JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan pemberian abolisi kepada terdakwa kasus importasi gula, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan pemberian amnesti kepada terdakwa kasus suap, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Saat konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 31/7/2025) malam, ia mengatakan pemberian abolisi maupun amnesti kepada kedua tokoh itu telah berdasarkan pertimbangan tertentu.
“Semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden [Prabowo Subianto] adalah Menteri Hukum. Surat permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi, saya yang tanda tangan,” katanya.
Dia menjelaskan pertimbangan pemberian abolisi maupun amnesti utamanya demi kepentingan bangsa dan negara.
Ia menyinggung soal urgensi berpikir dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pertimbangan lainnya, katanya, demi situasi kondusif dan merajut persaudaraan di antara semua anak bangsa serta membangun bangsa Indonesia secara kolektif.
“Kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik, yang ada di Indonesia,” ucapnya.
Pemberian abolisi dan amnesti juga tidak terlepas dari pertimbangan subjektif.
Dalam konteks Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, ia menyebut keduanya memiliki kontribusi kepada negara.
“Yang bersangkutan juga punya punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik,” katanya.
Supratman memastikan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto murni berdasarkan kajian hukum.
Ia menjelaskan dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong, seluruh proses hukum yang berjalan akan dihentikan, sedangkan amnesti Hasto diberikan sekaligus dengan amnesti terhadap 1.116 narapidana lain yang memenuhi syarat dan verifikasi pemberian amnesti oleh pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan DPR menyetujui permohonan pemberian abolisi yang disampaikan Presiden Prabowo terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto.
Tom Lembong divonis empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi importasi gula, sedangkan Hasto Kristiyanto divonis tiga tahun dan enam bulan karena terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait dengan penggantian antar-waktu Harun Masiku. (ANT/KN)
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kebijakan blokir rekening pasif (dormant) yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) justru untuk melindungi terhadap rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut.
“Kami juga sudah mengkonfirmasikan kepada PPATK terhadap langkah-langkah yang diambil oleh PPATK, dan kami mendapat penjelasan sebagai berikut; bahwa PPATK justru ingin melindungi rekening-rekening nasabah yang diduga dormant,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Sebab, kata dia, rekening-rekening nasabah yang diduga dormant itu meski tidak digunakan untuk transaksi debet atau kredit kerap kali tetap dikenanakan biaya adminstrasi.
“Karena rekening-rekening nasabah yang diduga dormant itu, yang namanya uang administrasi itu tetap diambil, tetapi kemudian bunga-bunga yang dibayar itu tidak diberikan.. Itu hak nasabahnya tidak diberikan,” ujarnya.
Berdasarkan konfirmasi dengan PPATK, dia juga menyebut kebijakan blokir rekening itu dilakukan dalam rangka memberantas judi online sebab rekening pasif tersebut kerap dijadikan untuk menampung transaksi judi online.
“PPATK juga menemukan dormant-dormant itu ada yang berasal dari jenis-jenis kejahatan seperti judi online,” ucapnya.
Oleh karena itu, Dasco menyebut bahwa apabila nasabah keberatan dengan penghentian sementara PPATK tersebut dapat melakukan konfirmasi untuk dibuka kembali.
“Sehingga PPATK kemudian membekukan sementara, menunggu konfirmasi dari pemilik rekening tentunya, dan itu menurut PPATK tidak susah ketika untuk mengaktifkan kembali,” katanya.
Dia lantas melanjutkan, “Sehingga nasabah-nasabah itu juga tahu bahwa rekeningnya selama ini apakah aman atau tidak aman, berkurang atau tidak berkurang.”
Terhadap polemik yang berkembang di masyarakat, Dasco pun kembali menggarisbawahi bahwa kebijakan PPATK tersebut justru dimaksudkan untuk menyelamatkan uang nasabah.
“PPATK melakukan langkah-langkah justru untuk menyelamatkan uang nasabah,” kata dia.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening pasif (dormant) guna mencegah kejahatan keuangan, namun nasabah tetap bisa mengaktifkannya kembali dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
Dikutip dari pengumuman dalam akun resmi Instagram @ppatk_indonesia, Senin (28/7), PPATK menjelaskan bahwa rekening dormant merupakan rekening tabungan, baik perorangan atau perusahaan, rekening giro, maupun rekening rupiah/valuta asing yang tidak digunakan untuk transaksi apapun selama 3 hingga 12 bulan.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah meminta bank untuk memantau rekening dormant, agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan dan meningkatkan efektivitas dalam penanganan jual beli rekening
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, pihaknya telah meminta kepada bank untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK atas penggunaan rekening oleh terduga pelaku kejahatan serta menganalisis aliran dana.
Adapun hingga Juni 2025, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap sekitar 17.026 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Sebagai tindak lanjut, OJK melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan enhance due diligence (EDD). (ANT/KN)
PENAJAM PASER UTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan proses perpindahan aparatur sipil negara ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah disusun pemerintah pusat.
“Proses pemindahan ASN ke IKN akan terus lanjut sesuai rencana pemerintah pusat,” ujar Basuki kepada awak media di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, Kamis (31/7/2025), ketika ditanya mengenai kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN.
Ia menjelaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Kota Nusantara.
“Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara (tower) hunian ASN,” kata Basuki.
Selain itu, terdata 109 orang pegawai dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah bekerja dan tinggal di kawasan IKN.
Kehadiran ASN tersebut diperkuat dengan perpindahan pegawai dari berbagai lembaga negara dan kementerian, seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Sejumlah pegawai balai-balai teknis di bawah Kementerian PU juga sudah pindah ke IKN,” jelas Basuki.
Perpindahan ASN secara bertahap ke IKN itu seiring seluruh tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah rampung, termasuk aspek penganggaran.
Basuki menambahkan pembangunan tahap kedua merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang difokuskan pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukung lainnya.
“Dan infrastruktur transportasi udara, yakni Bandara Nusantara diubah status menjadi bandara umum melalui persetujuan DPR Ri,” tambahnya.
Menurut ia, Bandara Nusantara akan mengakomodasi kebutuhan penumpang dari wilayah Kalimantan bagian barat, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Paser. (ANT/KN)
KARAWANG – Seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di ruas jalan sekitar Gerbang Tol Karawang Barat, Desa Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan di Karawang, Kamis mengatakan kecelakaan yang mengakibatkan WNA asal Jepang, Yukihiro Nabae (63) meninggal itu melibatkan dua kendaraan, dump truk Hino bernopol B-9596-UQA dan Minibus Toyota Voxy nopol B-2052-FBB.
“Korban meninggal bernama Yukihiro Nabae merupakan penumpang minibus Toyota Voxy,” katanya.
Peristiwa kecelakaan itu berawal saat mobil dump truk bermuatan tanah yang dikemudikan oleh Mamat (38), warga Kabupaten Subang melintasi ruas jalan sekitar Gerbang Tol Karawang Barat pada Rabu (30/7).
Diduga sopir hilang kendali, mobil dump truk itu kemudian menabrak media jalan hingga terbalik.
Sesaat kemudian, mobil berukuran besar itu menimpa sebuah mobil minibus yang berada di jalur sebelah kanan.
Akibat kejadian tersebut, satu orang korban WNA asal Jepang, Yukihiro Nabae yang merupakan penumpang minibus, meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara pengemudi truk mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Rosela Karawang untuk penanganan medis.
Wildan menyampaikan, Kasatlantas Polres Karawang, AKP Abdurrohman Hidayat bersama tim Gakkum Polres Karawang, telah melakukan olah TKP atas peristiwa kecelakaan itu.
Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, serta memastikan proses evakuasi berjalan aman dan lancar.
Pihak kepolisian menyampaikan agar para pengendara selalu meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam berlalu lintas, demi keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. (ANT/KN)
JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mengumumkan pembaruan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk beberapa wilayah tertentu yang berlaku mulai 1 Agustus 2025, dengan jenis BBM nonsubsidi Pertamax mengalami penurunan harga menjadi Rp12.200 per liter.
Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta, Jumat (1/8/2025), Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Seperti di Jabodetabek, tercatat harga BBM di wilayah tersebut mengalami perubahan. Harga BBM yakni Pertamax (RON 92) menjadi Rp12.200 per liter atau turun Rp300 per liter dari sebelumnya Rp12.500 per liter.
Pertamax Green (RON 95) menjadi Rp13.000 per liter atau turun Rp250 per liter dari sebelumnya Rp13.250 per liter
Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp13.200 per liter atau turun Rp300 per liter dari sebelumnya Rp13.500 per liter
Sementara itu, harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami kenaikan menjadi Rp13.850 per liter atau naik Rp530 per liter dari sebelumnya Rp13.320 per liter
Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp14.150 per liter atau naik Rp500 per liter dari sebelumnya Rp13.650 per liter.
Sedangkan, sejumlah BBM penugasan dan subsidi tidak mengalami perubahan harga, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. (ANT/KN)
MOSKOW – Badan meteorologi Indonesia, Jepang dan Peru telah mencabut peringatan tsunami menyusul gempa dahsyat di Kamchatka, Rusia, lapor media pada Kamis (31/7/2025).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia mencabut peringatan tsunami pada pukul 23.00 WIB pada Rabu (30/7/2025).
Pihak berwenang Indonesia sebelumnya mengeluarkan peringatan tsunami dan memberikan perintah evakuasi kepada penduduk di wilayah pesisir di lima provinsi usai gempa bermagnitudo 8,8 Semenanjung Kamchatka, Rusia, mengirimkan gelombang tsunami ke seluruh Indo-Pasifik.
Badan Meteorologi Jepang mencabut semua peringatan tsunami yang efektif di pesisir Pasifik pada Kamis, lapor media Jepang. Peta mereka kini hanya menampilkan prakiraan tsunami, yang berarti perubahan kecil pada permukaan laut, kata penyiar NHK.
Angkatan Laut Peru mengatakan bahwa setelah analisis dan penilaian yang dilakukan oleh Pusat Peringatan Tsunami Nasional, peringatan tsunami di pantai Peru telah dibatalkan, namun badan tersebut akan terus memantau situasi.
Sementara itu, Layanan Nasional untuk Pencegahan dan Tanggap Bencana Chile (SENAPRED) menyatakan bahwa tinggi gelombang tsunami yang melanda pesisir negara itu dekat kota Boyeruca mencapai 2,5 meter (8,2 kaki) di satu area.
Layanan tersebut sebelumnya menyatakan bahwa Chile telah memulai evakuasi di wilayah pesisir bagian kontinental negara itu karena ancaman tsunami. (ANT/KN)
BISA duduk satu meja dengan Yogi Hadi Ismanto, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers di Dewan Pers, adalah momen penting. Apalagi ditemani Bambang Santoso, Ketua Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), sosok yang sudah puluhan tahun bergelut di dunia media lokal.
Pertemuan ini berlangsung Kamis malam, 31 Juli 2025, di Resto Bontang Nusantara, dalam rangkaian sosialisasi kebijakan Dewan Pers yang digelar Dinas Kominfo (Diskominfo) Kota Bontang.
Kehadiran mereka sebenarnya untuk memverifikasi faktual Pupuk Kaltim TV (PKTV). Namun, Diskominfo memanfaatkan momen ini untuk mengumpulkan pelaku media lokal dan membahas langsung regulasi yang kini menjadi dasar kemitraan antara media dan pemerintah daerah.
Sekda Bontang Aji Erlynawati saat membuka Sosialisasi Kebijakan Dewan Pers di Bontang.
Foto bersama Dewan Pers, ATVLI, dan jajaran Diskominfo Bontang usai sosialisasi verifikasi media dan penguatan kelembagaan pers.
Dalam pemaparannya, Yogi menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 50 ribu media di Indonesia. Namun kata dia, banyak yang belum memenuhi unsur dasar sebagai perusahaan pers.
Ia menegaskan bahwa verifikasi bukanlah kewajiban, tetapi hak konstitusional media. Namun hak ini berkaitan langsung dengan kepastian hukum. Terutama saat media menjalin kerja sama dengan pemerintah. Penggunaan anggaran negara, kata Yogi, hanya bisa dilakukan dengan media yang memiliki legalitas, struktur redaksi yang berjalan, dan produk jurnalistik yang sesuai kaidah etik.
Sejak terbitnya Permendagri 900/2024 dan Pergub Kaltim Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik, aspek legalitas, klasifikasi, dan afiliasi media menjadi perhatian utama dalam pengelolaan anggaran komunikasi publik.
Verifikasi Dewan Pers menjadi salah satu indikator penting. Namun media yang tergabung dalam asosiasi konstituen dan memenuhi kriteria tertentu tetap memiliki ruang kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.
Yogi juga menjelaskan bahwa proses verifikasi saat ini jauh lebih cepat. Jika dokumen lengkap, ia menjamin bisa rampung dalam waktu satu minggu. Ia juga menyarankan pemerintah daerah memfasilitasi verifikasi kolektif, seperti yang telah dilakukan di Batam dan Kalimantan Utara (Kaltara).
Saya duduk satu meja bersama Yogi Hadi Ismanto (Dewan Pers), Bambang Santoso (Ketua ATVLI), dan Direktur PKTV Teguh SuharjonoSuasana diskusi santai namun substantif antara pelaku media lokal dan narasumber dari Dewan Pers dan ATVLI.
Ia juga menyoroti lemahnya manajemen di banyak media lokal. Banyak didirikan oleh jurnalis, tapi saat naik ke posisi direksi, tidak dibekali kemampuan manajerial. Hal ini berdampak pada ketahanan usaha. Karena itu, pembinaan tidak hanya harus menyasar wartawan, tetapi juga penguatan kelembagaan perusahaan.
Kepala Diskominfo Bontang, Anwar Saadat, menanggapi langsung pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkot akan menyesuaikan Perwali dengan regulasi terbaru, dan siap memfasilitasi media lokal dalam proses verifikasi. Ia juga menyebut bahwa anggapan verifikasi itu rumit perlu diluruskan. Verifikasi PKTV menjadi contoh nyata bahwa proses ini bisa dilalui dengan pendampingan yang tepat. Diskominfo juga tengah menyiapkan program pelatihan pengelolaan media dan literasi jurnalistik bagi perusahaan pers di Bontang.
Hal senada disampaikan Sekda Bontang, Aji Erlynawati. Menurutnya, media yang kredibel sangat dibutuhkan. Terutama di tengah posisi Bontang sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menyampaikan informasi publik. “Media terpercaya bagian dari transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Ketua ATVLI Bambang Santoso menegaskan peran televisi lokal dalam menjaga identitas daerah di tengah gempuran platform digital.
Sementara dari sisi industri, Bambang Santoso menggambarkan kondisi lapangan yang kian berat. Media lokal terus tertekan oleh dominasi media sosial dan platform digital. Ia menyampaikan bahwa tanpa dukungan pemerintah daerah, banyak media lokal akan kesulitan bertahan. Karena itu, ia mendorong agar kemitraan dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis regulasi yang jelas. “Media lokal adalah penjaga identitas daerah. Jangan sampai hilang karena tak mampu bertahan secara kelembagaan,” tegasnya.
Diskusi juga menyinggung soal media sosial. Bambang mengingatkan bahwa produk media sosial bukan produk jurnalistik dan tidak dilindungi UU Pers. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya melalui UU ITE. Ia menekankan pentingnya membedakan antara akun personal dan media berbadan hukum.
Sebelum acara ditutup, dilakukan pemotongan tumpeng untuk memperingati HUT ke-23 Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Berdiri sejak 26 Juli 2002, ATVLI menjadi bagian penting dalam mendorong eksistensi televisi lokal di tengah perubahan industri penyiaran.
Ini jadi bukti bahwa televisi lokal tetap relevan jika mampu beradaptasi dengan regulasi dan tantangan zaman.
Saya sendiri telah melewati proses verifikasi Dewan Pers sejak 2021. Saat itu Mediakaltim.com baru berusia satu tahun. Tidak mudah, tapi bisa dilalui jika serius dan tertib. Tantangan sebenarnya justru datang setelahnya. Yakni menjaga kualitas, konsistensi, dan integritas. Tapi ini harga yang harus dibayar jika ingin dipercaya sebagai mitra pemerintah.
Malam tadi jadi titik tolak, bukan hanya sekadar seremoni. Dewan Pers membuka peluang. Pemerintah siap memfasilitasi. Sekarang tinggal bagaimana pelaku media lokal merespons. Mau tetap di tempat, atau mulai berbenah mengikuti aturan yang berlaku. (*)
BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Berau.
Bupati Sri mengungkapkan bahwa suhu udara di Berau saat ini mencapai angka 30 derajat Celsius, menjadikannya salah satu daerah dengan suhu tertinggi di Indonesia. Kondisi ini, menurutnya, sangat rawan memicu kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun lahan.
“Cuaca ekstrem saat ini mencapai 30 derajat. Ini menjadikan Berau kabupaten terpanas se-Indonesia,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran menjadi salah satu bencana yang kerap terjadi dan cukup masif. Untuk itu, ia meminta semua pihak baik masyarakat, aparatur kelurahan, hingga relawan dan BPBD untuk tetap siaga dan tanggap terhadap situasi yang bisa mengarah pada kebakaran.
“Beberapa waktu belakang saya perhatikan mudah sekali terjadi kebakaran. Saya paham anggota BPBD kita terbatas. Tapi kita harus saling mendukung agar peristiwa yang kemarin tidak terulang kembali,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Sri mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok di lahan kering, maupun melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.
“Semoga kolaborasi dan kesadaran kita dapat meminimalkan risiko kebakaran selama musim kemarau ini,” tutupnya. (adv/srn/set)
BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan pentingnya peran Pedagang Kaki Lima (PKL) Basuli dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal serta memperkuat daya tarik wisata budaya di kawasan Sambaliung.
Menurutnya, keberadaan PKL bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan pariwisata daerah. Aktivitas para pelaku UMKM, khususnya sektor kuliner, menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Tepian Sambaliung.
“Selain mengangkat budaya, kehadiran PKL Basuli juga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Aktivitas kuliner dan usaha mikro di sini sangat hidup,” ujar Bupati Sri.
Ia pun mendorong sinergi yang terjalin antara pelaku UMKM, komunitas budaya, dan pemerintah kelurahan dalam menjaga kelestarian budaya lokal sekaligus menciptakan ruang usaha yang produktif bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati mendorong Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, para pelaku usaha, serta pihak terkait lainnya untuk mempromosikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata yang unik.
Ia menekankan pentingnya menjadikan Tepian Sambaliung sebagai tempat bagi pendatang untuk menikmati kuliner lokal sambil menyaksikan keindahan pemandangan sungai di Bumi Batiwakkal.
“Saya selalu mendoakan agar kawasan Tepian Sambaliung terus ramai, sehingga perputaran ekonomi masyarakat terus meningkat dan mendatangkan kesejahteraan bagi para pelaku UMKM di kawasan ini,” pungkasnya. (adv/srn/set)
PASER – Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) Kabupaten Paser yang terdiri dari para pengurus dan guru sekolah swasta dan pondok pesantren mengunjungi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Rabu (30/7/2025).
Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi pendidikan swasta salah satunya kondisi kesejahteraan guru-guru di sekolah swasta yang masih jauh dari layak dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang keagamaan.
Ketua FKSS Paser Muliadi mengungkapkan, pendirian sekolah swasta dan pondok pesantren didasari oleh niat tulus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, terutama pendidikan keagamaan, yang belum sepenuhnya terwadahi oleh sekolah negeri.
“Undang-undang pun melindungi kami dalam visi mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Muliadi.
Salah satu kekhawatiran terbesar FKSS terhadap isu Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) 2025 yang belum dialokasikan untuk sekolah swasta. Mereka juga meminta kejelasan mengenai bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser yakni Satu Laptop Satu Guru.
FKSS berharap DPRD dapat mendorong pembuatan Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk pesantren dan sekolah swasta, mengingat ada ratusan sekolah dan ribuan guru di sektor ini yang berkontribusi pada pendidikan di Kabupaten Paser.
Mereka percaya bahwa negara akan lebih mudah dibangun dengan fondasi keimanan yang kuat. Namun, tidak semua lembaga pendidikan swasta memiliki kekuatan finansial yang memadai. Dia berharap gaji guru dan sarana prasarana di sekolah swasta dapat disesuaikan dengan standar sekolah negeri.
“Tujuannya agar pendidikan di Paser bisa sama-sama maju, baik yang negeri maupun swasta,” tegas Muliadi.
Menyikapi hal itu, Sekertaris DPRD Kabupaten Paser M Iskandar Zulkarnain, mengatakan segera memfasilitasi FKSS Kabupaten Paser untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait permasalahan yang dialami kepada Anggota DPRD Kabupaten Paser.
“Seluruh aspirasi mereka yang hadir yaitu FKKS Paser kami telah catat semuanya yang nanti akan kami sampaikan ke pimpinan DPRD Paser, ” Kata Zulkarnain.
