Beranda blog Halaman 352

Sugiono Siap Emban Amanah Prabowo sebagai Sekjen Gerindra

0

JAKARTA – Sugiono menyambangi Kantor Kementerian Hukum setelah dirinya resmi ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.

Menteri Luar Negeri itu tampak mendatangi Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta, Jumat (1/8/2025) malam. Selang beberapa saat, Sugiono diantarkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang juga politisi Partai Gerindra menuju mobilnya.

Kepada awak media, Sugiono tidak mengungkapkan isi pertemuannya dengan Menkum Supratman.
Dia berharap bisa menjalankan tugas dan kepercayaan yang diberikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Kami berharap bisa menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurut Sugiono, menjadi Sekjen Partai Gerindra bukan tugas yang ringan. Terlebih, sekjen sebelumnya, yakni Ahmad Muzani, telah mengabdi selama belasan tahun untuk partai.

“Ini bukan sebuah tugas yang ringan. Selama 18 tahun ini, Partai Gerindra sudah disekjeni oleh Pak Ahmad Muzani dan beliau meninggalkan prestasi yang panjang di setiap pemilu untuk Partai Gerindra. Saya kira itu juga merupakan suatu yang harus saya pedomani sehingga ke depannya bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Sugiono pun tidak memerinci pesan khusus Prabowo Subianto kepada dirinya selaku sekjen yang baru. Ia hanya mengatakan, “Kami laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan amanah.”

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat ini menetapkan struktur kepengurusan DPP periode 2025–2030.

Dalam struktur kepengurusan baru itu, Prabowo ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina, Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian, Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal, dan Satrio Dimas Adityo sebagai Bendahara Umum.

Struktur kepengurusan itu ditandatangani di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Sugiono menggantikan jabatan yang sebelumnya diemban Ahmad Muzani. Adapun Muzani kini ditunjuk sebagai Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra. (ANT/KN)

PT Timah Catat Laba Bersih Rp300 Miliar

0

PANGKALPINANG – PT Timah Tbk pada semester I 2025 berhasil membuku laba bersih Rp300 miliar atau turun 30,9 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp434,5 miliar.

Dalam rilis perseroan yang diperoleh di Pangkalpinang, Jumat, menyebutkan bahwa perolehan laba bersih tersebut sudah 93 persen dari target yang sudah ditentukan perseroan tahun ini, yaitu Rp322,64 miliar.

Sementara dari sisi pendapatan, PT Timah pada semester I 2025 membukukan Rp4,22 triliun turun 19,0 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,21 triliun seiring dengan penurunan volume penjualan logam timah.

Beban pokok pendapatan perseroan turun 15,6 persen dari Rp4 triliun di semester I 2024 menjadi Rp3,37 triliun di semester I 2025.Perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp380 miliar lebih rendah dari semester I 2024 sebesar Rp687 miliar dengan pencapaian EBITDA sebesar Rp838 miliar atau lebih rendah 31 persen dari semester I 2024 sebesar Rp1,21 triliun.

Kinerja PT Timah pada tahun ini diharapkan akan tumbuh positif seiring dengan harga timah pada semester I 2025 menunjukkan tren stabilisasi setelah mengalami gejolak hebat di awal tahun 2025.

Harga Timah London Metal Exchange (LME) masih didukung oleh stok yang ketat dan pasokan terbatas karena tambang Man Maw di Myanmar masih offline hingga Agustus dan smelter Pulau Indah di Malaysia belum beroperasi penuh.

Selain itu, ekspor timah Indonesia menunjukkan pemulihan signifikan, naik 177 persen dalam enam bulan pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama di tahun 2024.

Permintaan global terhadap logam timah, khususnya dari industri elektronik, seperti tin solder dan tin chemical, tetap tinggi. Hal ini terutama didorong oleh kebutuhan dari pasar Jepang dan Tiongkok.

Namun, ketidakpastian kebijakan tarif perdagangan dari Amerika Serikat berpotensi memberikan tekanan terhadap permintaan global. Meskipun demikian, harga timah cenderung stabil karena permintaan global yang cukup kuat, meskipun tetap ada risiko fluktuasi akibat faktor geopolitik dan terbatasnya pasokan.

Hingga akhir Juni 2025, Persediaan timah di gudang LME berada pada posisi 2.220 ton, turun 53,3% dari awal tahun 2025 di posisi 4.760 ton. Berdasarkan CRU Tin Monitor, pertumbuhan produksi logam timah global di semester I 2025 diperkirakan naik 10,5 persen (YoY) menjadi 192.611 ton. Sedangkan konsumsi logam timah global di semester I 2025 diperkirakan naik 3,9 persen (YoY) menjadi 191.163 ton. (ANT/KN)

Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, PVMBG Imbau Waspada Banjir Lahar

0

KUPANG – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVBMG) mengimbau warga untuk mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai berhulu di puncak gunung Lewotobi Laki-Laki setelah kembali mengalami erupsi  pada Jumat (1/8/2025) malam dan Sabtu dini hari.

“Jika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, kami imbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir lahar hujan,” kata Petugas pengamat gunung Lewotobi Laki-Laki Emanuel Rofinus Bere dalam laporannya dari Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Fores Timur, Sabtu (2/8/2025) pagi.

Sejumlah desa yang patut mewaspadai banjir lahar itu antara lain daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng jaya, Boru serta Nawakote.

Sebelumnya erupsi setinggi 10 ribu meter terjadi di puncak gunung tersebut pada Jumat (1/8) pukul 20.45 WITA waktu setempat, erupsi kembali terjadi pada Sabtu dini hari 1.26 WITA waktu setempat dengan ketinggian mencapai 18 ribu meter di puncak gunung.

Dalam pengamatannya erupsi tersebut disertai dengan suara gemuruh dengan dentuman yang sangat kuat dan terdengar hingga ke Pos pengamatan gunung api Lewotobi Laki-Laki.

Pada erupsi setinggi 10 ribu meter, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah Barat dan Barat Laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47.3 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 3 menit 40 detik.

Sementara erupsi yang terjadi dengan ketinggian 18 ribu meter kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah Barat Daya, Barat, dan Barat Laut.

Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47.3 mm dan durasi sementara ini kurang lebih14 menit 5 detik.

Selain mengimbau warga mengantisipasi terjadinya banjir lahar, PVMBG juga mengimbau masyarakat di sekitar gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/wisatawan tidak beraktivitas apapun dalam radius enam kilometer dan Sektoral Barat Daya – Timur laut tujuh kilometer dari pusat erupsi gunung tersebut.

“Masyarakat agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya,” ujar dia.

Warga juga diimbau selalu menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan.

Sampai dengan saat ini status gunung Lewotobi Laki-Laki masih berada pada status Level IV atau awas. (ANT/KN)

Tom Lembong: Abolisi ini Pulihkan Nama Baik Saya

0

JAKARTA – Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) mengatakan abolisi yang diberikan kepada dirinya tidak hanya membebaskannya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik dan kehormatan Tom Lembong sebagai seorang warga negara.

“Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam,” ucap Tom Lembong usai resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Kendati demikian, ia menyadari terdapat banyak pertanyaan maupun kegelisahan yang menyertai pemberian abolisi dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Namun, Tom Lembong tetap akan menghormati berbagai pandangan tersebut karena sejak awal dirinya pun merasa yang ia alami bukan bagian dari proses hukum yang ideal.

Di sisi lain, dia mengaku tidak mau dan tidak akan melupakan orang-orang lain yang tidak seberuntung dirinya, yang tidak mempunyai sorotan maupun perlindungan.

Dengan demikian, dia tidak ingin kemerdekaannya hari ini menjadi akhir cerita, tetapi harus menjadi awal dan tanggung jawab bersama.

“Saya ingin menyuarakan, mengingatkan, dan bila mungkin membantu agar sistem hukum kita menjadi lebih adil, jernih, dan memihak kepada kebenaran, alih-alih pada kepentingan sempit tertentu,” tuturnya.

Tom Lembong resmi bebas dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cipinang, Jakarta, Jumat (1/8/2025), usai menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Saat keluar dari Rutan Cipinang pada pukul 22.05 WIB, Tom Lembong mengenakan kemeja berwarna biru tua didampingi sang istri, Francisca Wihardja; para penasihat hukumnya; serta Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 Anies Baswedan.

Adapun abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016, Tom Lembong divonis pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Tom Lembong, antara lain dengan menerbitkan surat pengajuan atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Atas perbuatannya, Tom Lembong juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Dengan demikian, perbuatan Tom Lembong telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara selama 7 tahun. Namun pidana denda yang dijatuhkan tetap sama dengan tuntutan, yaitu Rp750 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan. (ANT/KN)

Danau Bukit Lontar Bukan Void Tambang, MHU Klarifikasi Isu Miring soal Insiden Tenggelamnya Seorang Pemuda

TENGGARONG – PT Multi Harapan Utama (MHU) akhirnya angkat suara terkait kabar simpang siur yang mengaitkan insiden tenggelamnya seorang pemuda di Danau Bukit Lontar, Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar), dengan aktivitas pertambangan mereka.

Dalam klarifikasi resminya, MHU menegaskan bahwa lokasi kejadian berada di luar wilayah konsesi perusahaan dan bukan merupakan lubang bekas tambang (void).

Korban, Thomas Steven Gomes (21), diketahui merupakan pekerja di salah satu perusahaan perkebunan di sekitar lokasi dan berdomisili di mess yang berada dekat danau. MHU menyampaikan belasungkawa dan menyatakan tetap memberikan dukungan moral kepada keluarga korban, meskipun lokasi kejadian tidak berhubungan langsung dengan operasional perusahaan.

“Kami turut berduka atas peristiwa ini. Walau tidak berada dalam konsesi kami, komunikasi dengan keluarga tetap kami jaga sebagai bentuk kepedulian,” ujar External Relation MHU, Samsir, Kamis (31/7/2025).

Danau Bukit Lontar sendiri merupakan danau alami yang terbentuk dari rawa, sebagaimana dijelaskan Kepala Desa Margahayu, Rusdi. Lokasi tersebut sempat diwacanakan sebagai kawasan ketahanan pangan, namun batal dilanjutkan karena dasar danau yang penuh tunggul kayu serta dinilai tidak aman.

“Ini bukan void tambang, ini danau alami yang sejak lama dimanfaatkan warga. Korban juga bukan warga desa kami, melainkan pekerja dari perusahaan perkebunan yang berkegiatan di sekitar danau,” jelas Rusdi.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, yang meninjau langsung lokasi, juga menegaskan bahwa Danau Bukit Lontar tidak pernah masuk dalam wilayah aktivitas pertambangan MHU.

“Saya pastikan ini bukan lubang bekas tambang. Lokasi ini murni danau alami. Jadi tidak ada kaitannya dengan kegiatan pertambangan MHU,” tegas Bambang.

MHU juga menegaskan komitmennya terhadap keselamatan dan perlindungan lingkungan. Seluruh area bekas tambang, baik yang berada di dalam maupun di luar konsesi, terus diawasi dengan sistem pengamanan berlapis, seperti pemasangan pagar, rambu peringatan, hingga papan larangan beraktivitas.

Perusahaan berharap publik tidak terburu-buru menyimpulkan dan menyebarkan informasi yang keliru. Informasi yang tidak akurat, jika terus beredar, dapat memperkeruh suasana dan menciptakan stigma negatif terhadap aktivitas industri yang telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Mari kita kedepankan fakta. Perlu kehati-hatian dalam menyebarkan informasi agar tidak menciptakan kegaduhan atau kesalahpahaman,” tutup Samsir. (Adv)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

Desa Teluk Dalam Bakal Bangun Rumah Singgah untuk Tingkatkan PADes

TENGGARONG – Semangat kemandirian ekonomi terus tumbuh dari desa. Kali ini, Pemerintah Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), melangkah maju dengan menggagas pembangunan rumah singgah berkapasitas 20 kamar sebagai aset produktif desa.

Berbeda dari proyek infrastruktur biasa, rumah singgah ini dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi baru yang melibatkan langsung warga desa. Lokasinya yang strategis tepat di depan kantor desa dan berdekatan dengan rencana pembangunan rumah sakit—diprediksi akan menjadi nilai tambah tersendiri.

“Ini bukan sekadar bangunan, tapi kita harapkan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan juga wadah pemberdayaan masyarakat,” ujar Kepala Desa Teluk Dalam, Supian, Jumat (1/8/2025).

Rumah singgah ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat menginap, tetapi juga menjadi model ekonomi kerakyatan. Mulai dari layanan kebersihan, konsumsi, hingga resepsionis akan diisi oleh warga lokal. Bahkan, UMKM sekitar akan dilibatkan untuk menyuplai kebutuhan harian tamu seperti makanan, minuman, dan cenderamata.

“Kita ingin fasilitas ini dikelola oleh warga sendiri. Jadi, setiap aktivitas ekonomi di dalamnya bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tambah Supian.

Fasilitas ini juga disiapkan untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat luar daerah yang datang ke Kukar, baik untuk urusan bisnis, keluarga, maupun keperluan layanan publik. Pemerintah desa meyakini, keberadaan rumah singgah akan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tumbuh dari bawah.

Supian menegaskan bahwa pembangunan akan dilakukan secara bertahap melalui Dana Desa, sembari membuka peluang kerja sama investasi dengan pihak ketiga yang berkomitmen terhadap prinsip pembangunan berbasis masyarakat.

“Kami sudah komunikasikan dengan pemerintah kabupaten agar aset ini bisa dikelola sesuai aturan dan berdampak luas bagi warga,” jelasnya.

Ia optimistis, jika proyek ini berjalan sukses, akan menjadi model replikasi bagi desa-desa lain yang ingin membangun PAD secara mandiri tanpa meninggalkan semangat gotong royong.

“Harapan kami, PAD meningkat dan kembali dimanfaatkan untuk membiayai program-program pro-rakyat di desa,” tutup Supian.(Adv)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

Mulai Gerakan 10 Juta Bendera dengan Melibatkan Disabilitas, Kukar Buktikan Kemerdekaan untuk Semua Kalangan

TENGGARONG – Momen peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun ini terasa istimewa. Gerakan pemasangan bendera Merah Putih yang dimulai serentak sejak Jumat (1/8/2025), melibatkan partisipasi aktif kaum disabilitas sebagai simbol inklusivitas dan semangat kebangsaan tanpa batas.

Dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, kegiatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bentuk nyata penghargaan terhadap seluruh elemen masyarakat termasuk kelompok difabel dalam membangun semangat persatuan.

“Pengibaran bendera ini bukan hanya soal simbol, tapi bagaimana kita menumbuhkan kembali rasa cinta Tanah Air secara menyeluruh, dari seluruh kalangan masyarakat,” ujar Aulia.

Para penyandang disabilitas dari berbagai komunitas tampak antusias mengikuti kegiatan yang digelar di kawasan pusat kota Tenggarong. Beberapa di antaranya bahkan turut mengibarkan bendera bersama Bupati, sebagai bentuk kontribusi dalam Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih.

Aulia menyebut, pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan kemerdekaan merupakan wujud nyata dari visi Kukar sebagai daerah inklusif yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan. “Ini penting, karena pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga bagaimana menyatukan semua komponen warga untuk bergerak bersama,” katanya.

Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan, Aulia menekankan bahwa gerakan ini juga harus membangkitkan kembali nilai-nilai patriotisme yang mulai terkikis. Ia berharap seluruh masyarakat Kukar turut serta memasang bendera di rumah, kantor, maupun tempat umum hingga 17 Agustus mendatang.

“Semangat ini harus kita rawat. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini sebagai refleksi dan tekad bersama untuk terus memajukan Kukar,” tegasnya.

Kepada generasi muda, Aulia berpesan agar semangat kemerdekaan dijadikan pijakan untuk terus berinovasi dan mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah.

“Pemuda Kukar harus menjadi penggerak perubahan. Jadikan kemerdekaan ini sebagai pemantik semangat untuk terus berkarya. Kukar butuh energi segar dari anak-anak mudanya,” imbuhnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka dari rangkaian peringatan HUT RI ke-80 di Kukar, yang akan digelar lebih semarak dan partisipatif. Termasuk menghadirkan ruang khusus bagi komunitas disabilitas untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan seni, budaya, dan olahraga.

“Insya Allah, pada 17 Agustus nanti kita akan memperingati kemerdekaan dengan lebih khidmat dan penuh makna. Mari bersama kita tunjukkan bahwa Kukar adalah rumah bersama, tempat semua orang bisa berkontribusi,” tutup Aulia. (Adv)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

Pariwisata hingga Pertanian, Bupati Berau Ajak Kampung Maksimalkan Potensi

BERAU – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas kembali menekankan pentingnya pengembangan potensi desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakannya, dalam berbagai kunjungannya ke kampung-kampung di Kabupaten Berau, ia selalu mengimbau kepada kepala kampung dan jajaran dinas terkait untuk menggali dan memaksimalkan potensi lokal yang ada di setiap wilayah.

“Alhamdulillah, Kabupaten Berau diberkahi dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Setiap kampung memiliki potensi yang khas dan menjanjikan,” ujarnya.

Menurutnya, potensi yang ada sangat beragam, mulai dari sektor pertanian seperti kelapa sawit, kakao, jagung, hingga padi, serta potensi kelautan dan perikanan dari para nelayan.

Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi unggulan Berau, di mana hampir semua desa memiliki daya tarik wisata yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

Bupati Sri menekankan bahwa pengelolaan potensi tersebut perlu didorong melalui peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maupun koperasi yang ada, termasuk koperasi merah putih yang saat ini tengah digencarkan pemerintah pusat.

“Koordinasi yang baik sangat penting agar program dari pusat, provinsi, dan kabupaten bisa dikolaborasikan dengan maksimal. Tujuannya jelas, yakni untuk meningkatkan potensi sumber daya alam serta mendongkrak kemakmuran masyarakat,” tutupnya. (adv/srn/set)

Koperasi Merah Putih Siap Diresmikan di Berau, Bupati: Saatnya Bangkitkan Ekonomi dari Desa

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyatakan kesiapannya dalam menyambut kehadiran Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai bagian dari program nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, koperasi ini akan segera diresmikan di Kabupaten Berau sebagai langkah konkret mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan.

“Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, seluruh wilayah di Kaltim telah 100 persen membentuk koperasi merah putih. Kini tugas kita adalah mengaktifkan dan mengoptimalkan koperasi-koperasi tersebut demi memakmurkan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan,” ujarnya, Jumat (1/8/2025).

Ia menyebut, koperasi merah putih merupakan inisiatif strategis dari pemerintah pusat yang bertujuan membangun kekuatan ekonomi berbasis komunitas, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, dan keadilan.

“KMP ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang berpijak pada potensi lokal. Saya berpesan agar seluruh pihak, mulai dari Diskoperindag, Dekopinda, hingga perangkat kampung dan kelurahan, bisa bersinergi dalam mengimplementasikannya secara optimal,” tegasnya.

KMP tidak hanya berfokus pada sektor usaha mikro dan kecil, tetapi juga dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing desa.

Menurutnya, Kabupaten Berau yang memiliki 100 kampung dan 10 kelurahan, menyimpan banyak produk unggulan yang bisa dikembangkan melalui koperasi. Ia berharap keberadaan KMP mampu memperluas pasar produk lokal dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Produk-produk lokal ini yang nanti akan kita dorong agar dapat dijual lebih luas lagi. Dengan begitu, koperasi bisa memperoleh keuntungan yang sehat dan masyarakat pun mendapatkan dampak ekonomi secara langsung,” pungkasnya. (adv/srn/set)

IKN Triliunan, PPU Miliaran: Mana Rasa Keadilan Negara?

SEJAK menempatkan biro Media Kaltim di Penajam Paser Utara (PPU) pada 2022, dan mulai membuka biro liputan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 ini, saya mengikuti langsung setiap perkembangan di lapangan. Dari mobilisasi proyek nasional, perpindahan ASN, hingga beban berat yang harus ditanggung PPU.

Saya menyaksikan fakta yang tak terbantahkan: Pemkab PPU terus dibiarkan pontang-panting menghadapi dampak pembangunan IKN tanpa dukungan fiskal yang seimbang dari Pemerintah Pusat.

Sementara proyek-proyek IKN berjalan lancar dengan anggaran jumbo, PPU sebagai daerah induk justru harus bolak-balik ke kementerian hanya untuk mengusulkan jembatan, air bersih, jalan, dan irigasi.

Bupati Mudyat Noor secara terbuka menyampaikan, “Kami tidak ingin jadi penonton. Kami ingin diakui sebagai bagian strategis dari pembangunan IKN, bukan hanya penyangga di atas kertas,” ujarnya kepada Mediakaltim.com usai bertemu Kementerian PUPR pada pertengahan 2025.

Langkah politik dan administratif sudah dilakukan. Pemkab PPU dan DPRD telah mengajukan agar PPU ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) serta diberikan akses masuk ke skema Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ini bukan usulan tanpa dasar. Secara administratif, sebagian besar kawasan inti IKN berada dalam wilayah Kabupaten PPU. Maka wajar jika beban sosial, tekanan penduduk, hingga tuntutan pelayanan dasar otomatis dibebankan ke daerah ini.

Namun secara fiskal, PPU berada dalam kondisi yang jauh dari ideal. Pada 2022, saat masih dalam masa pemulihan pasca-COVID-19, APBD PPU hanya sebesar Rp 1,17 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 87 miliar, sementara beban utang daerah mencapai Rp 233 miliar. Belanja pembangunan riil yang tersisa bahkan tidak sampai Rp 100 miliar per tahun—angka yang nyaris mustahil untuk menopang lonjakan kebutuhan akibat pembangunan berskala nasional di wilayahnya.

Kondisi ini sedikit membaik di 2024. Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 2,25 triliun, dengan PAD meningkat menjadi Rp 177 miliar dan pendapatan transfer dari pusat mencapai Rp 2,62 triliun. Total belanja daerah menyentuh Rp 3,02 triliun, sementara defisit ditutup melalui SILPA tahun sebelumnya yang mencapai Rp 300 miliar. Namun memasuki 2025, tekanan kembali datang dari kebijakan efisiensi nasional. APBD yang awalnya dirancang sebesar Rp 2,61 triliun harus disesuaikan turun menjadi Rp 2,40 triliun.

Di sisi lain, rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD juga menjadi sorotan. Wakil Bupati Waris mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas P3AP2KB sebagai pengelola DAK Non Fisik hanya mampu menyerap anggaran di kisaran 16–27 persen. Ini menambah daftar panjang tantangan fiskal yang dihadapi PPU di tengah beban pembangunan yang kian besar.

Sektor dasar seperti air bersih pun masih menjadi persoalan serius. PPU telah mengajukan dana sebesar Rp 389 miliar untuk peningkatan layanan air bersih. Namun hingga kini, cakupan pelayanan baru mencapai 36 persen. Wilayah seperti Penajam, Waru, dan Babulu masih kesulitan mendapatkan akses. Ironisnya, kawasan Sepaku yang kini menjadi inti IKN telah berada di bawah kewenangan Otorita, sehingga tidak bisa diandalkan untuk membantu wilayah sekitar.

Dalam rapat bersama DPRD dan Bappeda, Bupati Mudyat Noor menegaskan kembali urgensi ini. “Air bersih itu kebutuhan dasar. Kalau tidak kami suarakan dari sekarang, 5–10 tahun ke depan kita akan menghadapi krisis air karena pertumbuhan penduduk di sekitar IKN akan sangat tinggi,” tegasnya.

Selain air bersih, PPU juga telah menyusun usulan untuk 10 sektor pembangunan prioritas dengan nilai total Rp 5,6 triliun melalui skema Dana Insentif Khusus (DIK). Proyek yang diusulkan meliputi kelanjutan Bendungan Lawe-Lawe, SPAM Waru, jembatan penghubung Riko-Gresik, jalan lingkar pesisir, hingga rehabilitasi jaringan irigasi pertanian. Semua usulan ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan proyek mercusuar.

Namun jika dibandingkan dengan gelontoran anggaran untuk pembangunan IKN, nilai usulan dari PPU terasa sangat kecil. Sejak 2022 hingga 2024, Pemerintah Pusat telah mengucurkan sekitar Rp 76 triliun untuk pembangunan IKN—Rp 5,5 triliun pada 2022, Rp 27 triliun pada 2023, dan Rp 18,9 triliun hingga Agustus 2024. Bahkan jumlah tersebut telah melampaui total pagu anggaran IKN untuk periode 2025–2029 yang ditetapkan sebesar Rp 48,8 triliun.

Dengan kata lain, aliran dana ke kawasan inti IKN terus digenjot, sementara PPU yang menopangnya secara sosial dan administratif justru masih harus menunggu kepastian. Hingga 2025 ini, realisasi anggaran lanjutan IKN dari APBN belum bisa dicairkan penuh karena pemblokiran dan efisiensi anggaran. Sayangnya, penundaan ini belum berarti adanya alokasi tambahan untuk mendukung PPU.

Fakta ini sebetulnya bukan hal baru. Pada 2022 lalu, Plt Bupati Hamdam Pongrewa sudah menyampaikan kekhawatiran yang sama ke Bappenas. “Jika pusat tidak ikut membangun PPU, maka beban pembangunan akan timpang. Kami bukan minta keistimewaan, kami minta keadilan,” tegasnya.

Namun hingga hari ini, belum ada satu pun usulan tersebut yang dijawab dengan kebijakan fiskal konkret. Padahal dalam berbagai forum, pemerintah pusat kerap menyatakan bahwa pembangunan IKN akan melibatkan daerah. Pertanyaannya: kapan itu benar-benar diwujudkan?

Pemerintah tidak bisa terus memisahkan antara IKN dan PPU. Tidak ada IKN tanpa tanah, rakyat, dan struktur sosial PPU. Jangan sampai IKN hanya dibangun gemerlap di atas, tapi akarnya di bawah dibiarkan rapuh dan keropos.

Saya mendukung penuh agar PPU ditetapkan sebagai wilayah prioritas nasional, baik melalui PSN maupun KSN. Pemerintah juga perlu membuka skema pembiayaan jangka panjang—seperti multiyear budgeting dan waterfall budgeting—agar PPU bisa membangun dengan kesinambungan, bukan sekadar menambal tahun ke tahun.

Jika pemerintah terus menunda pengakuan dan dukungan fiskal ini, maka ketimpangan akan makin dalam. IKN akan tampak megah, tapi rakyat PPU tertatih-tatih mengakses layanan dasar. Ini bukan sekadar ironi. Ini adalah kegagalan manajemen negara jika terus dibiarkan.

PPU tidak butuh seremoni. PPU butuh pengakuan, kebijakan, dan anggaran. Sekarang! Karena pada akhirnya, kita harus bertanya dengan jujur: untuk siapa sesungguhnya IKN dibangun? (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.