Beranda blog Halaman 327

Suhuk Tegaskan Penanganan Stunting Jadi Fokus RKPD 2027 Mahulu

Penulis
redaksi2
-
0
Keterangan : Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk ketika menghadiri Pramusrenbang di Balai Pertemuan Ida’ang Bulan, Kecamatan Long Bagun. //dok-Istimewa.

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Kecamatan Long Bagun menggelar Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pramusrenbang) Tematik Stunting dengan tema “Menuju Percepatan Penurunan Stunting Terpadu RPJMD 2025–2029” di Balai Pertemuan Ida’ang Bulan, Rabu (18/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (T3PS). Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan stunting akan menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

“Penanganan stunting menjadi prioritas utama pemerintah daerah di bawah kepemimpinan yang baru. Komitmen kita kuat untuk menurunkan stunting. Karena itu saya hadir langsung untuk mendengar apa saja kendala yang dihadapi masyarakat,” ujar Suhuk.

Menurutnya, forum Pramusrenbang Tematik Stunting menjadi ruang strategis untuk memetakan persoalan riil di lapangan sehingga solusi yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran.

“Kita turun langsung supaya tahu kendalanya di mana, sehingga ke depan kita bisa fokus dalam pembahasan dan penanganannya,” katanya.

Ia menjelaskan, hasil forum tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan RKPD serta pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun 2027. Pendataan yang akurat dari tingkat kampung hingga kecamatan menjadi langkah awal yang dinilai sangat menentukan keberhasilan program.

“Kita minta pendataan betul-betul dari kampung ke kampung sampai ke tingkat kecamatan, supaya nanti kita bisa fokus dalam penanganannya,” tegasnya.

Suhuk juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa ego sektoral. Ia mengakui kondisi geografis Mahakam Ulu sebagai wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menjadi tantangan tersendiri, ditambah faktor alam, ekonomi, dan lingkungan.

“Memang tantangannya banyak, tapi kita tidak putus asa. Kita akan terus berjuang untuk melepaskan Mahakam Ulu dari stunting,” ujarnya.

Upaya penanganan, lanjutnya, akan dilakukan secara bertahap melalui edukasi kepada ibu hamil, perbaikan lingkungan, peningkatan asupan gizi, serta pelibatan aktif seluruh OPD terkait.

“Kalau kita semua bergandeng tangan dan bergerak bersama, saya yakin stunting di Mahakam Ulu bisa kita atasi,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan jika menemukan indikasi stunting di lingkungan sekitar agar dapat segera didata dan ditangani. Selain itu, perhatian diarahkan pada generasi muda, terutama untuk menekan angka pernikahan dini yang dinilai turut berkontribusi terhadap kasus stunting.

“Anak-anak remaja kita harus menjaga pergaulan dan merencanakan masa depan dengan baik, supaya kita bisa mencegah stunting sejak dini,” tutupnya.

Melalui Pramusrenbang Tematik Stunting ini, pemerintah daerah berharap terbangun komitmen bersama dan langkah konkret dalam percepatan penurunan stunting demi mewujudkan generasi Mahakam Ulu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. (MK)

Editor: Agus S

Sekda Kaltim Buka Suara Soal Mobil Dinas Rp8,5 Miliar, Diklaim untuk Medan Berat

Penulis
redaksi2
-
0
foto: Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni. (Hanafi/MKN)

SAMARINDA – Pengadaan satu unit mobil dinas senilai Rp8,5 miliar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Anggaran yang dinilai fantastis itu menuai sorotan, terutama di tengah kebijakan efisiensi dan kondisi fiskal daerah saat ini.

Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, memberikan penjelasan terkait polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa kendaraan tersebut diperuntukkan menunjang mobilitas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam menjangkau wilayah dengan medan berat di pelosok daerah.

Menurutnya, kepala daerah kerap melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi yang memiliki akses terbatas. Dalam beberapa kesempatan, perjalanan bahkan terhambat karena kondisi jalan yang belum memadai.

“Gubernur ketika meninjau lokasi ingin benar-benar sampai ke titik tujuan. Pernah ke wilayah Sotek dan Bongan, sempat tertahan karena kondisi medan. Meski sudah diinformasikan aksesnya sulit, beliau tetap ingin melihat langsung sejauh mana jalannya bisa ditembus,” ujarnya, Jumat (20/02/2026).

Sri Wahyuni mengungkapkan, pengalaman di lapangan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengadaan kendaraan tersebut. Ia menilai kendaraan kepala daerah harus mampu menjangkau berbagai kondisi geografis di Kalimantan Timur yang dikenal memiliki tantangan medan cukup berat.

“Kendaraan kepala daerah harus bisa menembus berbagai medan di Kaltim. Ketika mengambil keputusan, misalnya terkait pembangunan jalan, beliau perlu mengetahui langsung kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pembukaan akses jalan tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Konektivitas antarwilayah, termasuk menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), dinilai memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah ke depan.

“Pemikiran gubernur bukan hanya untuk saat ini, tetapi jangka panjang. Jika akses terbuka, dampaknya besar, termasuk konektivitas antarwilayah dan dukungan terhadap kawasan perbatasan,” katanya.

Terkait spesifikasi, Sekda menyebut kendaraan tersebut dirancang untuk kebutuhan lapangan dengan medan berat, namun tetap representatif untuk kegiatan kedinasan formal seperti menerima tamu atau kunjungan resmi.

Ia juga memastikan kendaraan tersebut telah beroperasi. “Sudah operasional setahu saya,” singkatnya. Sebelumnya, informasi pengadaan mobil dinas ini sempat ramai diperbincangkan setelah tercantum dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Kendaraan tersebut disebut berjenis SUV Hybrid dengan kapasitas mesin 2.996 cc, tenaga 434 HP, baterai 38,2 kWh, motor listrik 140 HP, serta torsi mencapai 620 Nm. Pengadaan satu unit kendaraan tersebut diperkirakan menelan anggaran Rp8,5 miliar pada APBD tahun lalu. (MK)

Editor: Agus S

Awal Ramadan, Pergerakan Penumpang AAP Pranoto Samarinda Diproyeksi Stabil

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Bandara Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (AAP). (Foto: Hanafi/MKN)

SAMARINDA – Memasuki bulan suci Ramadan, aktivitas penerbangan di Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (AAP) diperkirakan berjalan normal tanpa lonjakan signifikan. Meski secara nasional terjadi penurunan jumlah armada pesawat yang beroperasi, tren pergerakan penumpang di Samarinda dinilai tetap terkendali.

Kepala Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) AAP Pranoto, I Kadek Yuli Sastrawan, mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan sejak awal Ramadan guna mengantisipasi potensi peningkatan arus perjalanan, khususnya menjelang Idulfitri.

“Secara nasional memang ada pengurangan armada yang beroperasi. Dari sebelumnya sekitar 600-an unit, kini tersedia kurang lebih 392 pesawat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan armada tersebut membuat maskapai lebih memprioritaskan rute dengan tingkat permintaan tinggi seperti Jakarta, Surabaya, Bali, dan Medan. Namun, kondisi tersebut diperkirakan tidak berdampak besar terhadap frekuensi penerbangan dari dan menuju Samarinda.

Menurutnya, pola perjalanan penumpang di AAP Pranoto pada awal hingga pertengahan Ramadan umumnya relatif stabil. Jika pun terjadi peningkatan permintaan tiket, jumlahnya masih dalam batas wajar dan tidak sampai memicu antrean panjang di terminal.

“Kalaupun ada penerbangan yang penuh pada waktu tertentu, masyarakat Samarinda kini memiliki alternatif melalui Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan,” jelasnya.

Keberadaan Tol Balikpapan–Samarinda turut menjadi faktor penyeimbang arus penumpang. Dengan waktu tempuh sekitar 30 hingga 45 menit, akses menuju Balikpapan dinilai semakin praktis bagi warga Samarinda.

“Masyarakat sekarang lebih fleksibel dalam memilih bandara keberangkatan. Jadi potensi lonjakan tetap ada, tetapi tidak akan ekstrem dan masih bisa dikendalikan,” tambahnya.

UPBU memastikan seluruh fasilitas pelayanan di AAP Pranoto tetap dioptimalkan selama Ramadan. Kesiapan personel, sistem operasional, serta sarana pendukung telah disiagakan guna menjaga kenyamanan dan keamanan penumpang selama periode ibadah hingga arus mudik mendatang. (MK)

Editor: Agus S

SPJM Bukukan 19 Juta Jam Kerja Tanpa Fatality Sepanjang 2025

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: ilustrasi pekerja di PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) Grup. (Ist)

SAMARINDA – PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) Grup membukukan 19.347.232 jam pelayanan tanpa kecelakaan fatal (zero fatality) sepanjang tahun 2025. Capaian ini menjadi indikator kuat konsistensi penerapan standar keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

SPJM yang merupakan subholding dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bergerak di sektor Marine, Equipment, Port Services, Dredging, dan Shipyard (MEPS), bidang yang dikenal memiliki tingkat risiko kerja tinggi.

Atas pencapaian tersebut, SPJM menerima penghargaan dari holding Pelindo dalam agenda Safety Forum yang dihadiri perwakilan entitas Pelindo Grup.

SVP Sekretaris Perusahaan SPJM, Tubagus Patrick, menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan hasil komitmen berkelanjutan dalam memperkuat budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L).

“Capaian ini merupakan wujud konsistensi penerapan K3L di seluruh lini perusahaan. Kami ingin membangun budaya kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga aman dan sehat bagi seluruh insan SPJM,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (18/2/2026).

Ia menjelaskan, penerapan nihil fatality di industri berisiko tinggi membutuhkan konsistensi budaya keselamatan, peningkatan kompetensi pekerja, serta komunikasi yang efektif di seluruh unit kerja.

Sepanjang 2025, SPJM menjalankan sejumlah langkah preventif, di antaranya peningkatan safety awareness bagi pekerja dan mitra eksternal, management walkthrough oleh jajaran manajemen, pemenuhan sarana dan prasarana K3, hingga penguatan kesiapsiagaan darurat melalui pelatihan basic life support dan safety drill berkala.

Pengendalian risiko juga diperkuat melalui penyusunan risk register di seluruh unit kerja, termasuk Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR) serta Hazard Risk Assessment (HRA).

Tubagus Patrick menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan atas kedisiplinan dalam menjalankan standar K3L.

“Penghargaan ini menjadi pemacu bagi seluruh insan SPJM untuk terus disiplin dalam pelaksanaan K3L. Keselamatan bukan sekadar program, tetapi komitmen bersama agar setiap pekerja dapat bekerja dengan aman dan pulang dengan selamat,” tambahnya.

SPJM dibentuk pada 1 Oktober 2021 pasca integrasi Pelindo dan mengelola lima klaster bisnis utama dengan wilayah operasional dari Malahayati hingga Merauke. Saat ini SPJM membawahi delapan anak perusahaan, antara lain PT Jasa Armada Indonesia Tbk, PT Pelindo Marine Service, PT Energi Pelabuhan Indonesia, PT Pengerukan Indonesia, PT Berkah Industri Mesin Angkat, PT Pelindo Solusi Maritim, PT Intan Sejahtera Utama, serta PT Lamong Energi Indonesia.

Dengan keberagaman lini bisnis tersebut, SPJM menyediakan layanan kepelabuhanan terintegrasi (integrated one stop service) bagi pengguna jasa domestik maupun internasional. (MK)

Editor: Agus S

Alexander Marwata Soroti Lemahnya Pembuktian Mens Rea di Sidang Korupsi

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Wakil Ketua KPK periode 2015–2024, Alexander Marwata saat memberikan keterangan kepada wartawan usai diskusi publik yang diadakan oleh Iwakum di Jakarta Selatan. (Fajri/MKN)

JAKARTA — Wakil Ketua KPK periode 2015–2024, Alexander Marwata, menyoroti pentingnya pembuktian unsur niat jahat atau mens rea dalam penanganan perkara pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi dan kebijakan direksi.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Publik “Menakar Batasan Hukum antara Keputusan Bisnis & Tindak Pidana Korupsi” yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).

Alexander menegaskan bahwa setiap tindak pidana harus memenuhi unsur kesengajaan dan niat jahat sebelum dapat diproses dalam tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

“Yang namanya tindak pidana itu kan kejahatan. Kejahatan itu ketika mau diproses sebagai proses penyidikan, penuntutan, sampai persidangan, pasti kriterianya kan harus ada unsur niat jahat. Kesengajaan, niat jahat, mens rea itu harus ada,” ujarnya.

Ia mengaku mengamati sejumlah perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk yang melibatkan korporasi. Dalam beberapa persidangan, menurutnya, unsur niat jahat tersebut tidak tergambar secara jelas, baik dalam surat dakwaan maupun dalam proses pemeriksaan saksi.

“Nah, dalam beberapa kasus ketika menyangkut Pasal 2, Pasal 3, atau apalagi yang menyangkut korporasi, yang saya amati proses persidangan beberapa kasus terakhir, ini nggak tergambarkan di dalam surat dakwaan dan juga di dalam proses pemeriksaan saksi-saksi di persidangan,” katanya.

Alexander menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai letak kesalahan dan unsur kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa.

“Jadi ya tidak heran ketika orang menanyakan, nah terus ini persoalannya ada di mana, kejahatannya di mana, unsur niat jahatnya di mana. Jangan sampai orang itu dihukum, sementara orang yang dihukum masih mempertanyakan salah saya apa,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa putusan hukum yang baik adalah putusan yang membuat terpidana memahami secara jelas letak kesalahannya. Bukan hanya terdakwa, masyarakat pun berhak mengetahui secara terang kesalahan yang menjadi dasar penghukuman.

“Keputusan yang baik itu ketika menjatuhkan pidana kepada seseorang, orang itu tahu di mana letak kesalahannya. Makanya dia dihukum, dia salah, dia dihukum. Itu memang aturannya seperti itu, standarnya seperti itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alexander juga menyoroti praktik di lingkungan korporasi, khususnya ketika seorang direksi menyetujui dan menandatangani suatu keputusan yang telah melalui proses internal.

Ia menjelaskan bahwa dalam organisasi yang sehat, pimpinan tidak mungkin memeriksa seluruh proses teknis dari awal, karena terdapat sistem, staf, dan mekanisme pengawasan yang bekerja.

“Saya pernah jadi pimpinan. Saya tidak tahu seluruh aturan-aturan yang ada di KPK. Organisasi yang baik itu harus asumsinya semua staf punya integritas, punya niat baik. Kalau enggak pasti ditindak,” katanya.

Menurutnya, ketika suatu dokumen telah melalui kajian hukum, manajemen risiko, dan proses administrasi berjenjang sebelum sampai ke pimpinan, maka keputusan yang diambil pada level atas tidak serta-merta bisa dipandang sebagai tindakan melawan hukum hanya karena belakangan muncul persoalan.

“Kalau semua saya harus mulai dari bawah lagi, kenapa saya harus punya staf di bawah? Saya kerjakan saja sendiri semua,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Alexander menekankan pentingnya penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR), yakni perlindungan hukum bagi direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, serta telah melalui pertimbangan yang wajar dan hati-hati.

“Putusan itu sudah dilakukan dengan itikad baik, saya enggak ada kepentingan, saya enggak ada konflik kepentingan, dan tidak ada itikad tidak baik, dan sudah saya lakukan hati-hati. Nah, ada risiko? Ada. Namanya bisnis kan enggak selamanya,” pungkasnya.

Ia berharap penegakan hukum tetap berpegang pada prinsip pembuktian unsur kesalahan secara utuh agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi para pengambil keputusan di lingkungan korporasi maupun lembaga negara. (MK)

Editor: Agus S

Disdikpora PPU Soroti Kelalaian SPPG, Program MBG Terancam Jerat Pidana

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru. (Deddy/MKNN)

PPU – Dugaan keracunan puluhan siswa di Kecamatan Waru kembali membuka celah serius dalam tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Penajam Paser Utara (PPU). Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Andi Singkerru, menilai insiden tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk kelalaian yang berpotensi masuk ranah pidana.

Peristiwa yang terjadi pada 11 Februari 2026 itu diduga dipicu lemahnya pengawasan terhadap makanan tambahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya menu puding berbahan santan yang tidak disimpan dalam lemari pendingin. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan fungsi ahli gizi di SPPG yang hanya bersifat administratif tanpa pengawasan nyata di lapangan.

“Fungsi ahli gizi jangan cuma terpampang di situ. Jangan hanya ada di papan nama, tapi tidak menjalankan arahan pemerintah,” tegasnya, Jumat (20/2/2026).

Ia mengungkapkan masih ditemukan SPPG yang mengambil makanan dari luar dengan dalih pemberdayaan UMKM, tanpa kontrol ketat terhadap proses produksi dan penyimpanan. Padahal, tanggung jawab penuh tetap berada di tangan pengelola SPPG, bukan pada pelaku UMKM.

“Kalau UMKM lalai, yang kena tetap SPPG. Ini menyangkut perut anak-anak. Anak SD tidak tahu mana makanan basi atau tidak, dia langsung makan saja,” ujarnya.

Pada Ramadan, skema MBG akan dialihkan ke makanan kemasan kering yang dibawa pulang. Namun ia mengingatkan perubahan bentuk makanan bukan berarti risiko keracunan menjadi kecil. Produksi makanan kering di tingkat masyarakat tetap rentan terhadap praktik tidak higienis, mulai dari tidak menggunakan sarung tangan hingga penanganan yang tidak steril.

Ia menegaskan makanan basah hanya boleh disajikan dalam kondisi tertentu, seperti kegiatan buka puasa bersama di sekolah, dengan syarat koordinasi dilakukan jauh hari antara sekolah dan SPPG. Tanpa koordinasi tersebut, distribusi makanan basah tidak diperkenankan.

“Jangan berpikir makanan kering kecil kemungkinannya bermasalah. Justru karena lengah itu risikonya muncul,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan ultimatum keras. Jika kejadian serupa kembali terulang, pihaknya akan mendorong aparat penegak hukum turun tangan.

“Kalau ada lagi, saya pastikan Polres turun. Itu sudah masuk pidana, karena tahu risikonya tapi tetap lalai,” pungkasnya.

Saat ini, operasional SPPG di Waru masih dihentikan sementara, sementara Polres PPU melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan. Disdikpora PPU mengklaim telah meningkatkan monitoring terhadap delapan SPPG yang beroperasi. Namun insiden ini menjadi catatan penting bahwa keberhasilan program MBG menuntut disiplin, standar keamanan pangan yang ketat, serta pengawasan yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas. (MK)

Editor: Agus S

Pemkab PPU Tegaskan MBG Tanpa Makanan Jadi, Suplai dari Petani Lokal Diperkuat

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Sekda PPU, Tohar, saat diwawancarai. (Deddy/MKNN)

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memberikan klarifikasi terkait pola kerja sama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menyusul kasus dugaan keracunan siswa di Kecamatan Waru yang sempat viral.

Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menegaskan bahwa sejak awal desain kemitraan MBG difokuskan pada penyerapan komoditas mentah hasil pertanian lokal, bukan pengadaan makanan olahan atau produk jadi oleh pihak ketiga.

“Ini kan menunya barang jadi, puding kalau tidak salah. Padahal yang kita diskusikan adalah komoditas barang mentah untuk suplai dari petani ke SPPG, seperti hortikultura, pangan, ikan, atau daging,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, kerja sama tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan sektor pertanian dalam arti luas, agar petani lokal dapat terlibat langsung sebagai pemasok bahan baku ke SPPG. Pemkab PPU tidak pernah membahas atau mendorong keterlibatan pihak luar dalam penyediaan makanan siap konsumsi dalam rantai pasok MBG.

Penegasan ini sekaligus menjadi respons atas temuan di lapangan yang mengindikasikan adanya menu olahan jadi dalam pelaksanaan MBG, yang berujung pada dugaan paparan makanan terhadap sejumlah siswa di Waru.

Menanggapi kejadian tersebut, ia menyatakan pemerintah daerah telah mengambil langkah cepat dengan mengonsolidasikan jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk memberikan penanganan medis intensif kepada siswa terdampak di Puskesmas Waru.

“Kami perintahkan jajaran Dinkes untuk melaksanakan tindakan cepat pelayanan perawatan. Berdasarkan informasi yang kami terima, penanganan di Puskesmas Waru relatif memadai sehingga tidak perlu dilakukan evakuasi ke Puskesmas Petung,” jelasnya.

Selain penanganan medis, Pemkab PPU juga meminta Koordinator Wilayah (Korwil) untuk memperketat pengawasan struktural terhadap mitra pengelola SPPG di lapangan. Ia menekankan bahwa insiden ini harus menjadi pembelajaran serius agar tidak terjadi lagi kelalaian dalam proses penyediaan makanan bagi peserta didik.

Ia juga mengingatkan para pengelola SPPG agar tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga membangun ikatan emosional dalam menjalankan program MBG.

“Tetapkan posisi siswa sebagai anak kita sendiri. Dengan begitu, kita akan terpanggil untuk menyediakan yang terbaik dari program MBG ini,” terangnya.

Kasus di Waru kini menjadi sorotan penting bagi evaluasi menyeluruh pelaksanaan MBG di PPU, terutama terkait kepatuhan pada skema kerja sama, standar keamanan pangan, serta efektivitas pengawasan di tingkat pelaksana. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan awal, meningkatkan gizi anak tanpa mengorbankan keselamatan mereka. (MK)

Editor: Agus S

Jemaah Membludak, Menag Sebut Masjid Negara IKN Pusat Peradaban Baru Nusantara

Penulis
redaksi2
-
0

NUSANTARA – Salat tarawih malam ketiga Ramadan 1447 Hijriah di Ibu Kota Nusantara (IKN) terasa istimewa. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar hadir langsung mengisi tausiyah di Masjid Negara IKN dan mengaku terkesan dengan antusiasme jemaah yang memadati masjid hingga lantai atas.

“Sangat berkesan ya buat kita semuanya. Saya pikir tidak sebanyak ini, ternyata jemaahnya penuh. Ruang-ruang sampai lantai tiga juga penuh, berarti ini tanda-tanda kesuburan,” ungkap Nasaruddin usai tarawih, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, tingginya animo masyarakat menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menjadikan Masjid Negara di IKN sebagai pusat lahirnya peradaban baru Indonesia.

“Insya Allah, ini tantangan buat kita bagaimana menjadikan masjid ini sebagai epicentrum peradaban baru di Nusantara,” tegasnya, didampingi Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin.

Antusiasme warga kawasan delineasi IKN, terutama masyarakat Kecamatan Sepaku, memang terlihat sejak awal Ramadan. Masjid dengan desain atap unik itu selalu dipadati jemaah, baik saat salat lima waktu, salat Jumat, buka puasa bersama, hingga berburu takjil di area masjid.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, juga rutin mengikuti tarawih sejak malam pertama Ramadan, menandakan dukungan penuh terhadap penguatan fungsi masjid sebagai pusat spiritual dan sosial di kawasan inti pemerintahan baru tersebut.

Indah, salah satu warga Sepaku, mengaku merasakan suasana berbeda saat beribadah di Masjid Negara IKN.

“Vibes-nya beda. Seru banget. Ibadah juga nyaman banget,” ujarnya.

Ramadan tahun ini menjadi momen istimewa bagi IKN. Otorita menyiapkan sedikitnya delapan agenda untuk menghidupkan Masjid Negara selama bulan suci, mulai dari salat lima waktu dan tarawih berjamaah, kultum, pembagian takjil, peringatan Nuzulul Qur’an, talkshow majelis taklim muslimah dan Gen Z, bazar Ramadan, hingga kegiatan ngabuburit. Puncaknya akan ditutup dengan pelaksanaan salat Idulfitri.

Dengan jemaah yang terus membludak dan agenda yang tersusun rapi, Masjid Negara IKN perlahan tak hanya menjadi simbol fisik ibu kota baru, tetapi juga simbol kebangkitan spiritual yang diharapkan melahirkan peradaban Indonesia yang lebih berakar dan berakhlak. (MK)

Editor: Agus S

KPK Koordinasi dengan Kemenkeu Usai OTT di Ditjen Bea Cukai

Penulis
redaksi2
-
0
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan mengenai kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW pada lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada beberapa waktu lalu di lingkungan Ditjen Bea Cukai.

“Para pihak membahas langkah-langkah mitigasi dan pencegahan ke depannya agar persoalan korupsi ini tidak kembali terulang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Sementara itu, Budi mengatakan koordinasi antara KPK dengan pihak Kemenkeu yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat hari ini diharapkan dapat mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan salah satu orang yang ditangkap dalam OTT adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Rizal.

Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan enam dari 17 orang yang ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC.

Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL).

Berikutnya pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK). (ANT/KN)

19.408 KK Terdampak Banjir di Kabupaten Bekasi Saat Ramadan

Penulis
redaksi2
-
0
Genangan air di Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jumat.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

BEKASI – Sebanyak 19.408 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terpaksa menjalani bulan puasa di tengah genangan akibat terdampak banjir setelah wilayah itu diguyur hujan seharian sejak Kamis (19/2) malam.

“Tadi siang jumlah KK terdampak mencapai 17 ribu lebih, namun malam ini banjir meluas hingga berdampak pada 19 ribu lebih KK,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis di Cikarang, Jumat (20/2/2026).

Ia menjelaskan genangan air meluas pada 75 titik yang tersebar di sejumlah desa dan kecamatan. Dari 19.408 KK terdampak, 94 KK atau 376 jiwa terpaksa mengungsi akibat rumah mereka terendam, termasuk akses lingkungan yang terputus.

“Tim masih melakukan pendataan lanjutan. Evakuasi dan distribusi bantuan logistik sudah dilakukan di sejumlah lokasi terdampak,” katanya.

Wilayah Kecamatan Babelan menjadi salah satu episentrum banjir. Genangan dengan Tinggi Muka Air (TMA) 20-40 centimeter (cm) merendam Desa Hurip Jaya, Babelan Kota, Muarabakti, Kedung Pengawas, dan Buni Bakti.

Di Kelurahan Kebalen, longsor dilaporkan terjadi di dua titik permukiman warga. Sementara itu Kecamatan Tambun Utara mencatat dampak lebih luas. Banjir dengan TMA 30-100 cm menggenangi Desa Satriajaya, Satria Mekar, Srijaya, Srimukti dan Sriamur.

Di wilayah ini,angin puting beliung juga dilaporkan menerjang Desa Srimukti, sementara longsor terjadi di Desa Karangsatria. Di Kecamatan Cikarang Utara, banjir tercatat paling parah dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 170 cm.

Genangan merendam Desa Tanjungsari dan Karangraharja hingga memutus akses jalan lingkungan dan memaksa warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Di Kecamatan Cabangbungin, banjir merendam Desa Jayalaksana dengan TMA 20-40 cm, sementara Desa Setialaksana dilaporkan terdampak angin puting beliung.

Banjir juga meluas ke Kecamatan Cibitung, merendam Kelurahan Wanasari, Desa Wanajaya dan Desa Sarimukti. Di wilayah pesisir Kecamatan Muaragembong, banjir menggenangi Desa Pantai Harapan Jaya dan Bojongsari.

“Di wilayah selatan, Desa Sukamekar dilaporkan terendam dengan TMA 30-100 cm. Kejadian longsor di beberapa desa, diantaranya Sukabungah, Sukamukti, Sukaragam dan Jayasampurna,” katanya.

Longsor terjadi di beberapa titik tebing dan lereng permukiman, meski belum ada laporan korban jiwa. Hingga Jumat malam, BPBD mencatat ada tiga lokasi pengungsian yakni di Kantor Kecamatan Tambun Utara serta dua titik di Desa Karangraharja.

“Total pengungsi mencapai 376 jiwa. Selain permukiman, 1.026 hektare lahan pertanian dilaporkan terdampak banjir, berpotensi mengganggu produksi pangan lokal,” ucapnya.

Pihaknya bersama BPBD Provinsi Jawa Barat (Jabar), TNI-Polri, Tagana, PMI, relawan kebencanaan, BBWS dan PJT II melakukan pendataan, evakuasi, pendirian tenda pengungsian hingga distribusi bantuan logistik.

Muchlis menegaskan fokus utama penanganan adalah keselamatan warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, warga lanjut usia serta penyandang disabilitas.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi mengatakan pihaknya terus melakukan asesmen cepat di lapangan karena potensi genangan masih bertambah.

“Debit air di beberapa titik masih fluktuatif. Kami menyiagakan personel 24 jam untuk memantau perkembangan, terutama di wilayah yang berdekatan dengan aliran sungai dan tanggul,” ujarnya.

Pihaknya juga telah melakukan distribusi logistik yang difokuskan pada kebutuhan dasar warga terdampak, mencakup makanan siap saji untuk sahur dan berbuka, air bersih, selimut serta kebutuhan bayi dan lansia.

“Selama Ramadhan, kami pastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi. Dapur umum sudah diaktifkan di titik pengungsian, dan kami berkoordinasi dengan lintas sektor agar suplai logistik tidak terputus,” kata dia. (ANT/KN)

1...326327328...1,255Halaman 327 dari 1,255