JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) akan terus melanjutkan upaya restrukturisasi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya melakukan penguatan terhadap infrastruktur teknologi milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Untuk Himbara, dengan teknologi kita akan meningkatkan supaya lebih cepat, lebih baik, lebih transparan dalam pengambilan keputusannya, mereka dalam hal-hal memberikan pinjaman kepada para nasabahnya,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam acara bertajuk “Semangat Awal Tahun 2026” di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Ia mencontohkan, pihaknya akan lebih memperkuat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) untuk lebih fokus melayani segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan retail, yang mana penguatan teknologi menjadi hal yang utama.

“Misalnya seperti BRI, kita harus fokus lebih ke UMKM, retail. Nah kita perkuat di situnya. Karena kalau seperti BRI, ya tentunya teknologi menjadi hal yang sangat utama, karena mereka men-serve begitu banyak, puluhan juta bahkan ratusan juta para nasabahnya,” ujar Rosan.

Seiring Himbara saat ini di bawah naungan Danantara, Ia mengimbau semua Himbara perlu untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan perusahaan BUMN lainnya maupun dengan perusahaan swasta.

“Karena semua sekarang di bawah Himbara, mereka ya harus berkolaborasi, harus bersinergi dengan tidak hanya dengan BUMN, tapi yang paling penting bisa dengan sektor swasta dan sektor lainnya,” ujar Rosan.

Ia memastikan bahwa Danantara akan terus mengimplementasikan praktik Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik di setiap lapisan perusahaan BUMN.

“Kami menekankan sekali bagaimana tata kelola perusahaan yang baik yang benar, corporate governance, kemudian transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Itu menjadi pedoman kita yang kita ingin terapkan ke bawah secara penuh,” ujar Rosan.

Melalui dokumen Danantara Economic Outlook 2026, Danantara menyebutkan bahwa reformasi perusahaan-perusahaan BUMN besar akan menjadi agenda selanjutnya yang akan dijalankan mulai tahun 2026.

Danantara menyebut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), semuanya berada di posisi tepat untuk pemulihan pendapatan seiring biaya dana yang menurun dan pertumbuhan pinjaman yang membaik.

Sementara itu, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dinilai berada di posisi yang tepat untuk siap memberikan nilai kepada para pemegang saham dengan memanfaatkan aset yang lebih tinggi.

Sebelumnya, Danantara telah memperoleh kredibilitas pasar sampai batas tertentu, dari upaya pemulihan yang tengah berlangsung di PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), serta PT Timah Tbk (TINS).

Presiden RI Prabowo Subianto secara eksplisit menetapkan tujuan untuk mengurangi jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 200, yang perlu dipahami sebagai program multi-tahun, bukan kalender tindakan korporasi satu tahun. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa salah satu alasan lembaga antirasuah menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yakni untuk menelusuri mekanisme penilaian dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Penilaian dan pemeriksaan PBB dalam mekanismenya juga melibatkan Kantor Pusat Ditjen Pajak untuk menentukan sebuah tarif sehingga penyidik ingin mendalami tahapan-tahapan dan mekanismenya seperti apa,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Budi menjelaskan perlu menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons pertanyaan masyarakat mengenai penggeledahan Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu pada 13 Januari 2026.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Ditjen Pajak Kemenkeu periode 2021-2026.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertama di tahun 2026 selama 9-10 Januari 2026 dan menangkap delapan orang.

KPK pada 9 Januari 2026 menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dari OTT tersebut. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakut Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai di KPP Madya Jakut Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).

Edy Yulianto diduga menjadi pihak pemberi suap pegawai KPP Madya Jakut sebesar Rp4 miliar untuk menurunkan biaya pembayaran kekurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) periode pajak tahun 2023, yakni semula sekitar Rp75 miliar kemudian diubah menjadi Rp15,7 miliar. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyelaraskan tiga mesin pertumbuhan demi mengejar ekonomi yang berkelanjutan.

Ketiga mesin pertumbuhan itu di antaranya fiskal, sektor keuangan, dan investasi. Ketiganya diharapkan dapat bergerak selaras dan saling memperkuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya pikir nanti kalau tiga sistem itu, sistem fiskal, moneter, dan investasi sudah jalan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Di sektor fiskal, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan belanja negara agar dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Sementara di sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Bank Sentral agar kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan fiskal.

Adapun dari sisi investasi, pemerintah telah membentuk satuan tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mengatasi debottlenecking investasi melalui mekanisme penyelesaian hambatan investasi secara rutin.

Setiap pekan, pemerintah menggelar sidang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha di Indonesia, sehingga iklim investasi dapat semakin kondusif.

Seluruh instrumen itu bakal dioptimalkan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diarahkan bersifat ekspansif namun tetap terukur, dengan fokus pada delapan agenda prioritas. Belanja negara ditujukan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat, memperkuat fondasi jangka panjang, serta meningkatkan produktivitas nasional.

Sebagai catatan, pendapatan negara pada postur APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.153,58 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp666,27 miliar.

Sementara belanja negara didesain dengan target Rp3.842,73 triliun, yang mencakup belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp692,99 triliun.

Dengan demikian, proyeksi defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp689,15 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). (ANT/KN)

WAMENA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengawali kunjungan kerjanya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (13/1/2026), dengan bermain sepak bola bersama anak-anak klub setempat dan berhasil mencetak tiga gol.

Setelah mendarat di Bandara Wamena, Gibran dan rombongan terbatas menuju Stadion Wamena untuk bermain sepak bola.

Usai mengganti kemeja kremnya, Gibran menuju lapangan dengan jersey merah bernomor punggung 12, dilengkapi celana pendek berwarna senada, kaus kaki hitam dan sepatu oranye.

Sebelum bertanding, Gibran pun berfoto bersama anak-anak sekolah sepak bola (SSB) di Stadion Wamena.

Dalam pertandingan itu, tim sepak bola Gibran bersama anak-anak SSB YPK Betlehem melawan tim dari Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai yang tergabung anak-anak SBB Yehuda. Velix memakai jersey warna hijau stabilo nomor 7.

Pertandingan berjalan dalam dua babak. Gibran berhasil mencetak tiga skor selama pertandingan berlangsung sekitar satu jam.

Di akhir pertandingan, Gibran bersama tim SSB YPK Betlehem meraih lima skor, sedangkan tim Velix bersama SBB Yehuda meraih dua skor yang salah satunya dicetak oleh Velix.

Selepas pertandingan, Gibran kembali berfoto dengan para pemain sepak bola dari kedua tim SSB. Ia juga menyapa warga sekitar yang sudah antusias mendukungnya di Stadion Wamena.

Tim Sekretariat Wakil Presiden turut membagikan kaos dan buku untuk anak-anak dan warga sekitar di stadion.

Kapten SSB YPK Betlehem, Franky Yoman (16) mengaku grogi saat bermain sepak bola bersama Wapres Gibran. Namun, ia juga merasa bangga dan senang bisa bermain dengan orang nomor dua di Indonesia itu.

“Iya grogi. Pertama kali main dengan orang besar, apalagi wapres,” kata Gibran.

Siswa yang sudah belajar selama dua tahun di SSB YPK Betlehem itu mengaku bermain bersama Wapres sangat mengasyikan. Menurutnya, Gibran juga memahami aturan dan posisi dalam bermain sepak bola.

“Tidak terlalu susah, dia tahu cara cari posisi,” ucap dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Pengemudi ojek daring (ojol) Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari menguji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena merasa dirugikan akibat kuota internet hangus sebelum habis terpakai.

Keduanya menguji Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang merupakan perubahan atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal itu mengatur tentang tarif penyelenggaraan telekomunikasi.

“Ketentuan norma Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema kuota hangus tanpa adanya kewajiban akumulasi kepada konsumen,” kata Didi dalam sidang perdana di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Di hadapan sidang panel yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, Didi mengatakan dirinya mengalami kerugian aktual akibat kebijakan penghapusan kuota sepihak dari operator penyedia jaringan telekomunikasi.

Padahal, kata Didi, kuota internet merupakan alat produksi utamanya sebagai pengemudi ojek daring, setara dengan bahan bakar kendaraan. Tanpa kuota, aplikasi ojek tidak dapat berfungsi sehingga ia kehilangan akses terhadap pekerjaan.

“Saya sering mengalami sisa kuota yang besar karena area kerja yang memiliki sinyal fluktuatif atau saat sedang sepi order-an (pesanan) sehingga seringkali saya harus mengalami kuotanya hangus sebelum habis terpakai,” ucapnya.

Didi mengatakan kondisi itu memaksanya untuk mencari pinjaman uang demi membeli kuota internet jika pesanan sedang sepi atau terpaksa tidak bekerja karena kuota internet telah hangus dan tidak diakumulasikan.

“Sehingga apabila saya ingin melakukan perpanjangan masa aktif kuota dengan keterbatasan uang yang dimiliki dengan kuota yang kecil, membuat saya tidak cukup untuk menggunakan aplikasi online-nya untuk bekerja,” kata dia.

Adapun Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja berisi dua poin, pertama: Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kemudian, poin yang kedua: Pemerintah pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Kuasa hukum para pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, mengatakan, pasal tersebut mengandung norma yang multitafsir dan tidak memiliki parameter pembatas sehingga memberikan kebebasan mutlak kepada operator untuk mencampuradukkan antara tarif layanan dan durasi kepemilikan.

“Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna jasa telekomunikasi selaku konsumen karena mereka tidak pernah tahu pasti mengapa komoditas data yang sudah dibayar lunas bisa hilang hanya karena variabel waktu yang ditentukan secara sepihak,” kata Viktor.

Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja juga dinilai menciptakan ketidakadilan. Para pemohon mendalilkan, pasal tersebut membiarkan operator selaku penyedia jasa telekomunikasi menerima pembayaran lunas di muka, tetapi hak pengguna atau konsumen dapat diputus secara paksa.

Atas dasar itu, para pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan secara bersyarat dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Penetapan tarif dan skema penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data (data rollover) yang telah dibayar oleh konsumen”.

Dalam sesi nasihat hakim, Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan para pemohon dapat mengomparasikan regulasi telekomunikasi di berbagai negara di dunia.

“Ini penting supaya Mahkamah juga bisa mendapatkan gambaran bagaimana pengaturan tentang pulsa yang kedaluwarsa yang belum digunakan, terutama pada pengguna prabayar,” ucap dia.

Permohonan Didi dan Wahyu Triana Sari tercatat dengan nomor perkara 273/PUU-XXIII/2025. Usai sidang perdana pada Selasa ini, majelis hakim panel memberikan waktu 14 hari kepada keduanya untuk menyempurnakan permohonan. (ANT/KN)

JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2026 yang digelar secara hybrid pada Selasa (13/1/2026), sebagai momentum konsolidasi reformasi penegakan hukum.

Rakernas tahun ini mengusung tema penguatan tata kelola Kejaksaan dalam reformasi penegakan hukum dan pelayanan publik, dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas serta integritas aparatur.

Jaksa Agung menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya dituntut mencetak kinerja penindakan, tetapi juga membangun institusi yang bersih, transparan, dan dipercaya publik.

“Kejaksaan tidak cukup hanya kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga harus kokoh dalam tata kelola, akuntabilitas, dan integritas aparatur,” ujar ST Burhanuddin.

Dalam arahannya, Jaksa Agung menginstruksikan seluruh jajaran agar kebijakan dan program kerja Kejaksaan tahun 2026 disusun secara terencana dan selaras dengan Asta Cita Presiden serta RPJMN 2025–2029.

“Setiap langkah Kejaksaan harus mendukung agenda besar negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Kejaksaan juga menegaskan dukungan penuh terhadap program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

Pada aspek transformasi kelembagaan, Jaksa Agung menyoroti pentingnya penerapan konsep Advocaat Generaal dan penguatan single prosecution system guna memastikan keseragaman penegakan hukum.

“Jaksa harus menjadi dominus litis yang kuat, profesional, dan akuntabel dalam sistem penuntutan terpadu,” katanya.

Ia juga menekankan integritas sebagai fondasi utama, dengan memperkuat fungsi pengawasan sebagai quality assurance sumber daya manusia Kejaksaan, termasuk integrasi data hukuman disiplin untuk mencegah promosi pelanggar etik.

“Integritas bukan slogan. Ini fondasi kerja kita, dan tidak ada toleransi bagi aparatur yang mencederai kepercayaan publik,” ujarnya.

Memasuki era berlakunya KUHP dan KUHAP baru, Kejaksaan diminta siap secara regulasi, SDM, serta tata kelola, termasuk penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi riil.

Di sisi lain, Kejaksaan mendorong percepatan digitalisasi melalui pemanfaatan Big Data Intelijen berbasis kecerdasan buatan, serta optimalisasi Badan Pemulihan Aset untuk mengembalikan kerugian negara secara berkelanjutan.

Menutup amanatnya, Jaksa Agung mengajak seluruh insan Adhyaksa bekerja dengan senyap, menjunjung moralitas, dan membiarkan kinerja serta integritas yang berbicara.

“Work in silence, let success speak. Bekerjalah dalam diam, biarkan kesuksesan yang berbicara,” pungkasnya. (MK/Fajri/KN)