SANGATTA – Upaya penataan atau relokasi Pasar Ramadan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun ini dipastikan bukan perkara mudah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim mengakui kendala utama terletak pada ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran.

Fungsional Ahli Madya Disperindag Kutim, Benita, secara terbuka menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya ingin pasar Ramadan lebih tertib dan terorganisir. Namun persoalan klasik selalu muncul, yakni ketiadaan lahan gratis yang bisa dimanfaatkan pedagang tanpa membebani mereka biaya tambahan.

“Yang kita cari itu tempat yang gratis. Gratis dalam arti pedagang tidak dipungut biaya apa pun. Pertanyaannya, ada enggak lahan seperti itu?” ujar Benita, Sabtu (21/2/2026).

Ia menjelaskan, penataan pasar tidak bisa diputuskan sepihak. Disperindag harus berkoordinasi dengan camat, UPT Pasar, kepala desa hingga asosiasi pedagang agar kebijakan tidak menimbulkan polemik di lapangan.

Salah satu lokasi yang sempat diwacanakan adalah kawasan Town Hall. Namun area tersebut dikelola yayasan sehingga membutuhkan izin dan administrasi khusus. Konsekuensinya, pedagang harus membayar sewa tempat.

“Kalau mereka masuk ke Town Hall, mereka bayar. Sementara keuntungan pedagang itu tidak besar. Omzet Rp200 ribu, untung bersih mungkin Rp50 ribu. Kalau harus bayar tempat, belum tentu menutup biaya hari itu,” jelasnya.

Alternatif lain seperti lapangan sepak bola juga dinilai tidak sepenuhnya gratis. Kebutuhan tenda, listrik, dan fasilitas pendukung tetap membutuhkan biaya operasional. Bahkan lokasi folder yang selama ini digunakan tetap memunculkan beban, misalnya untuk penggunaan air dan kebersihan.

Benita juga mengingatkan, pemusatan seluruh pedagang di satu titik justru berisiko meningkatkan persaingan tidak sehat. Dengan daya beli masyarakat yang terbatas, penumpukan pedagang bisa merugikan sebagian besar pelaku usaha kecil.

“Kalau ditumpuk di satu tempat, persaingan otomatis tinggi. Daya beli masyarakat belum tentu cukup untuk semuanya,” katanya.

Menurutnya, pola pedagang yang tersebar di sejumlah titik seperti Teluk Lingga, Sangatta Utara, Sangatta Selatan hingga kawasan perumahan justru lebih realistis. Selain mendekatkan pedagang dengan konsumen, pola ini juga dinilai mampu meminimalkan potensi kemacetan.

“Kalau tersebar, warga belanja di sekitar tempat tinggalnya saja. Tidak perlu jauh-jauh karena jualannya hampir sama,” tambahnya.

Ia menegaskan Disperindag tidak lepas tangan, namun setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi pedagang kecil.

“Kalau ada dana dan ada lahan, ayo. Tapi kita juga harus memikirkan dampaknya. Jangan sampai terkesan memaksakan kehendak dan memberatkan masyarakat kecil,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menyoroti minimnya realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayahnya. Dari sekitar 38 perusahaan tambang yang aktif di Kutim, disebutnya hanya satu yang konsisten menggelontorkan dana signifikan untuk PPM sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pernyataan tersebut disampaikan Mahyunadi dengan nada tegas. Ia menilai kontribusi perusahaan belum sebanding dengan aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung setiap hari di daerah tersebut.

“Ada sekitar 38 perusahaan tambang di Kutim, mohon maaf kalau salah. Kita berharap semuanya bisa mengeluarkan PPM-nya, bukan hanya satu saja,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran industri tambang tidak boleh hanya meninggalkan jejak lubang dan lalu lintas alat berat, tetapi harus memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Bukan hanya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Masih ada warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni dan dukungan sosial lainnya. Itu yang harus kita maksimalkan,” tegasnya.

Mahyunadi menekankan bahwa PPM tidak boleh berhenti sebagai kewajiban administratif di atas kertas. Program tersebut, kata dia, harus diwujudkan dalam bentuk nyata, baik berupa pembangunan infrastruktur oleh perusahaan maupun dukungan pendanaan yang dikelola secara terarah oleh tim yang ditunjuk pemerintah daerah.

“Program pemberdayaan masyarakat bisa berupa pembangunan yang dilaksanakan perusahaan maupun bantuan dana yang nantinya dikelola oleh tim yang ditunjuk pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap seluruh perusahaan tambang di Kutim menunjukkan komitmen yang sama dalam menjalankan kewajiban sosialnya. Sebab, menurutnya, jika sumber daya alam terus dikeruk, maka tanggung jawab untuk memastikan masyarakat ikut merasakan manfaatnya juga tidak bisa diabaikan.

“Jangan sampai yang menikmati hasilnya hanya perusahaan. Masyarakat juga harus merasakan manfaatnya,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda sejak Jumat malam hingga Sabtu (21/2/2026) pagi kembali membuat Perumahan Rapak Binuang, Jalan PM Noor, Kelurahan Sempaja Selatan, lumpuh total. Ketinggian air dilaporkan mencapai 1,2 meter, menjadikannya salah satu banjir terparah sejak 2020.

Pantauan di lapangan menunjukkan air merendam akses jalan utama dan masuk ke dalam rumah warga. Aktivitas masyarakat praktis terhenti. Kendaraan tidak dapat melintas, sementara sebagian warga memilih bertahan di dalam rumah sambil menunggu air surut.

Miftahul Ulum, salah satu warga terdampak, mengaku kondisi ini bukan hal baru bagi mereka. Namun ia menilai situasi beberapa tahun terakhir semakin parah.

“Kalau intensitas hujan tinggi, pasti begini situasinya. Mau dibingungkan apa lagi, dinikmati saja lagi,” ujarnya dengan nada pasrah.

Warga menyebut sedikitnya ada tiga faktor utama yang memperburuk banjir di kawasan tersebut. Pertama, drainase di sepanjang Jalan PM Noor dinilai belum sepenuhnya terkoneksi hingga muara, sehingga aliran air dari Sempaja dan Batu Cermin menumpuk di satu jalur. Kedua, persoalan klasik sampah di saluran air yang mempersempit kapasitas aliran. Ketiga, pembangunan kawasan perumahan baru serta area sekitar GOR dan rumah sakit yang dinilai mengurangi daya resap air.

Samosir, warga lainnya, mengatakan air mulai naik sejak malam hari dan biasanya baru surut satu hingga dua hari kemudian.

“Sekarang jelas kewalahan. Barang-barang di dalam rumah hancur, mau bergerak susah, tidur pun susah. Aktivitas keluar rumah sama sekali tidak bisa,” keluhnya.

Ia menambahkan, persoalan tak berhenti saat banjir surut. Lumpur tebal dan sumbatan di parit harus dibersihkan secara manual oleh warga agar aliran air kembali normal.

“Kami berharap pemerintah lebih serius memperhatikan kondisi di sini. Ini bukan sekali dua kali. Setiap hujan lebat pasti begini. Kami butuh solusi nyata,” tegasnya.

Hingga siang hari, genangan di kawasan Jalan PM Noor masih tinggi. Warga diminta tetap waspada mengingat potensi hujan susulan masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai memberlakukan penarikan retribusi bagi pedagang yang menempati lapak di pelataran Bontang Kuala (BK). Setiap lapak dikenakan tarif Rp300 ribu per bulan dan resmi berlaku mulai 1 Maret 2026.

Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan kawasan wisata sekaligus upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Kota Bontang, Eko Mashudi, menegaskan seluruh mekanisme penarikan retribusi telah mengacu pada Peraturan Daerah dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.

“Semuanya sesuai dengan Perda dan tata cara retribusinya sesuai Perwali. Nantinya pedagang membayar melalui QRIS langsung ke kas daerah. Kami hanya minta bukti setornya, tidak menerima uang tunai untuk menghindari kebocoran pendapatan,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Pemkot menyediakan 43 lapak di kawasan pelataran BK. Prioritas diberikan kepada pedagang lama dengan ketentuan satu orang hanya bisa memiliki satu lapak.

“Kalau istrinya sudah dapat lapak, suaminya yang mendaftar tidak bisa lagi. Supaya pedagang lain juga bisa terfasilitasi,” jelas Eko.

Seiring pemberlakuan retribusi, seluruh pedagang akan menempati lapak baru mulai 1 Maret 2026. Area parkir yang sebelumnya digunakan untuk berjualan kini disterilkan dan difungsikan penuh sebagai lahan parkir yang akan dikelola oleh Dinas Perhubungan.

“Parkiran harus steril dari lapak. Digunakan sesuai fungsinya agar lebih tertata,” tambahnya.

Dengan tarif Rp300 ribu per bulan, pedagang mendapatkan fasilitas listrik dan air bersih. Dispoparekraf juga tengah menyusun pola pengelolaan lapak, termasuk standar penyajian dan pelayanan agar kawasan wisata lebih rapi dan nyaman.

“Arahan kepala daerah jelas, lapak bukan untuk tempat tinggal atau menambah barang seenaknya. Penataan ini supaya tidak terkesan kumuh,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola kawasan Bontang Kuala, tetapi juga menciptakan lingkungan wisata yang lebih tertib, bersih, dan profesional, tanpa mengurangi peluang usaha bagi UMKM lokal. (MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Penangkapan seorang remaja berusia 16 tahun di pinggir Jalan Mada, Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara (Kukar), Jumat (20/2/2026) dini hari, membuka tabir jaringan peredaran sabu lintas wilayah Sangasanga–Palaran, Samarinda.

Remaja berinisial MS (16) diamankan sekitar pukul 00.45 Wita oleh tim Satresnarkoba Polres Kukar. Dari dashboard sepeda motor yang dikendarainya, polisi menemukan dua bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat kotor 2 gram yang disembunyikan di dalam bungkus rokok.

Kepala Satresnarkoba Polres Kukar, AKP Yohanes Bonar Adiguna, menjelaskan pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat sejak 17 Februari 2026 terkait maraknya transaksi sabu di kawasan Sangasanga Dalam.

“Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan beberapa hari. Saat yang bersangkutan diamankan, ditemukan dua paket sabu. Dari situ kami lakukan pengembangan,” ujar Yohanes, Sabtu (21/2/2026).

Dari hasil pemeriksaan, MS mengaku memperoleh barang haram tersebut dari pria berinisial MZ (26), warga Palaran, Samarinda. Sekitar pukul 01.30 Wita, tim bergerak ke rumah MZ di Jalan Adi Sucipto, Rawa Makmur.

Di lokasi itu, polisi mengamankan MZ dan menemukan 28 bungkus sabu dengan berat kotor 39,63 gram di dalam kamar. Turut disita timbangan digital, alat pres plastik, plastik klip, dua unit telepon seluler, satu unit sepeda motor, serta uang tunai Rp1,9 juta.

“Barang bukti ditemukan di lantai kamar. Yang bersangkutan mengakui sabu itu miliknya,” kata Yohanes.

Pengembangan kembali dilakukan setelah MZ mengaku sebagian sabu telah diserahkan kepada pria lain berinisial AW (27) di Sangasanga.

Sekitar pukul 09.00 Wita di hari yang sama, tim menggerebek rumah AW di Jalan Simpang Tani, Kelurahan Jawa, Sangasanga. Polisi menemukan empat bungkus sabu dengan berat kotor 0,92 gram yang disembunyikan di bawah mesin cuci. Selain itu, diamankan alat isap, plastik klip, telepon seluler, serta uang tunai Rp300 ribu.

AW mengaku menerima sekitar 5 gram sabu dari MZ dan sebagian telah habis terjual.

Dalam waktu kurang dari sembilan jam, polisi berhasil mengamankan tiga tersangka dari dua wilayah berbeda. Total barang bukti sabu yang disita mencapai 42,55 gram berat kotor, terdiri atas 2 gram dari MS, 39,63 gram dari MZ, dan 0,92 gram dari AW.

Selain narkotika, polisi menyita tiga unit telepon seluler, dua unit sepeda motor, timbangan digital, alat pres plastik, alat isap, serta uang tunai total Rp2,2 juta.

Yohanes menyebut pola distribusi yang terungkap menunjukkan jaringan berjenjang, dari pemasok di Samarinda, turun ke pengedar di Sangasanga, hingga menyasar remaja.

“Yang memprihatinkan, pelaku awal masih berusia 16 tahun. Ini menjadi alarm bahwa jaringan narkotika menyasar usia sangat muda,” tegasnya.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana berat. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pemasok di atas MZ serta jalur masuk sabu ke wilayah pesisir Kukar. (MK)

Editor: Agus S

SENDAWAR – Meski harus menempuh jarak cukup jauh dari lokasi penugasan, personel Satgas TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kutai Barat tetap menunaikan kewajiban Sholat Jumat dengan penuh semangat. Personel Tim TMAB yang dipimpin Letda Inf Iskan berjalan menuju Masjid At-Taqwa di Tering Seberang, Jumat (20/2/2026).

Di tengah kesibukan pembangunan sasaran fisik berupa sumur bor dan MCK di Kampung Tering Lama, anggota Satgas berangkat lebih awal agar dapat mengikuti rangkaian ibadah dengan khusyuk. Perjalanan yang ditempuh menjadi bagian dari komitmen prajurit dalam menjaga kewajiban sebagai umat beragama.

Letda Inf Iskan menegaskan bahwa di mana pun bertugas, ibadah tetap menjadi prioritas.

“Tugas pembangunan tetap berjalan, namun kewajiban kepada Allah SWT juga tidak boleh ditinggalkan. Meski jauh dari masjid, kami tetap berusaha melaksanakannya tepat waktu,” ujarnya.

Kehadiran Satgas TMMD Wiltas ke-127 di wilayah tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi teladan kedisiplinan dan komitmen spiritual di tengah masyarakat.

Usai menunaikan Sholat Jumat, personel Satgas kembali ke lokasi untuk melanjutkan pekerjaan dengan semangat kebersamaan. Dedikasi itu mencerminkan bahwa pengabdian TNI melalui TMMD tidak hanya membangun secara fisik, tetapi juga memperkuat nilai keimanan dan kebersamaan bersama warga. (MK)

Editor: Agus S

SENDAWAR – Kebersamaan TNI dan masyarakat kembali terlihat dalam pelaksanaan program TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kutai Barat. Di sela kegiatan pembangunan fisik, anggota Satgas turut membantu warga Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, dalam aktivitas menores karet, Jumat (20/2/2026).

Anggota Satgas langsung turun ke kebun milik Arkian dan ikut melakukan penyadapan karet. Kehadiran prajurit TNI tersebut menjadi penyemangat tersendiri bagi warga sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan antara aparat dan masyarakat.

Arkian mengaku merasa terbantu dengan kehadiran anggota Satgas di kebunnya.

“Saya merasa terbantu sekali dengan kehadiran bapak-bapak TNI. Pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat selesai,” ujarnya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat. Selain fokus pada pembangunan infrastruktur melalui program TMMD, Satgas juga hadir dalam kehidupan sehari-hari warga untuk berbagi tenaga dan kebersamaan.

Melalui aktivitas sederhana seperti membantu menores karet, Satgas TMMD ke-127 menunjukkan bahwa pengabdian tidak hanya diwujudkan dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam kedekatan sosial dan kepedulian terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. (MK)

Editor: Agus S

SENDAWAR – Bulan suci Ramadan tidak menyurutkan semangat pengabdian Satgas TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kutai Barat dalam menuntaskan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kampung Linggang Amer. Di tengah ibadah puasa, personel tetap bekerja penuh tanggung jawab demi mempercepat penyelesaian rumah warga penerima manfaat.

Sejak pagi, anggota Satgas telah berada di lokasi sasaran fisik untuk melanjutkan pekerjaan, mulai dari pemasangan rangka atap, perapian dinding, hingga penyempurnaan struktur bangunan. Seluruh proses dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat setempat.

Suasana kebersamaan tampak kuat di lokasi. Prajurit TNI dan warga saling berbagi peran agar pembangunan dapat rampung tepat waktu sehingga rumah tersebut segera bisa ditempati.

Dansatgas TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kubar, Letkol Inf Doni Fransisco, menegaskan bahwa Ramadan justru menjadi motivasi tambahan bagi seluruh personel.

“Puasa bukan menjadi alasan untuk mengurangi semangat kerja. Justru di bulan yang penuh berkah ini, kami ingin memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Ia menambahkan, program TMMD tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui kebersamaan serta nilai gotong royong.

Warga penerima bantuan RTLH mengaku terharu atas kepedulian dan kerja keras Satgas. Mereka merasa terbantu karena kehadiran TNI tidak hanya menghadirkan rumah layak huni, tetapi juga memberi harapan baru bagi keluarga.

Melalui TMMD Wiltas ke-127, sinergi antara TNI dan masyarakat semakin terasa nyata. Di tengah puasa Ramadan, semangat kebersamaan tetap terjaga, membuktikan bahwa pengabdian kepada bangsa dapat berjalan seiring dengan penguatan nilai keimanan. (MK)

Editor: Agus S