Beranda blog Halaman 364

Prabowo Beri Arahan Reformasi Fiskal dan Pengendalian Defisit APBN

redaksi2
-
0
Prabowo Beri Arahan Reformasi Fiskal dan Pengendalian Defisit APBN

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal, sekaligus mengingatkan para menteri untuk menjaga defisit APBN, saat rapat terbatas di Jakarta, Selasa (22/7) malam.

“Pada rapat intensif tersebut, Kepala Negara menerima laporan perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu dini hari.

Rapat terbatas mengenai APBN itu digelar pada Selasa (22/7) malam setelah rapat terkait optimalisasi kawasan ekonomi khusus (KEK) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

Teddy menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan arahan lengkap dan strategis, khususnya mengenai langkah reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit yang tetap terjaga.

Presiden Prabowo, kata Teddy, juga mengingatkan jajaran menterinya bahwa APBN harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tidak hanya membahas persoalan fiskal, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menerapkan langkah-langkah deregulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula persiapan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus,” katanya.

Secara terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan, yang salah satunya agar APBN digunakan untuk membiayai program-program penting, termasuk di antaranya program-program prioritas pemerintah.

“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” kata Sri saat jumpa pers selepas rapat itu.

Kemudian terkait deregulasi, Sri Mulyani menyebut Presiden Prabowo menginginkan deregulasi agar perekonomian tidak selalu bergantung kepada APBN.

“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi, dalam hal ini, berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” ujar Sri.

Terakhir mengenai penyusunan RAPBN 2026, Sri menjelaskan anggaran yang disusun mengakomodir program-program prioritas presiden, di antaranya makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat (SR), Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih dan berbagai program yang mendukung ketahanan pangan.

“Dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan terutama (yang dikerjakan oleh) Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital dan juga dari Kemendiktisaintek (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi),” kata Sri.

Pada rapat itu, selain Menkeu Sri Mulyani dan dua wakilnya, Suahasil dan Thomas, hadir juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (ANT/KN)

Trump: Jepang Setuju Investasi Raksasa dan Tarif 15 Persen ke AS

redaksi2
-
0
Trump: Jepang Setuju Investasi Raksasa dan Tarif 15 Persen ke AS

MOSKOW – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan “mungkin kesepakatan terbesar yang pernah dibuat” dengan Jepang, di mana Tokyo akan menginvestasikan 550 miliar dolar AS ke Amerika Serikat dan membayar tarif sebesar 15 persen, Rabu (23/7/2025).

Trump mengumumkan hal tersebut dalam akun media sosial miliknya di Truth Social.

“Kami baru saja menyelesaikan kesepakatan besar dengan Jepang, mungkin kesepakatan terbesar yang pernah dibuat. Jepang akan berinvestasi, atas arahan saya, 550 miliar dolar AS ke Amerika Serikat, yang akan menerima 90 persen dari keuntungannya,” tulis Trump di Truth Social.

“Kesepakatan ini akan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja — belum pernah ada yang seperti ini. Mungkin yang terpenting, Jepang akan membuka negara mereka untuk perdagangan termasuk mobil dan truk, beras dan produk pertanian tertentu lainnya, dan barang-barang lainnya,” kata Trump.

“Jepang akan membayar tarif timbal balik kepada Amerika Serikat sebesar 15 persen. Ini adalah waktu yang sangat menggembirakan bagi Amerika Serikat, dan terutama karena fakta bahwa kami akan terus memiliki hubungan yang baik dengan negara Jepang,” tulisnya.

Sebelumnya, AS mengenakan tarif sebesar 25 persen yang akan berlaku pada 1 Agustus. (ANT/KN)

Bupati Berau Dukung Penuh Pembinaan Atlet Bulu Tangkis Berprestasi

redaksi2
-
0
Bupati Berau Dukung Penuh Pembinaan Atlet Bulu Tangkis Berprestasi

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berkomitmen dalam mendukung pengembangan cabang olahraga bulu tangkis di Kabupaten Berau. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

Bupati Sri mendorong agar turnamen yang dilaksanakan tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah pembentukan semangat dan strategi demi meningkatkan prestasi para atlet bulu tangkis daerah.

“Jadikan sebagai ajang pembentukan semangat dan strategi untuk meningkatkan capaian cabang olahraga bulu tangkis dalam upaya melahirkan atlet-atlet berprestasi Kabupaten Berau,” pesannya.

Dikatakannya, Pemkab Berau sangat berkomitmen dalam mendukung program pembinaan di berbagai cabang olahraga, termasuk bulu tangkis. Bahkan, kehadiran pemerintah daerah dalam setiap penyelenggaraan turnamen menjadi bukti nyata perhatian terhadap pengembangan olahraga.

Ia pun mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Berau dalam mengemban tanggung jawab pembinaan atlet di daerah.

“PBSI Berau dipercaya untuk mengemban amanat dan tanggung jawab saat ini. Hal ini didasari oleh kapasitas, kompetensi, profesionalisme, serta integritas tinggi yang dimiliki pengurus,” ujarnya.

Bupati optimistis atlet-atlet Berau memiliki kemampuan dan daya juang yang tinggi. Untuk itu, ia berharap PBSI Berau dapat terus memberikan pembinaan maksimal guna mencetak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di berbagai ajang kompetisi.

“Kami yakin atlet-atlet Kabupaten Berau memiliki kemampuan dan daya juang yang luar biasa. Kami berharap kepada pengurus agar memberikan pembinaan yang maksimal kepada atlet dan mampu membawa nama harum Kabupaten Berau di berbagai kompetisi,” tutupnya. (adv/srn/set)

Pendidikan Jadi Prioritas, Pemkab Berau Gerak Cepat Pulihkan Sekolah Rusak

redaksi2
-
0
Pendidikan Jadi Prioritas, Pemkab Berau Gerak Cepat Pulihkan Sekolah Rusak

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus menunjukkan komitmennya dalam mmajukan dunia pendidikan di Bumi Batiwakkal. Hal itu dibuktikan dengan langkah cepat Pemkab Berau dalam memulihkan fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir yang melanda sejumlah kampung beberapa waktu lalu.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Bumi Batiwakkal. Menurutnya, pendidikan adalah fondasi masa depan daerah yang tidak boleh terabaikan, terutama dalam situasi pascabencana.

“Pendidikan adalah kunci masa depan, sehingga kami tidak boleh membiarkan anak-anak belajar dalam kondisi yang tidak layak. Sekolah yang rusak akibat banjir harus segera dibangun kembali,” ujarnya.

Ia juga menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera mempercepat proses perbaikan infrastruktur sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.

“Anak-anak kita berhak mendapatkan tempat belajar yang aman dan nyaman. Pemulihan ini tidak boleh ditunda-tunda. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan masa depan generasi muda,” tuturnya.

Langkah cepat yang diambil pemerintah daerah ini pun mendapat dukungan luas dari masyarakat dan kalangan pendidik. Mereka berharap pemulihan infrastruktur sekolah dilakukan secara cepat, tepat, dan merata, agar tidak ada anak-anak Berau yang tertinggal dalam mengakses pendidikan.

“Kami terus memantau proses perbaikan dan memastikan seluruh sekolah yang terdampak dapat kembali digunakan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Bupati Kukar Harap Perusahaan Gunakan Plat Lokal dan Dorong Ekspor Desa

redaksi2
-
0
Bupati Kukar Harap Perusahaan Gunakan Plat Lokal dan Dorong Ekspor Desa

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, terus mendorong berbagai strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satu upaya yang diharapkan, adalah kontribusi aktif perusahaan yang beroperasi di Kukar. Khususnya dalam penggunaan kendaraan berplat Kukar dan pencatatan transaksi bahan bakar yang tercatat sebagai konsumsi daerah Kukar.

“Kita berharap seluruh perusahaan yang ada di Kukar menggunakan kendaraan berplat Kukar. Karena dari situ dana bagi hasilnya lumayan besar. Kedua, kita juga berharap semua penggunaan bahan bakar itu Delivery Order (DO)-nya tercatat untuk Kukar. Itu juga tinggi kontribusinya,” ujar Aulia Selasa (22/7/2025).

Selain mengoptimalkan potensi fiskal dari sektor formal, Aulia juga menekankan pentingnya pengembangan sektor non-ekstraktif seperti pariwisata, pertanian, UMKM, dan koperasi. Dalam hal ini, Pemkab Kukar baru saja meluncurkan program Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi desa.

“Di Kukar ini sudah kita diskusikan dan rancang sedikit formulasi yang akan dibangun untuk Koperasi Merah Putih, agar bisa menjadi kekuatan memperkuat fiskal desa. Kalau fiskal desa kuat, maka desa akan mandiri,” jelasnya.

Aulia menyoroti bahwa alokasi Dana Desa (ADD) yang mencapai 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan beban besar bagi pemerintah daerah. Karena itu, memperkuat kapasitas fiskal di tingkat desa menjadi langkah penting untuk meringankan beban fiskal pemerintah kabupaten.

“Kalau desa kuat, minimal secara per kapita kita juga kuat. Sehingga pemerintah bisa lebih fokus pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” imbuhnya.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Aulia menyebut ada dua rumus utama. Yaitu membawa orang luar datang dan membanjiri pasar luar dengan produk Kukar.

“Kalau orang luar datang dan belanja di Kukar, maka akan ada perputaran uang yang menguatkan PDRB kita,” paparnya.

Pemkab Kukar saat ini sedang melakukan inventarisasi potensi ekspor dari desa, kelurahan, dan kecamatan. Hal ini seiring dengan dibukanya jalur penerbangan langsung dari Balikpapan ke sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei.

“Dengan jalur penerbangan langsung ini, harapannya tingkat ekspor dari Kukar bisa semakin meningkat,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Defisit Rp 955 Miliar, Pemkab Kukar Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan

redaksi2
-
0
Defisit Rp 955 Miliar, Pemkab Kukar Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan mengalami defisit anggaran sebesar Rp 955 miliar dari total belanja daerah yang telah disepakati sebesar Rp 12 triliun, pada tahun anggaran 2025. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono.

“Sampai terakhir saya hitung itu angka defisitnya kurang lebih Rp 955 miliar,” sebut Sunggono, Selasa (22/7/2025).

Salah satu faktor utama penyebab defisit adalah menurunnya harga batu bara yang berimbas pada berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Sebagai daerah penghasil, lebih dari 90 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar bersumber dari DBH. Sehingga fluktuasi harga komoditas sangat memengaruhi kemampuan fiskal daerah.

Meski menghadapi tekanan fiskal, Sunggono menegaskan bahwa Pemkab Kukar tetap berkomitmen menjaga kelangsungan program-program prioritas daerah. Ia menyampaikan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, pihaknya intensif berdiskusi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyesuaikan belanja daerah secara efisien tanpa mengganggu kinerja pemerintahan.

“Kami pastikan, pertama, tidak ada target capaian kinerja pemerintah daerah yang terganggu secara signifikan dengan adanya efisiensi ini. Kedua, sampai akhir tahun nanti, mudah-mudahan semua kegiatan yang sudah direkomendasikan untuk tetap dilanjutkan bisa terbayarkan,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

PAD Hanya 6,2 Persen, Bupati Kukar Komitmen Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah

redaksi2
-
0
PAD Hanya 6,2 Persen, Bupati Kukar Komitmen Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, untuk menopang keberlangsungan fiskal daerah. Bahkan, besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar hanya ada diangka 6,2 persen, sangat jauh dari kata kemandirian fiskal. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar yang digelar, pada Senin (21/7/2025).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, secara terbuka mengakui tingginya ketergantungan Kukar terhadap DBH. Terutama yang bersumber dari migas dan batu bara. Ia menyebut, saat ini PAD Kukar belum bisa berkontribusi banyak pada kemampuan fiskal daerah.

“Memang struktur pendapatan kita ini ada tiga, yaitu PAD, DBH, dan sumber lainnya yang dianggap sah. Tapi memang ketergantungan kita terhadap DBH sangat tinggi,” ujar Aulia.

Sebagai daerah yang masih sangat bergantung pada DBH, Aulia memaparkan tantangan besar Pemkab Kukar ditengah lesunya industri batu bara. Bahkan, beberapa perusahaan yang sudah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mulai menghentikan produksinya.

“Sebagaimana kita pahami, hari ini harga batu bara sedang turun. Ketika produksi turun, otomatis royalti yang diberikan ke daerah melalui DBH juga ikut turun,” jelasnya.

Kondisi ini, lanjut Aulia, berdampak langsung terhadap tingkat pendapatan daerah. Ia menyebut bahwa rendahnya kontribusi PAD menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi melalui upaya peningkatan kemandirian fiskal.

Bupati Aulia menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan terus mendorong berbagai langkah strategis untuk memperkuat PAD, agar struktur pendapatan daerah tidak lagi terlalu rapuh terhadap fluktuasi harga komoditas di tingkat global. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Belajar dari Kisruh Ajudan Gubernur Kaltim: Wartawan Perlu Difasilitasi, Bukan Dibatasi

redaksi2
-
0
Belajar dari Kisruh Ajudan Gubernur Kaltim: Wartawan Perlu Difasilitasi, Bukan Dibatasi

Senin (21/7) kemarin, publik dikejutkan viralnya video dan pemberitaan soal sikap asisten pribadi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang menghalangi wartawan saat melakukan wawancara doorstop di Kantor Gubernur. Ucapan “tandai, tandai” yang dilontarkan di hadapan banyak jurnalis langsung memicu reaksi keras dari komunitas pers.

Termasuk dari kami. Sebab kejadian serupa juga dialami wartawan Media Kaltim saat meliput agenda Gubernur di Berau beberapa waktu lalu. Namun insiden kemarin tampaknya menjadi puncak kekesalan para jurnalis. Bukan hanya soal nada tinggi, tapi karena profesi wartawan diperlakukan seolah gangguan.

Saya sudah lebih dari dua dekade menjadi wartawan. Menggali informasi dari narasumber adalah bagian utama dari pekerjaan kami. Itu bisa dilakukan lewat telepon, menyambangi ruang kerja, atau menunggu berjam-jam demi satu-dua menit bertanya langsung lewat doorstop. Apalagi untuk pejabat setingkat gubernur, yang aksesnya sangat terbatas. Karena itu, momen singkat seperti doorstop menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menggali keterangan soal agenda, tapi juga isu-isu yang relevan secara publik.

Sangat disesalkan ketika justru orang terdekat dari gubernur yang bertindak semaunya. Padahal gubernurnya sendiri tidak keberatan dan tetap menjawab pertanyaan wartawan. Justru ajudannya yang membuat suasana menjadi panas. Bukannya membantu menjaga wibawa, yang terjadi justru mempermalukan.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat memberikan keterangan kepada awak media usai agenda penandatanganan kerja sama di Kantor Gubernur, Senin (21/7/2025).

Yang juga memprihatinkan, beberapa jurnalis di lokasi ikut merasa ditekan. Irwan dari Arusbawah.co menyebut tindakan tersebut telah merendahkan profesi jurnalis. Menurutnya, kalaupun ada pertanyaan yang dianggap tidak pantas, cukup dijawab atau dialihkan dengan baik. Tak perlu dibatasi secara sepihak. Ali dari Katakaltim.com bahkan mengaku sempat ingin bertanya, tapi akhirnya mengurungkan niat karena suasana jadi tidak kondusif. Mayang Sari dari Diswaykaltim juga menilai tindakan sang ajudan sebagai bentuk nyata penghalangan kerja jurnalistik.

Saya pribadi pernah merasakan kerasnya persaingan liputan di Jakarta. Selama enam bulan saya ditugaskan meliput proses hukum almarhum mantan Bupati Kukar, Syaukani HR. Di sana, suasana pers jauh lebih padat dan kompetitif. Tapi anehnya, hubungan kerja dengan para pejabat dan ajudannya terasa lebih sehat. Ajudan menteri atau dirjen tidak pernah bersikap seperti satpam informasi. Kalau waktunya terbatas, mereka cukup sampaikan dengan nada sopan, tidak pakai gertakan.

Untungnya, saya sendiri belum pernah mengalami perlakuan seperti yang dialami rekan-rekan wartawan kemarin. Tapi saya tahu betul rasanya dihalangi saat sedang menjalankan tugas. Dan saya tahu, ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau semua pihak memahami batas dan tanggung jawab masing-masing.

Sikap arogan ajudan gubernur bukan hanya melukai profesi jurnalis, tapi juga merusak citra pimpinannya sendiri. Publik bisa saja menilai bahwa Pemprov Kaltim sedang menutup ruang komunikasi. Padahal, pada masa pemerintahan sebelumnya, Diskominfo pernah rutin menggelar forum bulanan yang mempertemukan media dengan gubernur atau wakilnya. Praktik semacam ini perlu dihidupkan kembali.

Jika memang ada kekhawatiran bahwa gubernur belum siap menjawab isu-isu tertentu, maka bentuk saja forum resmi. Tunjuk juru bicara. Terapkan pola jumpa pers terjadwal seperti di kementerian. Tidak semua harus dijawab langsung oleh gubernur. Bisa wakil, staf ahli, atau pejabat teknis.

Yang perlu diingat, wartawan tidak datang tanpa alasan. Pertanyaan yang diajukan bukan atas nama pribadi, melainkan rencana redaksi yang didasarkan pada kebutuhan publik. Maka sangat keliru bila ajudan atau aspri merasa berhak menyaring pertanyaan. Mereka bukan pemilik panggung. Tugasnya membantu, bukan mengatur narasi.

Insiden ini harusnya jadi pelajaran bersama. Jangan sampai hanya karena ulah satu dua orang di lingkaran dalam, kepercayaan publik terhadap pemimpinnya ikut rusak.

Jika Gubernur Rudy Mas’ud ingin membangun kepemimpinan yang terbuka, maka langkah awal yang paling sederhana adalah membenahi pola komunikasi dan relasi dengan media. Libatkan wartawan sebagai mitra. Buka ruang dialog. Karena jika ruang komunikasi tertutup, yang muncul bukan hanya kecurigaan, tapi juga perlawanan.

Cukup satu insiden ini jadi peringatan. Demokrasi tak bisa hidup jika ruang tanya dibungkam. Wartawan ada justru untuk menjaga ruang itu tetap terbuka. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Presiden Prabowo Perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung Usut Pengoplos Beras Premium

redaksi2
-
0
Presiden Prabowo Perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung Usut Pengoplos Beras Premium

KLATEN – Presiden Prabowo Subianto saat acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih tiga kali menyebut Kapolri dan Jaksa Agung dan memerintahkan mereka segera menindak pengoplos beras, yang telah menjual beras biasa dengan label beras premium.

Dalam sambutannya saat acara peluncuran di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025), Presiden Prabowo menyebut dirinya mendapatkan laporan ada pengusaha yang membeli gabah kering panen (GKP) dari petani Rp6.500 per kilogram, yang merupakan harga pembelian minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi kemudian dijual dengan label premium, yang harganya di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Saudara-saudara, ini kan penipuan, ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung (ST Burhanuddin) dan Kapolri (Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo) usut dan tindak ini pidana, dan saya dapat laporan, kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian (yang dialami) oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun (akibat beras premium oplos),” kata Presiden Prabowo.

Presiden kemudian mengungkap rasa geramnya yang berusaha setengah mati meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, sementara di sisi lain ada empat sampai dengan lima pengusaha yang setiap tahunnya menikmati keuntungan dari menipu rakyat hingga seratusan triliun rupiah per tahunnya.

“Saudara-saudara ini saya sampaikan di acara yang penting ini, karena di sini banyak bupati, banyak gubernur, yang hadir ribuan kepala desa, saya anggap (pengoplos beras, red.) ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima!” kata Presiden.

Prabowo kemudian kembali memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas kasus beras premium oplosan tersebut.

“Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak! Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu, oke, kalau tidak kita sita itu penggilingan-penggilingan padi yang brengsek itu,” ujar Presiden menunjukkan rasa geramnya.

Terakhir, untuk ketiga kalinya dalam sambutan yang sama, Presiden Prabowo kembali memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak pengusaha-pengusaha pengoplos beras yang serakah, dan mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat.

“Jaksa Agung dan Kapolri saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut! Tindak! Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa, lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan, kita bela rakyat kita,” kata Presiden Prabowo kepada Kapolri dan Jaksa Agung. (ANT/KN)

TNI AL Tegaskan Satria Arta Kumbara Bukan Lagi Anggota TNI

redaksi2
-
0
TNI AL Tegaskan Satria Arta Kumbara Bukan Lagi Anggota TNI

JAKARTA – Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan eks anggota Marinir yang menjadi tentara relawan Rusia, Satria Arta Kumbara bukan lagi bagian dari TNI.

TNI AL pun, kata Tunggul, tidak akan mau merespon permintaan Satria yang ingin kembali menjadi warga negara Indonesia.

“Lebih tepat bisa ditanyakan ke Kementerian Luar Negeri RI, atau juga Kementerian Hukum RI terkait dengan status kewarganegaraan yang bersangkutan. Yang jelas saat ini sudah tidak ada lagi keterkaitan dengan TNI AL,” kata Tunggul saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (21/7/2025).

Menurut Tunggul, TNI AL akan tetap memegang putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta, tanggal 6 April 2023 yang menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Desersi dalam waktu damai’ terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini.

Tidak hanya itu, berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, Satria Arta Kumbara juga dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan dipecat dari TNI.

“Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (AMKHT) ditetapkan pada 17 April 2023, menandakan bahwa keputusan tersebut sah dan tidak dapat diganggu gugat,” tegas Tunggul.

Berdasarkan putusan tersebut, Tunggul memastikan TNI AL akan tetap berpegang teguh tidak bisa menerima kembali Satria sebagai anggota TNI.

Sebelumnya, beredar video Satria Arta Kumbara yang ingin kembali menjadi warga WNI. Dalam video yang viral itu, dia mengaku tidak tahu bahwa perbuatannya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut.

Dalam video itu juga dia meminta kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menerimanya sebagai WNI. (ANT/KN)

1...363364365...1,106Halaman 364 dari 1,106