Pelaksana Tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Sarjono Turin (kedua kiri) bersama Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu (kanan), Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna (kedua kanan), hingga Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12/2025). (ANTARA/Rio Feisal)
JAKARTA – Kejaksaan Agung berjanji bahwa seorang jaksa yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Banten akan ditangani secara transparan.
“Kami janji bahwa kami akan menangani perkara ini secara transparan, akuntabel, dan objektif,” ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Kejagung Sarjono Turin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12) malam.
Sarjono menegaskan hal tersebut untuk menanggapi dugaan bahwa Kejagung hanya akan memberikan sanksi disiplin terhadap jaksa yang ditangkap tangan bersama dengan terduga tersangka lainnya itu.
“Yakin dan percaya lah bahwa kami akan transparan, independen, dan objektif dalam penegakan hukum ini,” katanya.
Sementara itu, dia mengaku belum belum bisa berbicara banyak mengenai kasus yang melibatkan seorang jaksa tersebut.
“Sampai segitu yang saya sampaikan. Tidak bisa lebih. Besok pagi, bapak, ibu sekalian datang ke Kejaksaan Agung,” ujarnya.
Ia menjelaskan Kejagung akan menjelaskan lebih detail mengenai kasus tersebut pada Jumat pagi (19/12). Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Banten pada 17-18 Desember 2025, dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara serta enam orang pihak swasta.
Dalam rangkaian tangkap tangan tersebut, KPK menyita barang bukti uang tunai sejumlah Rp900 juta. Pada 18 Desember 2025, KPK melimpahkan berkas perkara dua terduga tersangka dari OTT Banten kepada Kejagung.
Penyerahan berkas dilakukan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. (ANT/KN)
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (tengah) didampingi Wakil Menteri Pertanian Suntana (kanan) dalam peresmian Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Kamis (18/12/2025). ANTARA/HO-Kemenhub
JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi resmi membuka Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan guna memperkuat koordinasi layanan transportasi nasional selama akhir tahun secara terpadu.
“Posko ini akan menjadi pusat koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh kebijakan, langkah operasional, dan respons lapangan berjalan terpadu dan tepat waktu,” kata Menhub di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Dia menyebutkan berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, diperkirakan akan terjadi pergerakan sekitar 119,5 juta orang.
Untuk itu, lanjut Menhub, pemerintah membentuk Posko Pusat Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 sebagai instrumen pengaturan, pengendalian, serta koordinasi transportasi nasional selama periode tersebut.
Menurutnya pergerakan pada masa Natal dan Tahun Baru ini, selain dilakukan oleh umat Nasrani yang merayakan Natal dan melakukan perjalanan ke kampung halaman, juga dilakukan masyarakat yang memanfaatkan momentum libur akhir tahun untuk bersilaturahmi, berwisata, dan beristirahat.
“Kondisi ini secara alami mendorong lonjakan pergerakan orang dan barang di seluruh moda transportasi,” ujarnya.
Dalam penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, Menhub menegaskan empat fokus utama yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, keamanan dan keselamatan harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi.
“Seluruh jajaran wajib melakukan langkah antisipasi dan mitigasi risiko secara konsisten untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun fatalitas,” kata dia.
Kedua, sinergi dan kolaborasi antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat, agar setiap kebijakan dan tindakan di lapangan berjalan selaras dan saling mendukung.
Ketiga, perhatian terhadap detail menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru. Setiap aspek operasional, sekecil apa pun, tidak boleh diabaikan dan harus diawasi secara cermat.
“Keempat, kita harus selalu mengantisipasi ketidakpastian dan kondisi tidak terduga, terutama terkait cuaca ekstrem dan potensi bencana alam, dengan menyiapkan skenario dan langkah respons yang cepat dan tepat,” bebernya.
Dengan berpegang pada empat fokus tersebut, Menhub berharap penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali.
Selain itu, Menhub mengaku juga sudah turun ke lapangan untuk berkoordinasi dan memantau langsung jalannya angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi nanti.
“Dalam beberapa hari terakhir, saya juga telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah simpul transportasi di berbagai wilayah, antara lain di Kepulauan Riau, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, hingga Nusa Tenggara Timur,” ucap Menhub.
Posko Natal dan Tahun Baru itu dibuka 24 jam dan beroperasi selama 19 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.
Selain Kementerian Perhubungan, instansi lain yang mengisi posko terdiri atas Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, Korlantas Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas),
Selain itu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT. Jasa Marga (Persero), Astra Infra Toll Nusantara, PT. Jasa Raharja (Persero), PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero),PT. KCIC, PT. PELNI (Persero), PT. Angkasa Pura Indonesia, Perum LPPNPI/AirNav, Senkom Mitra Polri, RAPI dan ORARI. (ANT/KN)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan, Sleman, DIY, Kamis (18/12/2025). ANTARA/Luqman Hakim
YOGYAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Rp2 juta untuk guru korban bencana di Sumatra bukan tunjangan, melainkan bantuan bagi guru yang dirawat di rumah sakit.
“Rp2 juta itu untuk bantuan guru-guru yang kemarin saat dirawat di rumah sakit itu. Jadi, guru yang dirawat di rumah sakit dapat bantuan itu, termasuk ada yang meninggal, kita bantu,” ujar Mu’ti saat ditemui di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (18/12).
“Jadi itu tidak ada hubungannya dengan tunjangan, itu bantuan karena mereka kena musibah,” sambung Mu’ti.
Menurut dia, mekanisme bantuan itu diberikan satu kali untuk kondisi darurat yang menimpa para guru. “Sementara untuk kemarin saja,” ujar dia.
Kementerian saat ini masih mendata jumlah guru yang menerima bantuan tersebut, mengingat situasi di lapangan masih dinamis dan verifikasi dilakukan berdasarkan data korban.
“Ya itu kan ada datanya, mereka dirawat kan, ada datanya. angkanya masih terus dinamis,” tutur Mu’ti. (ANT/KN)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (18/12/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)
PADANG PARIAMAN – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana saat ini menjadi fokus di Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan di wilayah tersebut.
“Hari ini sudah dibangun hunian sementara karena memang sekarang fokusnya khusus di daerah Sumatera Barat kita harus sudah berfokus untuk masalah hunian sementara,” kata Prasetyo di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (18/12/2025).
Prasetyo mengatakan nantinya apabila memungkinkan, pembangunan hunian tetap akan segera dilakukan di provinsi tersebut.
“Jika memungkinkan untuk segera dilakukan relokasi menjadi hunian tetap,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan dalam kunjungan di Sumatera Barat, Presiden Prabowo mendatangi tiga lokasi terdampak bencana.
Di wilayah Kayu Pasak di Palembayan, Kabupaten Agam, Presiden menengok para pengungsi dan hunian sementara yang mulai dibangun.
Setelah itu, Prabowo berkunjung ke wilayah Kayu Tanam, Padang Pariaman untuk melihat pembangunan jembatan Bailey Mantuang yang dikerjakan oleh prajurit TNI dengan dukungan masyarakat.
Jembatan tersebut berfungsi menghubungkan dua wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana. Prasetyo menyebutkan terdapat sekitar 35 jembatan Bailey di berbagai wilayah terdampak yang saat ini pembangunannya terus dikebut guna mempercepat pemulihan akses jalan.
“Memang kurang lebih ada 35 Bailey di seluruh wilayah yang terdampak yang sekarang proses pengerjaannya sedang kita kebut karena bagaimanapun dalam rangka pemulihan maka akses tersambungnya jalan yang tadinya terputus itu menjadi sebuah keharusan yang harus dipercepat,” ucap Prasetyo.
Presiden mengakhiri kunjungannya di Sumatra Barat dengan meninjau pembangunan jalan di kawasan Lembah Anai, Tanah Datar yang telah memasuki tahap perbaikan.
Prasetyo mengatakan lokasi tersebut merupakan jalur jalan nasional, dan Presiden Prabowo meminta agar perbaikan dipercepat sehingga jalur utama dari Padang menuju Bukittinggi dapat segera tersambung kembali.
Terkait target waktu pemulihan wilayah terdampak bencana, Prasetyo mengatakan pemerintah akan berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secepat-cepatnya.
“Secepat-cepatnya ya, karena masing-masing kan memang kondisinya berbeda-beda ya, ada yang masalahnya jalan, ada yang masalahnya jembatan dan seterusnya. Jadi kita bekerja secepat-cepatnya,” ucap Prasetyo. (ANT/KN)
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Nicha/ Media Kaltim Network)
JAKARTA — Libur sekolah yang dimulai pada 22 Desember 2025 tidak memengaruhi realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 20 Desember, realisasi MBG tercatat sebesar Rp52 triliun dari total anggaran Rp71 triliun, dan sisa anggaran tidak bisa dialihkan untuk program lain, termasuk penanganan bencana.
Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTA di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
“Nggak, karena dihitung sampai tanggal 20 Desember itu pas di angka Rp71 triliun. Jadi sudah tidak ada yang bisa dipindahin lagi dari MBG,” kata Purbaya.
Purbaya menjelaskan, sebagian anggaran MBG memang masih menunggu pencairan atau klaim dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, jumlah tersebut sudah termasuk dalam perhitungan total anggaran, sehingga sisa dana tidak tersedia untuk dialihkan ke kebutuhan lain.
“Karena sampai saat ini juga masih ada yang belum dibayarkan segala macam. Jadi yang kita hitung sudah pas. Klaim dari MBG juga seperti itu,” tambahnya.
Program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam peningkatan gizi anak sekolah dan memastikan akses makanan sehat bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
Total alokasi Rp71 triliun pada tahun 2025 dialokasikan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota sesuai jumlah siswa penerima manfaat.
Penyerahan cinderamata usai sosialisasi kebijakan perubahan STITEK Bontang menuju universitas. Foto: Agus S
KAMIS (18/12) akhirnya saya bisa benar-benar membersamai rangkaian kegiatan Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian di Kota Bontang. Keinginan mengikuti langsung agenda beliau sebenarnya sudah lama saya rencanakan. Beberapa kali mencoba mengatur waktu saat Hetifah memiliki agenda di Kaltim, namun selalu berbenturan dengan kegiatan lain.
Baru kali inilah saya bisa mengikutinya, dari pagi hingga sore. Jadwalnya padat. Melelahkan. Namun justru di situlah saya melihat satu hal yang jarang ditemui: konsistensi dan kesungguhan seorang Anggota DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya.
Ada dua agenda utama hari itu. Pertama, Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Perubahan STITEK Bontang menuju universitas. Kedua, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMKN 1 Bontang. Dari dua agenda tersebut, bagi saya, forum pertama terasa jauh lebih strategis. Diskusi tentang pendidikan tinggi dan masa depan Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang inilah yang membuat saya memilih menulis catatan ini secara bersambung. Karena yang dibicarakan bukan lagi wacana, tapi menyentuh langsung masa depan pendidikan tinggi di Kota Bontang. Sementara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diikuti siswa-siswi SMKN 1 Bontang akan saya tulis di bagian lain.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memberikan sambutan pada sosialisasi kebijakan perubahan STITEK Bontang menuju universitas. Foto: Agus S
Dalam forum tersebut, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengawali paparannya dengan mengingatkan posisi Bontang yang selama ini dikenal sebagai kota industri. Namun diakuinya, industri semata tidak akan pernah cukup jika tidak dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia yang kuat dan berkelanjutan.
“Bontang ini kota industri, tapi kita tidak boleh hanya berhenti sebagai kota industri. Kita harus menyiapkan manusianya. Pendidikan tinggi itu kuncinya,” tegas Neni di hadapan peserta forum.
Forum ini juga dihadiri Anggota DPD RI Sofyan Hasdam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Prof. Dr. Ir. Najib Rohadi, M.Eng, akademisi STITEK, perwakilan kementerian, serta jajaran Pemkot Bontang.
Menurut Neni, keberadaan perguruan tinggi bukan sekadar tempat kuliah. Perguruan tinggi adalah pusat pengetahuan, riset, dan inovasi. Tanpa itu, sebuah kota akan terus bergantung pada sektor-sektor besar tanpa kemampuan mengembangkan solusi sendiri.
Paparan data memperlihatkan kondisi Bontang saat ini. Dari 73 perguruan tinggi di Kalimantan Timur, sebanyak 50 berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Namun Bontang sendiri hanya memiliki dua perguruan tinggi berbentuk sekolah tinggi, dan belum memiliki universitas.
“Ini bukan soal kalah dengan daerah lain,” kata Neni. “Ini soal kebutuhan. Banyak anak-anak Bontang yang harus keluar daerah untuk kuliah. Tidak semua kembali. Kita kehilangan potensi,” sambungnya.
Transformasi STITEK menjadi universitas, menurut Neni, adalah langkah strategis untuk menjawab persoalan tersebut. Bukan sekadar perubahan nama, tetapi menyangkut perubahan struktur kelembagaan, daya tampung mahasiswa, variasi program studi, serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Neni juga menekankan kekhasan Bontang sebagai kota yang hidup di persimpangan industri, lingkungan, dan kebudayaan. Karena itu, pendidikan tinggi di Bontang tidak bisa berjalan dengan pola lama.
“Teknologi itu bukan selalu soal merusak lingkungan. Justru kita butuh ilmu-ilmu baru yang membuat Bontang dikenal sebagai pusat peradaban teknologi yang berkelanjutan dan tetap berakar pada budaya,” ujarnya.
Hetifah Sjaifudian menyampaikan paparan dalam sosialisasi kebijakan perubahan STITEK Bontang menjadi universitas. Foto: Agus SHetifah Sjaifudian menyampaikan paparan dalam sosialisasi kebijakan perubahan STITEK Bontang menjadi universitas. Foto: Agus S
Pandangan tersebut kemudian mendapat penguatan dari paparan Hetifah Sjaifudian yang hadir sebagai keynote speaker. Hetifah membawa paparannya ke level kebijakan nasional dan membuka persoalan struktural pendidikan tinggi yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka.
Hetifah memulai dengan menyampaikan kondisi anggaran. Tahun anggaran 2026, pagu anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berada di kisaran Rp61,87 triliun. Angka ini terlihat besar jika berdiri sendiri, namun menjadi sangat kecil ketika dibandingkan dengan fungsi pendidikan nasional yang mencapai sekitar Rp757 triliun, atau 20 persen dari APBN.
“Kalau kita hitung, anggaran pendidikan tinggi itu bahkan belum sampai 10 persen dari total fungsi pendidikan,” kata Hetifah. “Padahal yang kita urus itu ribuan perguruan tinggi,” sambungnya.
Ia menjelaskan bagaimana anggaran tersebut terbagi ke berbagai program: pembinaan Perguruan Tinggi Swasta untuk 370 PTS, pengembangan mutu kelembagaan untuk 688 lembaga, peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan untuk 582 lembaga, serta dukungan akreditasi bagi 1.760 perguruan tinggi dan program studi.
“Programnya ada dan sudah berjalan. Tapi jujur saja, dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan, ini masih kurang. Bukan karena tidak mau, tapi karena anggarannya memang sangat terbatas,” sebut Hetifah.
Ia kemudian menyinggung persoalan keadilan yang selama ini jarang dibahas secara terbuka. Pendidikan dasar dan menengah—SD, SMP, SMA, dan SMK—baik negeri maupun swasta, mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berbasis jumlah siswa. Sementara perguruan tinggi swasta belum memiliki skema bantuan operasional berbasis mahasiswa.
“Kenapa SD sampai SMA bisa dapat BOS per murid, tapi perguruan tinggi swasta tidak? Ini yang sedang kami perjuangkan,” tegas Hetifah. “Bukan tidak mungkin ke depan ada bantuan operasional perguruan tinggi, dihitung per mahasiswa, baik negeri maupun swasta. Tapi tentu ada konsekuensi anggaran yang harus dikaji,” tambahnya.
Hetifah juga menjelaskan bahwa DPR RI melalui Komisi X tengah menyusun revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Saat ini telah tersedia draf naskah akademik dan draf RUU versi DPR. Prosesnya sedang berjalan, mulai dari partisipasi publik hingga pembahasan lintas kementerian.
“Di RUU ini, pendidikan tinggi akan memiliki bab tersendiri. Kita ingin mempertegas soal kesetaraan PTN dan PTS, pembiayaan, penjaminan mutu, hingga kesejahteraan dosen,” jelasnya.
Foto bersama Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, dan undangan. Foto: Agus S
Termasuk pula pengakuan kredensial mikro—pendidikan dan pelatihan jangka pendek—agar dapat direkognisi secara formal dalam sistem pendidikan nasional.
Ketika Hetifah berbicara tentang Bontang sebagai pusat peradaban teknologi yang berkelanjutan, tersirat satu pesan penting: Bontang memiliki modal industri, tantangan lingkungan, dan kebutuhan tenaga profesional yang nyata. Yang belum lengkap adalah simpul universitas yang mampu mengikat semuanya dalam satu ekosistem keilmuan.
Karena itulah, transformasi STITEK bukan ambisi kelembagaan semata, melainkan kebutuhan sejarah Kota Bontang.
Pada tulisan berikutnya, saya akan mengulas lebih jauh kesiapan STITEK menuju universitas, termasuk respons Kementerian Pendidikan Tinggi serta pandangan Ketua STITEK Bontang yang dibedah secara khusus dalam forum diskusi tersebut. (Bersambung)
KAMIS (18/12) hari ini, Tim Redaksi Media Kaltim Network (MKN) secara khusus menyajikan liputan mendalam tentang deforestasi sistemik di Kaltim. Liputan ini menjadi penting karena tidak lagi berbicara soal potensi, melainkan realitas yang sudah kita hadapi bersama: banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan yang kian sulit dikendalikan.
Rabu (17/12), saya berdiskusi cukup panjang dengan Dr Saipul, S.Sos.,M.SI, akademisi sekaligus dosen Universitas Mulawarman. Diskusi itu berlangsung dari sore hingga malam, termasuk saat ia singgah ke kantor Media Kaltim. Salah satu topik yang paling mengemuka adalah kerusakan hutan di Kaltim dan kegagalan kebijakan dalam membaca tanda-tanda alam.
Menurut Saipul, kita seharusnya sudah belajar dari berbagai peristiwa bencana yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Aceh dan wilayah Sumatera lainnya. “Bencana seperti banjir dan longsor itu bukan datang tiba-tiba. Ia bisa dimitigasi sejak awal jika kita serius memperhatikan kondisi alam, terutama hutan,” bebernya.
Saya bersama Dr. Saipul, S.Sos., M.Si. (kiri) di Kantor Media Kaltim, Bontang.
Ia menegaskan, berbeda dengan tsunami yang membutuhkan sistem deteksi khusus, bencana ekologis di daratan justru sangat bergantung pada kebijakan manusia. Karena itu, alasan bahwa bencana hari ini merupakan akibat kebijakan masa lalu tidak bisa diterima begitu saja. Negara, kata Saipul, tidak pernah berhenti berjalan. Pemerintahan boleh berganti, tetapi tanggung jawab institusional tetap melekat.
Dalam konteks Kalimantan Timur, Saipul melihat pola yang sama dan terus berulang. Penebangan kayu, tambang batu bara, dan ekspansi sawit memiliki satu benang merah: pembabatan hutan secara besar-besaran.
Hutan dibuka, ekosistem rusak, lalu diganti dengan fungsi yang tidak pernah mampu menggantikan peran ekologis hutan alami. “Hutan Kalimantan sejak awal berfungsi mengatur air, menahan longsor, dan menjaga keseimbangan iklim. Ketika ditebang, apalagi diganti sawit, fungsi itu hilang. Sawit tidak akan pernah menggantikan hutan,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi narasi investasi yang selalu dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, selama investasi dikuasai sektor swasta murni, klaim kesejahteraan itu kerap menjadi pembohongan publik. Pajak yang diterima negara tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditanggung masyarakat sekitar.
“Kita punya batu bara, migas, sawit, LNG. Tapi siapa yang benar-benar sejahtera? Yang sejahtera itu pemilik perusahaan dan pemegang saham, bukan warga yang rumahnya terendam banjir,” ujarnya lugas.
Fenomena banjir yang semakin tinggi dan tidak terprediksi di Samarinda, Kutai Timur, dan wilayah lain di Kaltim, menurut Saipul, merupakan tanda terganggunya siklus alam. Curah hujan yang kian ekstrem bukan sekadar fenomena cuaca, melainkan peringatan bahwa daya dukung lingkungan telah melemah.
Ironisnya, di tengah berbagai program penanggulangan banjir, kondisi justru semakin memburuk. “Kalau banjir terus meningkat, berarti ada yang salah secara mendasar. Masalahnya bukan hanya di hilir, tetapi di kebijakan hulunya,” katanya.
Yang paling ia sesalkan adalah kecenderungan kepala daerah mencari pembenaran. Alam dan cuaca disalahkan, sementara izin tambang dan sawit terus berjalan. Padahal, jika dilihat secara objektif, kerusakan lingkungan merupakan hasil dari pilihan kebijakan yang disengaja.
Dalam pandangan akademiknya, kondisi ini bahkan telah menyentuh wilayah tanggung jawab negara terhadap keselamatan warga. Rumah rusak, lahan terendam, mata pencaharian hilang, tetapi kompensasi hampir tidak pernah sebanding dengan kerugian nyata yang dialami masyarakat.
“Negara yang memberi izin, negara pula yang harus bertanggung jawab. Kalau perusahaan tidak mampu, negara wajib memulihkan kerugian rakyat,” tegasnya.
Dengan luasan konsesi tambang dan sawit yang telah menembus jutaan hektare di Kalimantan Timur, Saipul menyimpulkan satu hal yang tidak bisa lagi dihindari: alih fungsi lahan telah berlangsung secara sistemik. Reklamasi berjalan setengah hati, lubang tambang dibiarkan, dan jaminan pemulihan lingkungan lebih sering berhenti di atas kertas.
Kesimpulan ini sejalan dengan liputan khusus Tim Redaksi Media Kaltim Network yang dihimpun dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Data lapangan, kesaksian warga, hingga temuan visual menunjukkan pola yang sama: kerusakan hutan berjalan paralel dengan meningkatnya risiko bencana.
Artinya, deforestasi di Kalimantan Timur bukan lagi soal kemungkinan. Ia telah menjadi kepastian bencana, selama kebijakan tidak berubah dan tanggung jawab terus dihindari.
Liputan lengkap mengenai kondisi hutan dan dampaknya di berbagai wilayah Kaltim dapat dibaca dalam Liputan Khusus Media Kaltim Network. (*)
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan saat meninjau posko pengungsi dan pembangunan hunian sementara di Desa Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatra Barat, Kamis (18/12/2025). ANTARA/HO-Youtube Sekretariat Presiden
AGAM – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Desa Salareh Aia, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, akan rampung dalam satu bulan.
“Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan,” kata Prabowo saat meninjau dan bertemu dengan warga setempat di lokasi tersebut, Kamis (18/12/2025).
Presiden mengatakan dengan selesainya hunian sementara tersebut, warga diharapkan tidak perlu lagi tinggal di tenda pengungsian.
Setelah pembangunan hunian sementara rampung, Prabowo mengatakan Pemerintah juga merencanakan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.
Presiden mengatakan pembangunan hunian tetap memiliki kualitas dan ukuran yang memadai, dengan luas sekitar 70 meter persegi.
“Kemudian segera setelah itu kita akan membangun hunian tetap. Dilihat sudah cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar 70 meter persegi,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana dan pemulihan kondisi di Agam.
Menurutnya, aparat TNI dan Polri, Basarnas, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah telah bekerja bersama secara bahu-membahu dalam memperbaiki keadaan di wilayah terdampak.
Presiden juga memuji semangat warga, termasuk para ibu dan anak-anak, yang tetap memberikan sambutan hangat kepada dirinya di tengah situasi sulit.
Prabowo menegaskan Pemerintah akan terus memantau dan memikirkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat terdampak bencana.
“Kita mampu mengatasi semua bersama-sama. Kalian semua tidak sendiri, kita semua memikirkan setiap hari bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan saudara-saudara,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo tiba di Sumatra Barat, Rabu (17/12) untuk meninjau kembali sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Sumatra Barat, Presiden diagendakan meninjau tiga lokasi bencana, yakni di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. (ANT/KN)
Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan menyalurkan bantuan 61 ton beras dan satu ton minyak goreng, kepada masyarakat korban banjir bandang di Kecamatan Darul Makmur. Hingga Kamis (18/12/2025) bantuan tersebut telah sepenuhnya diserahkan ke kecamatan oleh pemerintah setempat. ANTARA/HO-Humas Pemkab Nagan Raya.
NAGAN RAYA – Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh menyalurkan sebanyak 61 ton beras dan satu ton minyak goreng, beserta aneka bahan pokok kepada masyarakat korban banjir bandang di Kecamatan Darul Makmur.
“Penyaluran bantuan ini sebagai bentuk komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam memastikan penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan optimal,” kata Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan di Nagan Raya, Kamis (18/12/2025).
Teuku Raja Keumangan mengatakan tujuan penyaluran bantuan bagi korban banjir bandang, juga sebagai upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak bencana.
Selain itu, penyaluran bantuan ini juga diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi ekonomi dan mata pencaharian masyarakat pascabencana banjir bandang.
“Penyaluran bantuan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat korban banjir bandang,” katanya.
Dengan adanya penyaluran bantuan ini, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh berharap dapat membantu masyarakat korban banjir bandang untuk memulihkan kondisi dan kembali melakukan aktivitas sehari-hari.
“Pemerintah harus hadir dan sigap, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga hingga masyarakat benar-benar pulih,” kata Bupati Teuku Raja Keumangan. (ANT/KN)
E-Paper Lengkap
Versi Mobile
