BERAU – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran kampung. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), tetapi juga harus melibatkan seluruh elemen terkait, termasuk Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).
“BPK dan elemen lain diharapkan turut berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan anggaran, sehingga setiap rupiah dapat digunakan sesuai peruntukannya,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menekankan, dana kampung harus dikelola dengan maksimal demi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia tidak ingin ada persoalan hukum yang timbul akibat penyelewengan dana di tingkat kampung.
“Kita tentunya tidak ingin muncul permasalahan hukum karena penyalahgunaan dana kampung,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta aparat kampung lebih berhati-hati dalam penyaluran dan penggunaan anggaran. Setiap program wajib dijalankan sesuai rencana yang sudah ditetapkan, serta menghindari praktik manipulatif maupun laporan fiktif.
Selain itu, peran pendamping desa juga dinilai krusial untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada pemerintah kampung agar mampu melaksanakan program dengan baik.
“Dengan adanya pendamping desa atau kampung, kita harapkan mereka bisa membantu aparat kampung agar tidak salah langkah dalam penggunaan anggaran,” pungkasnya. (adv/srn/set)
