktorat Kelembagaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Ketua STITEK Bontang, Zaini, S.Pd., M.Pd.

Henriette menjadi pembicara pertama. Paparannya runtut dan lugas. Tidak menggurui, tetapi juga tidak memberi ruang abu-abu.

“Perubahan bentuk PTS itu bukan proses administratif biasa. Begitu izin terbit, mandat institusi langsung berubah. Konsekuensinya panjang,” ujarnya membuka paparan.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pendidikan tinggi nasional, perguruan tinggi akademik hanya terdiri dari tiga bentuk: universitas, institut, dan sekolah tinggi. Perbedaannya bukan soal nama, melainkan cakupan keilmuan dan tanggung jawab akademik yang melekat.

Universitas, kata Henriette, wajib memiliki minimal lima program studi sarjana dari lebih dari satu rumpun ilmu. Bukan sekadar menambah prodi demi memenuhi angka.

“Yang sering keliru dipahami, perubahan bentuk itu bukan soal menambah prodi, tapi memperluas mandat keilmuan,” tegasnya.

Henriette kemudian memaparkan enam jenis perubahan Perguruan Tinggi Swasta yang diatur negara, yakni penggabungan, penyatuan, perubahan bentuk, perubahan nama, alih kelola, dan perubahan lokasi. Dalam konteks ini, STITEK Bontang berada pada jalur perubahan bentuk, dari sekolah tinggi menuju universitas. Artinya, seluruh persyaratan harus dibaca dalam kerangka tersebut.

Salah satu penegasan paling penting adalah soal akreditasi. Perubahan bentuk tidak otomatis menaikkan atau memindahkan status akreditasi.

“Begitu menjadi universitas, akreditasi harus diajukan ulang sesuai bentuk kelembagaan yang baru. Riwayat lama tetap tercatat, tapi tidak bisa langsung dipakai,” katanya.

Paparan kemudian masuk ke isu yang kerap dianggap teknis, tetapi justru menentukan: lahan kampus. Untuk universitas, perguruan tinggi wajib memiliki lahan minimal 10.000 meter persegi, berada dalam satu kecamatan, dengan status hukum yang jelas. Lahan boleh dimiliki atau disewa, namun sewa maksimal 10 tahun, tidak bisa diperpanjang, dan harus disertai opsi pembelian.

“Ini bukan formalitas dokumen. Status lahan menentukan keberlanjutan universitas,” ujar Henriette lugas.

Aspek keuangan juga dipaparkan secara gamblang. Badan penyelenggara wajib menyiapkan studi kelayakan, proyeksi arus kas yang realistis, serta laporan keuangan sesuai standar ISAK 35. Bagi yayasan yang telah beroperasi lebih dari tiga tahun, laporan keuangan wajib diaudit oleh akuntan publik.

“Angkanya harus masuk akal. Jangan sampai di studi kelayakan satu angka, di laporan keuangan angka lain,” katanya mengingatkan.

Tak kalah penting adalah surat pernyataan kesanggupan pendanaan yang harus ditandatangani seluruh organ badan penyelenggara dan dilengkapi bukti kepemilikan dana. Ini, menurut Henriette, bukan sekadar komitmen moral, tetapi dokumen hukum yang akan diuji dalam proses evaluasi.

Henriette juga menyinggung soal moratorium pembukaan program studi tertentu yang hingga kini masih berlaku, seperti keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, dan farmasi. Program studi tersebut hanya dapat dibuka dengan rekomendasi kementerian teknis terkait dan tidak otomatis dihitung untuk memenuhi komposisi universitas.

“Moratorium ini masih berlaku. Jadi harus benar-benar dipetakan sejak awal,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa program studi di bawah pembinaan Kementerian Agama—seperti Pendidikan Agama Islam atau Ekonomi Syariah—tidak dapat dihitung dalam komposisi prodi universitas yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Namun di tengah paparan yang ketat dan penuh rambu itu, Henriette juga menyampaikan satu hal penting yang memberi konteks optimisme. Bahwa STITEK Bontang tidak memulai dari nol. Usulan perubahan kelembagaan telah diajukan melalui sistem SIAGA, dan secara administratif sebagian besar persyaratan telah terpenuhi.

“Untuk STITEK Bontang, yang masih dalam proses tinggal satu program studi. Itu yang saat ini menunggu tahapan lanjutan,” ungkapnya.

Pernyataan itu memberi gambaran bahwa proses sudah berjalan, bukan sekadar wacana. Tinggal memastikan seluruh prasyarat diselesaikan secara konsisten.

Paparan ditutup dengan penjelasan tentang sistem SIAGA sebagai platform resmi pengajuan perubahan kelembagaan. Semua dokumen, data, dan evaluasi diverifikasi berlapis. Tidak ada jalur cepat, apalagi jalan pintas.

“Kalau datanya kuat, sistem akan membaca itu. Tapi kalau dipaksakan, sistem juga akan menolaknya,” kata Henriette.

Dukungan terhadap penguatan perguruan tinggi swasta ini juga ditegaskan dari level kebijakan nasional. Usai kegiatan sosialisasi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Ir. Najib Rohadi, M.Eng., yang dicegat wartawan, menyatakan bahwa langkah Pemerintah Kota Bontang sejalan dengan target nasional peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang saat ini masih berada di kisaran 32 persen.

“Perguruan tinggi adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045. Kami mendorong penguatan PTS melalui KIP Kuliah, hibah riset, hingga sertifikasi dosen,” ujar Najib.

Pernyataan tersebut menempatkan proses yang sedang ditempuh STITEK Bontang bukan sebagai agenda lokal semata, melainkan bagian dari kebijakan nasional dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

Transformasi STITEK menuju universitas, jika benar-benar ditempuh, adalah kerja panjang. Tetapi dari forum ini, satu hal menjadi terang: jalannya sudah dimulai. Bukan dengan janji, melainkan dengan dokumen, data, dan kesiapan untuk diuji.

Pada tulisan berikutnya, saya akan mengulas bagaimana kesiapan internal STITEK dibaca dari sudut pandang pengelolanya sendiri, termasuk pandangan Ketua STITEK Bontang yang menjadi bagian penting dari proses ini. (Bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.