DENPASAR – Sebanyak 16 orang korban gigitan hewan penular rabies yang meninggal dunia sepanjang 2025 di Bali dikarenakan tidak datang ke fasilitas layanan kesehatan (faskes).

“Bisa dibilang 99 persen yang meninggal tidak pergi ke pelayanan kesehatan, sehingga tidak mendapatkan tata laksana luka maupun vaksinasi, itu yang memang masih menjadi tantangan kami,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Bali I Gusti Ayu Raka Susanti di Denpasar, Jumat (9/1/2026).

Dinkes Bali mendata sepanjang 2025, sebanyak 16 orang korban meninggal dunia berasal dari Badung empat orang, Karangasem tiga orang, Buleleng tiga orang, Jembrana tiga orang, Tabanan satu orang, Gianyar satu orang, dan Bangli satu orang.

Jumlah ini naik dibanding kasus meninggal dunia akibat gigitan hewan penular rabies 2024 sebanyak tujuh korban.

Selain data meninggal dunia, Dinkes Bali merangkum dalam setahun gigitan rabies dialami oleh 66.760 orang dengan 47.887 diantaranya telah diberikan vaksin anti-rabies (VAR).

Raka Susanti menyampaikan tidak semua korban gigitan hewan penular rabies diberi VAR, namun bukan berarti para korban gigitan tidak menangani gigitan, baik secara mandiri mencuci luka dan memastikan kondisi hewan setelahnya atau langsung datang ke fasilitas kesehatan untuk melapor.

“Rata-rata yang meninggal di tahun-tahun sebelumnya juga tidak ke fasilitas kesehatan, tapi kalau dibilang penurunan kesadaran masyarakat, kami selalu mengupayakan sampai di tingkat puskesmas memberikan edukasi ke masyarakat, kami juga sudah berulang kali bahas rabies ini,” kata dia.

Oleh karena itu, Dinkes Bali mengimbau masyarakat yang mengalami gigitan agar segera menanggulangi secara mandiri dengan membersihkan luka di air mengalir dan sabun selama 15 menit kemudian segera ke fasilitas kesehatan.

Kepala bidang P2P itu memastikan apabila analisa dokter atau tenaga kesehatan menyatakan perlu diberikan vaksin, dipastikan akan dapat, mengingat stok VAR di Bali melimpah.

“Stok vaksin aman, kita di Bali jumlahnya sangat cukup, untuk keseluruhan stok, termasuk kabupaten-kota dan provinsi itu 88.599 vial,” kata Raka Susanti. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan dukungannya terhadap rencana pemberian diskon tarif listrik kepada masyarakat terdampak bencana alam di Sumatera.

Meski demikian, hingga kini belum ada pengajuan resmi terkait kebijakan tersebut yang masuk ke Kementerian Keuangan.

Purbaya mengatakan usulan diskon tarif listrik kemungkinan akan disampaikan oleh PT PLN (Persero). Sampai saat ini, ia mengaku belum menerima permintaan tersebut.

“Belum sampai ke saya. Itu nanti mungkin PLN yang akan sampaikan ke saya, belum, sampai sekarang belum sampai ke saya,” kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ia menilai kebijakan diskon tarif listrik sangat relevan bagi korban bencana di Sumatera, mengingat banyak warga yang belum dapat kembali beraktivitas dan memperoleh penghasilan pascabencana.

Dalam kondisi tersebut, keringanan tarif listrik dinilai wajar sebagai bentuk dukungan negara.

“Kalau untuk daerah bencana selama masa itu harusnya ada, termasuk dana bencana kita karena mereka juga susah, mungkin juga belum berproduksi kan beberapa tempat, jadi enggak punya uang. Kalau dikasih pengurangan (diskon listrik) ya wajar aja. Tapi saya belum nerima permintaannya,” tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji rencana pemberian diskon tarif listrik untuk wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

“Prinsipnya Kementerian ESDM akan memberikan diskon, namun kami lagi mengkaji berapa bulan dan biayanya berapa,” ujar Bahlil dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Menurut Bahlil, rencana diskon listrik tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan yang diajukan oleh para kepala daerah di wilayah terdampak bencana.

Ia juga memastikan kebijakan tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum dilaksanakan.

“Karena pasti Bapak Presiden juga sudah memberikan kepada kami untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita,” ujar Bahlil.

Selain soal tarif listrik, Kementerian ESDM juga fokus pada pemulihan infrastruktur kelistrikan. Bahlil menyebut masih terdapat sekitar 150 desa yang membutuhkan penyelesaian infrastruktur listrik secara menyeluruh.

“Kami kirim seribu genset kepada saudara-saudara kita di sana, karena masih ada infrastruktur darat tegangan rendah yang belum selesai. Masih ada kurang lebih sekitar 150 desa yang harus kita selesaikan,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyampaikan bahwa pelayanan sektor energi di wilayah terdampak bencana terus diperbaiki, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa daerah yang membutuhkan upaya besar dalam pemulihan infrastruktur.

“Memang di sana masih ada beberapa infrastruktur di dua kabupaten atau tiga kabupaten yang masih butuh usaha yang sangat besar sekali,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kementerian ESDM telah menyalurkan sebanyak 1.000 unit generator set (genset) berkapasitas 5.000 hingga 7.000 volt ampere (VA) ke 224 desa di Aceh yang terdampak bencana dan belum teraliri listrik.

Selain genset, bantuan juga dilengkapi dengan paket pendukung berupa kabel NYM 2×2,5 mm sepanjang 100 meter, delapan unit kontak SNI, tujuh unit tusuk kontak SNI, pasokan BBM sebanyak 300 liter untuk kebutuhan 15 hari, serta dua unit isolasi. (ANT/KN)

GARUT – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kendikdasmen) menuntaskan program revitalisasi 143 sekolah berbagai tingkat di Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan dana senilai Rp133,9 miliar tahun anggaran 2025 untuk mendukung kenyamanan kegiatan belajar mengajar.

“Yang sekarang di sini hampir semuanya sudah, yang sudah 100 persen adalah 143, dan yang mendekati 100 persen tinggal 13, akhir Januari sudah selesai,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti saat acara Peresmian Revitalisasi Satuan Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2025 di Aula Musaddadiyah, Garut, Kamis (8/1/2026).

Ia menuturkan sesuai dengan harapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk terus melakukan revitalisasi sekolah di berbagai tingkatan agar lebih baik dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

Termasuk Kabupaten Garut mendapatkan program revitalisasi itu sebanyak 156 sekolah dengan rincian untuk tingkat pendidikan usia dini (PAUD) sebanyak 31 sekolah, SD sebanyak 52 sekolah, SMP sebanyak 31 sekolah.

Selanjutnya, SMA sebanyak 15 sekolah, SMK 20 sekolah, SLB 5 sekolah, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak dua tempat.

“Revitalisasi itu karena ada yang ruang kelasnya kurang, ada yang memang sekolahnya rusak, dan ada yang juga mungkin hanya rehab beberapa, sehingga bervariasi antara satu sekolah dengan yang lain,” katanya.

Ia menyampaikan program revitalisasi sekolah di tahun 2025 merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang merupakan bagian dari strategi besar untuk melakukan transformasi di berbagai bidang, khususnya pendidikan.

Program tersebut, kata dia, upaya pemerintah pusat untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh daerah Indonesia.

“Salah satu unsur penting dalam pendidikan yang unggul itu adalah keterpenuhan sarana dan prasarana, selain juga kualitas dari pendidik dan tenaga kependidikan,” katanya.

Ia menambahkan secara nasional tahun anggaran 2025 melakukan revitalisasi untuk 16.171 satuan pendidikan, rencananya ditambah lagi sasaran revitalisasinya yang ditargetkan sebanyak 71.400 satuan pendidikan.

“Insya Allah kalau anggarannya sudah tersedia, kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.400 sekian untuk satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan sejumlah warga terdampak banjir di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, melakukan pengungsian mandiri ke tempat yang lebih aman pascabanjir dan tetap dalam pendampingan tim petugas gabungan.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Kamis (8/1/2026), mengatakan bahwa warga terdampak mengungsi sementara di rumah warga dan los pasar desa. Sehari sebelumnya, BPBD setempat melaporkan sebanyak 71 kepala keluarga atau 282 jiwa mengungsi dari Desa Tegowa.

“Sementara pendataan dampak masih terus dilakukan,” kata dia.

Data sementara yang diterima BNPB melaporkan satu orang meninggal dunia, sedangkan jumlah warga terdampak mencapai 1.286 kepala keluarga atau 5.333 jiwa akibat banjir yang melanda pada Rabu (7/1) itu.

BNPB mengkonfirmasi wilayah terdampak banjir tersebar di 22 desa pada lima kecamatan, yakni Kecamatan Loloda Utara, Galela Utara, Galela Selatan, Galela, dan Kao Barat.

Dari sisi kerusakan, kata Abdul, tercatat sebanyak 1.216 unit rumah terendam, 20 unit rumah rusak berat, satu unit rumah rusak sedang, dan dua unit rumah rusak ringan, serta 11 unit fasilitas umum terdampak.

Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur, antara lain jembatan di jalan poros kabupaten antara Desa Posi Posi dan Desa Tate yang terputus, serta bagian oprit jembatan Kali Aru di Desa Dodowo yang mengalami kerusakan.

Selain itu, longsor menutup badan jalan menuju Loloda Utara, sementara akses laut ke wilayah tersebut terganggu akibat cuaca buruk. Jalur darat di sepanjang Loloda Utara juga terendam luapan air sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

Abdul menambahkan, BPBD bersama unsur terkait terus melakukan upaya tanggap darurat dan pemutakhiran data, seiring dengan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati Halmahera Utara selama 14 hari terhitung 7 – 20 Januari 2026 untuk mendukung optimalisasi penanganan bencana. (ANT/KN)

BENGKULU – Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan upaya paksa yaitu penggeledahan di Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu dan rumah tersangka ke 13 yaitu Soni Adnan (SA) yang berada di Kelurahan Kampung Bali Kota Bengkulu.

Penggeledahan di Kantor ESDM Provinsi Bengkulu dan rumah mantan Direktur PT Ratu Samban Mining (RSM) Soni Adnan tersebut dilakukan terkait kasus tindak pidana korupsi pertambangan batubara dengan total nilai kerugian negara mencapai Rp1,8 triliun.

“Kita hari ini telah melakukan upaya paksa terkait dengan kasus Tipikor Pertambangan, untuk lengkap hasil dari penggeledahan akan disampaikan Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu,” kata Pelaksana harian (Plh) Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Bengkulu Deni Agustian di Kota Bengkulu, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah berkas yang berkaitan dengan perusahaan tambang batubara di Provinsi Bengkulu seperti PT Ratu Samban Mining, hingga Inti Bara perdana.

Di sisi lain, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Bengkulu Pol Martua Siregar menerangkan bahwa untuk berkas dan barang yang disita oleh penyidik tersebut akan digunakan untuk alat bukti pada perkara yang sedang berjalan di rana penuntutan.

“Untuk hasil kita sita berkas di dua lokasi yang sudah kita geledah mulai dari kantor ESDM Provinsi Bengkulu dan rumah tersangka SA,” ujar dia.

Dari penggeledahan tersebut, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru, sebab hingga saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan.

“Kalau pertanyaan terkait apakah ada pihak lain yang bakal jadi tersangka tambahan maka itu tergantung pada hasil persidangan jika ada pengembangan dan bukti terkait pihak lain maka tidak menutup kemungkinan itu ada jika tidak ada maka sebaliknya,” sebutnya.

Sebelumnya, Kejati Bengkulu telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dan 12 diantaranya menjalani persidangan yaitu Komisaris PT Tunas Bara Jaya Bebby Hussy, General Manager PT Inti Bara Perdana Saskya Hussy.

Direktur PT Ratu Samban Mining Edhie Santosa Rahardja, Kepala Cabang PT Sucfindo Bengkulu Iman Sumantri, Direktur Utama PT Tunas Bara Jaya Julius soh, Marketing PT Inti Bara Perdana Agusman, Direktur PT Inti Bara Perdana Sutarman.

Selanjutnya, Komisaris PT Ratu Samban Mining David Alexander Yuwono, Kepala Inspektur Tambang ESDM periode 2022 hingga 2024 Sunindyo Suryo Herdadi, Kepala Inspektur Tambang 2024 Nazirin, Awang saudara Bebby Hussy, dan Andy Putra saudara Bebby Hussy.

Sedangkan satu tersangka lainnya yang belum menjalani persidangan yaitu mantan Direktur PT Ratu Samban Mining Soni Adnan. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid mengungkapkan banyak atletnya ditawar memperkuat negara lain.

Yenny bersyukur para atlet sejauh ini enggan dinaturalisasi oleh negara lain meski mendapatkan tawaran yang menggiurkan.

“Atlet panjat tebing Indonesia dilirik oleh negara-negara lain, bahkan diminta untuk melakukan naturalisasi di negaranya untuk mewakili negara tersebut dan menjadi warga negara,” kata Yenny dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).

“Nah sampai sekarang sih atlet kita masih setia pada NKRI, pada Indonesia, tapi ke depan ya atlet-atlet senior secara usia mungkin sudah tidak bisa lagi berlaga ya bisa saja (dinaturalisasi),” ujar Yenny.

Menurut Yenny praktik tersebut sah-sah saja mengingat karir di dalam negeri suatu saat sudah tidak memungkinkan bagi atlet senior mengingat masa prima atlet panjat tebing terbilang sangat cepat.

“Menurut saya ini bukan masalah patriotisme atau nasionalisme, tetapi juga dengan mereka berlaga di luar negeri ketika jalur karir di dalam negeri sudah tidak memungkinkan atau memang kompetisinya sangat ketat,” kata Yenny.

Meski demikian FPTI  menyiapkan proyeksi jangka panjang untuk para atlet sehingga tidak mudah tergoda tawaran negara lain.

Salah satunya menyiapkan jenjang karir para atlet yang juga diarahkan untuk melakukan pelatihan menjadi pelatih panjat tebing ketika memasuki masa senior menjelang pensiun.

FPTI juga meminta atlet terus menempuh jenjang pendidikan formal agar semakin terbukanya peluang untuk berkarir sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Rata-rata anak panjat tebing itu pendidikannya juga kami utamakan. Begitu banyak dari mereka yang bahkan sudah menjadi master,” ungkap Yenny.

Panjat tebing memasuki masa puncak setelah berhasil melakukan regenerasi atlet. Indikator tersebut ditunjukkan setelah tim Merah Putih menjadi juara umum panjat tebing pada SEA Games Thailand 2025 dengan empat medali emas dan dua medali perak. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah memberikan total bonus senilai Rp 465,25 miliar untuk para atlet yang membawa medali dari SEA Games Thailand 2025.

Pada pesta olahraga se-Asia Tenggara pada Desember lalu, tim Merah Putih mendulang  333 medali yang 91 di antaranya medali emas.

Torehan ini melampaui target Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak 80 medali emas.

“Kami berikan penghargaan setinggi-tingginya untuk para atlet yang berhasil mempersembahkan medali di ajang SEA Games 2025. Bapak Presiden juga begitu bangga atas raihan 91 emas, sehingga bonus untuk peraih emas SEA Games kali ini naik dua kali lipat dari sebelumnya menjadi RP 1 miliar,” ujar Menpora Erick Thohir dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).

Para atlet baru saja menghadiri undangan dari presiden dalam acara penyaluran bonus kepada atlet dan pelatih di Istana Merdeka, Jakarta.

Bonus akan langsung ditransfer ke rekening atlet dan pelatih lewat bank BRI, sedangkan pajaknya dibebankan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

Nominal bonus ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 219 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi pada Penyelenggaraan SEA Games 2025.

Peraih medali emas perseorangan diganjar bonus sebesar Rp1 miliar, sedangkan ganda Rp800 juta, dan beregu Rp500 juta. (ANT/KN)