JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan bahwa gaji bagi Anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan, tetapi ada tambahan tunjangan berupa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.
Dia mengatakan bahwa tambahan tunjangan itu menggantikan rumah dinas DPR RI yang kini sudah tidak ada. Dengan begitu, tunjangan rumah dinas itu diberikan dengan nominal yang disesuaikan tersebut.
“Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp50 juta, tepatnya kurang lebih Rp58 juta dipotong itu mereka terima sekitar Rp50 juta,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Selain tunjangan rumah dinas itu, dia menjelaskan bahwa Anggota DPR RI bisa menerima gaji hampir Rp70 juta setiap bulannya. Angka itu, terdiri dari gaji pokok sekitar Rp7 juta, tunjangan BBM sekitar Rp7 juta, tunjangan beras Rp12 juta, hingga komponen-komponen tunjangan lainnya.
“Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar Rp58 juta mungkin. Gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir Rp69-70 juta,” kata dia.
Menurut dia, kenaikan terjadi hanya pada tunjangan-tunjangan saja. Dia mengatakan tunjangan itu menyesuaikan dengan harga kebutuhan pada saat ini.
Dia mengungkapkan bahwa gaji pokok bagi Anggota DPR RI itu sudah 15 tahun tak mengalami kenaikan. Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa para wakil rakyat memahami saat ini sedang diberlakukan kebijakan efisiensi.
Dia mengatakan bahwa Anggota DPR RI saat ini tugasnya bukan hanya menghadiri rapat-rapat saja, melainkan juga membahas anggaran hingga legislasi yang cukup pelik.
“Kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik,” katanya. (ANT/KN)
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa terpidana kasus korupsi yang juga bekas ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.
“Jadi per hari ini, Setya Novanto itu adalah masih kader Partai Golkar, jadi menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Sebab, kata dia, tidak pernah ada pengunduran diri yang dilayangkan oleh Setnov secara personal maupun pemberhentian keanggotaan yang diterbitkan oleh Partai Golkar.
“Kami mau tegaskan bahwa Setya Novanto itu setahu saya tidak pernah mengundurkan diri atau keluar dari Partai Golkar, Golkar juga tidak pernah mengeluarkan surat memberhentikan Pak Setya Novanto,” ujarnya.
Dia pun menyerahkan hak sepenuhnya kepada Setnov bila menghendaki untuk aktif kembali di partai berlambang pohon beringin itu usai ditetapkan bebas bersyarat.
“Itu tergantung yang bersangkutan, tergantung pak Setya Novantonya sendiri. Satu, situasinya kan sekarang masih bebas bersyarat, dikatakan sampai 2029. Tentu ada aktivitas-aktivitas yang tidak sebebas (bebas murni),” ucapnya.
Selain itu, Doli mengembalikkan kepada Setnov bila ingin aktif kembali dalam kepengurusan partainya partainya sebab posisi Ketua Umum Partai Golkar sekalipun sebelumnya pernah ia diduduki.
“Pak Novanto itu sudah pernah sampai pucuk pimpinan di Golkar, sudah pernah jadi ketua umum. Jadi kalaupun misalnya mau aktif lagi, pertanyaannya mau aktif di mana? Silakan saja selama yang bersangkutan mau aktif di partai, mau di mana?” tuturnya.
Dia menekankan bahwa partainya bersikap terbuka dan tidak pernah menolak pihak mana pun yang ingin aktif membangun Partai Golkar.
“Tentu posisi di mana beliau kapasitasnya yang pernah menjadi ketua umum itu seperti apa. Jadi intinya adalah jangankan kader sendiri, kalau rakyat biasa saja membantu Golkar, memenangkan Golkar ya kita senang-senang saja, apalagi yang sudah pernah menjadi Ketua Partai Golkar,” kata dia.
Meski mempersilakan, Doli menekankan pula bahwa telah terjadi regenerasi kepemimpinan di partainya selama Setnov menjalani masa tahanan selama belasan tahun sehingga saat ini pun banyak muncul wajah-wajah muda Golkar.
“Sudah ada dua periode ya atau katakan mungkin sudah satu generasi setelah generasinya Pak Novanto. Sekarang kan banyak kader-kader muda dan segala macam,” kata dia.
Dia lantas berkata, “Nah, kalaupun Pak Novanto bersedia aktif lagi ya tentu kita tempatkan yang sesuai dengan posisi dirinya yang sekarang kah, dari sisi pengalaman, dari sisi senioritas, dan segala macam.”
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Jawa Barat Kusnali saat dikonfirmasi di Bandung, Minggu (17/8), memastikan pemberian bebas bersyarat kepada Setya Novanto alias Setnov sudah sesuai dengan aturan dengan telah menjalani 2/3 masa pidananya dari total pidana penjara 12,5 tahun.
“Dihitung dua per tiganya itu mendapat pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025,” katanya.
Akan tetapi, dia mengatakan Setya Novanto baru bebas murni pada 2029, sedangkan saat ini yang bersangkutan dalam masa pembebasan bersyarat, dan wajib lapor sampai April 2029. (ANT/KN)
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua ditargetkan untuk rampung dan bisa langsung beroperasi pada 2028.
Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa (19/8/2025).
“Pertemuan kami hari ini tanggal 19 Agustus 2025, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PU dalam rangka menindaklanjuti hasil RDP dengan Komisi II DPR, yang mana hasil kesepakatannya bahwa pembangunan infrastruktur harus bisa operasional di tahun 2028,” kata Ribka.
Ribka menegaskan, rapat tersebut merupakan bentuk sinergi antarkementerian/lembaga (K/L) untuk bersama-sama membangun DOB Papua.
Pertemuan diharapkan dapat memberikan gambaran spesifik terkait pembangunan DOB, termasuk perencanaan ke depan, pembebasan lahan, pembangunan kantor pemerintahan, pendanaan, hingga penetapan regulasi.
Dalam rapat tersebut, Ribka memaparkan, Kementerian PU melaporkan progres pembangunan DOB di Papua. Untuk Papua Selatan, progres pembangunan telah mencapai 67 persen, sementara Papua Barat Daya baru sekitar 20–30 persen.
Adapun di Papua Tengah, proses lelang baru akan dilakukan dengan target selesai dan penandatanganan kontrak pada Oktober 2025.
Sementara itu, pembangunan di Papua Pegunungan diharapkan dapat segera berjalan menyusul adanya pemindahan lokasi pusat pemerintahan, dengan target readiness criteria selesai akhir Agustus ini.
“Sesuai dengan amanat undang-undang dari masing-masing daerah DOB bahwa waktu pelaksanaan dan pendampingan daerah DOB itu selesai tahun 2025. Namun karena ini daerah baru, pemerintahannya baru juga, dan beberapa agenda yang harus dilaksanakan oleh daerah DOB, sehingga ini tertunda. Dan memang sudah dipastikan Rapat Dengar Pendapat DPR bahwa itu akan harus operasional aktif daerah DOB itu sudah bisa berkantor di pusat pemerintahan di 2028,” terangnya.
Ia menambahkan, kepala daerah di DOB Papua yang saat ini sudah terpilih secara definitif dapat lebih percaya diri bahwa pembangunan DOB akan terealisasi.
Kemendagri, lanjutnya, akan memberikan penjelasan teknis serta pengarahan, tidak hanya kepada pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat mengenai pembangunan fisik yang akan dijalankan.
“Jadi Pak Gubernur benar-benar sudah membagi tempat pusat-pusat pemerintahan. Jadi inilah yang akan dibangun, kantor Gubernur, kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), dan kantor DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua),” kata Ribka.
Menurut Ribka, pembangunan pusat pemerintahan menggunakan dana gabungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan pengamatannya, progres pembangunan di DOB terus berjalan, meliputi kantor pemerintahan, rumah layak huni, akses jalan, hingga drainase kantor gubernur. Namun, ia mengingatkan, biaya pembangunan di wilayah Papua Pegunungan relatif lebih tinggi dibandingkan DOB Papua lainnya karena berbagai faktor, termasuk kondisi geografis.
“Bahwa skema dan sumber pembiayaan itu untuk pusat pemerintahan itu ada yang dibiayai dari APBN, tetapi ada yang harus juga dibiayai oleh APBD. Tugas-tugasnya ini sudah jelas, sudah terbagi. Untuk itu mohon dukungan dari kementerian/lembaga, baik itu dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, juga dari Bappenas untuk sama-sama kita fokus,” tuturnya.
Ia melanjutkan, koordinasi lintas K/L terus dilakukan. Kemendagri juga telah berkomunikasi dengan seluruh Pemda terkait pembangunan DOB. Salah satunya kunjungan ke Papua Pegunungan yang dihadiri secara langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dari kunjungan tersebut ditetapkan rencana pembangunan kantor-kantor kunci untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami akan terus meningkatkan volume rapat koordinasi kami. Setiap bulan kita akan mengevaluasi perkembangan daripada pelaksanaan seluruh proses action-nya, Kementerian PU maupun juga Kementerian Keuangan, dari Bappenas, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri. Kita akan terus melakukan rapat evaluasi secara rutin tiap bulan,” kata Ribka. (ANT/KN)
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
“Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran mengimbau untuk melakukan evaluasi lagi,” kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Bima mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Lebih lanjut Bima mengungkapkan bahwa ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah di antaranya menaikkan PBB P2 di atas 100 persen.
“Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya,” ujarnya.
Surat edaran tersebut diketahui dikeluarkan sebagai buntut unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menolak kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo.
Wamendagri juga menambahkan bahwa Mendagri juga telah memberikan surat teguran kepada Bupati Pati terkait kebijakannya.
“Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya apa namanya menyebabkan perubahan kebijakan di sana, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya,” kata Bima.
Aksi unjuk rasa masyarakat di Pati tersebut berlangsung pada 13 Agustus 2025, massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.
Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang. (ANT/KN)
SAYA sudah menetap di Bontang sejak 2010. Masih segar dalam ingatan, ketika pertama kali ditugasi membidani terbitnya koran lokal di kota ini, saya memilih Car Free Day (CFD) di Simpang Ramayana sebagai ruang publikasi. Setiap Minggu pagi kami hadir konsisten.
Ruas jalan yang ditutup tidak panjang. Tak sampai 1 kilometer. Hanya dari Simpang Ramayana hingga Simpang Jalan Awang Long. Kegiatannya: senam bersama warga, sesekali doorprize, bahkan kadang diselingi acara berskala besar.
Tim saya bekerja keras tiap Minggu. Bangun pagi menyiapkan sound system, tim publikasi, dan berbagai teknis agar masyarakat terbiasa berolahraga sekaligus ikut meramaikan. Misinya bukan hanya kesehatan, tapi juga memperkenalkan media yang saya dirikan.
Peluncuran perdana bahkan dihadiri langsung Wali Kota kala itu, Sofyan Hasdam, bersama istrinya, Neni Moerniaeni, yang kemudian juga dipercaya memimpin Kota Bontang setelahnya. Kini, Sofyan Hasdam berkiprah sebagai Anggota DPD RI asal Kaltim
Kegiatan CFD ini bahkan lebih dulu hadir sebelum Sunday Market yang digagas PT Pupuk Kaltim (PKT). Saya sempat mencoba mengembangkannya agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa ikut terlibat, tapi sulit terealisasi karena berbagai kendala dan minim dukungan. Akhirnya berhenti sebelum pandemi Covid 19, dan belakangan dilanjutkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang.
Suasana senam massal Car Free Day (CFD) di Jalan MH Thamrin, depan Ramayana. CFD yang sudah berlangsung sejak 2010.
Dari pengalaman itu, ketika Pemkot mewacanakan Car Free Night (CFN), saya bisa memahami semangat yang ingin dibangun. Menghadirkan ruang publik di malam hari sekaligus ruang tumbuh bagi UMKM. Antusiasme pelaku usaha memang luar biasa. Hingga 13 Agustus 2025, tercatat 366 UMKM mendaftar secara online, meski stan yang disiapkan hanya 246.
Seleksi dilakukan ketat, dari izin usaha, higienitas, kemasan, hingga keunikan produk. Peserta terpilih dijadwalkan ikut technical meeting sebelum acara. Rencana awalnya, CFN digelar tiap Sabtu malam pukul 19.00–23.00 Wita dan akan dimulai 23 Agustus mendatang, membentang dari Monamas hingga dealer Honda Ahmad Yani, lengkap dengan hiburan malam.
Namun rencana yang tampak matang itu akhirnya batal. Plt Kepala DKUMPP, Asdar Ibrahim, menegaskan penyebabnya belum ada rekomendasi rekayasa lalu lintas dari Polres. “Kami belum ada menerima rekomendasi rekayasa lalu lintasnya dari pihak Polres Bontang, maka untuk CFN yang berada di Ahmad Yani kami tidak bisa melaksanakannya,” ujarnya. Ia menambahkan, Pemkot masih menampung masukan warga untuk menentukan lokasi baru dengan kajian lebih matang.
Dari sisi politik, dukungan muncul. Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyarankan agar CFN dipindahkan ke Jalan Awang Long. “Kalau menurut saya, CFN ini dipindahkan saja ke sepanjang Jalan Awang Long. Karena untuk kondisi jalannya juga terbilang luas,” katanya. Menurutnya, jalur itu lebih aman dan memberi peluang lebih banyak UMKM ikut serta.
Pada akhirnya, harus diakui bahwa kebijakan publik tidak bisa hanya berhenti pada gagasan dan promosi. Diperlukan kajian teknis yang matang, komunikasi yang terarah, serta keputusan berani untuk memilih lokasi yang benar-benar realistis.
Menutup jalan protokol di malam hari jelas bukan pilihan tepat, sementara Bontang masih memiliki banyak alternatif. Mulai UMKM Center Parikesit, Stadion Bessai Berinta, hingga halaman GOR PKT yang sudah terbukti mampu menarik minat warga melalui konsistensi Sunday Market.
Kota lain sudah memberi contoh. Medan, Banjar, Pangkalan Bun, hingga Lombok Barat berhasil menggelar CFN karena dikemas lengkap. Ruang publik, agenda budaya, rekayasa transportasi, dan konsistensi. Bontang pun sebenarnya sudah punya contoh nyata lewat Sunday Market.
Berawal dari dorongan perusahaan, tapi karena konsistensi dan fasilitas yang disiapkan, kini masyarakat datang tanpa digiring, dan UMKM berebut ikut.
Saya yakin CFN tetap bisa berjalan di Bontang dengan format khas. Asal lokasi tepat, ada dukungan nyata pemerintah, dan konsistensi. Masyarakat akan datang, UMKM berkembang, dan CFN bisa menjadi ikon baru kota ini. (*)
SEJARAH baru telah ditulis. Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, baru kali ini Dusun Mului, Desa Swan Slutung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, merasakan sakralnya upacara bendera.
Kepala adat, Jidan, tak bisa menyembunyikan harunya. “Kami sangat bangga. Terima kasih kepada Pertamina yang sudah hadir. Semoga semakin jaya, semakin sukses, untuk rakyat Indonesia, termasuk untuk orang Mului juga,” ucapnya dengan nada bergetar.
Namun di balik rasa haru itu terselip kenyataan pahit. Akses menuju Dusun Mului sebenarnya hanya sekitar 12 kilometer dari jalan utama, tetapi kondisinya rusak parah. Lumpur, kubangan, dan semak membuat perjalanan bisa memakan waktu lebih dari dua jam. “Kondisinya jauh lebih buruk dibanding tahun lalu. Harapan kami, setelah upacara ini pemerintah bisa melihat langsung dan memperbaiki jalan,” harap Jidan.
Pertamina menyerahkan bola dan perlengkapan kepada pemuda desa.Warga dan tamu undangan menundukkan kepala khidmat berdoa.
Kata-kata Jidan seakan bersambut dengan pesan yang dibawa Pertamina. Alexander Susilo, Executive General Manager Regional Kalimantan, menegaskan bahwa kehadiran mereka membawa makna lebih dari sekadar upacara formal. “Dusun Mului tidak sendirian. Kehadiran kami di momen HUT RI ke-80 ini adalah simbol kebersamaan. Kami berharap momentum ini membuka jalan bagi perhatian lebih besar dari pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya.
Selepas upacara, wajah-wajah warga tampak lega. Anak-anak pulang dengan hadiah sederhana di tangan. Orang tua membawa sembako, sementara sebagian warga lainnya antre untuk pemeriksaan kesehatan.
Tenaga medis memeriksa kesehatan warga desa.Warga mengikuti pengobatan massal.Mendampingi anak-anak bermain dan belajar.
Semua itu berharga, tapi kebutuhan yang paling mendesak tetap perbaikan infrastruktur. Tanpa akses yang layak, bantuan sosial hanya akan datang sesekali. Dengan jalan yang baik, warga bisa membuka sendiri akses menuju kesehatan, pendidikan, dan pasar.
Pertamina sudah membuka pintu, menunjukkan komitmen lewat beragam aksi sosial—mulai dari santunan anak yatim, ekspedisi sosial ke pedalaman, program konservasi laut, hingga membawa Merah Putih berkibar di jantung hutan Mului. Tetapi pekerjaan sesungguhnya ada di tangan pemerintah. Tanpa perbaikan akses, kemerdekaan di Mului hanya akan berhenti pada seremoni.
Bendera yang berkibar di pedalaman ini juga mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan milik warga di kota besar saja. Bukan hanya untuk daerah yang mudah dijangkau. Kemerdekaan juga milik dusun-dusun terisolasi yang setia menjaga hutan untuk kita semua. Semoga perayaan 17 Agustus 2025 di Mului menjadi awal perhatian nyata negara, bukan sekadar upacara perdana yang hilang tanpa jejak. (habis)
SAYA tidak berada langsung di Dusun Mului, Desa Swan Slutung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser pada 17 Agustus 2025. Namun dari puluhan potongan video dan foto-foto yang dikirim wartawan kami, Andrie Aprianto, saya seakan larut ikut berdiri di sana.
Dusun kecil yang berada di Kaki Gunung Lumut ini dihuni 23 kepala keluarga dengan belasan rumah sederhana. Mereka hidup di rumah-rumah kayu, dikelilingi hutan adat yang menjadi napas kehidupan turun-temurun. Dari tengah keterbatasan itulah, mereka menyongsong momen bersejarah dengan kepala tegak.
Momen itu terjadi di halaman SDN 012 Kunjung, sekolah yang sudah lama terbengkalai. Gedungnya sederhana, papan namanya kusam dimakan usia, namun pagi itu kembali hidup. Dulu pernah ada guru yang dikirim ke sini, bahkan rumah dinas sudah disiapkan.
Tetapi sulitnya akses membuat sang guru hanya sanggup bertahan tiga minggu, lalu meninggalkan sekolah. Sejak itu SDN 012 Kunjung kosong tak berpenghuni. Baru kali ini, halaman sekolah itu dipenuhi warga, saksi sakral berkibarnya Sang Merah Putih untuk pertama kalinya di Dusun Mului.
Tokoh adat ikut hormat saat Sang Merah Putih dikibarkan.Peserta upacara memakai pakaian adat dan seragam putih dengan penuh kebanggaan.
Puluhan warga berbondong-bondong datang. Ada anak-anak berseragam SD, remaja dengan kaos putih, ibu-ibu berhijab, hingga orang tua yang berjalan pelan dengan tongkat. Di sisi depan, tampak pula para pemuda adat dengan ikat kepala merah dan pakaian tradisional Dayak. Barisan itu tegak menghadap ke tiang kayu bulat sederhana yang menopang Sang Merah Putih.
Tidak ada tribun megah. Tidak ada tenda resmi. Hanya atap sekolah tua, langit biru, dan rindang pepohonan hutan adat yang menaungi. Namun sakralitas begitu terasa. Saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, semua berdiri tegap memberi hormat. Anak-anak kecil pun ikut menempelkan tangan di dahi mereka, menatap lurus ke bendera.
Barisan warga Mului, tua-muda, menyatu dalam upacara kemerdekaan.Warga Dusun Mului khidmat hormat bendera di halaman SDN 012 Kunjung.
Seorang lelaki tua tampak menyeka air mata. Air mata itu bukan kesedihan, melainkan kebanggaan karena akhirnya, setelah puluhan tahun, mereka merasakan upacara kemerdekaan di tanah leluhur sendiri.
Wajah haru warga Mului seakan membayar lunas perjalanan panjang yang ditempuh rombongan. Dari Balikpapan, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan harus menempuh sekitar 214 kilometer, hampir 11 jam lamanya. Jalan berliku, berbatu, berlumpur, penuh kubangan, hingga kendaraan sering terhenti.
Namun semangat untuk hadir di pelosok mengalahkan rasa lelah. Executive General Manager Regional Kalimantan, Alexander Susilo, memimpin langsung rombongan bersama jajaran senior manager, officer, 50 perwira Pertamina, dan sejumlah wartawan.
Sejak awal 2025, Pertamina Patra Niaga memang aktif dengan berbagai program sosial. Pada Februari, mereka menyalurkan santunan Rp100 juta bagi 126 anak yatim, piatu, dan dhuafa di Balikpapan dan Kutai Kartanegara.
Tim Pertamina berfoto di depan backdrop HUT RI.Berpose bersama warga dengan busana tradisional.
Pada Mei–Juni, giliran masyarakat Mului yang mendapat perhatian lewat ekspedisi sosial berupa bantuan pangan, pakaian anak, alat tulis, hingga gotong royong membersihkan musala. Rangkaian itu seperti membuka jalan menuju perayaan kemerdekaan pada 17 Agustus 2025.
Puncaknya ada di Mului. Upacara bendera di sana bukan hanya seremoni, tapi bukti nyata negara hadir. Pertamina melengkapinya dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian perlengkapan sekolah, mainan edukatif untuk anak-anak, hingga lomba khas 17 Agustusan.
Sebelumnya juga ada penyaluran sembako dan perlengkapan ibadah. “Upacara kemerdekaan di Dusun Mului ini mengingatkan kita bahwa semangat persatuan Indonesia tidak mengenal batas jarak maupun medan. Masyarakat adat seperti Mului adalah bagian dari kekuatan bangsa dalam menjaga kelestarian alam,” ujar Alexander Susilo.
Kalimat itu bukan sekadar formalitas, tapi tekad agar semangat merdeka sampai ke pelosok. Bagi masyarakat adat Mului yang hidup sederhana menjaga hutan leluhur, momen ini begitu berharga.
Merah putih berkibar, anak-anak tertawa, orang tua meneteskan air mata. Sebuah perayaan yang sederhana, namun terasa lebih merdeka daripada upacara di kota-kota besar. (bersambung)
TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Jumlah tenaga yang ada dinilai belum sebanding dengan luas lahan pertanian dan banyaknya petani yang harus didampingi.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menegaskan kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mencari solusi alternatif agar layanan penyuluhan tetap berjalan.
“Dilihat dari jumlah petani dan luas lahan memang belum mencukupi. Maka dalam upaya pemenuhan kebutuhan PPL ini, kita lakukan dengan menghadirkan PPL swadaya atau mandiri,” ungkap Sunggono, Selasa (19/8/2025).
PPL swadaya, menurut Sunggono, adalah petani yang memiliki kemampuan khusus, kemudian dibekali dengan pendidikan dan pelatihan agar bisa berperan sebagai penyuluh bagi sesama petani.
“Mereka juga diberikan insentif sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya,” jelasnya.
Hingga kini, Pemkab Kukar telah memiliki sekitar 250 PPL swadaya yang aktif turun ke lapangan mendampingi kelompok tani.
Kehadiran tenaga penyuluh swadaya ini terbukti membantu pemerintah menjangkau wilayah pertanian yang belum tertangani secara maksimal oleh PPL resmi.
Dengan adanya sinergi antara PPL resmi dan PPL swadaya, pemerintah berharap produktivitas pertanian semakin meningkat.
Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan petani yang bergantung pada hasil pertanian.
“Sebagaimana yang disampaikan dalam Permentan, tugas pokok dan fungsi PPL sudah jelas. Insya Allah, mestinya masalah pertanian dalam arti luas bisa kita atasi,” tutupnya.
TENGGARONG – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, membuka secara resmi Rapat Teknis Penyuluh Pertanian se-Kukar yang digagas Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar. Kegiatan ini diikuti 127 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang berasal dari 19 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kukar.
Dilaksanakan di Hotel Grand Elty Singgasana pada Selasa (19/8/2025). Rapat teknis ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, wawasan, sekaligus menyatukan persepsi para PPL agar semakin optimal dalam mendampingi petani.
Sekkab Sunggono menegaskan bahwa peran PPL sangat vital dalam menjaga capaian Kukar sebagai penyangga pangan terbesar di Kalimantan Timur (Kaltim). Saat ini, Kukar memasok lebih dari 47 persen kebutuhan pangan provinsi.
“Ini bagian penting dari upaya kita bersama untuk menjaga sekaligus meningkatkan target kinerja di bidang pertanian, khususnya memastikan Kukar tetap menjadi lumbung pangan Kaltim,” ujar Sunggono.
Ia menambahkan, peningkatan luas tanam menjadi salah satu fokus yang perlu dioptimalkan. Menurutnya, dengan kolaborasi antara petani dan peran aktif penyuluh, target tersebut bisa terealisasi dengan lebih cepat.
“Beberapa hal terkait peningkatan luas tanam masih perlu kita dorong. Tapi saya optimis enam bulan ke depan, target luas tanam bisa tercapai melalui pendampingan intensif PPL dan PPS,” jelasnya.
Selain menekankan capaian teknis, Sunggono juga mendorong penyuluh agar terus memperkuat komunikasi dengan petani di lapangan. Ia menyebutkan, penyuluh adalah jembatan antara kebijakan pemerintah dan implementasi nyata di tingkat petani.
Menurutnya, jika komunikasi dan pendampingan berjalan baik, petani tidak hanya lebih mudah meningkatkan hasil panen, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai kendala, termasuk persoalan iklim maupun ketersediaan sarana produksi.
Rapat teknis ini sekaligus menjadi momentum menyatukan langkah antar-BPP di Kukar. Dengan 19 BPP yang tersebar di kecamatan, diharapkan koordinasi antarpenyuluh semakin solid sehingga mampu mempercepat pencapaian program strategis pertanian daerah.
Pemkab Kukar juga menaruh perhatian besar pada modernisasi pertanian. Penyuluh didorong untuk mengarahkan petani pada pemanfaatan teknologi, baik dalam budidaya maupun pasca panen.
Dengan strategi tersebut, pemerintah optimistis produksi pertanian Kukar tidak hanya cukup memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga memperkuat kontribusi daerah sebagai pemasok utama pangan di Kaltim.
“Minimal memastikan bahwa apa yang kita capai selama ini dalam artian menjadi limbung pangan atau pemasok lebih dari 47 persen kebutuhan pangan di Kaltim bisa kita pertahankan dan tingkatkan,” tutupnya. (Adv)
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah strategis untuk melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen. Melalui program asuransi pertanian, ribuan hektare lahan kini mendapatkan jaminan kompensasi bila terjadi serangan hama maupun bencana alam seperti banjir.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa program ini telah berjalan sejak lama. Namun, mulai tahun 2024, pembiayaan premi asuransi dilakukan melalui skema kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Asuransi ini memberi kompensasi jika terjadi gagal panen. Ada kriterianya, misalnya tanaman baru seminggu tidak bisa diklaim. Tapi kalau sudah tumbuh dan rusak karena hama atau banjir, baru bisa mendapatkan penggantian,” terang Taufik, Selasa (19/8/2025).
Ia menjelaskan, setiap hektare lahan petani dikenakan premi sebesar Rp180 ribu. Melalui skema baru, beban petani semakin ringan karena seluruh biaya premi kini ditanggung pemerintah.
“Dulu, premi dibayar swadaya Rp 40 ribu oleh petani, sisanya dari APBN. Sekarang sejak 2024, premi Rp 140 ribu ditanggung APBD dan sisanya oleh Pemkab Kukar. Jadi petani tidak lagi terbebani,” jelasnya.
Apabila gagal panen, petani berhak menerima klaim sekitar Rp 4,6 juta per hektare. Nilai tersebut dinilai cukup untuk menutupi biaya produksi dan biaya tanam yang sudah dikeluarkan petani.
Meski begitu, Taufik mengakui bahwa program asuransi pertanian belum bisa menjangkau seluruh lahan sawah yang ada di Kukar. Dari sekitar 16 ribu hektare lahan baku sawah, hanya sebagian yang ter-cover karena keterbatasan anggaran.
“Luas fungsional kita sekitar 13 ribu hektare, tapi memang belum semua masuk cakupan. Masih bertahap sesuai kemampuan daerah,” tambahnya.
Proses pendaftaran asuransi dilakukan dengan pendampingan penyuluh pertanian lapangan (PPL). Mekanisme klaim pun kini lebih mudah karena sudah terintegrasi dengan aplikasi khusus hasil kerja sama dengan PT Jasindo (Jasa Indonesia).
“Beberapa petani yang kemarin mengalami gagal panen sudah berhasil mengajukan klaim dan menerima penggantian. Ini bukti nyata bahwa program ini berjalan,” tegas Taufik. (Adv)
