Beranda blog Halaman 324

Meriahnya Karnaval di Gunung Elai: Dari Drum Band TNI, Kostum Sayap Emas, hingga UMKM

SELAMA 14 tahun tinggal di Bukit Sekatup Damai (BSD), saya melihat bagaimana warga selalu menjaga tradisi lewat beragam kegiatan. Dari lomba HUT 17 Agustus, malam takbiran Idul Adha, hingga pawai obor 1 Muharram. Semua berlangsung meriah, meski biasanya hanya lingkup RT yang dikoordinir Badan Koordinasi Lingkungan (BKL).

Namun Minggu, (24/8/2025) pagi hingga siang ini, suasananya berbeda. Acara naik level. BSD ditetapkan sebagai pusat Karnaval Budaya Nusantara tingkat Kelurahan Gunung Elai, Kota Bontang.

Kegiatan dipusatkan di bundaran BSD, tepat di depan Masjid Fathul Khoir. Lapak UMKM mengelilingi bundaran, sementara panggung besar berdiri di tengah lapangan. Aroma gorengan, jajanan pasar, hingga kopi seduh menambah semarak suasana.

Gerimis sempat turun subuh, namun reda di pagi hari dan tidak mengurangi semangat. Sekitar 1.900 peserta tercatat ikut ambil bagian. Jumlah besar untuk kegiatan tingkat kelurahan.

Karnaval dibuka penampilan drum band Batalyon Arhanud 7/ABC. Suaranya menggelegar, dentuman bass drum menggema di depan panggung kehormatan yang dihadiri pejabat Pemkot Bontang, kecamatan, dan kelurahan. Setelah itu, barisan demi barisan RT mulai memasuki rute karnaval.

Rutenya berawal dari Jalan Gunung Putri, belok ke Jalan Gunung Tambora, lanjut ke Jalan Gunung Merbabu, masuk Jalan Gunung Semeru, lalu ke Jalan Gunung Cermai, dan finis di bundaran BSD, tepat di depan panggung utama.

Penampilan drum band Batalyon Arhanud 7/ABC membuka Karnaval Budaya Nusantara di BSD, Gunung Elai.
Mobil hias berbentuk kapal laut meriahkan karnaval.
Peserta menghias gerobak dengan ornamen emas bertuliskan “Dirgahayu Indonesiaku”.

Hampir seluruh RT se-BSD ikut serta, ditambah komunitas seperti Bontang Onthel Community dan komunitas lainnya. Anggota DPRD Bontang, Sumardi, juga tampak dalam rombongan RT 23 HOP 6 dengan membawa puluhan peserta. “Kegiatan seperti ini penting untuk mempererat persatuan. Selain hiburan, juga jadi ajang silaturahmi dan kebanggaan warga,” ujarnya.

Lurah Gunung Elai, Sulistyo, turut memberi apresiasi. “Kami berterima kasih kepada semua warga, RT, komunitas, dan pelaku UMKM yang ikut menyukseskan karnaval ini. Antusias masyarakat luar biasa, meski sempat was-was karena subuh gerimis. Semoga kegiatan ini terus menjadi wadah kebersamaan warga Gunung Elai,” katanya.

Antusiasme besar ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Dengan hanya satu pintu masuk-keluar, polisi harus bekerja ekstra. Saat barisan depan tiba di bundaran, peserta di belakang masih menunggu giliran. Rutenya memang pendek, tapi semangatnya panjang.

Anak-anak sekolah dasar ikut serta dengan seragam merah putih dan hiasan bendera di wajah.
Rombongan RT 09 tampil membawa spanduk Karnaval Budaya Nusantara

Kreativitas warga menjadi daya tarik tersendiri. RT 27 menghadirkan gunungan sembako dari mie instan dan biskuit. RT 41 tampil kompak dengan spanduk “Anak Hebat Indonesia, Menuju Indonesia Emas”, warganya mengenakan busana adat merah-emas lengkap dengan hiasan kepala khas Melayu dan Minangkabau. Ada juga miniatur ikan raksasa merah muda, dihiasi jaring dan batik, dikawal kibaran Merah Putih.

Atraksi lain tak kalah meriah. Seorang peserta tampil dengan kostum sayap raksasa bermotif Dayak. Ada pula keluarga yang menghias gerobak bertuliskan “Dirgahayu Indonesiaku”. Sang ayah bersarung batik menggendong balita, ditemani anak-anak berbaju adat Jawa. Dari balita hingga lansia, semua ikut ambil bagian. Anak-anak SD pun berbaris dengan seragam merah putih, wajah ditempeli stiker bendera.

Panitia memberi aturan, setiap peserta wajib menampilkan minimal sepuluh busana adat Nusantara. Di panggung kehormatan, tiap kelompok diberi waktu tiga menit untuk atraksi. Hadiah puluhan juta rupiah disiapkan untuk kategori “terheboh” dan “terfavorit”. Namun lebih dari sekadar hadiah, yang nyata adalah energi kebersamaan warga.

Lapak UMKM di sekitar bundaran BSD dipadati pengunjung.
Komunitas Onthel Bontang ikut meramaikan karnaval dengan sepeda klasik
Warga RT 41 tampil dengan busana adat merah-emas membawa spanduk “Anak Hebat Indonesia Menuju Indonesia Emas”.

UMKM pun ikut merasakan berkah. Lebih dari 40 tenant kuliner dan produk lokal dipadati pengunjung. Dari es cincau hijau, kerupuk, hingga jajanan khas Bontang, semua laris. Ekonomi bergerak, budaya hidup, warga terhibur. Deretan doorprize—dari sepeda listrik hingga paket sembako—menambah semarak acara.

Hari ini, saya melihat miniatur Indonesia kecil di Bontang. Beragam, meriah, dan penuh kebersamaan. Tema “Merdeka dalam Budaya, Bersatu dalam Nusantara” bukan hanya slogan, tapi nyata di jalanan BSD.

Setelah lebih satu dekade menetap di sini, inilah momen yang terasa paling semarak. Sebuah pesta rakyat yang layak diulang tiap tahun, karena kebersamaan selalu melahirkan persatuan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

PBB Naik, Transfer Pusat Turun, Rakyat Jadi Tumbal Fiskal?

SAYA teringat gejolak di Pati, Jawa Tengah. Kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen langsung memicu demonstrasi besar-besaran. Suara rakyat meledak, bahkan desakan pemakzulan pun muncul. Namun Pati hanyalah pemantik. Fakta di lapangan menunjukkan, lonjakan PBB juga terjadi di berbagai daerah lain.

Di Balikpapan, keresahan itu muncul. Seorang warga, Arif Wardhana, kaget saat tagihan PBB tanahnya naik dari Rp306 ribu menjadi Rp9,5 juta. Keluhan ini viral di media sosial. DPRD Kaltim ikut menyoroti. Nurhadi, anggota Komisi II, bahkan menyebut ada kasus lain di Balikpapan Timur: dari Rp500 ribu melonjak menjadi Rp12,9 juta. “Itu sekitar 2.500 persen, tidak masuk akal!” tegasnya.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud buru-buru memberi klarifikasi. Menurutnya, kasus Arif hanyalah kesalahan titik koordinat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Tarif pun sudah dikoreksi. Meski begitu, keresahan masyarakat tidak sepenuhnya hilang. Apalagi, rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di kawasan strategis memang sudah disiapkan, meskipun akhirnya ditunda setelah keluarnya edaran Mendagri.

Masalah PBB ini kemudian ditarik lebih luas oleh Sofyan Hasdam, anggota DPD RI asal Kaltim. Dalam pernyataan di akun TikTok-nya, ia menyebut hampir semua daerah sebenarnya sudah menyiapkan skenario kenaikan pajak, hanya banyak yang menunda setelah kasus Pati meledak. Penyebabnya jelas: daerah kesulitan anggaran. Kondisi ini makin berat setelah pemerintah pusat berencana menurunkan dana transfer tahun 2026, dari Rp864 triliun menjadi Rp650 triliun, atau turun hampir 30 persen.

“Bayangkan bagaimana daerah bisa bergerak kalau transfer dipangkas. Tambang sudah ditarik ke pusat, urusan kelautan juga bukan lagi kewenangan kabupaten. Kalau transfer ikut dipotong, daerah bisa lumpuh,” tegas Sofyan. Pernyataannya menggambarkan keresahan kepala daerah yang kian bergantung pada pusat, sementara kewenangan finansial makin menyempit.

Rencana pemangkasan transfer sendiri berangkat dari kebijakan konsolidasi fiskal pemerintah pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, sebagian alokasi transfer akan dialihkan untuk memperbesar belanja kementerian/lembaga sesuai prioritas nasional Presiden Prabowo. Langkah ini disebut untuk efisiensi, menghindari pelebaran defisit, sekaligus menekan utang. Namun bagi daerah, keputusan ini berarti ruang fiskal menyempit drastis. Dengan 60–80 persen APBD masih bergantung pada transfer pusat, pemangkasan otomatis menekan kemampuan daerah membiayai infrastruktur dan layanan publik.

Komentar netizen di akun TikTok Sofyan memperlihatkan keresahan warga. Ada yang menulis: “Pajak naik, tapi jalan tetap rusak. Uangnya ke mana?” Ada pula yang sinis: “Kalau memang daerah kekurangan uang, kenapa bukan gaji pejabat yang dipotong dulu?” Bahkan ada komentar lebih keras: “Lebih baik rakyat kompak tidak usah bayar pajak.” Suara-suara itu memang emosional, tapi menunjukkan ketidakpercayaan warga makin besar.

Di sisi lain, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan melalui akun TikTok-nya mengingatkan bahwa rumah dan lahan hunian adalah hak asasi manusia. Di Jakarta, sejak 2022 sudah ada Pergub yang membebaskan sebagian luasan dasar (60 m² tanah dan 36 m² bangunan) dari PBB. Prinsipnya jelas: hak dasar rakyat jangan dipajaki.

Dari sini terlihat benang merah: kenaikan PBB bukan sekadar angka fiskal, tapi persoalan legitimasi. Rakyat bisa menerima pajak jika transparan dan adil. Tapi bila dirasakan sewenang-wenang, penolakan akan muncul.

Intinya, daerah harus mencari sumber PAD lain, bukan hanya mengandalkan PBB. Komunikasi mesti jujur sejak awal, bukan setelah gaduh di media. Pusat dan daerah juga harus menata ulang skema fiskal. Jika transfer dipangkas dan beban dialihkan ke rakyat, gejolak sosial tak terhindarkan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

DP3A Kukar Prioritaskan Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Pesantren

TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk memastikan anak-anak korban dugaan kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren Tenggarong Seberang bisa pulih dan kembali menata masa depan.

Pendampingan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga menyeluruh terhadap kondisi psikologis korban. Proses asesmen dan konseling dilakukan agar mereka dapat melanjutkan sekolah tanpa beban trauma yang berkepanjangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno, menyebut bahwa trauma anak-anak korban harus menjadi perhatian utama. Mereka perlu mendapatkan advokasi, bimbingan, dan konseling dari tenaga profesional agar dapat kembali memiliki semangat belajar serta cita-cita.

“Korban harus dipastikan mampu bangkit, agar tidak kehilangan harapan di masa depan,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).

Saat ini, seluruh korban telah kembali bersekolah di berbagai daerah, mulai Samarinda hingga Bontang. DP3A Kukar memastikan setiap anak tetap dalam pendampingan, meski tersebar di lokasi berbeda.

Proses pemulihan juga melibatkan psikolog klinis. Namun, Hero mengakui jumlah tenaga yang tersedia masih terbatas, sehingga DP3A berkoordinasi dengan pihak lain untuk memperkuat dukungan.

Selain pendampingan psikologis, DP3A Kukar juga mengawal proses hukum. Laporan telah diserahkan ke pihak kepolisian, dan pelaku sudah ditahan. DP3A berharap penyidikan hingga persidangan berjalan tuntas agar memberikan rasa keadilan bagi korban.

Hero menegaskan bahwa pengalaman kasus serupa yang sempat terhenti pada 2021 tidak boleh terulang. Kali ini, ia berharap aparat penegak hukum mampu membawa perkara ini hingga ke putusan pengadilan dengan bukti kuat.

“Harapan kami, kasus benar-benar diusut menyeluruh. Tidak boleh ada korban yang terabaikan,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Satpol PP Kukar Ingatkan Warga Waspada Modus Sumbangan Fiktif Berkedok Pesantren

TENGGARONG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara (Kukar) mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik penggalangan dana ilegal yang mengatasnamakan lembaga keagamaan. Peringatan ini disampaikan setelah petugas menertibkan seorang wanita yang melakukan aksi permintaan sumbangan fiktif di Tenggarong, Rabu (20/8/2025).

Wanita berusia sekitar 30-an tahun itu menggunakan kotak amal dan dokumen palsu, termasuk surat tugas, untuk meyakinkan warga bahwa sumbangan yang dikumpulkan ditujukan bagi pembangunan pondok pesantren di Samarinda. Namun, setelah ditelusuri, pesantren tersebut ternyata tidak pernah ada.

“Modusnya mengatasnamakan pesantren, padahal tidak ada pesantrennya. Itu tidak benar,” tegas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kukar, Rasidi.

Kasus ini terungkap berkat laporan warga yang curiga dengan aktivitas pelaku. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa wanita tersebut baru pertama kali beraksi di Tenggarong, meski sebelumnya beberapa kali melakukan hal serupa di Samarinda.

Dalam operasi penertiban, Satpol PP mengamankan sejumlah dokumen, kotak sumbangan, serta uang tunai Rp87 ribu. Pelaku kemudian diberikan teguran keras dan pembinaan, namun akan dikenai sanksi berat jika mengulangi perbuatannya.

Menurut Rasidi, tindakan tersebut jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kukar Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Ia menegaskan, setiap aksi penggalangan dana di wilayah Kukar wajib mengantongi izin resmi dari Bupati.

“Kalau ada yang meminta-minta tanpa izin, segera laporkan. Kami akan lakukan pembinaan, dan jika diulangi, ada sanksi tegas berupa kurungan hingga denda,” ujarnya.

Satpol PP menegaskan tidak akan menoleransi aksi permintaan sumbangan fiktif yang merugikan masyarakat. Bahkan, Rasidi menduga praktik ini tidak dilakukan sendiri. “Pelaku ini pasti punya teman. Mereka sudah kami peringatkan agar berhenti,” tandasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Koperasi Merah Putih di Kukar Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Desa hingga Pasar Ekspor

TENGGARONG – Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kutai Kartanegara (Kukar), diproyeksikan tidak hanya menjadi wadah ekonomi lokal, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Pelatihan Sosialisasi Kemitraan, Pembiayaan, dan Aplikasi Microsite yang digelar di Tenggarong, Kamis (21/8/2025).

Kegiatan yang digagas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DP2KUKM) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Kementerian Koperasi dan UKM RI ini menekankan pentingnya koperasi merumuskan model bisnis yang kuat sejak awal.

Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar sepakat mengawal pengembangan koperasi, mulai dari pemetaan potensi, akses pembiayaan, hingga perluasan jaringan kemitraan.

Kepala DP2KUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, mengatakan koperasi Merah Putih harus mampu menghadirkan nilai tambah dari sumber daya desa dan kelurahan. Dengan begitu, keberadaannya benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Selain operasional, yang lebih penting koperasi bisa menghasilkan produk yang punya daya saing, baik di dalam negeri maupun ekspor,” jelas Heni.

Menurutnya, koperasi tidak boleh terjebak pada rutinitas administrasi, melainkan harus bergerak layaknya badan usaha. Karena itu, kolaborasi dengan mitra strategis, BUMN, hingga eksportir, akan terus difasilitasi pemerintah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskop UKM Kukar, Taufik Zulfian Noor, menyebut antusiasme pengurus koperasi di Kukar sangat tinggi. Bahkan jumlah peserta kegiatan melampaui kapasitas yang disediakan, menandakan semangat kuat untuk segera memulai usaha.

“Ini momentum membuka wawasan. Banyak potensi desa yang bisa diolah, dari arang alaban, pengolahan sampah, hingga produk khas yang bisa dikembangkan agar tidak bersaing dengan ritel umum,” ungkapnya.

Taufik menegaskan, koperasi Merah Putih juga mendapat dukungan penuh pembiayaan, baik dari mekanisme perbankan Himbara melalui pemerintah pusat, maupun skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemda. Skema ini memungkinkan UMKM lokal menjadi pintu masuk bagi koperasi untuk tumbuh lebih cepat.

Selain pembiayaan, Diskop UKM Kukar menyiapkan pendampingan berkelanjutan agar koperasi tidak menunggu tahun 2026 untuk bergerak. Dengan pembinaan sejak dini, koperasi diharapkan mampu menciptakan core business yang jelas dan berdaya saing.

Pemerintah berharap koperasi Merah Putih benar-benar bisa menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi desa, sekaligus melahirkan wirausaha lokal yang mampu bersaing di level nasional bahkan internasional. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Warga Panji Tenggarong Rayakan HUT ke-80 RI dengan Tradisi Pawai Obor dan Tumpengan

TENGGARONG – Warga Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyalakan semangat kebersamaan melalui pawai obor, yang digelar pada Jumat (22/8/2025) malam. Pawai obor yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia ini bukan sekadar perayaan, melainkan tradisi tahunan yang diwariskan untuk mengenang perjuangan bangsa merebut kemerdekaan.

Camat Tenggarong, Sukono, menyebut kegiatan ini menghidupkan kembali nilai gotong royong serta nasionalisme di tengah masyarakat. “Perjuangan merebut kemerdekaan penuh pengorbanan, pawai obor ini jadi pengingat bagi kita semua,” ujarnya.

Keterlibatan masyarakat pun sangat besar. Dari 19 RT yang ada di Panji, semuanya ikut turun dalam barisan pawai. Tak hanya membawa obor, setiap RT juga menyiapkan tumpengan sebagai simbol syukur dan kebersamaan warga. Tradisi tumpengan ini diiringi doa bersama serta berbagi makanan, menegaskan makna persaudaraan dalam perayaan kemerdekaan.

Rute pawai dibuat sepanjang 2-3 kilometer, cukup singkat agar tetap aman dan tertib bagi peserta. Sukono juga mengingatkan warga agar menjaga ketertiban, mengingat pawai dilakukan dengan membawa api obor.

Selain di Panji, sejumlah kelurahan di Tenggarong turut menggelar lomba dan hiburan rakyat sejak awal Agustus. Ada lomba olahraga, posyandu, hingga mancing bersama di kantor kecamatan, yang meriahkan peringatan HUT RI tahun ini.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bukti nyata bahwa perayaan kemerdekaan bukan hanya seremoni, melainkan wujud syukur dan persatuan warga. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Seni Kontemporer Kukar Diangkat ke Pentas Dunia, Bupati Aulia Dukung Lanjong Art Festival 2025

TENGGARONG – Lanjong Art Festival 2025 resmi digelar di Ladang Budaya Kutai Kartanegara (Kukar) pada 22-28 Agustus. Ajang ini menjadi wadah penting bagi seniman lokal untuk berinteraksi langsung dengan seniman nasional, hingga internasional dari lima negara.

Festival seni kontemporer ini menampilkan karya lintas bidang mulai dari teater, tari, musik, hingga instalasi seni, menjadikan Kukar pusat perhatian seni modern di Kalimantan Timur (Kaltim)

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan festival tersebut. Ia menilai Kukar memiliki potensi besar untuk mengembangkan seni kontemporer.

“Pertama, kami menyambut baik pelaksanaan Lanjong Art Festival tahun ini. Seni kontemporer seperti ini harus kita angkat dan kembangkan, utamanya di Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Menurut Aulia, Kukar sudah memiliki embrio seni kontemporer dari banyaknya seniman muda yang aktif berkarya. Namun, tantangan besar datang dari budaya populer seperti K-pop yang lebih digandrungi masyarakat.

“Seni kontemporer memiliki nilai artistik tinggi. Tidak semua orang bisa menikmatinya, sehingga harus ditanamkan sejak dini,” jelasnya.

Aulia menyebut festival ini sejalan dengan visi Kukar Idaman Terbaik, yang memberikan ruang dan insentif bagi seniman dan pelaku kreatif. Ia mengungkapkan, Pemkab Kukar tengah menyiapkan skema pembiayaan untuk memicu semangat berkarya.

“Kita sudah bangun gedung K-Craft sebagai pusat aktivitas kesenian. Serapo juga berpotensi kita aktifkan kembali dengan dukungan insentif,” katanya.

Bupati berharap agar Lanjong Art Festival bisa masuk kalender tahunan Kukar. Keberadaannya diharapkan tidak hanya memberi ruang ekspresi, tetapi juga menjadikan profesi seniman sebagai sumber kehidupan yang layak.

“Kita ingin seniman bisa hidup dari karya, sebagaimana profesi lain, termasuk wartawan. Seni bukan hanya hobi, tetapi juga masa depan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Bukan Tersesat, Tim Wamapala Unikarta Ubah Jalur Turun Gunung Beratus karena Kendala Medan

TENGGARONG – Tim Pendakian Merah Putih dari Wahana Mahasiswa Pecinta Alam (Wamapala) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) membantah kabar tim yang mendaki Gunung Beratus di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur (Kaltim) tersesat. Pendakian terkendala medan dan lepas dari estimasi, sehingga tim mengubah jalur turun ke Camp 53 PT Balikpapan Wana Lestari (BWL) di Penajam Paser Utara (PPU).

Tim pendakian yang berjumlah 13 orang itu dibentuk dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Pendakian ditargetkan berlangsung selama tujuh hari, terhitung sejak 12 Agustus dan dijadwalkan kembali pada 19 Agustus.

Ketua Umum Wamapala Unikarta, Feri Ramadan, menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah terputusnya akses jalan Kubar–PPU yang mereka gunakan untuk menuju kaki gunung.

Hal tersebut mengakibatkan perjalanan menuju kaki gunung membutuhkan waktu lima hari, jauh meleset dari perencanaan awal yang diperkirakan hanya dua hari.

“Ada banyak jembatan yang terputus di jalan menuju kaki gunung, itu yang menghambat perjalanan kami sehingga lepas dari estimasi awal,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (22/8/2025) malam.

Meski terkendala dalam mengakses kaki gunung, tim pendakian memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Karena terkendala fisik dan kondisi perbekalan yang diperkirakan tidak memadai untuk kembali menyusuri jalur awal, rombongan memutuskan mengubah jalur turun menuju Camp 53 PT BWL di wilayah PPU.

“Perpindahan jalur turun ini telah kami konfirmasi kepada tim penjemputan pada 18 Agustus. Namun karena terkendala jaringan telekomunikasi, terjadi miskomunikasi,” tuturnya.

Feri mengakui informasi titik penjemputan yang disampaikan tidak terlalu detail. Pihaknya hanya menyebut dijemput di Camp 53, dengan akses penjemputan bisa melalui PPU atau Desa Jonggon, Kukar.

“Ternyata tim penjemput mendapat informasi bahwa terdapat dua titik yang dikenal dengan KM 53, dan titik yang didatangi berbeda dengan yang kami maksud,” jelasnya.

Sementara jaringan telekomunikasi terbatas, pada 19 Agustus media sosial ramai menyatakan bahwa tim pendakian tersesat. Padahal, di hari yang sama tim penjemputan telah melakukan konfirmasi ke Polsek Bongan bahwa tim dalam kondisi aman dan memutuskan mengubah rute turun.

“Tanggal 19 itu posisi kami sudah dalam perjalanan turun menuju Camp PT BWL. Namun karena terkena badai dan tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan, kami memutuskan mendirikan perkemahan di ketinggian 1.000 mdpl,” sebutnya.

“Tanggal 20 kami mulai melanjutkan jalan turun. Tapi perjalanan terkendala, dua anggota tim terpisah dari rombongan karena kondisi fisik drop,” tambahnya.

Dua orang yang tertinggal gagal menyusul rombongan hingga tim kembali bermalam di ketinggian 600 mdpl. Karena keesokan harinya mereka belum juga bergabung, tim pendakian memutuskan membagi kelompok dalam dua regu.

Regu pertama berisikan tujuh orang, diminta menuju Camp 53 PT BWL untuk mencari jaringan telekomunikasi dan meminta bantuan, karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap sisa rombongan. Sementara regu kedua yang berjumlah empat orang bertugas menunggu dua anggota yang tertinggal.

“Itu (pembagian regu) terjadi pada 21 pagi,” jelasnya.

Setelah itu, tim berjumlah tujuh orang berhasil tiba di Camp 53 PT BWL pada sore hari dan mengonfirmasi keadaan tim kepada tim penjemputan sekaligus meminta bantuan tim SAR. “Nah, ternyata tim penjemputan juga masih kesulitan mencapai titik penjemputan yang kami minta,” ungkapnya.

Di sisi lain, dua rekan yang tertinggal akhirnya berhasil bergabung dengan regu kedua pada sore hari yang sama dan melanjutkan perjalanan turun. Sayangnya, kondisi rombongan yang sempat terpisah ramai dibahas di media sosial dengan narasi tersesat sehingga menimbulkan kegaduhan.

“Jadi kami ingin meluruskan bahwa kami tidak tersesat. Perpindahan jalur turun ini sudah kami rencanakan dengan pertimbangan matang. Bahkan seluruh tim berhasil sampai di Camp 53 PT BWL sebelum tim SAR tiba,” tegasnya.

Meski begitu, Feri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur SAR yang cepat merespons laporan. Atas segala bentuk kegaduhan dan kekhawatiran yang timbul akibat pendakian yang terkendala, pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf.

“Tentunya kami menyampaikan terimaksih kepada Tim SAR yang telah merespon laporan kami dengan cepat laporan kami,” tutupnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Dari Sawah Kepuh Karawang hingga Laut Songkhla Thailand: Elnusa Buktikan Eksplorasi Berkelanjutan

SAYA teringat saat membaca pemberitaan Elnusa mengenai Survei Seismik 3D di Kepuh, Karawang. Dari balik angka dan istilah teknis yang dibeberkan, saya menangkap sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar proyek eksplorasi migas. Ada tekad Pertamina melalui Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Elnusa Tbk untuk menata ulang wajah eksplorasi. Tetap agresif mencari cadangan energi baru, namun dilakukan dengan cara yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan aman.

Survei yang membentang di 131 desa seluas 501 kilometer persegi itu jelas bukan lahan kosong. Ada pemukiman padat, sawah yang menghidupi petani, dan tambak yang menopang ekonomi warga. Tantangannya, bagaimana kegiatan eksplorasi bisa berjalan tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan dan kenyamanan sosial masyarakat.

Teknologi baru menjadi jawabannya. Pertamina memperkenalkan autonomous node 5Hz dan vibroseis. Terobosan pertama di Indonesia. Tanpa kabel, tanpa limbah B3, dan minim gangguan. Metode ini menandai cara baru dalam survei seismik. Lebih sederhana, lebih aman, dan lebih berkelanjutan.

Hasilnya terbukti. Program akuisisi yang semula ditargetkan selesai April 2024 bisa rampung lebih cepat, Maret 2024. Biaya lebih efisien 5–10 persen dari AFE. Sebanyak 25.356 titik perekaman berhasil dieksekusi. Semuanya tanpa kecelakaan kerja. Capaian ini sering terabaikan, padahal justru menjadi tolok ukur kualitas operasional.

Menurut Pertamina, survei di Kepuh ditujukan untuk menggali potensi migas di Lower Cibulakan dan Jatibarang. Namun, proyek ini juga menjadi bukti bahwa eksplorasi energi bisa dilakukan dengan cara yang berkelanjutan. Energi memang tetap dibutuhkan, tetapi cara mencarinya kini harus lebih ramah lingkungan, lebih efisien, dan tetap menjamin keselamatan manusia maupun alam sekitarnya.

Kepuh bukan hanya keberhasilan teknis, tapi juga gambaran penting bagi kebijakan energi nasional. Di tengah dorongan menuju energi terbarukan, eksplorasi migas tetap dibutuhkan sebagai penopang utama. Hanya saja harus dijalankan dengan lebih peduli pada lingkungan dan aspek sosial.

Kiprah Elnusa pun tidak berhenti di Karawang. Lewat anak usahanya, PT Elnusa Trans Samudera (ETSA), perusahaan ini menorehkan jejak internasional dengan mendukung Survei Seismik 3D di perairan Songkhla, Thailand. ETSA dipercaya menyediakan armada kapal pendukung bagi klien internasional. Dengan tim profesional berpengalaman, Elnusa menunjukkan kemampuannya menghadirkan solusi maritim energi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Direktur Utama Elnusa, Bachtiar Soeria Atmadja, menegaskan bahwa keberhasilan di Thailand adalah bagian dari strategi memperluas portofolio sekaligus mengibarkan bendera Indonesia di panggung internasional. Direktur ETSA, Kurniawati Adjie, menambahkan bahwa ekspansi ini menunjukkan kemampuan anak bangsa bersaing dalam industri energi global.

Keberhasilan di Thailand memperlihatkan bagaimana Elnusa Group membangun kerja sama lintas negara, memberi manfaat bagi klien internasional, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia. Dengan semangat Zero Harm, Full Performance & Sustainability, Elnusa meneguhkan diri sebagai pionir jasa energi yang diakui, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di kawasan regional.

Dari Kepuh Karawang sampai Songkhla Thailand, kiprah Elnusa menunjukkan bahwa energi bukan hanya soal cadangan yang digali, juga soal kemampuan bangsa mengelola, melindungi, dan memperluas perannya. Di situlah masa depan energi Indonesia dibangun, dengan inovasi, keberanian, dan komitmen pada keberlanjutan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
*) 
Tulisan ini bersumber dari rilis resmi Elnusa dan catatan penulis.

Dari Bawaslu Balikpapan, Belajar Pentingnya Narasi yang Jelas

SUDAH cukup lama saya tidak menjadi narasumber di lingkungan Bawaslu. Terakhir, saya diminta Bawaslu Kutai Barat pada 2024 lalu. Dulu, kegiatan peningkatan kapasitas seperti bimtek, workshop, pembekalan, hingga diskusi tematik rutin digelar karena anggaran tersedia. Namun pasca Pilkada dan Pemilu 2024, ruang untuk program semacam itu nyaris tidak ada. Bawaslu dituntut berinovasi, bahkan kerap tanpa biaya.

Karena itu, saat Anggota Bawaslu Balikpapan Hamrin meminta saya mengisi kegiatan Peningkatan Kapasitas Internal Bawaslu Kota Balikpapan bertema “Meningkatkan Kompetensi Menulis Narasi yang Baik dan Mudah Dipahami”, saya langsung memahami situasinya.

Kegiatan ini digelar Jumat, 22 Agustus 2025, secara daring melalui Zoom. Saya menerimanya tanpa ragu, sesuai kapasitas saya di bidang jurnalistik dan pengalaman sejak menjadi Ketua Panwaslu Bontang 2015–2017 hingga Anggota Bawaslu Bontang 2018–2023.

Peserta Zoom Meeting peningkatan kapasitas Bawaslu Balikpapan tampak serius menyimak materi.
Tampilan slide materi struktur penulisan berita dalam pelatihan peningkatan kapasitas Bawaslu Balikpapan.

Seluruh pimpinan hadir. Ketua Wasanti bersama anggota Hamrin, Dedi Irawan, Agus Sudirman, dan Ahmadi Azis. Hampir semua staf juga ikut serta. Diskusi berlangsung cair. Hamrin dan Dedi cukup aktif, disusul beberapa staf. Suasana Zoom terasa akrab; sebagian peserta sibuk mencatat, sementara yang lain mengacungkan tangan virtual untuk bertanya. Materi tentang struktur berita—judul, lead, dan isi—menjadi bahan diskusi.

Dedi menyinggung soal bagaimana informasi resmi Bawaslu bisa menjadi rujukan publik. Saya jelaskan, website lembaga berbeda dengan media massa. Lembaga menyajikan data dan laporan resmi, sementara media mengolahnya lebih luas. Tantangannya adalah bagaimana rilis Bawaslu disajikan tetap komunikatif, menarik, dan mengundang klik. Dengan kemasan yang tepat—grafis, infografis, dan narasi sederhana—website Bawaslu bisa dipercaya sebagai sumber utama, bukan sekadar arsip.

Suasana keakraban para pimpinan dan staf Bawaslu Balikpapan dalam pelatihan menulis narasi secara virtual.
Poster kegiatan peningkatan kapasitas Bawaslu Balikpapan dengan narasumber Agus Susanto dan moderator Ambar Trisnaputra.

Saya menegaskan tiga hal penting. Narasi harus lugas dan menjawab 5W+1H sejak awal; rilis akurat dan berimbang sesuai UU Pers; serta bahasa publikasi mudah dipahami masyarakat. Publikasi adalah wajah lembaga. Jika singkat, padat, dan menarik, publik akan percaya Bawaslu bekerja transparan dan akuntabel.

Saya juga menyinggung penggunaan teknologi. AI bisa membantu menyusun draf cepat, tetapi sentuhan manusia tetap mutlak. Semua konten harus diverifikasi agar kepercayaan publik tidak terkikis.

Dari diskusi itu, saya melihat semangat belajar tetap tinggi. Meski anggaran terbatas, pimpinan dan staf Bawaslu Balikpapan terus berupaya meningkatkan kapasitas. Selama narasi dijaga dengan baik, kepercayaan publik kepada Bawaslu akan tetap terpelihara. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.