Beranda blog Halaman 322

Perkuat Produksi Pangan Lokal

0
FOTO: Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari.

BERAU – Angka kebutuhan beras di Kabupaten Berau melonjak, ditambah adanya dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetapi hal itu tidak dibarengi dengan produksi yang mumpuni.

Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari menuturkan, untuk memenuhi permintaan produksi lokal harus lebih digenjot lagi.

“Banyak dapur MBG yang sudah aktif, permintaan beras otomatis naik. Tapi produksi lokal kita masih minim, hal itu tentu tidak seimbang,” ungkapnya.

Ia menyebut kondisi ini sebagai alarm bagi Pemkab Berau bahwa daerah belum memiliki kemandirian pangan yang kuat.

Selama ini, kata dia, ketergantungan terhadap suplai dari luar daerah, seperti Surabaya dan Sulawesi serta sejumlah daerah produsen beras lainnya, masih sangat besar.

“Ini memperlihatkan kita belum siap memenuhi kebutuhan sendiri. Selama ini kita mengandalkan suplai dari Surabaya dan daerah luar lainnya,” ujarnya.

Mala menilai pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan terukur untuk memperkuat pondasi ketahanan pangan daerah.

Ia menyebut, salah satunya melalui percepatan pembukaan lahan pertanian produktif, modernisasi alat pertanian, serta pendampingan intensif kepada petani lokal.

“Kalau ingin ketahanan pangan, kita harus mulai dari produksi. Tidak bisa terus mengandalkan pasokan luar,” ungkapnya.

Selain sektor tanaman pangan, ia juga menilai subsektor peternakan harus mendapatkan perhatian yang sama.

Menurutnya juga peningkatan produksi protein hewani seperti telur, daging ayam, dan sapi penting untuk mendukung gizi anak dalam program MBG.

“Jadi bukan hanya padi. Peternakan kita juga harus diperkuat supaya seluruh bahan pangan untuk MBG dapat dipenuhi dari daerah sendiri,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah daerah segera menyusun strategi komprehensif dan roadmap jangka panjang untuk memutus ketergantungan Berau pada pasokan luar daerah.

“Ini momentum kita memperbaiki dari hulu. Karena MBG bukan program jangka pendek, jadi kebutuhan pangannya juga harus disiapkan dari sekarang,” pungkasnya. (adv)

KPK Awasi Rencana Impor 105.000 Mobil untuk Kopdes Merah Putih

0

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih mengawasi rencana pengadaan 105.000 unit mobil dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

Setyo mengatakan pengawasan tersebut dilakukan KPK melalui asesmen risiko korupsi atau risk corruption assessment (RCA).

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 https://koran.koranusantara.com
📱 https://digital.koranusantara.com/kn25feb2026/mobile/

Soroti Kesejahteraan Petani yang Belum Layak

0
FOTO: Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman

BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman menyoroti kondisi kesejahteraan petani yang jauh dari kata layak. Hal tersebut menurutnya harus mendapat perhatian.

Dia menuturkan, kondisi ekonomi para petani tidak sebanding dengan kerja keras yang sudah dilakukan. Sehingga, perlu adanya langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup petani.

“Petani itu juga menjadi salah satu sektor penting bagi daerah. Makanya saya berharap pemerintah harus memberikan perhatian serius terkait kesejahteraan mereka,” tegasnya.

‎Sakirman menegaskan bahwa pertanian merupakan sektor strategis yang menopang ketahanan pangan daerah. Karena itu, ia menilai sudah semestinya petani mendapatkan perhatian lebih melalui program bantuan dan dukungan pemerintah.

‎“Selama ini, mereka hanya bergantung dari hasil bertani. Untuk itu perlu adanya pemberian bantuan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” ujarnya.

‎Selain persoalan kesejahteraan, ia juga menyoroti minimnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Banyak di antaranya lebih memilih bekerja di sektor lain karena menilai profesi petani belum menjanjikan secara ekonomi.

‎Untuk menjawab tantangan itu, Sakirman menilai penting adanya pendampingan, pelatihan, dan penguatan SDM agar petani dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatannya. Pemanfaatan teknologi modern juga disebut menjadi salah satu solusi yang tidak bisa ditunda.

‎“Perlu ada langkah nyata bagaimana kita mensupport petani yang kondisi ekonominya semakin menurun. Tentunya bantuan peralatan modern diperlukan, karena ada beberapa faktor yang memengaruhi kemerosotan produktivitas,” tambahnya.

‎Ia mencontohkan program pengadaan alat pertanian di Kampung Buyung-buyung sebagai langkah yang mulai memberikan harapan bagi petani. Dirinya berharap program serupa dapat diperluas ke kampung lain agar manfaatnya lebih merata.

‎Selain itu, pemerintah juga disebut rutin melakukan studi banding bagi kelompok petani sebagai langkah peningkatan pengetahuan dan motivasi. “Ini dilakukan agar para petani terus berkembang dan mampu meningkatkan hasil produksi,” pungkasnya. (adv)

Minim Fasilitas Dasar di Kawasan Wisata, Ratna Dorong OPD Terkait Turun Tangan

0
FOTO: Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

BERAU – Penataan destinasi wisata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berjalan maksimal. Akan tetapi fasilitas dasar masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang menyebut mengenai fasilitas dasar harus mendapat perhatian serius. Pasalnya, hal tersebut bersangkutan dengan kenyamanan.

“Ketersediaan toilet ini bukan sekadar kebutuhan tambahan, tetapi fasilitas dasar. Di beberapa kawasan wisata, termasuk tepian kota, masih belum tersedia, dan ini harus segera dibenahi,” ungkapnya.

Ratna menyebut, keluhan masyarakat tidak hanya dari kawasan perkotaan, tetapi juga dari sejumlah destinasi unggulan.

“Wisata kita terus berkembang, tapi fasilitas dasarnya belum sepenuhnya mengikuti. Ini bisa berdampak pada kenyamanan pengunjung dan citra pariwisata Berau,” ujarnya.

Selain mendorong pengadaan toilet portabel di ruang publik kota, Ratna meminta pemerintah daerah melibatkan lebih banyak OPD teknis dalam penanganannya.

“Tidak hanya DLHK dan Disbudpar yang harus turun, DPUPR juga perlu mengambil peran dalam pembangunan fasilitas dasar di kawasan wisata. Mulai dari toilet, tempat bilas, area parkir, hingga penerangan,” jelasnya.

Menurut Ratna, DPUPR memiliki kewenangan dan kemampuan teknis dalam pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan di lokasi-lokasi wisata yang terus berkembang.

“Infrastruktur wisata bukan hanya soal keindahan, tapi juga kelayakan. DPUPR harus memastikan fasilitas dasar seperti toilet permanen, jalur pedestrian, dan sarana pendukung lainnya dibangun dengan standar yang baik,” paparnya.

Dirinya memastikan, DPRD akan terus memantau arahan ini dan mengawal percepatan penyediaan fasilitas dasar agar bisa segera dirasakan masyarakat.

“Kami akan terus monitoring, memastikan pengadaan toilet portabel berjalan, dan pembangunan fasilitas dasar oleh DPUPR masuk dalam prioritas. Wisata kita bagus, tapi fasilitasnya harus memadai,” tegasnya. (adv)

Prioritaskan Layanan Publik di Tengah Penerapan Efisiensi Anggaran

0
FOTO: Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto.

BERAU – Pada tahun 2026 ini, anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terpangkas hingga Rp1,748 triliun.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menegaskan agar pemangkasan yang terjadi harus disikapi dengan perencanaan yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

“Situasi fiskal 2026 memang berat, tetapi ini justru menuntut kita semua untuk lebih disiplin dalam menentukan prioritas,” ucapnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya selektivitas dalam menentukan sektor yang dikurangi. Menurutnya, pemotongan anggaran tidak boleh dilakukan secara merata tanpa menimbang dampak langsung terhadap masyarakat.

“Belanja modal dan program yang bersentuhan dengan pelayanan dasar jangan dijadikan korban pertama. Pemotongan harus tepat sasaran dan berbasis urgensi,” ujarnya.

Subroto juga mendukung strategi Pemkab Berau untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk digitalisasi pemungutan pajak dan penguatan peran BUMD.

“Kami setuju PAD harus ditingkatkan. Tapi jangan sampai upaya menaikkan pendapatan justru menjadi beban baru bagi masyarakat kecil, apalagi UMKM yang masih memulihkan diri,” jelasnya.

Dengan pendapatan yang menurun drastis dan adanya dana earmark yang tidak bisa digunakan secara fleksibel, menurut Subroto Pemkab harus mampu menyampaikan secara lebih terbuka mengenai prioritas pembangunan tahun depan.

“Dengan ruang fiskal yang menyempit, pemilihan program harus benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar melanjutkan pola anggaran tahun-tahun sebelumnya,” katanya. (adv)

Saga: Pembangunan TPS3R di Pulau Derawan Merupakan Langkah Tepat

0
FOTO: Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga.

BERAU – Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Pulau Derawan mendapat respons positif Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga.

Dia menyebut, kehadiran TPS3R dinilai sebagai langkah konkret untuk menjawab tantangan sampah di destinasi wisata unggulan tersebut.

“Adanya TPS3R ini bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah di destinasi wisata yang terus berkembang,” katanya.

Dirinya menilai, peningkatan jumlah wisatawan membawa dampak langsung pada volume sampah yang dihasilkan. Ia menegaskan bahwa persoalan kebersihan di daerah wisata harus menjadi agenda prioritas.

“Persoalan sampah khususnya di Pulau Derawan ini menjadi perhatian bersama agar pengunjung yang datang merasa nyaman,” ujarnya.

Saga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan pemetaan potensi timbulan sampah, baik harian maupun mingguan, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara lebih terukur.

“Penanganan sampah memang harus kita seriusi, karena Pulau Derawan ini daerah wisata, jadi harus dijaga lingkungannya,” tambahnya.

Politikus PPP tersebut turut mengajak masyarakat Bumi Batiwakkal agar terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Keberadaan TPS3R diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga melalui kegiatan pemilahan sampah organik dan nonorganik, pelatihan pengelolaan sampah, serta pembentukan kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan.

Lebih jauh, Saga meminta agar Pemerintah Kabupaten Berau menjadikan langkah strategis ini sebagai model yang bisa diterapkan di kampung-kampung lain, terutama yang berada di kawasan wisata. Menurutnya, konsistensi dalam pengelolaan sampah akan berdampak besar pada kelestarian alam.

“Ini menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga keindahan dan ekosistem laut di Pulau Derawan agar bebas dari sampah,” tutupnya. (adv)

Nilai Perlu Pembangunan GOR Baru

0
FOTO: Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.

BERAU – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menilai gedung olahraga (GOR) saat ini sudah tak lagi mampu menampung antusiasme masyarakat saat adanya event yang digelar.

Dia menilai, pemerintah daerah sudah saatnya membangun GOR baru, pasalnya minat masyarakat terhadap olahraga semakin tinggi, namun tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai.

“GOR Pemuda sudah over kapasitas, terutama saat ada event-event besar. Tempat parkir sempit, tribun tidak cukup, bahkan ruang ganti pun tidak memadai,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa GOR Pemuda selama ini menjadi pusat kegiatan olahraga indoor seperti voli, bulu tangkis, hingga futsal. Selain itu, gedung tersebut juga kerap digunakan untuk acara daerah lainnya, seperti konser musik, bazar, dan turnamen regional.

“GOR itu sudah berusia sangat lama. Meski masih bisa digunakan, tapi kapasitas dan kelayakannya sudah jauh dari ideal,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Deded ini mendorong Pemkab Berau melalui OPD terkait agar segera mengkaji pembangunan GOR baru yang lebih representatif.

“Kita harus lihat ini sebagai investasi jangka panjang. Anak-anak muda butuh ruang untuk berkembang, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental dan sosial,” tegasnya.

Dirinya juga menyoroti potensi ekonomi yang bisa didorong melalui pembangunan fasilitas olahraga baru. Dengan fasilitas yang memadai, Berau dinilai bisa menjadi tuan rumah event-event olahraga regional atau bahkan nasional. Hal itu tentu akan menggerakkan sektor-sektor lain, seperti pariwisata dan UMKM.

“Kalau kita punya GOR berstandar nasional, kita bisa bidik banyak event besar. Ini efek gandanya luar biasa, bukan cuma soal olahraga,” tuturnya.

Dedy memastikan bahwa DPRD siap mendukung dari sisi anggaran apabila pembangunan gedung olahraga baru tersebut masuk dalam prioritas program daerah.

“Kalau ini jadi program yang jelas, kami di DPRD pasti mendukung melalui anggaran. Yang penting desainnya matang dan betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap tahun anggaran 2026 sudah bisa dimulai proses pembangunan atau setidaknya penyusunan Detail Engineering Design (DED) sehingga bisa segera dilaksanakan.

“Kita jangan tunggu sampai kondisi GOR sekarang benar-benar tidak layak. Dari sekarang harus disiapkan,” tutupnya. (adv)

Ajak Anak Muda Berani Terjun ke Politik

0
FOTO: Anggota Komisi III DPRD Berau, Oktavia.

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Oktavia mengajak partisipasi anak muda untuk berani terjun ke dunia politik.

Ia menuturkan, generasi muda harus berpartisipasi dalam hal pembangunan daerah. Sehingga dalam mengambil peran tersebut harus berani terjun ke dunia politik.

Kehadiran anak muda di parlemen bukan hanya menjadi representasi kelompok usia, tetapi juga menjadi bukti bahwa ruang politik saat ini semakin terbuka bagi siapa saja yang memiliki komitmen dan kapasitas.

“Saya ingin membuktikan bahwa anak muda juga mampu berperan dalam proses pengambilan kebijakan. Politik itu bukan hanya untuk mereka yang senior, tapi juga untuk kita yang punya energi, ide baru dan semangat membangun daerah,” ujarnya.

Oktavia menyebut, keberanian pemuda untuk terjun ke politik sering kali terhambat oleh stigma negatif dan minimnya kepercayaan diri.

Banyak yang menganggap politik sebagai ruang yang penuh intrik dan sulit ditembus. Padahal, lanjutnya, tantangan tersebut justru harus dijawab dengan keterlibatan lebih banyak generasi muda.

“Selama ini banyak anak muda yang menilai politik itu dunia yang rumit. Padahal kalau kita mau belajar, mau terjun langsung, politik justru menjadi tempat kita memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat,” jelasnya.

Dirinya mengatakan bahwa saat ini banyak pemilih yang mulai memberi kepercayaan kepada tokoh muda karena dianggap lebih responsif, adaptif, dan dekat dengan kebutuhan generasi sekarang.

Selain itu, pemuda juga memiliki keberanian membangun jejaring, aktif dalam organisasi, serta membiasakan diri terlibat dalam diskusi publik.

“Anak muda harus berani muncul, berani menyampaikan pendapat. Jangan tunggu sampai dianggap siap. Justru dengan terlibat lebih awal, kita bisa belajar lebih cepat dan lebih matang,” katanya.

Ia juga mengajak para pemuda Berau untuk tidak terpaku pada persepsi bahwa politik hanya tentang perebutan kekuasaan.

Di sisi lain, politik adalah wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mendorong kebijakan yang lebih adil serta berpihak kepada publik.

“Kalau anak muda terus menjauh dari politik, maka keputusan-keputusan penting akan selalu didominasi kelompok yang sama. Kita harus hadir untuk membawa warna baru, terutama dalam isu pendidikan, digitalisasi, dan pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.

Terbukanya ruang politik bagi generasi muda saat ini, diharapkannya ke depan muncul lebih banyak anak muda Berau yang berani berkompetisi dalam pemilihan legislatif maupun terlibat dalam organisasi politik di tingkat akar rumput.

“Saya percaya, masa depan Berau akan jauh lebih cerah bila anak muda berani mengambil peran sejak sekarang,” tandasnya. (adv)

Empat Pos Pantau Dikerahkan, Dishub Balikpapan Kawal Lalu Lintas Ramadan

0
Foto: Suasana lalu lintas di Kota Balikpapan saat Ramadan.

BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan Kota Balikpapan memperkuat pengawasan lalu lintas selama Ramadan 2026 dengan menyiagakan empat Pos Pantau Wahana di titik-titik strategis. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang berbuka puasa, salat tarawih, hingga aktivitas dini hari.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, menyampaikan bahwa kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan dan ketertiban berlalu lintas selama bulan suci.

“Selama Ramadan kami siagakan empat Pos Pantau Wahana bekerja sama dengan Polresta Balikpapan. Pos ini bukan hanya untuk memantau arus lalu lintas, tetapi juga menjadi tempat pengaduan masyarakat apabila terjadi kecelakaan atau gangguan lainnya,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Empat pos tersebut ditempatkan di Kilometer 13 Karang Joang, Batu Ampar Jalan Pati Mura, Gedung Parkir Klandasan, serta Jalan MT Haryono. Keempat lokasi ini dinilai sebagai jalur dengan tingkat kepadatan tinggi, terutama saat sore menjelang berbuka dan malam hari.

Menurut Fadli, sedikitnya tiga regu personel diterjunkan secara bergantian untuk melakukan pemantauan dan pengaturan arus kendaraan. Mereka juga berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas jika terjadi kepadatan atau insiden di lapangan.

“Keberadaan pos ini memudahkan koordinasi di lapangan sehingga pengawasan lebih terpadu dan respons terhadap gangguan lalu lintas bisa lebih cepat,” jelasnya.

Pembentukan Pos Pantau Wahana telah melalui rapat koordinasi lintas sektor dan menjadi bagian dari skema pengamanan Ramadan 2026. Peningkatan aktivitas di pusat perbelanjaan, pasar Ramadan, dan ruas jalan utama menjadi perhatian utama Dishub.

Dengan langkah ini, pemerintah kota berharap situasi lalu lintas selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri tetap tertib dan terkendali. (MK)

Editor: Agus S

Satgas Pangan Turun ke Pasar Kubar, Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Lebaran

0

SENDAWAR – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Kalimantan Timur bersama Polres Kutai Barat dan unsur pemerintah daerah melakukan pengecekan langsung ketersediaan serta harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional, gudang distributor, hingga pusat perbelanjaan di wilayah Kutai Barat.

Kegiatan pengawasan ini melibatkan Satreskrim Polres Kutai Barat, unsur TNI, Dinas Ketahanan Pangan (DKP), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stok tetap aman dan harga stabil menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Tim memeriksa berbagai komoditas penting seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, telur, dan daging. Selain memantau harga, petugas juga mengecek masa kedaluwarsa serta kelayakan produk guna menjamin keamanan konsumsi masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Kutai Barat, AKP Khoirul Umam, menegaskan bahwa pengecekan ini merupakan upaya preventif untuk mencegah praktik penimbunan dan permainan harga yang merugikan masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar serta mencegah terjadinya penimbunan maupun lonjakan harga yang tidak wajar menjelang hari besar keagamaan. Satgas Pangan juga mengimbau para pelaku usaha agar tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan,” ujar AKP Khoirul kepada pewarta, Sabtu (21/2/2026).

Ia menambahkan, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan aman, cukup, dan terjangkau.

“Kami berharap situasi kamtibmas di wilayah Kutai Barat tetap kondusif menjelang Idul Fitri,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Pertanian Kementerian Pertanian RI Anny Mulyani, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Nasional Maino Dwi Hartono, Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kaltim AKBP Haris Kurniawan, serta PPNS Bidang Pangan Lenni Pangaribuan.

Dari unsur Pemerintah Kabupaten Kutai Barat hadir Kasatpol PP Yustinus Giri, Kepala Dinas Pertanian Stevanus Alexander Samson, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat Rion.

Pengawasan akan terus dilakukan secara berkala hingga momentum Idul Fitri guna memastikan tidak ada gejolak harga maupun gangguan distribusi di pasaran. (MK)

Editor: Agus S