Beranda blog Halaman 327

KPK Panggil Lisa Mariana sebagai Saksi Korupsi Iklan Bank BJB

0

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang pemanggilan selebgram Lisa Mariana sangat dibutuhkan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

“Tentu pemanggilan yang bersangkutan nanti di hari Jumat (22/8) sangat dibutuhkan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Lebih lanjut Budi mengatakan informasi yang akan diberikan Lisa Mariana sebagai saksi kasus tersebut dinilai dapat membantu penyidik.

“Informasi-informasi yang nanti disampaikan oleh saksi tentu akan sangat membantu bagi penyidik untuk kemudian bisa mengungkap dan membuat terang perkara ini,” katanya.

Sebelumnya, Lisa Mariana dalam cerita yang diunggahnya melalui akun Instagram pribadinya, @lisamarianaaa, mengungkapkan pemanggilan tersebut.

“Tanggal 22 (Agustus 2025, red.) saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi. Saya juga bingung KPK bersurat,” katanya.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kemudian mengonfirmasi pernyataan Lisa tersebut.

“Benar, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Bank Jabar (BJB),” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Dalam perkara itu, penyidik KPK pada 13 Maret 2025 telah menetapkan lima orang tersangka, yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar. (ANT/KN)

Hasil Tes DNA, CA Bukan Anak Biologis Ridwan Kamil

0

JAKARTA – Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri menyatakan bahwa secara genetik, putri dari Lisa Mariana yang berinisial CA bukanlah anak biologis mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/8/2025), Kepala Biro Labdokkes Pusdokkes Polri Brigadir Jenderal Polisi Sumy Hastry Purwanti menerangkan bahwa pihaknya melaksanakan tes deoxyribonucleic acid (DNA) terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan CA pada 7 Agustus 2025.

Tes DNA itu dilakukan sebagai proses penyidikan laporan tindak pidana manipulasi dokumen atau informasi elektronik yang diajukan Ridwan Kamil.

“Mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2025, bertempat di Laboratorium DNA Pusdokkes Polri, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium DNA,” katanya.

Pemeriksaan di laboratorium DNA itu meliputi eksaminasi barang bukti sampel DNA, ekstraksi DNA, kuantifikasi DNA, amplifikasi DNA, DNA typing dengan kapiler elektroforesis, analisis profil DNA, dan pembuatan surat hasil pemeriksaan DNA.

Sumy mengungkapkan dari pemeriksaan DNA diketahui bahwa separuh profil DNA dari CA cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana. Namun, separuh DNA dari CA lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Ridwan Kamil.

“Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik, CA adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil,” kata Sumy.

Sumy menegaskan hasil tes DNA ini disampaikan dengan sebenar-benarnya dan dilaksanakan sesuai dengan keilmuan yang sebaik-baiknya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas tuduhan pencemaran nama baik pada 11 April 2025 lalu. Laporan tersebut diterima oleh Bareskrim Polri dan tercatat dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 dan/atau Pasal 48 ayat (1), (2) jo Pasal 32 ayat (1), (2), dan/atau Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE).

Adapun perseteruan ini bermula ketika Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil di Instagram pada 26 Maret 2025.

Dalam unggahan tersebut, Lisa berulang kali mencoba menghubungi pria yang diduga Ridwan Kamil dan mengklaim sedang mengandung anaknya. (ANT/KN)

Pemerintah Siapkan Tenaga PPPK untuk Koperasi Desa Merah Putih

0

JAKARTA – Pemerintah akan menempatkan dua hingga tiga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di setiap Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung operasional koperasi.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono menjelaskan bahwa dukungan ini bertujuan untuk meringankan beban operasional koperasi, terutama terkait biaya sumber daya manusia (SDM).

“KemenPAN-RB sudah menyampaikan komitmennya untuk mendukung penyaluran dua sampai tiga PPPK, sehingga koperasi tidak perlu bayar SDM-nya karena sudah disiapkan oleh negara, koperasi tidak perlu bayar,” kata Tatang pada Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Sebelumnya, pemerintah menggelar rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga terkait konsolidasi teknis Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan.

Pemerintah menargetkan 15 ribu koperasi dapat beroperasi bulan ini. Zulkifli memastikan kesiapan lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mengejar target tersebut.

“Saat ini yang menjadi fokus Pak Presiden adalah operasionalisasi Kopdes ini dipercepat karena menurut beliau salah satu jalan agar negara kuat dan negara mampu memperkuat ketahanan pangan adalah melalui Koperasi Desa ini,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan sebagai upaya penguatan kelembagaan koperasi, Kemenkop telah melakukan berbagai program terkait peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi koperasi dengan melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta pihak swasta hingga asosiasi.

“Ke depan akan dilaksanakan program lanjutan berupa sertifikasi pengurus koperasi. Dengan langkah ini, kita ingin memastikan seluruh pengurus Koperasi Desa memiliki kompetensi yang memadai sehingga koperasi dapat dikelola secara profesional dan berdaya saing,” kata Budi Arie. (ANT/KN)

Gempa M4,7 Guncang Jakarta dan Sekitarnya, Dipicu Sesar Naik Jawa Barat

0

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa bumi magnitudo 4,7 yang dirasakan mengguncang Jakarta dan sekitarnya pada Rabu malam dipicu oleh aktivitas sesar naik busur belakang Jawa Barat (West Java back arc thrust).

“Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar naik busur belakang Jawa Barat,” kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Menurut dia, episenter gempa terletak di darat dengan ke dalaman 10 kilometer pada koordinat 6,52 lintang selatan dan 107,25 bujur timur, atau sekitar 19 kilometer tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Gempa yang terjadi pukul 19.54 WIB itu dirasakan cukup kuat di beberapa wilayah. Skala intensitas III–IV MMI tercatat di Bekasi, sementara di Purwakarta, Cikarang, dan Depok getaran tercatat III MMI.

Di Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi Timur, guncangan dirasakan II–III MMI. Adapun di Tangerang, Pandeglang, Cianjur, Pelabuhan Ratu, dan Lebak getarannya tercatat II MMI.

Meski cukup luas dirasakan masyarakat, BMKG maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum menerima laporan dampak kerusakan bangunan akibat gempa tektonik tersebut.

Hasil pemantauan BMKG hingga pukul 20.35 WIB menunjukkan adanya satu kali gempa susulan dengan kekuatan 2,1 magnitudo. (ANT/KN)

Sinyal di Daerah 3T yang Timpang: Kubar Masih Banyak Blank Spot, Mahulu Bergantung Telkomsel

HAMPIR setiap hari, saya menerima kiriman berita dari pedalaman Kaltim melalui Taufiq Hartommy atau akrab disapa Ichal. Dari cerita wartawan Media Kaltim ini, saya bisa merasakan betul bagaimana akses komunikasi masih menjadi perjuangan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), apalagi di Mahakam Ulu (Mahulu).

Di Kubar, kondisi jaringan relatif lebih baik. Di Melak dan sejumlah kecamatan, internet sudah bisa diakses meski tidak selalu stabil. Pernah, kata Ichal, jaringan mati total selama tiga hari. Ia pun terpaksa menumpang sinyal dari temannya yang memasang jaringan portable di mobil menggunakan Starlink. “Ada kawan yang punya jaringan internet (Starlink, Red.) di mobilnya, itu yang saya pakai,” ujarnya.

Operator yang tersedia di Kubar memang lebih dari satu. Selain Telkomsel, masyarakat juga bisa menggunakan Indosat. Namun, secara jaringan, Telkomsel jauh lebih dominan dan lebih luas jangkauannya. Indosat hanya mengisi sebagian kecil area, sementara Telkomsel tetap jadi pilihan utama. Belakangan, mulai muncul alternatif baru seperti Starlink, tetapi penggunaannya masih terbatas karena faktor biaya dan peralatan.

Meski relatif lebih baik dibanding Mahulu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Kubar masih menghadapi persoalan serius soal akses telekomunikasi. Pemkab Kubar bahkan telah menyampaikan langsung persoalan ini ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo.

Kepala Diskominfo Kubar, Rustam, menjelaskan bahwa dari 16 kecamatan dan 190 kampung serta 4 kelurahan, masih terdapat 51 kampung dengan kondisi jaringan lemah dan 23 kampung lain yang blank spot. Karena itu, Pemkab Kubar mengusulkan penambahan 64 titik BTS dan 61 titik VSAT. Harapannya, dengan tambahan infrastruktur ini, seluruh masyarakat Kubar bisa merasakan akses internet yang lebih merata dan berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah.

Kondisi lebih berat dialami Mahulu. Di kabupaten yang berbatasan langsung Malaysia ini, Telkomsel menjadi satu-satunya operator seluler yang bisa diakses melalui ponsel. Itu pun jangkauannya belum merata. Indihome, yang kini juga dikelola Telkomsel, hanya menjangkau titik-titik tertentu. Banyak kampung masih harus puas dengan sinyal yang gampang hilang, apalagi ketika hujan turun atau sungai meluap.

Ichal bercerita, ketika berada di Mahulu, untuk mengirim berita ia kerap harus ke Kantor Bupati Mahulu dan nebeng jaringan Humas, atau ke Kantor Bappeda-Litbangda dekat Polres Mahulu. Kadang, ketika di penginapan, satu-satunya cara adalah membayar jaringan internet yang disediakan pihak penginapan. “Cuma tarifnya lumayan mahal. Saya harus bayar Rp150 ribu sampai Rp200 ribu untuk bisa unggah 2–4 berita plus foto,” katanya. Bayangkan, sekadar mengirim naskah berita dan foto harus dihitung seperti membeli bensin di tengah perjalanan panjang.

Tahun 2024 lalu, saat Media Kaltim merayakan puncak HUT ke-4 di Kubar, saya sendiri berkesempatan menyambangi Kubar dan Mahulu. Di Kubar, akses internet Telkomsel relatif lancar, komunikasi saya nyaris tak ada masalah. Namun, begitu perjalanan dilanjutkan ke Mahulu, situasinya berubah drastis.

Bersama rombongan tim Media Kaltim, didampingi Ichal, kami menumpang speedboat dari Dermaga Tering di Kubar menuju Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, pintu masuk ke Mahulu. Perjalanan saat itu ditempuh sekitar empat jam dengan speed yang sudah disiapkan Pemkab Mahulu. Untuk tarif reguler, warga biasanya harus membayar Rp400 ribu–Rp450 ribu per penumpang.

Sepanjang perjalanan menyusuri Sungai Mahakam, nyaris tak ada sinyal. Ponsel hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu dan alat untuk abadikan momen. Barulah ketika memasuki Ujoh Bilang, ibu kota Mahulu, jaringan kembali bisa diakses.

Selain speedboat, ada beberapa pilihan transportasi lain. Kapal kayu besar berangkat pukul 11.00 siang dari Tering dan baru tiba sekitar pukul 12.00 siang keesokan harinya, sehingga total perjalanan mencapai 25 jam. Ada juga kapal taksi motor dengan tarif Rp150 ribu per penumpang, namun waktu tempuhnya lebih lama dibanding speedboat.

Jalur darat menggunakan travel bisa menjadi alternatif, hanya saja bergantung musim. Saat panas, perjalanan bisa 4–5 jam, namun ketika hujan bisa mencapai 6–7 jam dengan tarif sekitar Rp450 ribu per orang.

Ichal sering menggambarkan panjangnya jarak di pedalaman. Misalnya, dari Ujoh Bilang menuju Kampung Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari. Perjalanan dengan speedboat bisa memakan waktu dua hingga tiga hari, tergantung cuaca dan arus sungai. Jika memakai longboat, waktunya bisa sampai empat hari. Tak heran jika masyarakat di sana kerap berkata, “Kami ini dekat Malaysia, tapi jauh dari ibu kota sendiri.” Ungkapan itu cukup untuk menunjukkan beratnya keterisolasian yang mereka hadapi.

Meski begitu, tidak bisa dimungkiri Telkomsel terus berupaya menghadirkan layanan. Hingga kini, enam menara BTS sudah berdiri di Mahulu. Dua di Long Hubung, dua di Long Bagun, serta masing-masing satu di Laham dan Pahangai.

Sejak BTS 4G di Ujoh Bilang diresmikan pada 2023, perubahan mulai nyata. Kepala Diskominfosandi Mahulu Markus Wan mengatakan, sebagian warga kini bisa mengakses layanan digital seperti live streaming, YouTube, hingga zoom meeting. Padahal, satu dekade silam, sekadar mengirim SMS pun butuh perjuangan.

Namun, tantangan masih besar. Puluhan kampung tetap tanpa sinyal. Banyak sekolah belum terhubung internet. Ichal bercerita, ia sering harus antre di kantor pemerintah hanya untuk mendapat akses WiFi. “Kalau di Pemkab dan Bappeda sinyal lebih stabil, tapi harus izin dulu, dan antre karena harus berbagi dengan pegawai yang bekerja,” katanya.

Telkomsel sendiri mengakui tantangan membangun jaringan di Mahulu. Hingga kini, jaringannya sudah menjangkau 11 kampung, mulai dari Datah Bilang, Laham, Long Bagun, Long Hubung, hingga Ujoh Bilang. Namun faktor geografis, terutama di kawasan Long Pahangai, membuat pemasangan fiber optik tidak mudah. Meski begitu, Telkomsel menegaskan tak akan berhenti berupaya. Langkah demi langkah dilakukan untuk menghadirkan layanan internet yang lebih baik di wilayah 3T, sejalan dengan program pemerintah mewujudkan Indonesia Merdeka Sinyal.

Itulah wajah nyata daerah 3T. Tertinggal, Terdepan, Terluar. Kubar dan Mahakam Ulu adalah contohnya. Mereka bukan sekadar wilayah administratif, tapi benteng perbatasan dan garda depan NKRI yang semestinya mendapat perhatian lebih.

Program Merdeka Sinyal yang dicanangkan pemerintah pusat harus benar-benar sampai ke kampung-kampung pedalaman ini. Jangan hanya jadi slogan di kota, sementara di perbatasan masyarakat masih menyalakan ponsel tanpa kepastian sinyal.

Bupati Mahulu menargetkan 50 kampung bisa menikmati internet. Sementara Diskominfosandi mendorong pembangunan fiber optik 60 km dari Long Melaham ke Long Hubung. Telkomsel pun terus berupaya meski medan geografis sangat berat, tapi semua itu tetap butuh dorongan politik dari pusat.

Merdeka Sinyal di 3T bukan soal teknologi, melainkan soal keadilan. Anak di Mahulu berhak belajar dengan fasilitas digital yang sama dengan anak kota. Petani di Kubar berhak tahu harga pasar secepat warga Samarinda dan wartawan di perbatasan berhak mengirim berita tanpa harus menumpang sinyal.

Jika sinyal benar-benar hadir hingga pelosok, bukan hanya komunikasi yang terbuka, melainkan juga jalan bagi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masa depan. Itulah makna sejati Merdeka Sinyal di 3T. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Pansus II DPRD Paser Bahas Raperda Jaringan Utilitas, Dorong Penataan Tertib Tata Ruang

0

PASER – Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser kembali menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas yang berlangsung di Ruang Rapat Bapekat, Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, Rabu (20/8/2025).

Raperda yang merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Paser, diajukan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Paser periode sebelumnya dan dilanjutkan pembahasannya saat ini yang akhirnya masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Paser tahun 2025.

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Paser, Basri Mansyur, menjelaskan bahwa Raperda ini dibentuk sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menata jaringan utilitas setelah melalui proses kajian, penyusunan naskah, hingga penyusunan draf.

“Kami berharap Raperda ini memberikan dampak positif, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga untuk menata ruang yang lebih tertib, aman dan nyaman, dengan tetap memperhatikan unsur estetika,” ujar Basri.

Ruang lingkup Raperda ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, perizinan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, hingga sanksi administratif dan pidana. Basri menambahkan, proses saat ini diserahkan kepada sejumlah OPD terkait untuk dikaji secara mendalam.

Ia menekankan pentingnya peran OPD dalam proses ini agar penyempurnaan materi Raperda dapat dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan. Direncanakan penyelesaian pada 2025 dan dapat diterapkan pada 2026 mendatang.

“Kami ingin regulasi ini benar-benar aplikatif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan,” pungkasnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

Pansus II DPRD Paser Bahas Raperda Jaringan Utilitas, Dorong Penataan Tertib Tata Ruang

0

PASER – Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser kembali menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas yang berlangsung di Ruang Rapat Bapekat, Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, Rabu (20/8/2025).

Raperda yang merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Paser, diajukan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Paser periode sebelumnya dan dilanjutkan pembahasannya saat ini yang akhirnya masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Paser tahun 2025.

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Paser, Basri Mansyur, menjelaskan bahwa Raperda ini dibentuk sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menata jaringan utilitas setelah melalui proses kajian, penyusunan naskah, hingga penyusunan draf.

“Kami berharap Raperda ini memberikan dampak positif, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga untuk menata ruang yang lebih tertib, aman dan nyaman, dengan tetap memperhatikan unsur estetika,” ujar Basri.

Ruang lingkup Raperda ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, perizinan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, hingga sanksi administratif dan pidana. Basri menambahkan, proses saat ini diserahkan kepada sejumlah OPD terkait untuk dikaji secara mendalam.

Ia menekankan pentingnya peran OPD dalam proses ini agar penyempurnaan materi Raperda dapat dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan. Direncanakan penyelesaian pada 2025 dan dapat diterapkan pada 2026 mendatang.

“Kami ingin regulasi ini benar-benar aplikatif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan,” pungkasnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

Ratusan Aparat Amankan Bentrokan Warga di Hunuth Ambon

0

AMBON – Sebanyak 350 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengamankan bentrokan antarwarga yang terjadi di Negeri (Desa) Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon

“Total 350 personel gabungan TNI-Polri sudah berada di lokasi untuk meredam situasi. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Semua persoalan serahkan kepada pihak kepolisian,” kata Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, IPDA Janet, di Ambon, Selasa (19/8/2025).

Ia menjelaskan, personel gabungan yang diterjunkan mengamankan bentrokan tersebut terdiri dari Satuan Brimob Polda Maluku, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta Kodim 1504 Ambon.

Dalam kesempatan itu, aparat keamanan juga mendampingi sejumlah pejabat, antara lain Wali Kota Ambon, Dansat Brimob Polda Maluku, Dirbinmas Polda Maluku, Karo Ops Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Dandim 1504 Ambon, hingga Ketua DPRD Kota Ambon.

Janet menegaskan saat ini aparat keamanan terus melakukan langkah preventif dan patroli guna mencegah bentrokan susulan.

“Situasi saat ini sudah terkendali. Kami minta masyarakat agar tetap menahan diri dan tidak mudah terprovokasi,” ujarnya.

Saat ini pihaknya bersama Pemerintah Kota Ambon pun tengah mendata sejumlah kerusakan yang diakibatkan oleh bentrokan antarwarga tersebut.

Diketahui, bentrokan antarwarga itu terjadi berawal dari persoalan individu yang kemudian meluas, oleh sebab itu, untuk menjaga situasi kondusif saat ini Pemerintah Kota Ambon bersama aparat keamanan sedang mengambil langkah cepat agar peristiwa serupa tidak terulang serta insiden tersebut tak melebar.

Ipda Janet juga mengungkapkan seorang anggota Samapta, Bripda Wisnu, mengalami luka akibat lemparan massa saat proses pengamanan berlangsung.

“Saat ini yang bersangkutan dalam perawatan medis,” tambahnya.

Hingga Selasa petang, aparat gabungan masih bersiaga di kawasan Hunuth untuk memastikan kondisi benar-benar aman dan masyarakat dapat beraktivitas kembali secara normal. (ANT/KN)

109 Personel Tim SAR Cari 6 ABK KM Osela yang Hilang di Perairan Pulau Gelasa

0

PANGKALPINANG – Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Pangkalpinang I Made Oka Astawa mengatakan tim gabungan mengerahkan 109 personel dan enam kapal untuk melakukan pencarian enam Anak Buah Kapal (ABK) KM Osela yang tenggelam di perairan Pulau Gelasa, Provinsi Bangka Belitung, pada Jumat (15/8/2025).

“Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan enam orang yang belum ditemukan ini,” kata Oka dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Rabu (20/8/2025).

Dia menjelaskan area pencarian akan diperluas hingga 3.310 Nm, dimana tim SAR gabungan menggunakan pola pararel search pattern (pencarian dengan memanfaatkan kemampuan proses paralel), yakni terdapat lima area pencarian dan lima tim unit SAR (SRU) yang akan melaksanakan pencarian di atas permukaan laut.

“Ditambah dengan satu tim yang akan melaksanakan pencarian melalui udara,” kata Oka.

Pihaknya juga sudah melakukan e-broadcast serta pemapelan ke kapal-kapal yang melintas area tersebut agar ikut serta melakukan pencarian.

“Apabila menemukan dapat menghubungi kami,” harap Oka.

Selanjutnya, kata dia, apabila korban ditemukan akan dievakuasi ke RSUD Depati Hamzah.

Oka mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam Operasi SAR ini, antara lain Rescue Kantor SAR Pangkalpinang, Rescuer USS Belinyu, Lanal Babel, ABK KN SAR Karna, ABK KN SAR 201, Ditpolairud Polda Babel, ABK KN Belut Laut 406, ABK Catamaran 501, ABK Kapal Patroli Satpolair dan Polres Bangka Tengah.

Selain itu kruHelikopter BO-105/P1102 Polda Babel, Bidokkes Polda Babel, Satpolairud Polres Bangka Tengah, Satpolairud Polres Bangka, KPLP Pangkalpinang, BKK Pangkalpinang, BPBD Kabupaten Bangka, Pelindo, Laskar Sekaban, nelayan setempat, serta unsur-unsur lainnya.

Sebelumnya Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang menerima informasi kecelakaan KM Osela yang pecah karena cuaca buruk dan tenggelam di perairan Karang Mardalena, Pulau Gelasa pada Jumat (15/8/2025).

Informasi tersebut diterima dari salah satu nelayan, Afen, pada Minggu (17/8) pukul 11.27 WIB, yang menginformasikan pada pukul 07.20 WIB menemukan satu orang yang tersangkut di bagan kapal miliknya, mengapung menggunakan alat apung gabus dalam keadaan selamat.

Korban pertama berinisial H adalah Kapten KM Osela dan  berdasarkan penuturannya kapal berangkat dari Pelabuhan Perikanan Tanjungpandan menuju perairan Karang Mardalena untuk mencari ikan pada 14 Agustus 2025 dengan sembilan ABK.

Selanjutnya pada 15 Agustus 2025 pukul 04.00 WIB kapal pecah saat menghadapi cuaca buruk dan langsung tenggelam di Perairan Mardalena, sebelah utara Pulau Gelasa.

Pada Selasa (19/8) malam Kantor SAR Pankalpinang kembali mendapatkan informasi dua ABK KM Osela ditemukan. Kedua korban ikut bersama kapal TB PPKR9 pada Senin (18/8) dan dievakuasi ke Dermaga Kabil Batam, Kepulauan Riau (Kepri). (ANT/KN)

Pemkot Banda Aceh Berhasil Lunasi 98 Persen Utang, Sisa Rp1,7 Miliar

0

BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan telah melunasi sekitar 98,09 persen utang kepada pihak ketiga dalam waktu enam bulan terakhir dan kini tersisa Rp1,7 miliar dari total keseluruhan utang mencapai Rp89 miliar.

“Sejak 100 hari kerja pertama kemarin utang di pemerintah kota sudah selesai, tinggal utang rumah sakit (RSUD Meuraxa) Rp1,7 miliar,” kata Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal di Banda Aceh, Selasa (19/8/2025).

Pernyataan itu disampaikan Illiza Sa’aduddin Djamal menjawab pertanyaan awak media dalam momen pelantikan Jalaluddin menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh, di Balai Kota Banda Aceh.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki utang sebesar Rp89 miliar kepada pihak ketiga, terdiri dari Rp39 miliar utang di kesekretariatan, RSUD Meuraxa Rp48,7 miliar, dan utang Pasar Aceh Rp1,34 miliar.

Kemudian, seluruh utang tersebut telah dibayarkan secara bertahap hingga saat ini tersisa Rp1,7 miliar di RSUD Meuraxa. Ia berjanji sisa utang bakal dilunasi 100 persen dalam waktu dekat ini.

Illiza menyampaikan, meskipun utang sebelumnya telah hampir diselesaikan, tetapi Banda Aceh juga memiliki potensi berhutang kembali tahun depan karena adanya kebutuhan serta membayar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Punya potensi berhutang lagi ke depan, karena dari sisi kebutuhan, kemudian kalau bicara dengan PPPK belum ada kemampuan untuk membayar, berapa kali rapat masih belum ada titik temu,” ujarnya.

Terkait persoalan ini agar pemerintah tidak kembali berhutang, lanjut IIliza, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan kementerian soal sanksi jika tidak mengangkat dulu PPPK. Atau, jika diangkat, mereka mau dibayarkan sesuai kemampuan daerah.

“Komitmen itu yang kita mau bangun, agar PPPK juga bisa menerima pengangkatan, tapi yang kami bayarkan itu sesuai dengan kemampuan daerah,” demikian Illiza Sa’aduddin Djamal. (ANT/KN)