Beranda blog Halaman 350

Bupati Kukar Respon Aksi Masyarakat Adat Tuntut Cabut IUP PT BDAM

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, merespons aksi unjuk rasa masyarakat adat yang tergabung dalam Tim Penuntut Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar HGU PT Budi Duta Agro Makmur (BDAM), yang digelar di Kantor Bupati Kukar, pada Senin (4/8/2025).

Aksi tersebut menuntut pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT BDAM yang beroperasi di 8 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Tenggarong hingga Loa Kulu. Karena diduga merampas hak masyarakat adat.

Meski tidak dapat menemui langsung massa aksi karena tengah menjalankan agenda luar kantor, Bupati Aulia menyampaikan pernyataan tegas bahwa pemerintah akan menindaklanjuti persoalan tersebut secara serius.

“Memang diinformasikan ada aksi hari ini terkait masalah lahan dengan salah satu perusahaan. Tapi kami kebetulan hari ini sudah terlanjur ada agenda di luar kantor, sejak pagi di Tenggarong Seberang, lalu ke sini, dan setelah ini langsung ke Loa Janan,” ujar Aulia kepada awak media.

Menurutnya, penyelesaian sengketa lahan seperti ini seharusnya bisa dibahas dalam forum audiensi terbuka, bukan melalui demonstrasi. “Kalau menurut saya, tidak perlu demonstrasi. Audiensi, kita ketemu, dan coba cari jalan keluarnya,” imbuhnya.

Aulia mengakui bahwa dirinya belum mendalami secara menyeluruh detail persoalan yang terjadi antara masyarakat dengan PT BDAM. Namun, ia menegaskan akan segera memerintahkan jajarannya untuk menelusuri dan mengkaji laporan yang masuk.

“Informasi yang kami dapat, persoalan ini sudah cukup lama. Kami belum mempelajari lebih detail lokus dan peristiwanya, tapi setelah ini kami akan cari tahu dan pelajari apa yang sebenarnya terjadi,” ucapnya.

Bupati juga berjanji akan mengoptimalkan langkah pemerintah daerah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika memang terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat.

“Satu hal yang pasti, apapun yang menyangkut kepentingan masyarakat dan kesejahteraan rakyat, itu akan kita perjuangkan bersama-sama,” tegas Aulia. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Siap Kibarkan Merah Putih, Paskibraka Berau Mulai Jalani Pelatihan Intensif

BERAU – Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Berau Tahun 2025 resmi dibuka oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melalui Asisten I Setda Berau, Hendratno.

Kegiatan yang berlangsung di gedung Balai Mufakat tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

Membacakan sambutan Bupati Sri, Hendratno, menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa-siswi terpilih yang telah berhasil melewati proses seleksi ketat untuk menjadi Paskibraka tahun ini.

“Untuk berada di titik ini, perjuangan mereka tidak mudah. Mereka telah melewati seleksi di tingkat sekolah hingga kabupaten. Proses ini menuntut latihan keras dan kedisiplinan tinggi,” ungkapnya.

Ia mengingatkan agar para peserta tetap fokus, semangat, serta menjaga kesehatan dan pola pikir positif dengan waktu yang hanya tersisa dua minggu sebelum pelaksanaan upacara kemerdekaan.

“Perjuangan kalian harus dilandasi niat, tekad, dan semangat tinggi,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi dukungan dari para kepala sekolah, orang tua, serta tim pelatih yang telah membimbing dan membina para calon Paskibraka.

“Terima kasih atas kerja keras Bapak dan Ibu. Teruslah memberikan pembinaan, agar anak-anak kita tumbuh dengan karakter yang kuat dan menjadi teladan bagi generasi muda,” ucapnya.

Ia juga berpesan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama tim pelatih untuk melaksanakan pembinaan secara optimal, agar Paskibraka Berau 2025 dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh kehormatan.

“Saya harap seluruh peserta dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme yang tinggi serta menjadi inspirasi bagi generasi muda di Kabupaten Berau,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Bupati Berau Ingatkan Warga Tak Bergantung pada Perusahaan: Sumber Daya Kita Luar Biasa

BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu bergantung pada sektor prtambangan. Meskipun tidak ada larangan, namun sektor tersebut bersifat sementara dan tidak bisa dijadikan tumpuan jangka panjang.

“Saya sering sampaikan, perusahaan itu ada masanya. Ketika kontraknya habis, banyak yang bingung harus bekerja apa,” ujar Bupati Sri.

Ia menilai, masih banyak warga Berau yang memiliki pola pikir untuk mencari pekerjaan di perusahaan, padahal Kabupaten Berau kaya akan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan secara mandiri.

“Padahal sumber daya alam kita sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan optimal,” tegasnya.

Ia juga menyoroti realita sosial ekonomi di Berau, di mana sebagian besar warga yang berhasil secara ekonomi justru merupakan pendatang. Disebutnya, sekitar 30 persen dari pendatang adalah orang Jawa, 30 persen Bugis, dan sisanya adalah warga lokal serta campuran.

“Ini membuktikan bahwa siapa pun bisa sukses di Berau, asal mau berusaha dan tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal,” katanya.

Bupati berharap, warga Berau lebih termotivasi untuk menggali potensi yang ada di sekitarnya, termasuk sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, hingga pembukaan pasar bagi produk-produk lokal.

“Kita ingin masyarakat Berau bisa mandiri secara ekonomi dan tidak rentan ketika menghadapi dinamika sektor industri,” tutupnya. (adv/srn/set)

Kinerja Fisik dan Keuangan Rendah, Serapan APBD Semester Pertama Belum 50 Persen

PASER – Capaian kinerja fisik dan kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser pada semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser 2025 belum mencapai 50 persen.

Hal ini jadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser saat menggelar Rapat Kerja (Raker) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, terhadap OPD di Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, Senin (4/8/2025).

“Secara umum serapan anggaran masing-masing OPD pada semester pertama tahun anggaran 2025 masih di bawah 50 persen,” katanya.

Namun begitu, Hendra menyebut, baik OPD maupun TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Paser masih optimis realisasi kinerja fisik dan kinerja keuangan pada akhir tahun bisa sesuai dengan target.

Salah satu OPD yang paling disoroti, yakni Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser. Pasalnya, capain terhadap kinerja baru mencapai 3,92 persen dari Rp 202 miliar total anggaran yang dikelola.

Dijelaskan, bahwa hal itu karenakan ada beberapa kegiatan, seperti pembangunan gedung atau venue dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 yang baru akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini.

“Disporapar ini alokasi anggarannya paling besar, karena untuk pembangunan venue. Sementara pelaksanaan pembangunannya baru akan dilaksanakan, sehingga datanya belum masuk dalam realisasi semester pertama ini,” jelasnya.

Kendati demikian, Disporapar Kabupaten Paser berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan pembangunan venue, dalam rangka menyukseskan Porprov Kaltim 2026. Adapun rendahnya serapan anggaran di Disporapar ini, diyakini karena perencanaan yang kurang matang.

“Penyebab serapan anggaran yang rendah itu dikarenakan perencanaan yang kurang matang. Karena terkait perencanaan ini memang sering menjadi kendala, sehingga serapan anggaran menjadi rendah,” tutupnya.

Selain Disporapar Kabupaten Paser, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak), Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panglima Sebaya, turut disoroti.

Pewarta: Abika Ramadhan

Masyarakat Adat Demo di Kantor Bupati Kukar, Minta HGU PT BDAM Dicabut

TENGGARONG — Puluhan masyarakat adat kembali turun ke jalan. Mereka menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), pada Senin (4/8/2025). Mereka menuntut pencabutan izin PT Budiduta Agramakmur (BDAM) yang beroperasi di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu.

Massa yang tergabung dalam masyarakat hukum adat lingkar Hak Guna Usaha (HGU) PT BDAM, menilai perusahaan telah merampas hak-hak warga dan melakukan berbagai pelanggaran serius. Mulai dari penggusuran lahan hingga kriminalisasi tokoh adat.

“Banyak kebun warga digusur tanpa ganti rugi. Ini bentuk ketidakadilan terhadap hak hidup masyarakat,” tegas Thomas Fasenga, sekretaris Tim Penuntut Hak Masyarakat.

Menurut Thomas, setidaknya ada delapan desa dan dua kelurahan terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan, termasuk di dalamnya Kelurahan Jahab dan Loa Ipuh Darat. Ratusan hektare kebun warga yang berisi tanaman cokelat, kopi, dan sawit digusur tanpa persetujuan pemiliknya.

Lebih jauh, Thomas menyebut PT BDAM sebagai penerus PT Haspam tidak melanjutkan proses ganti rugi yang dulu pernah dilakukan. Setelah ganti rugi awal sekitar 200 hektare, tidak ada lagi kejelasan hingga kini.

“Masyarakat mengira ada lanjutan sesuai progres pembukaan lahan. Tapi ternyata semua isi kebun kami dirampas begitu saja,” paparnya.

Dalam aksinya, warga membentangkan spanduk besar berisi delapan poin tudingan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, mulai dari kriminalisasi tokoh adat hingga intimidasi bersenjata.

Adapun poin-poin tuduhan itu meliputi :

1. Penangkapan tokoh adat Benua Etam oleh aparat,
2. Penahanan pengurus kelompok tani,
3. Perusakan kebun warga dengan pengawalan Brimob dan preman,
4. Penghancuran pondok-pondok petani,
5. Kerusakan tanaman rakyat,
6. Intimidasi terhadap petani oleh aparat keamanan,
7. Pemaksaan ganti rugi dengan nilai hanya Rp 5 juta, dan
8. Upaya adu domba tokoh adat dan masyarakat.

Melalui aksi ini, masyarakat mendesak Bupati Kukar agar turun tangan menyelesaikan konflik berkepanjangan ini. Mereka menilai, negara dan pemerintah daerah tidak boleh membiarkan pelanggaran terhadap hak ulayat terus terjadi.

“Kami ingin pemerintah hadir. Jangan diam. Ini menyangkut masa depan kami dan anak cucu,” ujar Thomas.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

132 Ton Beras Oplosan Terbongkar, Harga Naik, Warga Resah

DUA pekan terakhir, isu beras oplosan bikin masyarakat resah. Dari laporan wartawan Media Kaltim di sejumlah daerah, mulai muncul kelangkaan stok dan kenaikan harga. Pedagang pun mengeluh. Tidak sedikit yang terpaksa menahan pasokan karena takut berurusan dengan hukum atau reputasi usaha mereka hancur.

Masalah ini tidak lagi sekadar soal mutu pangan. Sudah berkembang menjadi alarm serius atas kegagalan sistemik dalam pengawasan distribusi dan standarisasi bahan pokok, terutama beras. Fakta-fakta yang terungkap di tingkat nasional dan daerah tidak bisa dianggap remeh.

Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan tiga pejabat PT Food Station sebagai tersangka. Yakni Direktur Utama Karyawan Gunarso (KG), Direktur Operasional Ronny Lisapaly (RL), dan Kepala Seksi Quality Control RP. Mereka diduga memproduksi dan memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai SNI. Polisi menyita 132,65 ton beras kemasan 5 kg dan 2,5 kg dari berbagai merek.

“Penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka,” tegas Brigjen Helfi Assegaf, Kepala Satgas Pangan Polri (1/8/2025).

Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti beras oplosan saat konferensi pers penetapan tersangka kasus beras tidak sesuai standar mutu, Jumat (1/8/2025).

Di Kaltim, kasus serupa juga terungkap. Polda Kaltim menetapkan tersangka berinisial H.MA karena menjual beras merek Mawar Sejati Premium dan Rambutan Premium yang tidak sesuai dengan klaim mutu. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto menyampaikan, dua merek itu tidak terdaftar di Badan Pangan Nasional. “Saat dimasak, kualitasnya tidak sesuai standar premium,” katanya.

Menteri Pertanian mengungkap bahwa terdapat 212 merek beras yang diduga terlibat praktik serupa. Potensi kerugian masyarakat akibat manipulasi mutu ini diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun.

Kasus di Bontang semakin memperjelas bahwa ini bukan kejadian tunggal. Pemkot Bontang melalui DKP3 bersama Satgas Pangan Polres Bontang melakukan monitoring di sejumlah kelurahan dan menemukan ratusan kilogram beras bermerek Sania dan Fortune yang diduga dioplos. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menginstruksikan penarikan produk dan pengujian laboratorium.

“Kami akan panggil distributor untuk mencari solusi agar penarikan ini tidak merugikan agen yang menjual,” jelasnya.

Pemkot juga mengarahkan masyarakat beralih ke beras subsidi SPHP. TPID Kota Bontang telah memeriksa sejumlah swalayan dan gudang distribusi. Hasilnya, stok bermasalah sudah tidak beredar di toko ritel, dan sisa stok di gudang akan dimusnahkan.

Sementara itu, Dinas Pangan Berau menyatakan belum menemukan indikasi beras oplosan, namun berencana melakukan inspeksi bersama tenaga ahli. Di Balikpapan, pengawasan lebih difokuskan pada penjualan di atas HET. Disdag sudah memanggil beberapa distributor untuk klarifikasi harga.

Masalah ini menyangkut kebutuhan pokok sehari-hari. Tidak bisa hanya satu institusi yang menangani. Kementerian, lembaga pangan, dinas teknis, dan aparat hukum harus turun langsung, bekerja cepat, dan saling koordinasi.

Beberapa hal perlu segera dibenahi agar persoalan tidak meluas.

Pertama, wajibkan uji mutu sebelum beras masuk ke pasar. Jangan hanya andalkan label dan kemasan.

Kedua, awasi seluruh jalur distribusi. Jangan berhenti di pengecer. Distributor dan produsen harus diaudit.

Ketiga, beri informasi yang jelas soal standar beras. Termasuk kadar patah dan kandungan air.

Keempat, siapkan cadangan stok di daerah. Jangan biarkan kelangkaan memicu panic buying atau spekulasi harga.

Kelima, perkuat aturan. Hukum pelaku yang terbukti curang, termasuk yang ada di level atas.

Kondisi ini sudah mengganggu rantai pasok nasional. Tidak bisa ditangani setengah-stengah. Bila dibiarkan, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tapi juga kredibilitas negara dalam menjamin keamanan pangan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Menhub Bentuk Tim Audit Independen, Evaluasi Penyebab KA Argo Bromo Anjlok

0

SUBANG – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan tim audit independen segera dibentuk untuk mengevaluasi penyebab KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi – Gambir yang mengalami anjlok, di emplasemen jalur sekitar Stasiun Pegaden Baru, Subang, Jawa Barat.

“Kementerian Perhubungan akan membentuk tim audit independen guna mengevaluasi penyebab anjloknya Kereta Api Argo Bromo Anggrek yang terjadi pada Jumat, (1/8) di Subang,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (2/8/2025)

Menhub memantau langsung proses evakuasi penumpang, pemulihan jalur, serta investigasi awal KA Argo Bromo Anggrek.

Dia mengatakan penanganan insiden tidak hanya berfokus pada pemulihan teknis, namun akan evaluasi secara menyeluruh.

Kementerian Perhubungan juga berkomitmen untuk melanjutkan pengawasan ketat terhadap proses pemulihan dan memastikan agar operasional kereta api khususnya pada jalur terdampak dapat kembali berjalan secara optimal, aman, dan andal.

“Pemulihan fisik saja tidak cukup. Pemerintah akan memperkuat sistem deteksi dini dan meningkatkan standar pemeliharaan prasarana perkeretaapian,” ujar Menhub.

Menhub menyampaikan sejak awal kejadian langkah cepat dan terukur langsung dilakukan. Koordinasi intensif antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang dan personel tetap menjadi prioritas utama.

“Atas nama pemerintah, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim di lapangan yang telah bekerja tanpa henti selama lebih dari 16 jam. Ini adalah bukti nyata bahwa keselamatan penumpang adalah prioritas kami,” ucap Menhub.

Menhub menambahkan insiden ini menjadi pengingat penting bahwa sistem perkeretaapian nasional harus terus ditingkatkan secara proaktif dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya berkomitmen untuk memperbaiki, tetapi juga untuk mencegah. Keselamatan harus menjadi budaya dalam setiap aspek penyelenggaraan transportasi,” tegasnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menjelaskan insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada kedua jalur (hulu dan hilir) serta sekitar 4 kilometer prasarana, mulai dari titik sinyal blok hingga area wesel.

Evakuasi sarana dilakukan secara bertahap sejak Jumat (1/8) malam hingga Sabtu (2/8) pagi, melibatkan kereta penolong, unit crane, dan tim teknis gabungan.

“Dapat kami sampaikan hingga Sabtu (2/8) pukul 07.09 WIB, seluruh proses evakuasi sarana telah berhasil diselesaikan,” tutur Allan.
Allan menyebut begitu proses evakuasi dimulai, tim teknis langsung melakukan pemulihan jalur, mencakup pelurusan rel, penggantian stang penggerak, detektor, serta bantalan rel yang mengalami kerusakan.

Saat ini, jalur yang terdampak telah berhasil dibuka kembali dan sudah dapat dilalui kereta api, meskipun dengan pembatasan kecepatan sebagai langkah pengamanan.

“Kereta api sudah bisa melintas di jalur yang terdampak. Namun, demi menjamin keselamatan, diberlakukan pembatasan kecepatan secara bertahap,” kata Allan. (ANT/KN)

Tanggapi Isu Royalti Lagu di Kafe, Menbud : Nanti Kita Cari Win Win Solution

0

JAKARTA – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon akan mencari solusi terhadap kasus sejumlah kafe dan tempat usaha yang enggan memutar lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran akan masalah royalti.

“Nanti kita benahi supaya ada jalan keluar yang win win solution karena memang ada kesalahpahaman, ketakutan semacam itu,” kata Menbud di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, Ahad (3/8/2025).

Ia menegaskan bahwa persoalan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan, melainkan perlu melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya terkait perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual (HAKI).

“Kami berharap lagu-lagu Indonesia semakin semarak, tinggal bagaimana caranya nanti kita harus duduk karena ini lintas kementerian dan lembaga, khususnya yang terkait hak cipta, hak kekayaan intelektual (HAKI), Kementerian Hukum dan HAM,” lanjutnya.

Fadli menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya juga akan menginisiasi koordinasi antar instansi guna mencari jalan keluar yang adil bagi pelaku industri musik maupun para pemilik usaha.

Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi para pelaku industri kreatif yang merasa terjepit antara apresiasi budaya dan kewajiban administrasi terkait hak cipta.
Menurut Fadli, kekhawatiran pelaku usaha itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menghambat penyebaran dan apresiasi terhadap karya-karya musisi Indonesia.

“Kita akan bicara jangan sampai persoalan ini memundurkan lagu lagu Indonesia atau orang-orang khawatir untuk menyetel lagu Indonesia di berbagai tempat,” imbuh Fadli.

Beberapa kafe dan restoran di Indonesia, terutama di daerah Tebet, Jakarta Selatan, mulai mengurangi atau bahkan menghentikan pemutaran lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran akan masalah royalti.

Beberapa memilih untuk memutar lagu-lagu barat atau musik instrumental, bahkan ada yang sama sekali tidak memutar musik untuk menghindari kewajiban membayar royalti.
Sebelumnya, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) melaporkan restoran Mie Gacoan di Bali karena dugaan pelanggaran hak cipta.

Direktur PT Mitra Bali Sukses, pemegang lisensi waralaba Mie Gacoan, I Gusti Ayu Sasih Ira, lantas ditetapkan sebagai tersangka.

Ia diduga memutar musik tanpa izin dan tidak membayar royalti sejak 2022. Kasus ini menjadi preseden penting bagi pelaku usaha lain agar lebih memperhatikan aspek legal dalam penggunaan karya musik di tempat usaha mereka. (ANT/KN)

Pemerintah RI Pastikan Kirim 10 Ribu Ton Beras ke Palestina

0

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan segera mengirim bantuan 10 ribu ton beras untuk meredakan krisis kemanusiaan di Palestina akibat blokade dan agresi Zionis Israel.

“Kita juga akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina,” kata Sugiono dalam orasi yang disampaikan kepada Aksi Bela Palestina di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, sebagaimana keterangan tertulis pada Minggu (3/8/2025).

Ia mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dari komitmen konkret pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina yang merupakan “amanat konstitusi dan komitmen kebangsaan”.

Sejauh ini Indonesia telah menyalurkan lebih dari 4.400 ton logistik dan ratusan miliar rupiah untuk memasok bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, kata Sugiono.

“Dukungan Indonesia kepada Palestina sesuai dengan amanat Presiden RI Prabowo Subianto yang telah memasukkan urusan Palestina dalam agenda pemerintahan RI sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, ucap dia.

Presiden Prabowo senantiasa yakin bahwa kemerdekaan Palestina adalah bagian dari perjuangan bangsa karena Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka dunia. Karena itu, Indonesia akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.

“Presiden Prabowo telah menyampaikan sikap Indonesia secara langsung di forum ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan forum-forum multilateral lainnya,” kata Menlu RI.

Ia meneruskan, “Tugas saya sebagai Menteri Luar Negeri adalah melanjutkan sikap itu dalam langkah nyata.”

Awal Juli 2025, Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah RI memberikan hibah kemanusiaan 10 ribu ton beras kepada Palestina atas arahan langsung Presiden Prabowo.

Pengiriman bantuan pangan tersebut akan disesuaikan dengan kesiapan pihak Kedutaan Besar Palestina di Indonesia, dan kapan pun diminta, beras sudah siap untuk disalurkan segera, kata Mentan.

Kementan RI juga menyiapkan lahan seluas 10.000 hingga 20.000 hektare untuk dikelola bersama Palestina di wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan agar dapat menjamin suplai pangan bagi rakyat Palestina ke depannya. (ANT/KN)

Otoritas Bandara Soetta Amankan Penumpang Lion Air Terkait Ancaman Bom

0

TANGERANG – Otoritas Keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, telah mengamankan seorang penumpang penerbangan Lion Air JT-308 rute Jakarta-Kualanamu, Deli Serdang yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat.

Kapolresta Bandara Soetta Kombes Polisi Ronald Sipayung saat dikonfirmasi ANTARA di Tangerang, Minggu mengatakan bahwa penumpang Lion Air yang diamankan itu berinisial H.

Saat ini, kata dia, yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan oleh tim penyidik Polresta Bandara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Otoritas Keamanan Bandara (Otban) Internasional Soetta

“Penyidik Polres Bandara dan PPNS Otban masih sedang proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan,” katanya.

Ia mengatakan proses pengamanan terhadap penumpang yang mengaku dan berteriak adanya bom dalam kabin pesawat Lion Air itu dilakukan pada Sabtu (2/8) malam pascakejadian.

“Dari semalam sudah bersama-sama ditangani oleh tim gabungan penyidik PNS Otban dan penyidik Polres Bandara,” ujarnya.

Ronald mengatakan pihaknya terus melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan agar insiden yang meresahkan penumpang itu tidak terulang lagi.

“Untuk sanksi pidana tentu ada. Namun, dalam hal ini nanti setelah proses pemeriksaan akan disampaikan lebih jelasnya,” kata dia.

Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial (medsos) terkait cuplikan seorang penumpang pesawat Lion Air rute Jakarta-Kualanamu yang mengamuk dan berteriak adanya bom dalam kabin pesawat itu.

Hal tersebut disampaikan salah seorang penumpang sebagai bentuk protes atas pesawat yang ditumpanginya mengalami keterlambatan.

Dengan tindakannya itu membuat kru pesawat Lion Air melakukan tindakan return to apron (RTA) atau prosedur mengembalikan pesawat ke apron untuk pemeriksaan keamanan.

Sementara itu, Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro memberikan klarifikasi atas terjadinya insiden tersebut.

Manajemen Lion Air Grup menyebut bahwa kejadian itu ketika posisi pesawat Boeing 737-9 registrasi PK-LRH dengan mengangkut 184 penumpang sudah push back, salah seorang penumpang laki-laki berinisial H menyampaikan informasi adanya bom kepada awak kabin.

“Seluruh prosedur keberangkatan berjalan normal hingga pesawat selesai proses push back (mundur dari posisi parkir) dan bersiap menuju taxiway (landas hubung),” ujarnya.

Namun, kata dia, sesuai prosedur keselamatan penerbangan, awak kabin mengkonfirmasi terkait adanya ancaman bom yang dilakukan oleh penumpang.

Menurut dia, pernyataan yang disampaikan setelah pintu pesawat ditutup maka dikategorikan sebagai RTA atau prosedur mengembalikan pesawat ke apron untuk pemeriksaan keamanan.

“Sebagai langkah penanganan keamanan, pihaknya langsung melakukan pengembalian pesawat ke area apron (RTA),” ucapnya.

Sementara, untuk penumpang berinisial H yang menginformasikan ancaman bom itu diturunkan dan diserahkan kepada pihak berwenang, yaitu petugas keamanan bandar udara (aviation security), Otoritas Bandar Udara, PPNS serta kepolisian untuk investigasi dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Terhadap seluruh penumpang, bagasi dan barang bawaan diturunkan serta diperiksa ulang oleh petugas keamanan bandara,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan, memastikan tidak ditemukan benda mencurigakan atau berbahaya. Kendati sebagai langkah lanjutan penerbangan Lion Air dilanjutkan kembali menyiapkan pesawat pengganti Boeing 737-900ER registrasi PK-LSW pada hari yang sama.

“Penerbangan JT-308 kemudian diberangkatkan kembali pada hari yang sama Sabtu (2/08) dan telah mendarat di Bandar Udara Internasional Kualanamu,” kata dia. (ANT/KN)