JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Refinery Unit (RU) V Balikpapan, Kalimantan Timur masih menunggu jadwal dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kita harus menyesuaikan dengan jadwal Bapak Presiden. Kita pengin Bapak Presiden yang akan meresmikan,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Bahlil menyampaikan pada prinsipnya seluruh aspek operasional, teknis, dan keselamatan kilang telah berjalan sesuai standar.

Menurut Bahlil, mundurnya peresmian RDMP Balikpapan hanyalah masalah teknis. Ia pun berharap pengoperasian RDMP secara resmi dapat dilaksanakan bulan ini.

“Kita tunggu saja, persoalannya cuma persoalan teknis bukan lain-lain. Kita tunggu saja dan insya Allah bulan-bulan ini kita usahakan bisa selesai,” pungkasnya.

Peresmian RDMP Balikpapan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional.

Proyek ini merupakan komitmen pemerintah melalui PT Pertamina untuk mencukupi kebutuhan energi dalam negeri.

RDMP ini memungkinkan Kilang Balikpapan untuk menghasilkan produk petrokimia sekitar 283 ribu ton per tahun.

Kilang Balikpapan akan memiliki kapasitas pengolahan mencapai 360 ribu barel per hari. Kapasitas ini setara dengan 22 – 25 persen atau seperempat dari kebutuhan nasional akan dihasilkan dari kilang Balikpapan.

Selain itu, proyek ini juga ditargetkan bisa meningkatkan kualitas produk BBM menjadi setara Euro V atau kandungan sulfur 10 ppm, dari yang saat ini masih Euro II, serta peningkatan yield valuable product menjadi 91,8 persen.

Ada pun produk yang akan dihasilkan dari kilang RDMP Balikpapan yakni BBM, LPG, dan petrokimia. (ANT/MK)

Pewarta : Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor : Bernadus Tokan

JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memastikan 63 terminal penumpang siap menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“Peningkatan sejumlah fasilitas seperti ruang tunggu penumpang, area toilet, ruang laktasi, layanan kesehatan, musala, pusat informasi hingga counter check-in menjadi fokus utama perseroan demi kenyamanan dan keamanan penumpang,” ujar Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Sodikin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Area dermaga juga siap, lanjutnya, untuk sandar kapal penumpang sesuai standar operasi yang telah ditingkatkan.

Memasuki musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pelindo pastikan kesiapan sarana dan prasarana terminal penumpang dan roro yang dikelola perseroan di seluruh Indonesia.

Total 63 terminal telah dipersiapkan untuk memberikan layanan optimal bagi masyarakat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sejalan dengan semangat “Libur Nataru, Hadirkan Kebaikan Kuatkan Harapan”.

Disamping itu, Pelindo telah mengimplementasikan auto gate dilengkapi dengan CCTV di sebagian besar terminal penumpang, baik untuk penumpang maupun kendaraan.

Langkah ini menjadikan proses keluar-masuk area pelabuhan menjadi lebih cepat, tertib dan terpantau oleh sistem.

Pelindo juga secara intensif berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan pelabuhan melalui Posko Angkutan Natal-Tahun Baru terpadu untuk memantau dan mengatur arus penumpang, termasuk pemeriksaan persyaratan perjalanan dan penyediaan informasi bagi pengunjung pelabuhan.

Sebagai persiapan antisipasi lonjakan penumpang saat puncak Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pelindo menyiapkan fasilitas tambahan seperti tenda dan kursi ruang tunggu ekstra serta toilet portable, menambah counter check-in serta memperkuat pemeriksaan bagasi dan pengamanan oleh petugas. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyiapkan cadangan beras hingga 120 ribu ton untuk didistribusikan ke wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), Mentan melaporkan pada Presiden Prabowo Subianto bahwa cadangan yang disiapkan tersebut merupakan tiga kali lipat dari perkiraan kebutuhan di lapangan.

“Cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120.000 ton di lapangan. Jadi, pangan tidak ada masalah, Bapak Presiden, tiga kali lipat dari kebutuhan,” kata Mentan.

Hingga Senin (15/12), Kementerian Pertanian telah mengirimkan stok beras sekitar 44 ribu ton ke daerah bencana.

Selain bantuan pangan, Amran melaporkan adanya bantuan dari APBN dengan total nilai mencapai Rp1 triliun. Tidak hanya itu, dukungan tambahan juga datang dari kementerian lain dan para mitra dengan nilai sekitar Rp75 miliar.

“Dua kapal kami sudah berangkatkan. Terima kasih Pak Panglima. Besok kami berangkatkan lagi satu kapal. Jadi totalnya tiga kapal kami berangkatkan,” kata Mentan.

Terkait dampak bencana terhadap sektor pertanian, Mentan menyampaikan bahwa terdapat sekitar 70 ribu hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan.

Dalam laporannya terhadap kinerja tahunan di kementerian yang dipimpinnya, Amran menyampaikan capaian kesejahteraan petani yang menunjukkan tren positif.

Nilai tukar petani (NTP) tercatat mencapai 124,36, atau melampaui target 110 yang ditetapkan Menteri Keuangan.

“Ini tertinggi dalam sejarah. Total kenaikan untuk padi saja pendapatan petani  Rp120 triliun,” kata Amran.

Mentan juga melaporkan peningkatan produksi beras nasional yang mencapai 4,17 juta ton sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ia memproyeksi swasembada pangan dapat tercapai pada awal 2026.

Dari sisi stok, Amran menyebutkan bahwa cadangan beras nasional diproyeksikan mencapai 3,7 juta ton pada akhir tahun. Sementara untuk pupuk, keberhasilan kebijakan pupuk meningkatkan volume hingga 700 ribu ton dengan penurunan harga sekitar 20 persen tanpa menambah beban anggaran negara. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Sumatra.

Saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025), Purbaya memastikan anggaran pemulihan bencana yang diminta oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu sumber anggaran berasal dari efisiensi belanja K/L tahun anggaran 2026 yang telah dievaluasi.

“Waktu APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian/lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat nggak jelas. Sudah kami sisir. Sebelum bencana, kami sudah kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi, begitu dibutuhkan yang disebutkan oleh Pak Presiden, kami sudah siap,” jelas Purbaya.

Dana tahun anggaran 2026 itu akan digunakan untuk rehabilitasi wilayah terdampak bencana.

Untuk tahun ini, Purbaya menyebut BNPB telah mengajukan anggaran senilai Rp1,6 triliun. Bendahara negara juga masih menyediakan anggaran Rp1,3 triliun untuk yang bisa diminta BNPB pada tahun depan.

Secara paralel, Menkeu juga akan memberikan relaksasi anggaran bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana. Relaksasi itu akan diberikan pada tahun depan dengan tujuan agar pemda memiliki kemampuan untuk membangun kembali daerahnya.

“Jadi, nggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan perbaikan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat membutuhkan anggaran Rp51,82 triliun.

Anggaran tersebut, terdiri dari Rp2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun bila ditinjau per daerah, anggaran pemulihan untuk Aceh diperkirakan sebesar Rp25,41 triliun, Sumatra Utara Rp12,88 triliun dan Sumatra Barat Rp13,52 triliun. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi terdampak banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara meski jembatan bailey sebagai penghubung wilayah tersebut telah berfungsi.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin (15/12/2025), mengatakan bahwa imbauan tersebut disampaikan menyusul masih adanya potensi bahaya lanjutan di wilayah terdampak.

Berdasarkan laporan tim petugas gabungan yang dikonfirmasi BNPB, aktivitas warga di sekitar lokasi terdampak cukup ramai.

“Tidak hanya warga setempat tetapi juga rombongan dari luar daerah,” katanya.

Ia mengatakan wilayah terdampak bencana tidak layak dijadikan tujuan kunjungan, terutama menjelang libur akhir tahun.

BNPB juga mengingatkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih dapat terjadi di Kecamatan Batang Toru, khususnya Desa Garoga, dalam tiga hari ke depan.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kenaikan debit air sungai secara tiba-tiba sehingga membahayakan keselamatan masyarakat.

Abdul mengimbau warga dan pengunjung untuk tetap mematuhi arahan petugas serta tidak melakukan aktivitas di area rawan.

Selain itu, BNPB meminta seluruh unsur tim gabungan penanggulangan bencana yang masih berada di lokasi untuk selalu mengutamakan keselamatan selama bertugas.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB sebelumnya menyatakan jembatan bailey penghubung Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, sudah dapat dimanfaatkan masyarakat.

Jembatan darurat tersebut dibangun oleh personel Yon Zipur TNI dan dapat dilalui kendaraan roda dua, roda tiga (becak motor), maupun roda empat untuk menunjang mobilitas warga sejak Sabtu (12/12). Hal ini sebagai bagian dari percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca-banjir bandang yang melanda daerah itu pada Selasa (25/11). (ANT/KN)

DENPASAR – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menemukan bakteri berbahaya dalam pakaian bekas hasil impor ilegal jaringan Korea Selatan-Bali yang melibatkan dua tersangka ZT dan SB.

Saat pengungkapan kasus impor pakaian bekas dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Denpasar, Senin (15/12/2025), Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan bakteri tersebut diketahui berdasarkan hasil uji laboratorium di Bali.

“Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh penyidik, dari sampel pakaian bekas yang diambil kemudian diajukan untuk diperiksa secara laboratoris ke Labkesda Provinsi Bali, ditemukan terdapat bakteri Bacillus sp,” katanya.

Menurut dia, bakteri tersebut sangat rentan menimbulkan masalah kesehatan untuk pengguna pakaian bekas.

Selain berbahaya sebagai kesehatan, praktik importasi pakaian bekas juga mematikan industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang bergerak di bidang fesyen.

“Praktik-praktik importasi ilegal atau pakaian bekas ini dapat mengancam terhadap industri tekstil dalam negeri dan sektor UMKM produsen pakaian jadi di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Direktur Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Novian mengungkap selama lima tahun menjalani bisnis ilegal pakaian bekas dari Korea Selatan, ZT dan SB menyamarkan identitas dari pedagang hingga mahasiswa untuk mengelabui petugas.

“Mereka menggunakan identitas sebagai pedagang pakaian, wira swasta bahkan menggunakan profil mahasiswa,” katanya.

Ia menjelaskan, dari  2021 sudah terlihat kurang lebih 1.900 lebih transaksi yang dilakukan para pelaku ke salah satu negara yaitu Korea Selatan.

Tak hanya Korea Selatan, PPATK juga berhasil mengendus kurang lebih 6 negara lainnya yang diduga jadi pemasok barang bekas yang beredar luas di Indonesia.

“Modus yang mereka gunakan tadi disampaikan bahwa menggunakan transaksi menggunakan nama-nama pihak lain. Dan juga ada potensi mencampur uang hasil kejahatan atau hasil tindak pidana dengan uang bisnis sah yaitu bisnis transportasi dan juga bisnis ekspor-impor,” kata Novian.

Dari sisi transaksi, kata dia, terlihat juga ada indikasi kuat mereka melakukan skema trade-base money laundering.

“Itu dikenal di dunia internasional bahwa transaksi yang dilakukan sedemikian rupa direkayasa agar terlihat itu transaksi sah yang wajar hasil bisnis ekspor-impor sebagaimana mestinya,” katanya .

Padahal dibalik hal tersebut ada beberapa yang harus didalami seperti pencucian uang.

Sebelumnya, Satgas Gakkum Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkap praktik impor ilegal pakaian bekas di sebuah gudang kawasan Tabanan, Bali dengan total transaksi Rp669 miliar. (ANT/KN)

BADUNG – Kepolisian Resor Badung, Bali menyebutkan seorang warga negara asing (WNA) meninggal dunia diduga menerobos banjir di Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Badung saat hujan deras melanda daerah itu pada Minggu (14/12/2025) pukul 01.10 Wita.

Pejabat Sementara Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti di Badung, Minggu, menyatakan WNA berjenis kelamin perempuan yang sampai kini belum diketahui identitasnya itu diduga terseret banjir dengan sebuah sepeda motor tersangkut di antara dinding jembatan dan kayu yang terbawa arus air.

“Korban ditemukan pada pukul 04.40 Wita ketika sungai surut, di bawah jembatan jalan menuju Canggu Pertiwi dalam keadaan meninggal dunia, dimana posisi korban tersangkut di diantara dinding jembatan dan sela kayu yang tersangkut di bawah jembatan tersebut,” kata Ayu.

Ia mengatakan keberadaan WNA tersebut baru diketahui pada pukul 04.40 Wita setelah air mulai surut.

Evakuasi terhadap korban telah berhasil dilakukan pada pukul 10.40 Wita oleh Tim Basarnas Provinsi Bali.

Namun, kendaraan yang diduga dipakai korban belum bisa dilakukan evakuasi karena kondisi kendaraan yang terjepit di dalam gorong-gorong jembatan dengan kondisi air yang masih tinggi. Identitas korban pun belum ditemukan petugas saat melakukan evakuasi.

“Untuk kendaraan korban belum bisa dievakuasi karena kondisi terjepit didalam gorong-gorong jembatan dan kondisi air yang masih besar menyulitkan untuk melakukan evakuasi,” katanya.

Hingga saat ini terhadap identitas dan keberadaan tempat tinggal korban masih belum dapat diketahui dan terus dilakukan upaya pencarian oleh pihak kepolisian.

Jasad korban pun telah dievakuasi ke RSUP Prof IGN Ngoerah Denpasar, Bali. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah meninjau kembali seluruh izin pemanfaatan lahan, misalnya hak pengusahaan hutan (HPH) dan izin usaha pertambangan (IUP) sehingga tak ada izin baru ataupun perpanjangan izin yang diterbitkan pada tahun 2025.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025), Presiden juga kembali mengumumkan pemerintah pada tahun ini kembali menguasai 4 juta hektare lahan sawit yang semula dikuasai oleh perusahaan yang tidak taat aturan.

“Tahun ini, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR dan (Kepala) Badan Pertanahan, selama tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang. Tidak ada satu pun, apakah itu HPH, apakah itu perpanjangan, dan juga Menteri ESDM tidak ada satu pun IUP atau sebagainya yang dikeluarkan,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam sesi penutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“(Alasannya, red.) karena kita akan review, karena kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan Pasal 33 (UUD 1945, red.), yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita berpegang kepada itu, saya berpegang kepada ini: Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” sambung Presiden membacakan isi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden, dalam kesempatan yang sama, menyoroti ada pengusaha-pengusaha yang justru merugikan negara, padahal mereka diberikan konsesi pemanfaatan lahan oleh negara.

“Kalau mereka yang megang konsesi, menyalahgunakan, mengambil keuntungan, tetapi keuntungannya dibawa ke luar negeri, dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional, dan kepentingan rakyat Indonesia. Saya anggap itu tidak menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik menerima konsesi, menerima HGU, menerima HTI, menerima HPH, menerima IUP, menerima izin tambang, mendapat keuntungan, tetapi keuntungannya tidak mau ditaruh di Indonesia. Saya anggap itu tidak menguntungkan kepentingan nasional, kepentingan rakyat,” ujar Presiden Prabowo.

“Kalau kita membiarkan itu terus, kita lalai, kita tidak pantas untuk menjalankan pemerintahan,” sambung Presiden.

Di hadapan para menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, pimpinan TNI dan Polri, Presiden menekankan kembali isi Pasal 33 UUD 45 yang harus menjadi pedoman seluruh pejabat negara.

“Ini sekali lagi, untuk kesekian ratus kali, saya terangkan ini, ini sudah jelas sekali, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha, swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. […] Jadi, sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 33 ini, kita harus berani tinggalkan, dan kita ubah, haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945 Pasal 33,” kata Presiden Prabowo. (ANT/KN)