Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi memang digelar 30 April 2025. Namun amar Putusan Sela No. 10-PS/PUU-XXII/2024 menegaskan: batas waktu mediasi dihitung sejak putusan diucapkan, bukan sejak RPH. Putusan itu baru dibacakan 14 Mei 2025. Dengan ketentuan tersebut, mediasi paling lama berakhir pada 14 Agustus 2025. Setelah itu, Gubernur Kaltim dan Kemendagri masih diberi waktu tujuh hari kerja untuk menyampaikan laporan ke MK, sehingga tenggat pelaporan jatuh pada 25 Agustus 2025.

Maka kemungkinan berkas memang belum sepenuhnya sampai ke MK pada pertengahan Agustus, karena gubernur dan Kemendagri masih berada dalam rentang waktu administratif. Namun setelah 25 Agustus, Mahkamah berhak menilai apa pun yang masuk, bahkan tanpa menunggu forum baru.

Putusan sela justru dimaksudkan untuk mempercepat kepastian, bukan memberi alasan memperpanjang jeda. Pasal 69 PMK 2/2021 secara tegas membuka jalan bagi MK untuk mengeluarkan putusan sela meski tidak dimohonkan, demi keadilan, efisiensi, dan perlindungan hak warga.

Dari konstruksi putusan ini, arah putusan akhir dapat ditarik dari dua pokok utama. Pertama, Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang menyebut rinci wilayah Bontang (“Bontang Utara dan Bontang Selatan”), padahal batang tubuh pasalnya hanya bicara pembentukan daerah. Pemohon menilai rincian itu adalah norma baru yang ditempatkan di penjelasan—praktik yang pernah dibatalkan MK karena penjelasan tidak boleh melahirkan norma tersendiri. Jika logika ini diterima, MK bisa menafsirkan penjelasan itu non-normatif, atau bahkan mencabut kekuatan mengikatnya.

Kedua, Lampiran 5 berupa peta batas wilayah. Fakta di lapangan, Sidrap RT 19–25 sehari-hari dilayani Bontang, tetapi secara administratif masih tercatat di Kutim. Ketidakpastian ini nyata, bahkan berdampak pada hak pilih: pada Pemilu 2024 warga Sidrap mencoblos di Bontang, sementara peta lampiran menunjukkan lain. Situasi seperti ini jelas menyalahi prinsip keadilan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, putusan sela menekankan dua hal: layanan publik harus tetap berjalan, sementara garis batas wajib diselesaikan.

Legal standing Pemda sebagai pemohon juga tidak lagi diperdebatkan. Pemerintah daerah adalah badan hukum publik yang dapat dirugikan secara konstitusional, dan kepala daerah sah mewakili di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan dasar itu, substansi perkara jadi fokus utama: penjelasan yang dipersoalkan karena melahirkan norma baru, serta peta lampiran yang menimbulkan ketidakpastian.

Arah putusan MK bisa berada pada tiga spektrum klasik: menolak seluruhnya, mengabulkan sebagian dengan syarat, atau memerintahkan koreksi administratif. Namun apa pun bentuknya, semangat putusan sela sama: pelayanan publik tidak boleh berhenti. Warga perlu jawaban pasti, bukan tarik-ulur tanpa ujung.

Sayangnya, mediasi yang difasilitasi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud gagal mempertemukan Bontang dan Kutim. Padahal yang diperdebatkan hanya batas antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi, bukan sengketa antarnegara. Seandainya para kepala daerah mampu menempatkan kepentingan warga di atas ego wilayah, masalah ini mestinya tak perlu sampai ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi sudah ada putusan sela yang memberi ruang penyelesaian administratif. Gubernur seharusnya bisa lebih meyakinkan kedua belah pihak demi masyarakat yang sudah puluhan tahun menunggu kepastian.

Kini mediasi sudah lewat, laporan maksimal 25 Agustus 2025. Setelah itu, bola sepenuhnya ada di Mahkamah. Warga Sidrap berhak atas kepastian, bukan janji kosong.

Sidrap sudah terlalu lama dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Warga hidup serba tanggung. Dilayani Bontang, tetapi tercatat Kutim. Kondisi ini tidak adil dan tidak bisa terus dibiarkan.

Saatnya perkara ini dituntaskan. Mahkamah sudah memiliki dasar, pemerintah daerah sudah diberi waktu, dan masyarakat tak boleh lagi dijadikan korban tarik-menarik kepentingan. Putuskan—hapus penjelasan yang keliru bila perlu, koreksi peta bila wajib, dan pastikan layanan publik tetap berjalan. Setelah 25 Agustus, alasan menunda kepastian bukan lagi hukum, melainkan sekadar retorika. (habis)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

MASIH soal Sidrap. Saya akhirnya memegang naskah lengkap Putusan Sela Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024. Saya perlu membacanya sampai tuntas, apalagi mediasi terakhir yang difasilitasi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud gagal tanpa kesepakatan.

Mari kita bedah, apa sebenarnya yang diperintahkan MK, dan apa artinya untuk warga yang sudah 22 tahun hidup di wilayah abu-abu.

Perkara ini bukan hanya sekadar soal peta batas wilayah, melainkan uji materi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2000, terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya menyangkut batas wilayah Kota Bontang dengan Kutim dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Pemohonnya jelas dan sah. Saat itu, Basri Rase yang menjabat sebagai Wali Kota Bontang bersama unsur pimpinan DPRD Kota Bontang bertindak untuk dan atas nama Pemkot Bontang. Semua tercantum di lembar putusan dan menegaskan duduk perkara sejak awal.

Di sinilah MK mengambil langkah yang menurut saya tajam dan terukur. MK tidak buru-buru menarik garis final “Sidrap masuk mana”, melainkan mengunci para pihak di meja mediasi.

Gubernur Kaltim diperintahkan memfasilitasi mediasi antara Bontang dan Kutim di bawah supervisi Kemendagri. Batas waktunya maksimal tiga bulan sejak putusan diucapkan 14 Mei 2025. Lalu tujuh hari kerja untuk Gubernur melapor ke MK, dan tujuh hari kerja untuk Kemendagri melaporkan supervisinya. Ini perintah di amar putusan.

Mengapa MK memilih putusan sela? Karena hak warga dan kepastian layanan tidak boleh disandera proses panjang. Aturan mainnya ada di Pasal 69 PMK 2/2021 membolehkan MK menjatuhkan putusan sela meski para pihak tidak meminta, bila dibutuhkan oleh praktik, rasa keadilan, dan perlindungan hak konstitusional. Dan dalam kasus Sidrap, syarat itu terpenuhi. Fokusnya warga dulu, baru garis di peta.

Di sisi lain, MK juga menegaskan legal standing Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda adalah badan hukum publik yang bisa dirugikan secara konstitusional, dan kepala daerah berwenang mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan. Jadi tidak ada yang janggal ketika Pemkot Bontang maju menguji norma Undang-Undang ini.

Substansi perkara, termasuk peran “penjelasan pasal” dan peta lampiran akan dinilai dalam putusan akhir bila mediasi tetap buntu.

Lantas, apa maknanya untuk Sidrap hari ini? Maknanya, negara memaksa administrasi bekerja. Selama ini memang warga Sidrap, sebagian besar sudah dilayani Bontang, tetapi tanpa dasar hukum yang final dan jelas. MK tidak mau status quo ini terus dibiarkan.

Karena itulah, putusan sela mewajibkan pemerintah bekerja secara administratif. mengumpulkan data teknis, memverifikasi dokumen kependudukan, memetakan ulang arus layanan pendidikan dan kesehatan, lalu melaporkannya resmi ke MK. Warga harus tetap dilayani tanpa diskriminasi, tapi pelayanan itu kini harus disertai kepastian hukum dan pertanggungjawaban administratif. Hasilnya bukan hanya klaim, melainkan laporan konkret yang bisa diuji MK sesuai tenggat waktu.

Lantas bagaimana kalau mediasi gagal? MK akan menarik ‘garis final’ berdasarkan norma dan fakta yang terkumpul. Tidak ada lagi ruang untuk menggantung warga.

Putusan sela MK adalah ultimatum administratif. MK memberi waktu, tetapi juga memasang deadline. Gubernur memimpin, Kemendagri mengawal standar, dan dua daerah datang dengan bukti, bukan bendera.

Setelah mediasi terakhir terbukti buntu, maka jalurnya tinggal menunggu garis final dari MK. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.