JAKARTA – Tokoh olahraga yang merupakan purnawirawan militer dan pengurus di Partai NasDem, Mayjen (purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila meninggal dunia di Jakarta, Senin (18/8/2025).

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Menurut dia, jenazah IGK Manila wafat di Rumah Sakit Bunda dan akan diberangkatkan menuju ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta.

“Bersama ini, kami sampaikan Berita Duka. Telah berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Mayor Jenderal (Purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila,” kata Hermawi.

Dia mengatakan jenazah akan disemayamkan di Aula Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem di kawasan Pancoran, Jakarta, guna memberikan kesempatan bagi keluarga, sahabat, dan kerabatnya untuk menyampaikan penghormatan terakhir.

“Jenazah akan dibawa menuju Aula ABN dan diperkirakan tiba pukul 14.00 WIB, Senin, 18 Agustus 2025,” kata dia.

Pada Rabu (20/8) pukul 11.00 WIB, jenazah akan diberangkatkan dari ABN menuju RS Gatot Soebroto untuk prosesi kremasi. Sebelum pemberangkatan kremasi, akan dilaksanakan upacara kebesaran di ABN sebagai penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilaf, dan memberikan tempat terbaik di sisi-Nya,” kata dia.

Berdasarkan situs resmi Partai NasDem, IGK Manila lahir di Singaraja Bali 8 Juli 1942. Selain di lingkungan militer, pria yang akrab disapa Opa Manila itu juga dikenal sebagai legenda sepak bola Indonesia.

Dia sukses membawa Timnas Sepak bola Indonesia menjuarai SEA Games 1991 di Manila, Filipina. Pada tahun 1982, Manila ditugaskan menjadi Komandan Operasi Ganesha untuk memindahkan ratusan ekor gajah dari daerah transmigrasi Air Sugihan Sumatera Selatan ke Lebong Hitam Lampung sejauh sekitar 70 Km.

Kini, Manila merupakan sosok pengurus pimpinan pusat Partai NasDem, dengan jabatan sebagai Gubernur Akademi Bela Negara NasDem. (ANT/KN)

LABUAN BAJO – Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo Labuan Bajo Ceppy Triono menyatakan total enam penerbangan keberangkatan dan kedatangan batal dilakukan dampak dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Penerbangan yang dibatalkan adalah penerbangan dari dan ke Maumere, Ende dan Bajawa,” katanya dihubungi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Senin (18/8/2025).

Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami erupsi beberapa kali pada 17-18 Agustus 2025.
Ceppy menjelaskan Bandara Komodo masih beroperasi normal seperti biasa dan bandara tersebut juga bebas dari sebaran abu vulkanik berdasarkan pemeriksaan menggunakan paper test.

“Paper test sudah dilakukan setiap jam sekali dan sampai dengan saat ini masih negatif,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan Gunung Lewotobi Laki-laki kembali erupsi sekali pada Senin pukul 20.08 WITA.

Dalam laporan tersebut, tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau kurang lebih 2.084 meter di atas permukaan laut.

Lebih lanjut, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tipis hingga sedang condong ke arah utara dan timur laut.

Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 29.6 mm dan durasi sementara kurang lebih satu menit 47 detik.

Lebih lanjut, saat ini Gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Status Level IV (Awas), oleh karena itu, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius enam km dan Sektoral Barat-Utara-Timur Laut sejauh tujuh km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

Masyarakat juga diimbau agar tenang dan mengikuti arahan pemerintah daerah setempat serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk tidak bersikap anarkis jika ingin kembali menggelar aksi unjuk rasa.

Menurut dia, penyampaian pendapat merupakan hal yang tidak dilarang. Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa proses Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Pati terkait Bupati Pati Sudewo masih tetap berjalan.

“Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan,” kata Tito usai menghadiri acara Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/8/2025).

Dia mengatakan bahwa pemerintahan di Jember pun sebelumnya sempat mengalami kasus yang serupa dengan Pati, ketika pemakzulan bupatinya diproses oleh DPRD. Namun, kala itu pemerintahannya masih tetap berjalan.

Pada akhirnya, kata dia, pemakzulan bupati berada di tangan Mahkamah Agung sebagai pengambil keputusan akhir.

Untuk itu, menurut dia, Bupati Pati Sudewo perlu lebih santun ketika berkomunikasi dengan masyarakat saat ini.

Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang. Sebelumnya, aksi unjuk rasa masyarakat di Pati terjadi pada 13 Agustus 2025 untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. (ANT/KN)

JAKARTA – Mantan Ketua DPR Setya Novanto resmi memperoleh bebas bersyarat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kembali bahwa kasus korupsi proyek KTP elektronik yang menjeratnya merupakan tindak pidana dengan dampak besar.

“Bicara perkara itu, kita kembali diingatkan sebuah kejahatan korupsi yang serius, dengan dampak yang benar-benar langsung dirasakan hampir seluruh masyarakat Indonesia,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin, 18 Agustus 2025.

Menurut Budi, kasus ini bukan hanya sekadar merugikan keuangan negara. Ia menekankan bahwa masyarakat juga langsung dirugikan karena kualitas layanan publik pada program KTP elektronik mengalami penurunan signifikan.

“Karena tidak hanya besarnya nilai kerugian negara, tapi juga secara masif mendegradasi kualitas pelayanan publik,” ujar Budi.

Budi menambahkan, kasus besar ini harus menjadi peringatan agar semua pihak lebih waspada. Harapannya, ada efek jera sehingga praktik korupsi serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

“Namun, kejahatan korupsi selalu menjadi pengingat sekaligus pembelajaran untuk generasi berikutnya, agar sejarah buruk itu tidak kembali terulang,” ucap Budi.

Momentum peringatan kemerdekaan Indonesia, kata Budi, seharusnya juga dimaknai sebagai pemicu untuk menolak pengulangan tindak pidana serupa. Apalagi, tema HUT ke-80 RI adalah ‘Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’.

“Sebagaimana tagline HUT RI ke-80, ‘Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’, demikian halnya dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui upaya Pendidikan, pencegahan, maupun penindakan. Butuh persatuan dan kedaulatan seluruh elemen masyarakat, untuk melawan korupsi, demi perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa,” tegas Budi.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Setya Novanto. Hukuman penjara yang semula 15 tahun dikurangi menjadi 12 tahun 6 bulan berdasarkan putusan terbaru.

Setnov terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti dan denda.

“Pidana penjara selama 12 tahun dan enam bulan dan pidana denda Rp500.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” kata hakim MA dalam putusannya. (Fajri/MK)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat akan mengumumkan tersangka terkait dugaan korupsi distribusi kuota haji 2023-2024. Langkah ini dilakukan usai penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi penting.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, penetapan tersangka akan segera dilakukan setelah penyidik menelaah hasil pemeriksaan serta barang bukti yang relevan dari hasil penggeledahan tersebut.

“Ya, pasti kalau target, harapannya as soon as possible. Tapi kembali kepada hasil daripada pemeriksaan dan telaahan terhadap seluruh dokumen dan barang bukti yang relevan dengan perkara tersebut,” ucap Setyo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Ahad, 17 Agustus 2025.

Meski demikian, Setyo mengakui belum bisa memastikan kapan tepatnya tersangka akan diumumkan. Menurutnya, penetapan akan dilakukan setelah perhitungan pasti mengenai potensi kerugian negara dari kasus dugaan korupsi kuota haji ini.

“Nah, dari situlah nanti dipastikan bahwa ada kerugian keuangan negara untuk memperkuat persangkaan terhadap para tersangka,” katanya.

Sebelumnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, di Jakarta Timur pada Jumat, 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan, sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik disita.

“Jadi dari barang bukti elektronik itu nanti tentu penyidik akan melakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk-petunjuk dan juga bukti untuk mendukung penanganan perkara ini,” ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo.

Salah satu barang elektronik yang disita penyidik adalah telepon genggam milik Yaqut. Tim KPK kini tengah menelusuri isi perangkat itu guna menemukan petunjuk tambahan yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji.

“Kami akan lihat informasi-informasi yang ada di dalam barang bukti elektronik tersebut. Tentu informasi yang ada di barang bukti elektronik itu sangat berguna ya bagi penyidik untuk menelusuri informasi-informasi yang dicari ya terkait dengan perkara ini,” ujarnya.

Di hari yang sama, tim KPK juga menggeledah rumah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Depok, Jawa Barat. Dari lokasi itu, penyidik menyita satu unit mobil Innova Zenix.

“Mobil sudah diamankan dan saat ini posisinya sudah di gedung KPK,” katanya.

Kasus ini bermula dari hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR. Pansus tersebut dibentuk setelah tim pengawas haji menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama.

Berdasarkan kesimpulan Pansus, Kementerian Agama diduga melakukan pelanggaran dalam pendistribusian kuota tambahan sebanyak 20 ribu jemaah. Kuota itu dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus, yang melanggar aturan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, bukan dibagi rata sebagaimana dilakukan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, KPK kemudian membuka penyelidikan dan mencegah sejumlah pihak bepergian ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khususnya, hingga seorang pemilik biro perjalanan haji dan umrah. (Fajri/MK)