JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan penurunan transaksi judi daring (judi online atau judol) merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi dari praktik ilegal itu.

“Ini adalah capaian kolektif pemerintah dan masyarakat, menunjukkan juga negara hadir secara serius untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari jeratan judi online,” kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan penurunan jumlah transaksi judol pada 2025. Sejak awal tahun hingga kuartal ke-3 jumlah perputaran dana judol mencapai Rp155 triliun atau turun 57 persen dibandingkan pada tahun 2024. Meutya menekankan bahwa penurunan tersebut adalah capaian kolektif pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, data yang dirilis oleh PPATK memperkuat klaim keberhasilan pemerintah dalam menekan praktik judi daring di tanah air.

“Data PPATK menjadi indikator yang sangat kredibel bahwa kebijakan pengawasan, pemutusan akses hingga penegakan hukum yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan terukur,” tegasnya.

Meutya menekankan upaya pemerintah tidak akan berhenti pada capaian saat ini dan akan terus memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap segala bentuk praktik judi daring.

Pemerintah akan terus mempersempit ruang gerak pelaku, baik dari sisi konten, infrastruktur digital, maupun aliran dananya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), lanjut Meutya, secara konsisten melakukan pemutusan akses terhadap konten dan situs-situs judi online yang beroperasi di ruang digital Indonesia.

“Setiap laporan masyarakat dan temuan sistem kami tindaklanjuti secara cepat sebagai bagian dari komitmen menjaga ruang digital yang aman dan sehat,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa perputaran dana judi online di Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp155,4 triliun, turun signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp359,8 triliun.

PPATK juga mencatat penurunan jumlah pemain judi online yang signifikan. Pada 2025, jumlah pemain tercatat 3,1 juta orang, turun 68,32 persen dibandingkan 9,7 juta pemain pada 2024. (ANT/KN)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Kamis, bergerak melemah tipis 1 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.695 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.694 per dolar AS.

Pelemahan kurs rupiah menyusul setelah keluar keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI Rate.

“BI mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah di 4,75 persen, dengan alasan ketidakpastian global yang berkelanjutan, sambil menegaskan bahwa masih ada ruang untuk penurunan suku bunga di masa mendatang,” ucap Chief Economist Permata Bank Josua Pardede kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate tetap berada di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 yang berlangsung pada Selasa (16/12) dan Rabu (17/12).

Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing juga dipertahankan pada level 3,75 persen dan 5,5 persen.

Melihat sentimen global, berasal dari pernyataan dovish dari pejabat Fed Christopher Waller.

“(Ia) mencatat bahwa suku bunga kebijakan saat ini berada sekitar 100 bps (basis points) di atas level netral, menunjukkan ruang yang cukup untuk penurunan suku bunga di masa mendatang,” ungkap dia.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diperkirakan diperkirakan akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.650–16.750 per dolar AS. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemeriksaan kedua pada tahap penyidikan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melengkapi teka-teki atau puzzle kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024

“Ini menjadi pelengkap dari puzzle-puzzle informasi dan keterangan yang sebelumnya sudah didapatkan oleh penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/12/2025)

Budi menjelaskan pemeriksaan kedua Yaqut Cholil yang dilakukan bersama auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dapat melengkapi teka-teki penyidikan karena terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara akibat kasus kuota haji tersebut.

Selain itu, pemeriksaan kedua Yaqut melengkapi informasi yang sudah didapatkan KPK mengenai asal muasal pemberian 20.000 kuota haji tambahan pada 1445 Hijriah/2024 Masehi, hingga penelusuran secara langsung ke Arab Saudi.

“Semua itu didalami, baik oleh penyidik dan juga BPK dalam kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara, termasuk mengenai apa yang ditemukan penyidik di Arab Saudi,” katanya.

Sebelumnya, pemeriksaan perdana mantan Menag Yaqut Cholil dalam penyidikan kasus kuota haji berlangsung pada 1 September 2025.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, dan menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian negara.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri.

Mereka yang dicegah adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprioritaskan penerbitan izin usaha penangkapan ikan bagi pelaku perikanan di daerah terdampak bencana guna mempercepat pemulihan ekonomi, menjaga pasokan, dan keberlanjutan usaha nelayan nasional.

“Kita prioritaskan pemprosesan permohonan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) dari wilayah terdampak bencana,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

KKP terus melakukan layanan terbaik kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan, salah satu di antaranya melalui perpanjangan perizinan berusaha berupa SIPI dan SIKPI.

Menurutnya, sumber daya manusia terkait beserta dukungan teknologi informasi disiapkan agar bisa memberikan layanan andal dan maksimal selama 24 jam setiap harinya termasuk hari libur.

Ia mengungkapkan, nelayan dan pelaku di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi prioritas pertama percepatan layanan perizinan berusaha termasuk untuk perpanjangan izin.

Langkah itu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan aktivitas perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir pascabencana.

“Termasuk percepatan proses administrasi dan pendampingan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Latif berharap para nelayan dapat segera melaut dan menjalankan usahanya. Pihaknya memastikan pelayanan SIPI dan SIKPI, termasuk bagi yang mengajukan perpanjangan tetap berjalan cepat, mudah, dan sesuai ketentuan.

Latif menambahkan, selain percepatan SIPI dan SIKPI, sejumlah bantuan juga digelontorkan KKP sebagai respon cepat melalui program tanggap darurat. Secara bertahap, bantuan telah dikirimkan ke wilayah terdampak bencana, baik di Aceh, Sumatra Utara maupun Sumatra Barat.

Diketahui, pengurusan SIPI dan SIKPI dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

“Sistem OSS saat ini juga semakin disempurnakan yang memudahkan nelayan dan pelaku usaha dalam layanan perizinan termasuk perpanjangan. Data dukung yang dapat ditarik secara otomatis melalui sistem, saat ini sudah diotomatisasi,” tandasnya.

Dia juga meminta para nelayan agar tidak ragu memanfaatkan layanan yang telah tersedia. Apabila ada kendala dapat menggunakan layanan konsultasi pada laman perizinan.kkp.go.id atau dapat pula menghubungi kantor unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Perikanan Tangkap terdekat.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana harus diwujudkan tidak hanya melalui bantuan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga melalui kebijakan dan pelayanan publik yang adaptif dan responsif. (ANT/KN)

MAKASSAR – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengerahkan 600 tenaga kesehatan (nakes) untuk memperkuat layanan kesehatan di posko pengungsian bencana banjir di wilayah Sumatra.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono di sela kunjungan kerja ke Puskesmas Pulau Sabutung, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Selasa (16/12/2025), menyebut nakes tersebut berasal dari mahasiswa kedokteran, organisasi profesi, hingga relawan.

“Ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada perawat, ada macam-macam,” katanya saat ditanya terkait komposisi nakes yang dikerahkan.

Ia mengatakan bahwa pengerahan tersebut dilakukan untuk memastikan para penyintas memperoleh layanan medis yang memadai pasca-bencana.

Dante menjelaskan, ratusan nakes itu berasal dari berbagai unsur, mulai dari perguruan tinggi, organisasi profesi kesehatan, hingga relawan kemanusiaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Selain itu, kata Dante, dokter dari unsur TNI dan Polri juga turut dilibatkan. Seluruh nakes akan dikoordinasikan dengan otoritas kesehatan setempat agar penempatannya sesuai kebutuhan di lapangan.

“Para tenaga kesehatan ini akan disebar di pos-pos pengungsian, rumah sakit, dan puskesmas. Tahap pertama sebanyak 600 nakes akan bertugas selama dua minggu, kemudian akan digantikan dengan 600 nakes berikutnya,” ujar Dante.

Pemerintah juga membuka pendaftaran relawan secara luas, dengan penjadwalan dan penempatan yang akan diumumkan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan jumlah pos pengungsian di wilayah terdampak banjir.

Pemerintah menyiapkan sekitar 600 nakes untuk menangani dampak banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Kesiapan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12), sebagai bagian dari respons negara terhadap bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Dari total tersebut, sebanyak 450 tenaga medis telah siap diberangkatkan pada tahap awal. Mereka terdiri atas dokter magang, dokter umum, hingga dokter spesialis yang direkrut secara terbuka melalui mekanisme relawan nasional, melibatkan organisasi profesi, fakultas kedokteran, serta jaringan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Penugasan dilakukan secara bertahap dan bergilir dengan masa tugas dua minggu untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan di daerah asal.

Menkes mengatakan pengerahan tenaga kesehatan ini menegaskan kehadiran negara dalam penanganan bencana, dengan dukungan logistik dan transportasi, serta fokus pada pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak di wilayah terdampak bencana. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog hampir dua jam dengan para kepala daerah se-Papua untuk membahas berbagai persoalan dan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

“Pak Presiden juga tadi memberikan ruang dialog dan cukup lama. Dialognya mungkin hampir dua jam. Semua gubernur memberikan masukan-masukan, menyampaikan problema-problema yang ada,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025) malam.

Tito mengatakan dalam dialog tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota menyampaikan berbagai masalah yang dihadapi di daerah masing-masing.

Sebagian persoalan dapat langsung ditindaklanjuti dalam forum tersebut, sementara isu lain perlu dibahas lebih lanjut secara internal dengan kementerian terkait.

“Dialog hari ini sangat produktif sekali dan Bapak Presiden sangat menunjukkan komitmen beliau untuk mempercepat pembangunan di Papua. Kita ingin agar Papua lebih cepat maju dan rakyatnya lebih sejahtera,” ucap Tito.

Terkait percepatan pembangunan Papua, Presiden Prabowo telah membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Tito mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan komite tersebut untuk menyinkronkan program kementerian dan lembaga yang nilainya mencapai lebih dari Rp61 triliun pada tahun mendatang di enam provinsi serta 42 kabupaten/kota di Papua.

“Ada yang dalam bentuk MBG (Makan Bergizi Gratis), Desa Nelayan, kemudian ada program sekolah unggulan, sekolah terintegrasi, dan program pangan, dan lain-lain,” kata Tito.

Presiden Prabowo memberikan arahan kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Dalam arahannya, Kepala Negara meminta pembangunan Papua di seluruh bidang dipercepat. Prabowo mengatakan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dimaksudkan untuk membantu para gubernur dan bupati mempercepat realisasi pembangunan, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat segera diwujudkan untuk kepentingan masyarakat. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan semangat dan dukungan moral kepada para korban kecelakaan mobil pengangkut makanan yang terjadi di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia secara langsung menjenguk para korban yang dirawat di Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja, Selasa (161/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyapa satu per satu korban, khususnya anak-anak dan tenaga pendidik, sambil menyampaikan pesan penguatan agar tetap tabah dan optimistis menjalani masa pemulihan.

Salah satu siswa yang dirawat di ruang pediatric intensive care unit (PICU) pascaoperasi rekonstruksi wajah, adalah Fillio. Dengan nada hangat dan penuh empati, Presiden menyampaikan doa serta harapan agar Fillio segera pulih.

“Cepat sembuh ya. Begitu sembuh nanti makan. Sehat-sehat ya, Filio. Baik-baik kamu ya, hebat, yang berani,” ucap dia melalui keterangan resmi Sekretariat Presiden yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Kehadiran dia menjadi penyemangat tersendiri bagi para pasien dan keluarga. Tercatat sembilan korban sempat menjalani perawatan di RSUD Koja.

Enam pasien telah diperbolehkan pulang, sementara tiga lainnya masih dirawat intensif dengan pengawasan medis ketat.

Selain itu, dia juga menemui Maryono, seorang guru yang tengah menjalani perawatan pascaoperasi akibat patah kaki, serta Werren, siswa yang masih dirawat inap dengan kondisi yang dilaporkan semakin stabil.

Kepada Werren, dia memberikan pesan motivasi agar tetap semangat belajar meski sedang dalam perawatan.

“Belajar yang baik ya. Nanti kamu bisa jaga nenek,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, dia urut mendengarkan penjelasan tim medis mengenai perkembangan kondisi para korban. Kunjungan ini menegaskan komitmennya untuk hadir langsung memberikan dukungan moral, sekaligus memastikan para korban memperoleh perawatan terbaik hingga pulih dan dapat kembali beraktivitas. (ANT/KN)