JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah meminta perbankan untuk memblokir sebanyak 25.912 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi daring atau judi online (judol).

Langkah tersebut, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Juli 2025 di Jakarta, Senin (4/8/2025), diambil berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Ia mengatakan OJK terus mengembangkan laporan dari Komdigi dengan meminta bank menutup rekening yang sesuai dengan identitas kependudukan (KTP) dan menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD).

“OJK telah meminta bank untuk memblokir sekitar 25.912 rekening berdasarkan data dari Komdigi, serta menindaklanjuti dengan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan dan menerapkan EDD,” ujar Dian.

Selain pemblokiran, OJK juga meminta bank meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan rekening agar tidak digunakan dalam kejahatan keuangan seperti jual beli rekening.

“Dengan meningkatnya ancaman siber yang lebih sistematis dan terorganisir, OJK juga telah meminta bank untuk kembali meningkatkan dan memperkuat kemampuan deteksi ‘insider cyber’ dengan melakukan pemantauan setiap saat terhadap anomali transaksi keuangan yang berpotensi fraud,” katanya, menjelaskan.

Adapun dalam konferensi pers sebelumnya pada Selasa (8/7), OJK melaporkan telah meminta pemblokiran terhadap 17.026 rekening yang terindikasi judol. Angka tersebut meningkat signifikan dalam waktu kurang dari satu bulan.

“OJK juga telah meminta bank untuk memantau rekening ‘dormant’agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan dan meningkatkan efektivitas dalam penanganan jual beli rekening,” kata Dian. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis isu yang menyebut Ketua MPR RI Ahmad Muzani disiapkan untuk diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, menggantikan posisi yang kini dijabat Tito Karnavian.

“Jangan bikin isu. Gimana, kan, enggak masuk itu, secara logika umum kan ya, agak kurang ketemu juga kan,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Hal itu disampaikan Mensesneg merespons alasan dibalik pergantian posisi Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, dari yang sebelumnya dijabat Ahmad Muzani untuk diberikan kepada Sugiono yang merupakan Menteri Luar Negeri RI.

Dia pun mengaku heran dengan munculnya isu Muzani akan diangkat sebagai Mendagri RI sebab menurutnya isu yang berkembang tersebut kurang masuk logika.
“Dia sekarang kan Ketua MPR, masa kemudian menjadi menteri? Kan agak kurang masuk itu,” tuturnya.

Mensesneg juga menepis argumentasi yang menyebut pergantian Sekjen DPP Partai Gerindra dari Ahmad Muzani kepada Sugiono dalam rangka menjaga marwah kesetaraan posisi Muzani yang duduk sebagai Ketua MPR RI dengan Presiden, sebab posisi sekjen dalam struktur partai berada di bawah Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang dijabat Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menegaskan bahwa pergantian Sekjen Partai Gerindra dari Muzani ke Sugiono didasari perlunya regenerasi struktur Partai Gerindra periode 2025–2030.

“Enggaklah, itu kan asumsinya orang itu. Kalau dalam hal pengambilan keputusan tidak seperti itu. Jadi, kami merasa, terutama bahwa Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum (Prabowo Subianto), sudah waktunya ada regenerasi,” katanya.

Prasetyo juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Ahmad Muzani yang telah menjabat Sekjen DPP Partai Gerindra sejak partai berdiri 17 tahun lalu hingga mendampingi Prabowo Subianto yang kini menjadi Presiden RI.

“Penghormatan yang sebesar-besarnya, penghargaan kepada Bapak Ahmad Muzani yang telah menjadi Sekjen Partai Gerindra selama 17 tahun, sejak partai berdiri sampai hari ini, dengan segala dinamika, naik turun. Di ujung prestasi terbesar sebagai sekjen untuk mengantar Bapak Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Prabowo Subianto menetapkan struktur kepengurusan DPP periode 2025–2030 yang ditandatangani di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025).

Dalam struktur kepengurusan baru itu, Prabowo ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina, Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian, Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal, dan Satrio Dimas Adityo sebagai Bendahara Umum.

Adapun Sugiono menggantikan jabatan yang sebelumnya diemban Ahmad Muzani, sedangkan Muzani kini ditunjuk sebagai Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra. (ANT/KN)

JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Senin, melaporkan tiga hakim, yang memvonis dirinya bersalah dalam kasus importasi gula, ke Mahkamah Agung (MA).

Anggota tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, mengatakan laporan tersebut adalah upaya Tom agar ada evaluasi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Ketiga hakim yang dilaporkan tersebut yakni Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika dengan Hakim Anggota Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah.

“Dia (Tom Lembong) ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya,” kata Zaid di gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Senin (4/7/2025).

Zaid mengatakan Tom tidak ingin abolisi yang diterimanya seolah-olah mengakhiri perjuangannya di jalur hukum.

“Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah, kita selesai. Enggak, dia komitmen dengan perjuangannya. Ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zaid laporan tersebut dibuat karena menilai hakim yang menyidangkan kliennya tidak mengedepankan azas praduga tak bersalah.

“Yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent. Dia tidak mengedepankan asas itu. Tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan,” ujarnya.

Zaid juga mengatakan selain melapor ke MA, pihaknya juga akan membuat laporkan Komisi Yudisial, Ombudsman dan BPKP.

Untuk diketahui, Dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016, Tom Lembong divonis pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Tom Lembong, antara lain dengan menerbitkan surat pengajuan atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Atas perbuatannya, Tom Lembong juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Meski demkian, pada 1 Agustus 2025, Tom Lembong resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta, menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Tom Lembong keluar dari Rutan Cipinang pada pukul 22.05 WIB setelah Keputusan Presiden (Keppres) telah diteken oleh Presiden pada sore hari, yang kemudian Keppres tersebut diserahkan pihak Kejaksaan ke Rutan Cipinang pada malam hari.

Adapun abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan selamat dari Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra atas perhelatan Kongres Ke-6 PDIP.

“Pesan dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai (Gerindra) kepada saya untuk disampaikan kepada Ibu Mega. Pertama, adalah ucapan selamat kongres ,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Sebab, kata dia, Kongres Ke-6 PDIP yang digelar di Bali berlangsung secara tertutup tanpa mengundang pihak eksternal dari partai-partai politik lain.

“Karena memang PDIP tidak mengundang pihak luar, termasuk para ketua umum sehingga pada kesempatan itu Pak Prabowo sebagai ketua umum menitipkan pesan selamat kongres,” ucapnya.

Dia juga menyebut dalam pertemuan itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pula pesan dari Presiden Prabowo kepada Megawati mengenai Museum Bung Karno.

“Kalau Mensesneg itu pesan Presiden (untuk disampaikan) kepada Ibu Mega itu ada beberapa hal mengenai beberapa hal mengenai museum Bung Karno,” ujarnya.

Dasco menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya turut menyampaikan pula pesan mengenai pandangan Presiden Prabowo terhadap Undang-Undang Pemilu.

“Beberapa hal yang terkait dengan masalah Undang-Undang Pemilu,” katanya.

Dia pun menyebut saat ini fraksi partai politik di parlemen masih melakukan simulasi di internal masing-masing sebelum pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dibahas di Komisi II DPR RI.

“Masing-masing partai sedang melakukan simulasi. Nah, nanti setelah reses masuk kami akan mensinergikan di Komisi II tentunya,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pesan Presiden Prabowo soal Undang-Undang Pemilu yang disampaikan dalam pertemuannya dengan Megawati tersebut terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Dia mengatakan pesan yang disampaikannya itu mencakup pandangan Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan, serta sebagai pimpinan partai politik.

“Kalau berkenaan dengan Undang-Undang Pemilu, Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tentu punya pandangan terhadap hasil keputusan MK,” kata Prasetyo Hadi.

Dia lantas berkata, Kedua, secara pribadi; dalam kapasitas beliau sebagai ketua umum salah satu partai politik yaitu partai Gerindra, tentu juga memiliki pandangan sehingga dalam komunikasi dengan pimpinan partai yang lain, salah satunya pasti juga membicarakan, menyampaikan pandangan-pandangan tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengunggah foto pertemuan bersama Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, usai mengumumkan persetujuan DPR atas pemberian amnesti bagi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Foto tersebut diunggah melalui akun instagram milik Dasco (@sufmi_dasco), Kamis (31/7) malam, sekitar pukul 23.00 WIB. Dari foto yang diunggah tersebut, Dasco terlihat bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, bertemu dengan Megawati, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo.Namun dari unggahan tersebut, Dasco hanya menyertakan keterangan yakni “Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan”.

Dia pun tak menerangkan lokasi dan waktu pertemuan atas unggahan foto tersebut.

Foto itu memperlihatkan mereka tengah berduduk di sebuah ruang tamu rumah dengan meja yang berada di tengahnya. Namun ruangan rumah tersebut berbeda dengan potret rumah tempat pertemuan Dasco dan Megawati sebelum-sebelumnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan agar fenomena pengibaran bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece menjelang 17 Agustus 2025 tidak mengganggu kesakralan peringatan HUT Ke-80 RI.

“Kami berharap di bulan Agustus ini, jangan lah ternodai dengan hal-hal yang sakral. Ini hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Dia mengaku tak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kebebasan berekspresi, namun yang menjadi masalah ketika ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk suatu kepentingan, misalnya mendorong pengibaran bendera selain Merah Putih pada peringatan HUT Ke-80 RI.

“Sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah, yang jadi masalah itu kan adalah misalnya ada pihak-pihak yang kemudian dalam ‘memanfaatkan’ kreativitas tersebut untuk hal-hal yang menurut pendapat kami itu juga sebaiknya jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Dia lantas berkata, “Misalnya, kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut untuk mengimbau supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera Merah Putih, kan itu yang tidak benar.”

Menurut dia, pengibaran bendera selain Merah Putih pada peringatan HUT Ke-80 RI sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah semestinya tidak dilakukan dengan cara yang mengurangi nilai-nilai sakral kemerdekaan.

“Saya pun sebagai pribadi mengimbau mari kita bersama-sama, kita cintai Republik kita ini apa adanya, dalam kondisi apapun, semangatnya harus positif, ekspresi. Tadi misalnya ada kecewaan, tidak harus ditunjukkan dengan cara seperti itu. Tidak harus,” katanya.

Sebab, kata dia, Pemerintah saat ini tengah bekerja keras melanjutkan pembangunan demi mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa di tengah dinamika global yang penuh dengan tantangan.

“Kalaupun hari ini ada kondisi di bangsa kita yang mohon maaf masih belum sesuai yang diharapkan, ya kami, kita semua, mari kita bekerja keras mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pendiri bangsa,” katanya.

Menanggapi anggapan bahwa reaksi pemerintah terlalu berlebihan terhadap fenomena pengibaran bendera One Piece, Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk fokus menyemarakkan HUT Ke-80 RI dengan semangat positif.

“Jangan dibesar-besarkan, kita Merah Putih, kibarkan bendera Merah Putih setinggi-tingginya. Di laut kibarkan para penyelam. Di udara, kibarkan. Semangatnya itu yang positif gitu loh untuk bangsa dan negara,” ucapnya.

Dia mengimbau pula segenap elemen bangsa untuk bersatu dan menghargai pengorbanan yang telah dilakukan para pahlawan bangsa terdahulu untuk meraih kemerdekaan Indonesia dengan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kesakralan kemerdekaan RI.

“Kita harus optimis sebagai anak-anak bangsa. Ada masalah, ya mari kita hadapi. Memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Kami pun pemerintah juga terbuka berhadap semua masukan, semua kritik,” kata dia.

Belakangan ini publik diramaikan dengan fenomena pengibaran bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece, menjelang HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

Bendera fiktif tersebut memiliki latar hitam dan tengkorak, serta dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak berwarna putih dengan ekspresi tersenyum itu berhiaskan topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.

Hingga Sabtu (2/8), beberapa bendera fiktif itu tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah pengguna mengganti foto profilnya dengan logo bendera anime itu. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menerima medali kehormatan dari Komando Operasi Khusus Amerika Serikat atau US Special Operations Command (USSOCOM) atas peran dan kepemimpinan Prabowo dalam meningkatkan hubungan kedua negara.

Penyerahan medali itu diawali dengan kunjungan Komandan Komando Operasi Khusus AS Jenderal Bryan Patrick Fenton yang disambut dengan hangat oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/8/2025).

“Hai, Jenderal, apa kabar?” tanya Prabowo seraya mengucapkan salam pembuka kepada Jenderal Fenton, seperti dikutip dari pernyataan resmi.

“Baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana?” jawab Fenton.

“Bapak masih terlihat bugar, ya?” kata Prabowo sembari memegang pundak Fenton.

Dalam momen keakraban tersebut, Jenderal Fenton menyerahkan medali kehormatan U.S. Special Operations Command (USSOCOM) kepada Presiden Prabowo.

Penghargaan ini diserahkan atas peran Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara dalam bidang pertahanan.

Jenderal Fenton menyampaikan bahwa melalui dedikasi dan kepemimpinan Presiden Prabowo yang visioner, hubungan bilateral kedua negara meningkat, serta memperkuat perjuangan global melawan ancaman yang muncul, sekaligus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasan.

“Dedikasi, kepemimpinan, dan komitmen teguh Presiden Prabowo Subianto yang luar biasa telah menghasilkan kemitraan yang tak ternilai dengan Pasukan Operasi Khusus dan mencerminkan penghargaan yang besar kepadanya, Republik Indonesia, Pasukan Operasi Khusus di seluruh dunia, dan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat,” kata Jenderal Fenton.

Jenderal Fenton kemudian mengalungkan medali kehormatan U.S. Special Operations Command (USSOCOM) kepada Presiden Prabowo, disertai pemberian cinderamata.
“Saya tidak mencantumkan ini di medali, tapi saya pikir ini mungkin bisa menjadi pajangan yang bagus di kantor Anda,” kata Jenderal Fenton.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Presiden tersebut, Presiden Prabowo tampak didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan dalam penilaian yang sudah berjalan sebagian besar daerah di Indonesia masih masuk dalam kategori Kota Kotor, menunjukkan diperlukannya perubahan tata kelola pengelolaan sampah di tingkat tapak.

“Saya agak pesimis akan ada yang dapat Adipura Kencana dari tadi nilainya masih Kota Kotor semua. Jadi hari ini semua kota nilainya masih di bawah 50 atau di bawah 60, sementara Adipura nilainya 75,” kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif usai memberikan arahan kepada pemerintah daerah terkait standar baru Penghargaan Adipura 2025 di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Nilai itu merujuk kepada proses penilaian untuk Penghargaan Adipura yang sudah dimulai saat ini dan akan berjalan sampai dengan Desember 2025.

Dalam standar baru tersebut, KLH/BPLH membagi Adipura menjadi empat kategori, dimulai dari Kota Kotor untuk kabupaten/kota yang masih memiliki tempat pengelolaan akhir (TPA) open dumping, dengan tempat pembuangan sampah (TPS) liar, tingkat pengolahan sampah di bawah 25 persen dan anggaran serta sarana prasarana yang tidak mencukupi.

Sementara itu, untuk daerah yang sudah memenuhi standar minimum yaitu TPA dengan jenis controlled landfill, pengolahan sampah minimal 25 persen, sarana prasarana kurang mencukupi dan tidak ada TPS liar menerima Sertifikat.

Untuk mendapatkan Adipura, daerah harus memiliki TPA jenis controlled atau sanitary landfill, pengelolaan sampah 25-50 persen, anggaran dan sarana prasarana cukup serta tidak ada TPS liar. Dengan penghargaan tertinggi Adipura Kencana diberikan kepada kota/kabupaten dengan TPA sanitary landfill yang hanya menampung residu, pengolahan sampah 50-100 persen dan tidak ada TPS liar.

Jika belum ada daerah yang memenuhi standar tinggi untuk Adipura Kencana, Hanif memastikan penghargaan prestisius itu tidak akan diberikan dalam acara penyerahan yang dilakukan tahun depan.

Namun, untuk daerah yang mendapatkan predikat Kota Kotor, dia memastikan akan memberikan pendampingan untuk mewujudkan perubahan dan mencapai target nasional 100 persen pengelolaan sampah pada 2029.

“Katakan hari ini semuanya masih kotor, tetapi kita tidak membiarkan jadi kita dampingi terus. Hasil komunikasi intensif, kita tidak nilai, buang. Tapi nilai, kawal. Apa yang kurang kita kawal,” katanya.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2023, total jumlah sampah mencapai 56,63 juta ton dalam periode tersebut. Dari jumlah itu sekitar 60,99 persen dinyatakan masuk dalam kategori tidak terkelola, termasuk yang ditimbun di TPA open dumping dan terbuang ke lingkungan. (ANT/KN)