BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan, yakni mata rantai perdagangan terasi dan ebi (udang kering) asal Berau yang justru lebih banyak diakui sebagai produk dari provinsi lain.
Menurutnya, potensi besar seperti terasi dan ebi di berbagai kampung di Berau belum dikelola secara maksimal oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Kenapa saya bilang miris? Karena kita punya potensi terasi yang luar biasa, tapi justru dibeli oleh tengkulak dari provinsi lain. Setelah dibawa ke sana, diproduksi dan dikemas ulang, lalu diakui sebagai produk mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu kasus terjadi ketika bahan baku terasi, termasuk garam, dikirim ke luar daerah dalam jumlah besar, mencapai 40 ton. Sayangnya, nama daerah asal seperti Berau justru tidak tercantum dalam kemasan akhir produk.
“Walaupun sekarang sudah ada kemasan terasi lokal, itu baru sebagian kecil. Mayoritas masih belum kita kelola sendiri. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia berharap, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau dapat menjalin sinergi dengan kepala kampung untuk memutus mata rantai ketergantungan kepada tengkulak.
“Kenapa tidak kita kelola sendiri? Terasi kita terkenal sebagai salah satu yang terbaik dari sisi kualitas. Kampung Batumbuk dan sejumlah kampung di atas air punya potensi besar di sektor ini,” jelasnya.
Ia juga menyebut telah beberapa kali berkomunikasi dengan Bank Indonesia untuk mencari solusi atas dominasi tengkulak dalam pengelolaan hasil laut seperti terasi dan ebi. Meski BI menunjukkan dukungan, Bupati menyebut upaya tersebut masih belum bisa dilakukan sepenuhnya karena para tengkulak masih mendepositkan uangnya.
Selain terasi, ia juga menyoroti produk ebi atau udang kering yang saat ini banyak ditemukan di provinsi tetangga, namun tidak diakui berasal dari Berau.
“Saya dengar udang kering atau ebi yang berkualitas justru dipasarkan di provinsi yang paling dekat dengan Berau. Mereka mengklaim itu milik mereka, padahal aslinya dari Berau,” ujarnya.
Untuk itu, Bupati Sri menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan penguatan koperasi lokal sebagai solusi jangka panjang. Menurutnya, jika potensi lokal dikelola langsung oleh koperasi di Berau, dampaknya akan sangat besar terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita kelola bersama lewat koperasi, saya yakin ekonomi masyarakat akan lebih baik ke depan,” pungkasnya. (adv/srn/set)
