JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di sela-sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1/2026) sempat menelepon Presiden Prabowo Subianto dan menghubungkannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah daerah di Aceh agar tidak dipotong.

Momen itu terjadi saat Purbaya memaparkan kondisi keuangan untuk daerah bencana, dan meminta daerah untuk tak ragu menggunakan anggaran yang ada.

Dia pun nantinya melaporkan hal itu ke Prabowo, tetapi juga meminta kepada Dasco untuk juga membantu mengomunikasikannya.

Lalu rapat itu sempat berhenti sejenak saat Dasco tiba-tiba menelepon Prabowo. Dasco pun langsung menghubungkan ponselnya ke Purbaya agar bisa mendengar hal yang disampaikan Prabowo.

“Jadi clear, untuk tahun ini anggaran anda akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong,” kata Purbaya setelah mendengar telepon itu.

Dia mengaku belum sempat menghubungi langsung Presiden Prabowo karena masih memiliki agenda yang padat. Namun, kata dia, Prabowo kini telah menyatakan setuju agar anggaran itu tak dipotong.

“Pak Ketua (Dasco) sudah telepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kita hitung semuanya secara anggaran, bisa, tak ada masalah,” kata Menkeu.

Dia mengaku pada 2 Januari 2026 telah mengirim anggaran untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh dengan total sebesar Rp1,2 triliun. Artinya, kata dia, anggaran sudah bukan lagi permasalahan bagi daerah-daerah yang terkena bencana di Aceh.

Sementara itu, Dasco menyampaikan kesimpulan rapat bahwa per tanggal 10 Januari 2026, pemulihan pasca bencana Sumatera akan dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang dibentuk pemerintah, dan akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Sehingga Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, DPR akan menjalankan fungsi di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan koordinasi,” kata Dasco.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR menargetkan seluruh roda pemerintahan di seluruh daerah di Sumatera yang terdampak bencana sudah bisa berjalan normal sebelum memasuki Bulan Ramadhan.

“Dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi diusahakan sebelum Lebaran,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang kasus pengurusan pajak PT Wanatiara Persada (WP) diduga merugikan negara hingga Rp59 miliar.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan kerugian tersebut muncul karena kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) periode pajak tahun 2023 yang seharusnya dibayarkan PT Wanatiara Persada sekitar Rp75 miliar kemudian diubah menjadi Rp15,7 miliar.

“Nilai tersebut turun Rp59,3 miliar atau 80 persen dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang sangat signifikan. Harusnya kalau berpatokan kepada hasil perhitungan awal, ya potensi awal itu Rp75 miliar. Berarti sudah hilang sekitar 80 persen,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Asep membahas pernyataan tersebut saat mengungkapkan kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertama di tahun 2026 selama 9–10 Januari 2026, dan menangkap delapan orang.

KPK pada 9 Januari 2026 menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dari OTT tersebut. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakut Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai di KPP Madya Jakut Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY). (ANT/KN)

MEDAN – Satuan Tugas (Satgas) Yonzipur I/Dhira Dharma (DD) merampungkan pemasangan jembatan Bailey atau jembatan darurat sebagai penghubung antar-kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut).

“Jembatan itu kembali membuka akses utama warga dari Kecamatan Marancar dengan Kecamatan Sipirok di Tapanuli Selatan,” ujar Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap di Medan, Minggu (11/1/2026).

Asrul mengatakan jembatan yang telah selesai itu dibangun dengan menggunakan konfigurasi 8 petak (tipe 1-1) dengan panjang bentangan 24 meter, lebar 3,75 meter, serta kapasitas beban hingga 10 ton.

Lebih lanjut ia mengatakan jembatan darurat tersebut kini telah berfungsi penuh dengan progres 100 persen dan dapat dilalui oleh pejalan kaki, kendaraan roda dua, maupun kendaraan roda empat.

“Pemasangan jembatan Bailey itu merupakan bagian dari komitmen TNI AD dalam membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di wilayah tersebut,” ucapnya.

Kapendam mengatakan pemasangan jembatan darurat tersebut dikerjakan oleh 22 personel dari Satgas Yonzipur I/DD di bawah pimpinan Lettu Czi Suyono.

Menurutnya, jembatan tersebut memiliki peran strategis dalam memperlancar arus transportasi dari Kecamatan Marancar menuju Kecamatan Sipirok maupun sebaliknya serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.

Asrul mengatakan pihaknya akan terus mendukung penanganan bencana di wilayah terdampak hingga seluruh akses kembali normal.

Kodam I/Bukit Barisan dan jajaran, lanjut dia, berkomitmen terus hadir membantu masyarakat terdampak bencana melalui berbagai cara, baik jalur udara maupun darat. (ANT/KN)

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah, berupaya membuka jalur alternatif untuk mencegah warga Desa Tempur, Kecamatan Keling, terisolasi akibat terputusnya akses jalan utama akibat bencana tanah longsor di sejumlah titik.

Camat Keling Lulut Andi Andriyanto di Jepara, Minggu (11/1/2026), mengatakan saat ini pemerintah bersama sejumlah pihak tengah melakukan asesmen untuk membuka jalur alternatif melalui Medono-Kadalan yang tidak melewati titik-titik longsor.

“Untuk membuka jalur alternatif Medono-Kadalan yang tidak melewati lokasi longsor, saat ini sedang dilakukan asesmen oleh Jip Tanbu Community (JTC), BPBD, serta relawan, untuk memastikan kelayakan jalur alternatif Medono-Kadalan sebagai akses darurat bagi masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan laporan update tanggap bencana pada Minggu (11/1) pagi, kondisi cuaca di wilayah terdampak terpantau hujan dengan intensitas sedang disertai angin cukup kencang. Meski demikian jalur Damarwulan-Kaliombo dan Medani-Kaliombo dilaporkan sudah bisa dilalui, dengan catatan tetap mewaspadai potensi longsor susulan.

Dalam penanganan hari ini (11/1), kata dia, alat berat sementara diistirahatkan. Fokus penanganan dialihkan pada pembersihan jalan dari material longsor secara manual di sepanjang jalur Kaliombo-Tempur. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah desa, Destana Tempur, serta para relawan.

Dari sisi logistik, lanjutnya, dapur umum pada hari ini (11/1) mendapat suplai dari Dinsospermades, PMI, dan BPBD. Sebanyak 100 paket makanan disediakan untuk sarapan dan 400 paket untuk makan siang bagi para relawan yang bekerja di lapangan. Proses distribusi bantuan tersebut masih berlangsung secara estafet.

Kebutuhan mendesak lainnya yakni Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengoperasikan generator set (genset), mengingat aliran listrik dari PLN belum dapat dipulihkan. Sebanyak 100 liter BBM telah disalurkan dari Yayasan Al Fitroh, sementara bantuan tambahan dari Baznas direncanakan menyusul pada sore hari.

Pemerintah kecamatan juga menyiapkan pos logistik terpisah dari posko dapur umum. Pos logistik tersebut digabung dengan posko kesehatan dan posko relawan guna mempermudah koordinasi dan distribusi bantuan.

“Koordinasi lintas wilayah dan instansi terus dilakukan. Camat Cluwak, Kabupaten Pati, misalnya, mengupayakan dukungan dari Dinas PUPR Kabupaten Pati untuk membantu pembersihan kembali jalur Medani-Kaliombo. Sementara itu, bantuan donasi dari masyarakat difasilitasi melalui sistem satu pintu agar penyalurannya tepat sasaran,” ujarnya.

Di tingkat desa, Kepala Desa Tempur membuka dapur umum dan mengajukan permintaan bantuan logistik yang telah direspons oleh tim logistik gabungan BPBD, Dinsospermades, dan PMI.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara mencatat sebanyak 3.522 jiwa dari 1.445 Kepala Keluarga (KK) di Desa Tempur masih terisolasi akibat terputusnya akses jalan secara total menyusul bencana tanah longsor di sejumlah titik.

Dari hasil asesmen awal BPBD Jepara, terdapat 18 titik longsor dengan karakteristik rusak berat sampai kritis pada Jumat (9/1) setelah diguyur hujan deras, sehingga menyebabkan akses keluar masuk Desa Tempur terputus total. (ANT/KN)

BANJARMASIN – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mengurangi curah hujan intensitas tinggi guna meminimalisasi banjir yang masih melanda sejumlah kabupaten/kota di provinsi itu.

Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB  Agus Riyanto dikonfirmasi di Banjarmasin, Jumat malam, mengatakan OMC ini dilaksanakan setelah Pemprov Kalsel menerbitkan status siaga darurat dan beberapa kabupaten/kota seperti Balangan telah menetapkan status tanggap darurat.

“Karena pemda di Kalsel sudah menetapkan status siaga darurat dan tanggap darurat, maka OMC menggunakan dana siap pakai. OMC ini kolaborasi BNPB dengan BMKG, Lanud, Angkasa Pura, Airnav, dan pemerintah daerah setempat,” ujar dia.

Agus menjelaskan OMC akan dilaksanakan mulai malam hari ini hingga lima hari ke depan sesuai instruksi penugasan, serta akan dievaluasi dua kali dalam sehari pelaksanaan, atau menyesuaikan sesuai rencana operasional.

“Di posko (Lanud Syamsudin Noor Banjarbaru), akan ada peta operasional yg dilayerkan dengan peta existing wilayah yang masih terjadi genangan banjir,” tuturnya.

Pada peta itu, kata dia, akan ditandai wilayah mana saja yang diupayakan agar tidak turun hujan untuk sementara waktu.

Agus menyebutkan Tim OMC datang dari Bandara Juanda Surabaya dengan menempuh waktu perjalanan ke Lanud Syamsudin Noor Banjarbaru sekitar 1,5 jam.

“Malam hari ini tim langsung OMC, semoga dengan ikhtiar teknologi OMC ini dapat mereduksi curah hujan dan bahkan bisa clearkan awan untuk percepatan penurunan tinggi muka air di wilayah yang terdampak banjir di Kalsel,” ujarnya.

Agus juga mengimbau masyarakat untuk mentaati informasi atau imbauan petugas apabila ada perintah evakuasi dan tidak percaya pada berita yg belum valid kebenarannya. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai konten Pandji Pragiwaksono yang bertajuk Mens Rea merupakan ekspresi kritik dan refleksi sosial yang disampaikan melalui medium seni komedi, yang secara esensial berada dalam koridor kebebasan berekspresi di ruang publik.

Menurut Djarot, substansi konten Mens Rea harus dipahami dalam konteksnya sebagai kritik, satire, dan pendapat pribadi yang disampaikan tanpa ajakan kekerasan.

“Dalam negara demokratis, ekspresi semacam ini adalah bagian dari percakapan publik yang sah dan dilindungi oleh konstitusi. Penilaian hukum terhadap niat batin (mens rea) dalam ekspresi pendapat tidak boleh dilepaskan dari konteks, tujuan, dan dampaknya secara nyata di masyarakat,” kata Djarot dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/1/2025).

Djarot menegaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menjamin kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapat.

Konstitusi memberikan hak kepada setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, serta untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan berbagai sarana.

Jaminan konstitusional ini merupakan fondasi demokrasi dan tidak boleh direduksi oleh penafsiran hukum yang sempit atau represif.

Selain itu, perlindungan kebebasan berekspresi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui hak setiap orang untuk memiliki, menyampaikan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nurani.

Negara, melalui aparatnya, memiliki kewajiban untuk melindungi hak tersebut sepanjang dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar batasan konstitusional yang ketat, seperti hasutan kekerasan atau kebencian.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di ruang publik juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang menempatkan kebebasan berpendapat sebagai prasyarat bagi kehidupan demokratis.

Dalam kerangka ini, pendekatan pidana terhadap ekspresi kritik—terlebih yang disampaikan melalui seni dan komedi—harus menjadi jalan terakhir.

Penggunaan hukum pidana secara berlebihan berpotensi menimbulkan ketakutan publik, membungkam kritik, dan melemahkan kualitas demokrasi.

“Demokrasi hidup dari perbedaan pandangan, kritik, dan kebebasan berpikir. Negara hukum yang demokratis tidak boleh tergelincir menjadi negara yang mudah tersinggung oleh ekspresi warganya sendiri,” ujar Djarot.

DPP PDI Perjuangan mendorong aparat penegak hukum untuk bersikap arif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dalam menyikapi perkara ini.

Penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif, kehati-hatian dalam menilai unsur niat, serta semangat menjaga ruang kebebasan sipil.

PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus berdiri di atas nilai-nilai konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta menolak segala bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi yang sah dalam negara demokratis. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah berencana membebaskan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau menetapkannya menjadi 0 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai 2026 melalui kebijakan moratorium KUR.

Pada 2027, bunga KUR akan dinaikkan secara bertahap menjadi 3 persen, sebelum kembali ke tingkat normal sebesar 6 persen pada 2028.

“Tahun pertama ini bunganya kita nol kan di 2026. 2027 jadi 3 persen dan 2028 baru kembali ke 6 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Selain penyesuaian bunga, Airlangga menyampaikan pemerintah juga membuka ruang kebijakan khusus bagi wilayah di Sumatera yang terdampak bencana.

Sebelumnya, Menko telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dampak bencana terhadap penyaluran KUR serta mengajukan usulan relaksasi bagi debitur terdampak.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12), Airlangga menyebutkan total penyaluran KUR di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp43,95 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.018.282 orang.

Dari total tersebut, nilai KUR yang terdampak langsung bencana mencapai Rp8,9 triliun dengan 158.848 debitur.

“Total di Aceh, Sumut, dan Sumbar, KUR-nya Rp43,95 triliun, Pak Presiden. Sedang jumlah debiturnya ada 1.018.282 orang. Yang terdampak kepada bencana ini ada Rp8,9 triliun dan 158.848 debitur,” ujar Airlangga dalam laporannya ke Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet.

Untuk penanganan dampak bencana, Airlangga mengusulkan kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR terdampak.

Dalam skema tersebut, penyalur tetap menerima pembayaran angsuran pokok dan bunga tanpa melakukan klaim, sementara pemerintah menanggung subsidi bunga atau subsidi margin KUR reguler.

“Status kolektibilitas tetap sampai dengan posisi 30 November 2025. Jadi, mereka tidak dalam tanda petik, tidak default, Pak Presiden,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Sosial mengkaji transformasi program permakanan bagi kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas menjadi terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis yang disertai penguatan peran pengasuh atau caregiver.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Jumat (9/1/2026), mengatakan bahwa pada 2025 Kementerian Sosial sudah menjalankan program permakanan bagi lebih dari 100 ribu lansia penerima manfaat.

Sasaran utama permakanan lansia yang dijalankan oleh Kementerian Sosial adalah warga berusia di atas 75 tahun yang tinggal sendirian, yang dibuktikan melalui data kartu keluarga (KK), serta dapat diperluas kepada lansia di bawah usia tersebut apabila alokasi anggaran masih tersedia.

Selain lansia, program serupa juga diberikan kepada penyandang disabilitas berdasarkan usulan pemerintah daerah dengan kriteria tertentu, dengan dukungan anggaran yang juga telah disiapkan.

Saifullah mengungkapkan bahwa selama ini penyaluran permakanan dilakukan oleh petugas dengan skema antar ke rumah keluarga penerima manfaat, yang menimbulkan biaya layanan distribusi pada setiap titik penyaluran.

“Selama ini penyalurannya itu dilakukan oleh petugas ya, ada biayanya itu sekali antar itu kesatu titik ada yang Rp25 ribu ada Rp30 ribu. Nah, program ini kemudian kita usulkan untuk bertransformasi menjadi program makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas,” kata dia.

Oleh karena itu pula Kementerian Sosial juga mengkaji penambahan pengasuh terlatih dan bersertifikat untuk mendampingi lansia dan penyandang disabilitas, terutama mereka yang hidup sendiri dan membutuhkan dukungan perawatan harian.

Menurut Saifullah, pengasuh tersebut tidak hanya bertugas menyalurkan makanan, tetapi juga memberikan pendampingan, perawatan dasar, serta dukungan lain sesuai kebutuhan penerima manfaat.

Pihaknya menilai kebutuhan pengasuh di masyarakat sangat besar, tidak hanya untuk lansia dan penyandang disabilitas, tetapi juga untuk anak-anak, termasuk di fasilitas seperti Taman Anak Sejahtera.

“Tapi ini masih tahap simulasi dan pengkajian, tetapi peluangnya besar karena kebutuhan caregiver tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri yang sekaligus mendorong pengembangan ekonomi perawatan atau care economy melalui penciptaan lapangan kerja,” kata dia menjelaskan. (ANT/KN)