JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperketat standar keselamatan kapal penyeberangan penumpang dan logistik dengan pemantauan cuaca, kesiapan armada, serta koordinasi otoritas pelabuhan guna menjamin layanan tetap aman di tengah cuaca ekstrem.

“Komitmen perusahaan terus memperketat aspek keselamatan dalam setiap operasional penyeberangan, baik angkutan penumpang maupun logistik,” Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia menyampaikan cuaca ekstrem masih melanda perairan Sulawesi dalam sepekan terakhir.

Kondisi itu dihadapi pelayaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Nuku yang melayani lintasan Kendari-Konawe Kepulauan pada Minggu (11/1/2026).

Di tengah hujan lebat disertai angin kencang, kapal feri tersebut akhirnya tiba dengan selamat di Pelabuhan Langara, Pulau Wawoni, sekitar pukul 22.00 Wita, dengan seluruh penumpang dalam kondisi aman.

Sebelumnya, beredar rekaman video yang memperlihatkan kepanikan penumpang saat KMP Nuku menghadapi hujan deras, gelombang tinggi, dan angin kencang.

Dalam rekaman tersebut, penumpang tampak mengenakan jaket pelampung berwarna oranye.

“Peristiwa ini menjadi gambaran nyata risiko pelayaran di tengah kondisi cuaca ekstrem yang masih berlangsung,” ujar Heru.

Selain KMP Nuku, dampak cuaca buruk juga dialami KM Kendhaga Nusantara 4, kapal kargo yang dioperasikan ASDP, yang saat kejadian berada dalam kondisi anchor atau tidak beroperasi.

Kapal tersebut dilaporkan larat akibat angin kencang dan ombak tinggi pada Senin sekitar pukul 05.30 Wita di Makassar Anchorage Area.

Berdasarkan berita acara internal, kondisi cuaca saat kejadian ditandai hujan deras dengan kecepatan angin barat mencapai 47 knot, yang mengakibatkan kapal mengalami kandas.

ASDP segera melakukan langkah penanganan sesuai prosedur. Proses penarikan KM Kendhaga Nusantara 4 yang melayani rute kargo Makassar-Ereke-Raha-Sikeli-Makassar telah selesai dan berjalan dengan baik.

“Kapal berhasil lepas dari kondisi kandas dan saat ini telah berlabuh dengan aman di area rede anchorage. Seluruh tahapan penanganan berlangsung sesuai rencana tanpa kendala lanjutan,” jelasnya.

ASDP mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak memaksakan diri melakukan perjalanan laut di tengah kondisi cuaca ekstrem.

Hal itu sejalan dengan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan cuaca ekstrem di wilayah Sulawesi masih berpotensi berlanjut hingga pertengahan Januari 2026.

Sejak pekan lalu, lanjut Heru, BMKG mencatat peningkatan intensitas hujan akibat dinamika atmosfer, antara lain La Nina lemah, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), anomali Outgoing Longwave Radiation (OLR) negatif, serta perambatan gelombang ekuator, yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi.

Heru menegaskan prakiraan BMKG menjadi dasar utama manajemen dalam mengambil kebijakan operasional penyeberangan.

“Berdasarkan forecast BMKG, kondisi cuaca ekstrem di wilayah Sulawesi masih berpotensi berlanjut. Karena itu, ASDP menegaskan komitmen untuk mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama,” ucap Heru.

Dia juga mengimbau masyarakat agar mengatur waktu perjalanan dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan perjalanan secara optimal, serta tidak memaksakan diri untuk menyeberang apabila kondisi cuaca tidak aman.

“Keselamatan penumpang, awak kapal, dan pengguna jasa harus menjadi perhatian bersama,” tegas Heru.

ASDP secara konsisten melakukan pemantauan cuaca, pengecekan kesiapan kapal, serta koordinasi dengan KSOP, BPTD, BMKG, dan unsur TNI/Polri sebelum setiap keberangkatan.

Penyesuaian jadwal hingga penundaan operasional akan dilakukan apabila kondisi dinilai berisiko, sebagai bagian dari komitmen perusahaan mengutamakan keselamatan penumpang, awak kapal, dan pengguna jasa.

Dengan cuaca ekstrem yang masih berlangsung, ASDP mengajak masyarakat menjadikan informasi cuaca sebagai rujukan utama dalam merencanakan perjalanan. (ANT/KN)

JAKARTA – Sebanyak 2.000 jiwa lebih dari ratusan Kartu Keluarga (KK) mengungsi ke tempat lebih aman di Jakarta setelah rumah yang ditempatinya terendam banjir.

“Lokasi pengungsi warga Kelurahan Kamal, Jakarta Barat, ada di Masjid Al Falah dengan jumlah jiwa 700 dari 500 KK,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Yohan mengatakan, untuk warga Kelurahan Tegal Alur mengungsi di rumah susun (rusun) dengan jumlah sebanyak 130 jiwa dari 30 KK.

Selain warga Jakarta Barat, terdapat delapan KK warga Kelurahan Cipete Utara yang terpaksa mengungsi di Mushalla Nurul Iman.

Sedangkan lokasi pengungsian bagi warga Jakarta Utara berada di Masjid Jamii Ar Ridho, Mushola Jamiyatul, Mushalla Al Ikhlas, Kantor RW dan SDN 05 Kebon Bawang bagi 256 jiwa yang berasal dari Kelurahan Kebon Bawang.

Sementara untuk 25 warga Kelurahan Lagoa mengungsi di Masjid Al Barokah, Sekretariat RW.05. Kemudian 157 jiwa warga Kelurahan Warakas juga mengungsi di Mushola Baiturahim, Masjid Miftahulsalam dan Mushalla Al Wasilatul Iman.

Kemudian 625 jiwa warga Kelurahan. Semper Barat juga mengungsi di Rusun Embrio dan 81 jiwa lainnya di Bengkel Mobil Gading Griya Lestari.

Banjir di Jakarta terus meluas dan hingga Senin malam pukul 21.00 WIB sebanyak 63 Rukun Tetangga (RT) dan 23 ruas jalan masih terendam.

Banjir di Jakarta semakin meluas dengan ketinggian air berkisar 20 sentimeter (cm) hingga 1 meter. Genangan air tertinggi berada di Pejantan Timur di Jakarta Selatan serta Kampung Melayu di Jakarta Timur.

Penyebab banjir dikarenakan hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya serta meluapnya sejumlah sungai. (ANT/KN)

JAKARTA – Praktisi hukum Wa Ode Nur Zainab mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lagi menampilkan tersangka pada konferensi pers penetapan perkara.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan penyesuaian terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yang efektif diterapkan sejak 2 Januari 2026.

“Ini sejalan dengan semangat reformasi hukum acara pidana,” kata Wa Ode dalam keterangan di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Namun demikian, ia berharap penerapan KUHAP baru tidak berhenti pada aspek simbolik, tetapi dijalankan secara konsisten oleh seluruh aparat penegak hukum, termasuk jaksa penuntut umum (JPU) KPK, khususnya dalam proses persidangan.

Wa Ode menuturkan KUHAP baru secara tegas memperkuat dan menjamin hak-hak advokat yang tidak boleh diabaikan, salah satunya diatur dalam Pasal 150 huruf j, yang memberikan hak kepada penasihat hukum untuk meminta dokumen dan alat bukti yang relevan guna kepentingan pembelaan.

Sebagai penasihat hukum eks Direktur Gas PT Pertamina Hari Karyuliarto, ia menjelaskan kliennya didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait kasus korupsi pengadaan LNG, yang menjadikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai unsur utama delik.

Dalam surat dakwaan, kata dia, JPU KPK mencantumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara.

Oleh karena itu, dia menegaskan secara hukum, JPU wajib memberikan salinan atau fotokopi LHP tersebut kepada penasihat hukum terdakwa.

Wa Ode mengaku telah mengajukan permohonan secara resmi dalam persidangan agar salinan LHP BPK tersebut diberikan untuk kepentingan pembelaan, namun hingga saat ini, baik terdakwa maupun penasihat hukum, tidak pernah menerima salinan dokumen tersebut.

Adapun alasan yang disampaikan oleh pihak JPU KPK, lanjut dia, yakni LHP Investigatif tersebut dikategorikan sebagai barang bukti yang terpisah dari berkas perkara dan penasihat hukum hanya diperkenankan untuk melihatnya melalui mekanisme inzage di Gedung KPK RI.

Menurutnya, praktik inzage dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penentuan kerugian keuangan negara, tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam KUHAP baru dan berpotensi mengabaikan hak pembelaan terdakwa.

Dia menilai KUHAP baru telah memberikan penegasan normatif mengenai kedudukan barang bukti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan.

Dengan demikian, sambung dia, setiap barang bukti yang dijadikan dasar penuntutan, termasuk dokumen penentuan kerugian keuangan negara, wajib dapat diakses secara proporsional oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya.

“Hal ini penting untuk menjamin terpenuhinya hak atas pembelaan yang efektif (effective defense) serta asas peradilan yang adil (fair trial), sebagaimana dikehendaki oleh prinsip due process of law,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan tidak akan menampilkan tersangka kasus dugaan korupsi dalam konferensi pers sesuai dengan KUHAP baru.

“Mungkin rekan-rekan bertanya agak beda hari ini. Konferensi pers hari ini agak beda. ‘Kenapa kok enggak ditampilkan apa para tersangkanya?’ Nah itu salah satunya kami juga sudah mengadopsi KUHAP yang baru gitu ya,” ujar Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Minggu (11/1).

Asep menjelaskan KUHAP yang baru berfokus kepada aspek perlindungan hak asasi manusia, termasuk untuk tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

“Ada asas praduga tak bersalah yang melindungi dari para pihak. Jadi, tentunya juga itu kami sudah ikuti gitu, seperti itu,” jelasnya.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat mengumumkan tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) di bidang perpajakan, yakni kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026. (ANT/KN)

JAKARTA – Para kader muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti senam “Poco-Poco”.

Politikus muda PDIP Muhammad Syaeful Mujab di Jakarta, Minggu (11/1/2026) mengatakan hal itu pun menjadi pernyataan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat yang menilai bahwa wacana perubahan sistem itu membuat pilkada seperti maju mundur.

Dia mengatakan momentum pengkajian ulang sistem Pilkada ini akan menjadi pembuktian apakah Indonesia ingin demokrasinya berkembang atau justru mengalami kemunduran.

“Senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” kata Syaeful saat konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 PDIP di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol.

Dia mengatakan alasan menekan politik uang (money politics) tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk merampas hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
Menurut dia, persoalan politik uang adalah tantangan yang harus diselesaikan tanpa harus “mengamputasi” hak pilih masyarakat.

“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” katanya.

Sementara itu, politikus muda PDIP lainnya Seno Bagaskoro, menekankan bahwa kedekatan emosional (bonding) antara pemimpin dan rakyat hanya bisa tercipta melalui pemilihan langsung.

“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” kata Seno.

Bagi PDIP, menurut dia, pemilu bukan sekadar urusan memenangkan kursi, melainkan bagaimana cara memimpin dan mengelola pemerintahan dengan amanah. Terlebih lagi, dia menilai rakyat kini masih mengalami banyak kesulitan hidup.

“Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” kata dia.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rakernas pada 10-12 Januari 2026. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan rakernas ini bukan sekadar agenda rutin tahunan namun menegaskan konsolidasi PDIP sebagai partai penyeimbang dalam kerja nyata di tengah rakyat.

“Di dalam rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan Partai,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/1).

Adapun dia menyampaikan bahwa sikap resmi PDI Perjuangan mengenai sistem pilkada ini dijadwalkan akan diumumkan secara formal dalam rekomendasi hasil Rakernas I pada Senin (12/1). (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto hingga Wakil Ketua DPR RI terkait kebijakan anggaran 2026, karena Pemerintah Provinsi Aceh kini tak lagi dikenakan efisiensi demi percepatan pemulihan bencana.

“Atas nama Pemerintah Aceh mewakili 23 kabupaten/kota mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Dasco dan kepada rombongan, Ketua Satgas dan juga kepada Pak Purbaya, yang teristimewa kepada Pak Presiden Prabowo Subianto,” kata Fadhlullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (11/1/2026)

Dia juga mengapresiasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah, karena banyak langkah dari pemerintah untuk mempercepat pemulihan bencana di Aceh.

“Ketua Satgas Pak Tito (Menteri Dalam Negeri) juga telah memaparkan langkah-langkah kerja ke depan ini, dan Beliau mulai hari ini telah berkantor di Aceh sampai hari berikutnya,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di sela-sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1) sempat menelepon Presiden Prabowo Subianto dan menghubungkannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah daerah di Aceh agar tidak dipotong.

Momen itu terjadi saat Purbaya memaparkan kondisi keuangan untuk daerah bencana, dan meminta daerah untuk tak ragu menggunakan anggaran yang ada. Dia pun nantinya melaporkan hal itu ke Prabowo, tetapi juga meminta kepada Dasco untuk juga membantu mengomunikasikannya.

Lalu rapat itu sempat berhenti sejenak saat Dasco tiba-tiba menelepon Prabowo. Dasco pun langsung menghubungkan ponselnya ke Purbaya agar bisa mendengar hal yang disampaikan Prabowo.

“Jadi clear, untuk tahun ini anggaran anda akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong,” kata Purbaya setelah mendengar telepon itu. (ANT/KN)