KARAWANG – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan langkah tegas membersihkan sektor pertanian dengan mencopot 192 pejabat serta mencabut izin 2.300 distributor/pengecer pupuk yang merugikan petani dan mengganggu swasembada pangan.

Amran menyebut sepanjang satu tahun terakhir Kementerian Pertanian telah mencabut izin 2.300 distributor pupuk di seluruh Indonesia karena terbukti melanggar harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Pupuk, izin Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kadang kami disampaikan bahwa ini Mentan kejam. Karena izin (distributor/pengecer pupuk) yang kami cabut sudah 2.300 seluruh Indonesia,” kata Mentan dalam Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden Prabowo di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2025).

Pencabutan izin dilakukan secara cepat dan langsung, termasuk melalui sistem digital, begitu ditemukan praktik permainan harga pupuk yang memberatkan petani dan mengganggu kelancaran produksi pertanian nasional, hal itu sigap dilakukan.

“Begitu naik harga dari HET, main-main kita langsung cabut izinnya. Dan pada hari itu juga, hanya ditombol, langsung kita cabut izinnya,” ucapnya.

Selain distributor pupuk, Kementerian Pertanian juga mencopot 192 pejabat internal yang dinilai berkinerja buruk, menyalahgunakan kewenangan, hingga terlibat praktik yang merugikan sektor pertanian.

Amran menegaskan tindakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden agar birokrasi pertanian bersih, profesional, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan petani serta ketahanan pangan nasional.

“Kami copot dari Kementerian (Pertanian) luar dan dalam Bapak Presiden. Dari dalam Kementerian Pertanian ada 192 pejabat kementerian kami copot, ada kami pecat, ada yang masuk penjara,” beber Amran.

Dalam penegakan hukum, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Satgas Pangan, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam mengungkap berbagai kasus kecurangan pangan sepanjang 2025.

Sebanyak 76 tersangka ditetapkan dalam kasus kecurangan pangan, termasuk penjualan beras tidak sesuai mutu, manipulasi harga, serta pelanggaran ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Kementan mencatat praktik curang tersebut menyebabkan kerugian konsumen yang ditaksir mencapai Rp99 triliun, sehingga penindakan tegas dinilai penting untuk menjaga keadilan pasar pangan.

Amran menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan Jaksa Agung atas dukungan penegakan hukum, seraya menegaskan bahwa seluruh tindakan dilakukan berdasarkan perintah dan arahan Presiden.

Menurut Amran, pencopotan pejabat dan pencabutan izin merupakan langkah tegas penyelamatan sektor pertanian dari mafia, spekulan, dan praktik yang merusak ekosistem pangan.

Kementerian Pertanian memastikan langkah penertiban akan terus dilanjutkan agar distribusi pupuk tepat sasaran, harga terkendali, dan petani memperoleh keadilan dalam mendukung swasembada pangan nasional.

“Jadi kalau 5 tahun, kalau kami ditakdirkan kalau tidak di-reshuffle, kami beritahu, kinerja tidak baik, main-main, perintah Bapak Presiden kamu harus dicopot. Jadi hanya menjalankan perintah, hanya patuh (kepada) Bapak Presiden,” kata Amran. (ANT/KN)

BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Aceh, resmi memulai pembangunan hunian tetap (huntap) sebanyak 1.000 unit pada tahap pertama bagi korban bencana banjir dan tanah longsor.

“Pada tahap pertama, sebanyak 1.000 unit rumah mulai dibangun yang dipusatkan di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli,” kata Asisten II Setdakab Bireuen Mawardi dalam rapat bersama secara virtual, di Banda Aceh, Rabu (7/1/2026).

Pernyataan itu disampaikan Mawardi di depan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dalam rapat virtual bersama 18 bupati/wali kota se-Aceh yang terdampak bencana, di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Banda Aceh.

Mawardi menjelaskan, pembangunan 1.000 unit huntap ini merupakan langkah awal dari rencana besar pemulihan pascabencana di Kabupaten Bireuen. Adapun sumber dana pembangunan 1.000 unit huntap tersebut berasal dari BNPB.

“Peletakan batu pertama tahap awal dilakukan tadi pagi di Gampong Balee Panah. Rencananya, total 1.000 unit ini akan tersebar di sejumlah titik di wilayah Bireuen,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Pemkab Bireuen, kata dia, terdapat 3.629 unit usulan rumah yang masuk dalam kategori rusak berat atau hilang. Semua data tersebut telah diverifikasi secara ketat berdasarkan nama dan alamat (by name by address).

Terkait kendala lahan yang kerap menjadi hambatan dalam pembangunan huntap, lanjut Mawardi, pihaknya memastikan bahwa sebagian besar calon penerima manfaat sudah memiliki legalitas tanah yang jelas.

“Dari total data yang ada, sebanyak 2.000 unit rumah sudah memiliki kepemilikan sertifikat sah berdasarkan data by name by address. Hal ini memudahkan proses percepatan pembangunan agar warga terdampak bisa segera menempati hunian yang layak,” tegas Mawardi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi langkah cepat Pemkab Bireuen yang telah memulai tahap pertama pembangunan hunian tetap tersebut.

Ia menekankan pentingnya pemilihan lokasi yang telah melalui kajian mitigasi bencana agar permukiman baru tersebut tidak lagi berada di jalur rawan longsor atau bantaran sungai yang berisiko tinggi.

Ia berharap pembangunan 1.000 unit huntap di Bireuen bukan sekadar proyek fisik, melainkan solusi jangka panjang untuk menjamin keselamatan warga terdampak bencana banjir dan longsor.

“Pembangunan ini harus berbasis mitigasi. Saya meminta agar standar keamanannya benar-benar diprioritaskan. Kita bangun sekali, tetapi manfaatnya untuk selamanya,” kata dia.

“Untuk yang belum memiliki sertifikat, saya instruksikan instansi terkait untuk mendampingi warga agar proses legalitas lahannya cepat selesai,” demikian Fadhlullah. (ANT/KN)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan masih adanya belanja pembangunan 2025 yang belum dibayarkan senilai Rp621 miliar, karena pemerintah pusat.

Dalam hal adanya belanja pembangunan yang belum dibayar, kata Dedi, disebabkan oleh berkurangnya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat pada 2025.

“Dari pemerintah pusat dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp400 miliar. Andaikan uang ini disalurkan maka tidak akan ada potensi untuk tunda bayar,” ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu (7/1/2026).

Meski demikian, Dedi memastikan kurangnya bayar dalam belanja pembangunan tersebut akan dibayarkan pada 2026. Pada Januari 2026, akan ada pemasukan ke kas daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2 triliun.

Dari Rp2 triliun itu, akan dipakai untuk belanja gaji, tunjangan penghasilan pegawai, dan lainnya sehingga menyisakan dana Rp800 miliar di kas daerah. Dengan demikian, pasti tersedia dana untuk membayarkan belanja yang belum terbayar pada 2025.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil melaksanakan belanja secara efektif sehingga sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada APBD 2025 hanya Rp500.000.

Herman mengatakan minimnya silpa ini menandakan bahwa APBD telah dipergunakan seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat, mengingat bagi pihaknya keuangan daerah merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Artinya uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan di kabupaten dan kota, dengan catatan penggunaan APBD tetap akuntabel,” ujar Herman.

Kondisi silpa 2025 itu, disebutnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp1 triliun.

Herman berharap, pemanfaatan APBD yang maksimal untuk kebutuhan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya Jabar istimewa, meski diakuinya juga masih ada tunggakan belanja pembangunan Jabar pada 2025 sekitar Rp621 miliar. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan tidak hanya di sektor pertanian, salah satunya melalui pembangunan kampung nelayan di berbagai daerah Indonesia.

Dalam sambutannya pada kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat yang dipantau melalui siaran langsung Sekretariat Presiden, Rabu (7/1/2025), Prabowo menargetkan akan membangun 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun ini.

“Tahun 2026 ini kita targetkan 1.100 desa nelayan. Tahun-tahun depan mungkin lebih banyak lagi,” ujar Prabowo.

Presiden RI menyampaikan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan, termasuk swasembada protein hewani dari ternak dan ikan.

Untuk itu, pemerintah akan membuka ribuan desa nelayan serta mengembangkan ratusan sentra budidaya ikan di seluruh tanah air.

Pemerintah juga akan membangun sektor peternakan secara besar-besaran di seluruh Indonesia.
Menurut Presiden, pemenuhan kebutuhan protein sangat penting bagi masa depan bangsa.

Ia menekankan bahwa anak-anak Indonesia harus mendapatkan asupan protein yang cukup agar dapat tumbuh kuat, sehat, dan cerdas.

“Rakyat kita, anak-anak kita harus makan protein yang banyak. Dia harus tumbuh kuat, tumbuh pintar dan tumbuh menjadi masa depan Indonesia yang hebat,” ujarnya.

Kepala Negara juga mengungkapkan optimisme terhadap rencana besar pemerintah tersebut.
Ia menyebut dorongan dan energi yang dirasakannya semakin kuat setelah melihat langsung peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

“Saya melihat tadi penghasilan petani kita naik dan saya juga dapat laporan dari Menteri Kelautan (Sakti Wahyu Trenggono), hasil daripada nelayan-nelayan kita juga naik dan tahun-tahun mendatang akan lebih naik lagi,” imbuhnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) melaporkan progres pengembangan Kompleks Haji (Hajj Complex) di Makkah, Arab Saudi, dengan Kawasan Thakher merupakan fondasi awal yang telah berjalan.

Kawasan Thakher mencakup Novotel Thakher Makkah dan telah beroperasi dengan sekitar 4,4 hektare lahan kawasan pengembangan yang berlokasi sekitar 2-3 kilometer dari Masjidil Haram, dengan sekitar 1.461 kamar di tiga menara, serta kurang lebih 14 plot lahan kawasan yang direncanakan untuk pengembangan lanjutan, termasuk area komersial dan pusat ritel.

“Secara bertahap, kawasan ini dirancang untuk berkembang hingga sekitar 6.000 kamar dengan estimasi kapasitas mencapai kurang lebih 22.000 jemaah, atau sekitar 10 persen dari total jemaah haji Indonesia setiap tahunnya,” ujar Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Pandu menjelaskan, pengembangan Kawasan Thakher akan difokuskan pada penyediaan akomodasi dan diarahkan untuk membangun ekosistem layanan jemaah yang lebih terintegrasi, mencakup fasilitas ritel, dukungan logistik, serta berbagai layanan penunjang lainnya.

“Kami ingin membangun ekosistem, bukan hanya hotel. Kawasan Thakher kami siapkan sebagai basis pengembangan layanan jemaah Indonesia yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Pandu.

Seiring akuisisi kawasan Thakher, Ia melanjutkan, Danantara tengah mengikuti dan mencermati proses lelang yang dijalankan oleh Royal Commission for Makkah City and Holy Sites (RCMC).

RCMC merupakan otoritas pengembangan Kota Makkah, yang tugasnya menetapkan arah kebijakan, tata kawasan, serta skema pengembangan untuk proyek-proyek strategis di Makkah.

Dalam kerangka itu, Danantara menempatkan pengembangan Kompleks Haji sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang selaras dengan master plan Kota Makkah dan kerangka kerja yang ditetapkan RCMC.

Di sisi lain, RCMC menawarkan sejumlah plot kawasan dengan berbagai karakteristik lokasi, peruntukan, dan jarak terhadap Masjidil Haram.

Adapun, prosesnya mencakup tahapan penawaran, evaluasi teknis dan finansial, serta seleksi investor yang dinilai mampu mengembangkan kawasan sesuai master plan Kota Makkah.
“RCMC adalah bagian penting dari ekosistem pengembangan Makkah. Kami masih terlibat dalam proses tersebut sebagai bagian dari eksplorasi jangka panjang untuk Kompleks Haji, tentu dengan pendekatan yang sangat selektif dan berbasis kajian menyeluruh,” ujar Pandu.

Pengembangan Kompleks Haji dijalankan melalui dua jalur strategis secara paralel, diantaranya jalur pertama yaitu penguatan fondasi proyek melalui Kawasan Thakher, dan jalur kedua dilakukan melalui partisipasi aktif dan penjajakan berkelanjutan dalam mekanisme lelang yang dikelola oleh RCMC untuk peluang kawasan lain di sekitar Masjidil Haram.

“Kawasan Thakher menjadi fondasi awal karena asetnya eksisting dan siap dikembangkan, sementara pada saat yang sama kami juga masih mengikuti proses lelang RCMC untuk peluang kawasan lain yang lebih dekat dengan pusat aktivitas haji dan umrah,” ujar Pandu.

Dalam laporannya, Danantara menyampaikan bahwa penguatan Kawasan Thakher berjalan sebagai fondasi awal pengembangan Kompleks Haji sekaligus membuka ruang pengembangan lanjutan dalam kerangka kerja RCMC untuk kawasan-kawasan strategis lainnya di Makkah ke depannya.

Pendekatan ini dilakukan secara selektif dan berbasis kajian menyeluruh, sejalan dengan strategi jangka panjang Danantara untuk membangun kompleks haji yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Di kawasan Thakher, Danantara menyiapkan investasi secara bertahap yang mencakup penguatan aset awal serta belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk pengembangan kawasan.

Dalam proyeksi awal, pengembangan lanjutan ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada 2026, dengan operasional hotel tambahan direncanakan mulai 2029, mengikuti kesiapan proyek dan perizinan.

“Fokus kami adalah memastikan setiap langkah dilakukan secara prudent, terukur, dan memberi manfaat jangka panjang. Kompleks Haji kami bangun sebagai proyek strategis lintas generasi,” ujar Pandu. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan perbedaan antara kritik dan hinaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah jelas.

Menurut dia, pengertian keduanya tidak akan jauh berbeda dengan yang telah diatur dalam KUHP lama. Namun, ia meyakini hal itu akan lebih diperjelas dalam yurisprudensi putusan pengadilan yang berkembang setelah KUHP baru berlaku.

“KUHP yang lama kan sebenarnya jelas betul apa yang dimaksud dengan kritik, apa yang dimaksud dengan penghinaan; dan saya kira tidak akan jauh dari itu,” kata Yusril saat diwawancarai di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Ia menjelaskan kritik merupakan penyampaian analisis tentang sesuatu hal, mencakup penjabaran tentang bagian-bagian yang dianggap salah dan sekaligus jalan keluar dari permasalahan tersebut.
Adapun hinaan, menurut dia, adalah perbuatan dengan menggunakan kata-kata yang merendahkan orang lain.

“Saya kira nanti akan berkembang melalui yurisprudensi,” ucapnya.

Menko Yusril tidak mempermasalahkan jika publik menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan penghinaan. Dia menyebut hinaan merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat serta bertentangan dengan kaidah kesopanan dan kepatutan.

Di sisi lain, ia meminta publik tidak khawatir dengan kebebasan berekspresi karena pasal terkait penghinaan terhadap kepala negara maupun lembaga negara dalam KUHP baru bersifat delik aduan.

“Kalau dihina si A, ya, si A itu sendiri yang harus melaporkan, tidak bisa pengikutnya, atau pendukungnya, atau stafnya,” ucap Yusril.

“Jadi kalau misalnya satu lembaga dihina, lembaga itu yang harus melapor, mengadukan. Bayangkan kalau DPR dihina, misalnya, kan mesti sidang paripurna dulu untuk bertindak sebagai lembaga,” imbuh dia.

Diketahui, Pasal 218 KUHP baru mengatur pidana untuk setiap orang yang menghina presiden dan/atau wakil presiden, sementara Pasal 240 KUHP baru mengatur perihal penghinaan terhadap lembaga negara.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memandang masyarakat dapat memahami perbedaan penghinaan dan kritik, bahkan tanpa perlu membaca KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari lalu.

Saat konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1), Supratman mengatakan salah satu bentuk kritik terhadap presiden dan/atau wakil presiden adalah mengenai kebijakan pemerintah.

“Kalau soal kebijakan, apa pun yang terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saya rasa enggak ada masalah,” kata dia.

Di sisi lain, ia mencontohkan bahwa salah satu bentuk penghinaan, yaitu pembuatan gambar yang tidak senonoh mengenai presiden dan/atau wakil presiden.

“Masak sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ada gambar yang tidak senonoh? Saya rasa teman-teman di publik pun tahu mana yang batasannya menghina maupun yang kritik,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan lembaga negara yang bisa melaporkan dugaan penghinaan hanyalah presiden dan wakil presiden, MPR, DPD, DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Oleh sebab itu, ia menyebut penerapan pidana akibat dugaan penghinaan tersebut sangat terbatas, dan merupakan delik aduan. “Dalam delik aduan, yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga,” jelas Eddy, sapaan akrabnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri mewajibkan daerah di seluruh Indonesia untuk membentuk dan memperkuat kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD guna menghadapi berbagai ancaman bencana.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali mengatakan instruksi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD.

“Struktur organisasi yang lebih jelas dan kepemimpinan yang definitif akan memperkuat komando serta mempercepat pengambilan keputusan,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 itu disusun untuk memperkuat kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks dan meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di daerah.

Salah satu perubahan utama dalam Permendagri ini adalah penetapan kepala BPBD sebagai kepala perangkat daerah, tidak lagi dijabat secara ex officio oleh sekretaris daerah.

BPBD juga ditegaskan sebagai perangkat daerah berbentuk badan yang menjalankan fungsi pelaksana urusan kebencanaan.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 juga mengatur kewajiban pembentukan BPBD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, serta penyesuaian pembentukan unsur pengarah BPBD sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, diatur tipologi kelembagaan BPBD berdasarkan pertimbangan Kementerian PANRB dengan memperhatikan jumlah penduduk, APBD, luas wilayah, serta potensi dan risiko bencana.

Regulasi ini juga memperkenalkan pembentukan Tim Kelompok Kerja Koordinatif Pascabencana guna memperkuat koordinasi lintas sektor.

Menurut Safrizal, pengaturan tersebut dirancang agar kapasitas BPBD selaras dengan tingkat risiko di daerah.

“Permendagri ini diharapkan menjadi tonggak penguatan BPBD secara nasional untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana,” tuturnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka penguatan sistem Coretax.

Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025 yang merevisi PMK 124/2024.

“Untuk menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) pada DJP dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, perlu melakukan penataan organisasi,” demikian bunyi pertimbangan PMK 117/2025, dikutip di Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Pasal 1839 PMK 124/2024 mengatur pembentukan jabatan serta pelantikan pejabat baru di unit Kementerian Keuangan, termasuk DJP, dengan ketentuan paling lambat dilaksanakan pada akhir 2025.

Namun, PMK 117/2025 menyisipkan satu pasal baru, yakni Pasal 1839A, yang mengecualikan DJP dari Pasal 1839 PMK 124/2024.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1839 dikecualikan bagi pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru pada DJP,” jelas Pasal 1839A PMK 117/2025.
Dengan pengecualian itu, DJP diberikan kelonggaran untuk membentuk jabatan baru, mengangkat pejabat baru, dan melantik pejabat baru paling lambat 31 Desember 2026.

PMK ditetapkan dan diundangkan pada 31 Desember 2025. Ketentuan PMK berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sebagai informasi, DJP mencatat sebanyak 20.289 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax per 5 Januari 2026 Pukul 15.37 WIB.

Sebanyak 14.926 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan dan 3.959 SPT wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

Selanjutnya, 1.397 SPT wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 7 SPT wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax telah mencapai 11.397.471 per 5 Januari 2026 Pukul 15.37 WIB, terdiri atas 10.489.395 wajib pajak orang pribadi, 819.407 wajib pajak badan, 88.448 wajib pajak instansi pemerintah, dan 221 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

DJP meyakini tren tersebut menunjukkan bahwa Coretax dimanfaatkan secara aktif oleh wajib pajak. (ANT/KN)

JAKARTA – Widyaprada Ahli Utama di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen Sutanto menyebut Jurist Tan memiliki kewenangan lebih ketika menjadi staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim.

Pernyataan itu disampaikan Sutanto saat didalami sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek.

Pada mulanya, jaksa dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (6/1/2026), mengonfirmasi kepada Sutanto perihal benar atau tidaknya Jurist Tan memiliki kewenangan yang luas. Susanto lantas membenarkan hal itu.

“Apa benar Jurist Tan ini staf khusus menteri yang diberi kewenangan luas, bahkan Jurist Tan ini sampai dibilang, kononnya, jari menteri pada saat itu? Apa benar seperti itu?” tanya jaksa kepada saksi.

“Iya, saya kira, teman-teman di kementerian semuanya tahu karena memang Mas Menteri sendiri pernah menyampaikan bahwa Bu Jurist itu diberikan kewenangan lebih, dari sisi penganggaran, SDM, regulasi, itu diberikan lebih di sana,” jawab Sutanto.

Sutanto merupakan mantan Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen di era Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Ia mengaku lebih sering berkomunikasi dengan Jurist Tan berkaitan dengan substansi pekerjaan.

Jaksa lantas membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Sutanto. Dalam BAP tersebut, Sutanto sempat menyebut bahwa staf di Kemendikbudristek saat itu “takut” dengan Jurist Tan karena kewenangan yang dimilikinya.

“Saudara mengatakan ‘Jurist Tan sangat dominan mengatur di Kemendikbudristek. Bahkan, staf-staf di Kemendikbudristek takut karena Nadiem Anwar Makarim selalu mengatakan, ‘Apa yang dikatakan staf khusus Jurist Tan sama dengan yang saya katakan’. Ini keterangan Saudara, benar?” tanya jaksa.

Sutanto juga membenarkan BAP tersebut. “Iya betul. Jadi, Mas Menteri beberapa kali menyampaikan itu, ‘Apa yang disampaikan Jurist itu sama dengan yang saya omongkan’, seperti itu,” tuturnya.

Jurist Tan merupakan tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2019–2022.

Namun, hingga saat ini, Jurist Tan belum diadili karena yang bersangkutan masih bersatus buron.

Sementara itu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam kasus yang sama.

Dalam sidang perdana pada Senin (5/1), Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun. Ia pun didakwa menerima uang senilai Rp809,59 miliar dari rasuah tersebut.

Menurut jaksa, korupsi dilakukan dengan melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

Nadiem diduga melakukan perbuatan dimaksud bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya yang telah disidangkan, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih, serta Jurist Tan.

Atas perbuatannya, Nadiem terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ANT/KN)