JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat pemantauan penerimaan pajak dengan melakukan evaluasi setiap minggu untuk mengejar target penerimaan tahun anggaran 2026. Langkah ini dilakukan di tengah realisasi penerimaan pajak yang baru mencapai 68,2 persen dari target APBN hingga akhir September.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemantauan tersebut akan dilakukan melalui rekonsiliasi berkala dalam forum Asset and Liability Committee (ALCo).

“Setiap minggu akan kami pantau. Kami akan rekonsiliasi dalam forum ALCo,” kata Bimo kepada wartawan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis (15/10).

Berdasarkan laporan terakhir Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga 30 September 2026 mencapai Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Dengan demikian, DJP masih harus mengejar sekitar Rp750,1 triliun dalam tiga bulan terakhir tahun anggaran untuk mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah.

Bimo mengatakan DJP juga akan memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran untuk menyelaraskan perkembangan penerimaan, belanja, dan penganggaran negara.

Menurut dia, koordinasi tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tidak hanya dari sisi penerimaan, tetapi juga pengeluaran dan pembiayaan.

“Kami akan rekonsiliasi bertiga, dari sisi penerimaan, pengeluaran, dan penganggarannya seperti apa. Dari (Dirjen) Perbendaharaan dan juga dari Dirjen Anggaran,” ujarnya.

Selain evaluasi mingguan, DJP menyiapkan tiga strategi kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak hingga akhir tahun.

Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10), Bimo menyebut ketiga strategi tersebut meliputi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui lokapasar atau marketplace, serta kebijakan pengurangan sanksi perpajakan.

Untuk transaksi digital lintas negara, pemerintah telah mulai menerapkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui SPP-TDLN sejak 25 September 2026.

Sementara itu, pemungutan PPh Pasal 22 melalui lokapasar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.

Lokapasar yang ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet, tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Adapun mekanisme pengurangan dan penghapusan sanksi perpajakan diatur dalam PMK Nomor 71 Tahun 2026.

Bimo menegaskan upaya menjaga kesehatan APBN juga mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan negara. Salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau sukuk sesuai kebutuhan pembiayaan.

“Misalnya, kita perlu menerbitkan surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN) atau sukuk. Itu juga nanti akan jadi keseimbangan untuk mempertahankan APBN yang sehat,” ujarnya.

Dengan pemantauan mingguan, penguatan koordinasi antardirektorat jenderal, dan penerapan sejumlah kebijakan perpajakan, DJP berupaya meningkatkan penerimaan pajak hingga penutupan tahun anggaran 2026. (ANT/KN)

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau dinamika kepemilikan dan aksi korporasi di sektor perbankan menyusul beredarnya rumor akuisisi saham PT Bank Central Asia Tbk (BCA) oleh pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Namun, BCA sebelumnya telah menegaskan bahwa informasi mengenai rencana akuisisi tersebut tidak benar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pengawasan terhadap perubahan kepemilikan bank dilakukan untuk memastikan setiap aksi korporasi berlangsung sesuai ketentuan dan tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dalam jawaban tertulis di Jakarta, Kamis (15/10), Dian menjelaskan bahwa OJK mencermati perkembangan kepemilikan saham dan struktur pengendalian bank, termasuk transaksi yang berpotensi mengubah pemegang saham pengendali.

Apabila terdapat transaksi yang mengakibatkan perubahan pengendalian, OJK akan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OJK juga memastikan setiap perubahan kepemilikan dan pengendalian bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta ketentuan mengenai kepemilikan bank.

Dian menjelaskan, perubahan kepemilikan pada bank besar tidak hanya dinilai dari transaksi saham, tetapi juga dari potensi dampaknya terhadap kondisi dan operasional bank.

Aspek yang dicermati meliputi profil risiko, konsentrasi eksposur, transaksi dengan pihak terkait, kualitas tata kelola, serta hubungan bank dengan kelompok usaha yang berada di bawah kendali pemegang saham.

Jika terjadi perubahan pengendalian yang material, OJK akan mengevaluasi dampaknya terhadap persaingan industri perbankan, strategi bisnis, penyaluran kredit, likuiditas, permodalan, tata kelola, dan potensi konsentrasi risiko.

“Secara umum, OJK menilai stabilitas industri perbankan nasional tetap ditopang oleh kondisi permodalan dan likuiditas yang memadai serta penerapan prinsip kehati-hatian,” kata Dian.

Sebelumnya, BCA telah membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan rencana akuisisi saham BBCA oleh Haji Isam.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn menyatakan kabar mengenai rencana aksi korporasi tersebut tidak benar.

“Menanggapi isu yang beredar di media sosial terkait adanya rencana aksi korporasi tertentu terhadap BCA, dapat kami sampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar,” kata Hera dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/9).

Berdasarkan data kepemilikan saham yang disampaikan dalam informasi tersebut, PT Dwimuria Investama Andalan (DIA) masih menjadi pemegang saham mayoritas BCA dengan kepemilikan 67,73 miliar saham atau 54,94 persen.

Sementara itu, kepemilikan saham masyarakat mencapai 44,64 persen, yang terdiri atas 2,51 persen saham masyarakat dalam bentuk warkat dan 42,13 persen saham masyarakat nonwarkat.

Dengan demikian, rumor akuisisi BCA oleh Haji Isam belum menjadi transaksi yang terkonfirmasi. OJK menegaskan pengawasan terhadap struktur kepemilikan dan perubahan pengendalian bank tetap dilakukan untuk menjaga tata kelola serta stabilitas industri perbankan nasional. (ANT/KN)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Klaten, Jawa Tengah, Hamenang Wajar Ismoyo dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-23 sepanjang 2026. Selain kepala daerah tersebut, KPK turut menangkap sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan pihak swasta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis (15/10).

“Benar,” kata Setyo.

Setyo menyebut sejumlah pihak telah diamankan dalam operasi tersebut, termasuk ASN Pemkab Klaten dan pihak swasta. Namun, KPK belum menyampaikan secara terperinci perkara yang mendasari OTT maupun peran masing-masing pihak yang ditangkap.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut.

Dengan penangkapan Hamenang, OTT di Klaten menjadi operasi tangkap tangan ke-23 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Hingga berita ini ditulis, status hukum para pihak yang diamankan belum diumumkan.

Sebelum OTT di Klaten, KPK telah melakukan serangkaian operasi tangkap tangan sejak Januari 2026. Operasi pertama berlangsung pada 9–10 Januari dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.

Pada Januari, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT kedua dan Bupati Pati Sudewo dalam OTT ketiga.

Pada Februari, KPK melakukan OTT terhadap Kepala KPP Madya Banjarmasin, kemudian menangkap Rizal, pejabat Bea dan Cukai yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.

Pada Maret, KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi yang berbeda.

Pada April, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam OTT ke-10. Tidak ada OTT yang tercatat dalam bahan berita selama Mei.

Memasuki Juni, KPK melanjutkan operasi terhadap sejumlah pihak, termasuk Bupati Muara Enim Edison, ASN Badan Pemeriksa Keuangan RI, serta pihak yang terkait dengan OTT terhadap Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby. Pada Juli, operasi KPK berlanjut hingga OTT ke-18, antara lain terhadap sejumlah kepala daerah.

Pada Agustus, KPK melakukan OTT terhadap jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman. Pada September, KPK menggelar OTT terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.

Sementara itu, OTT ke-22 pada Oktober menyasar pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pihak swasta sebelum operasi terbaru di Klaten.

KPK belum mengumumkan perkembangan lebih lanjut mengenai perkara yang menjerat pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT di Klaten. (ANT/KN)

JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secepat mungkin. Ia menegaskan, respons terhadap bencana harus bergerak dalam hitungan menit, bukan jam, untuk menekan dampak terhadap masyarakat dan mencegah jatuhnya korban jiwa.

“Responsif itu hitungannya bukan jam, menit. Jadi, kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depan ya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia,” kata Kristomei di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10).

Kristomei mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan setelah menjabat sebagai Kepala BNPB adalah mengonsolidasikan jajaran internal sebelum meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan.

Menurut dia, persiapan bersama staf diperlukan agar penanganan di lapangan berjalan optimal. Namun, ia menekankan bahwa langkah tanggap darurat tidak boleh berlarut-larut.

“Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi, jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak,” ujarnya.

Ia menegaskan, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana, termasuk karhutla. Karena itu, kecepatan respons harus menjadi perhatian dalam evaluasi penanganan bencana ke depan.

“Yang paling penting adalah jangan sampai ada korban. Itu loh yang pertama,” kata Kristomei.

Untuk mengetahui kondisi aktual kebakaran, Kristomei berencana memeriksa data luas karhutla berdasarkan pemantauan satelit Sistem Monitoring Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) serta NASA.

Data tersebut akan digunakan untuk mengetahui luas area yang terbakar sekaligus mengidentifikasi dampak kebakaran sebagai dasar penentuan langkah penanganan.

“Saya cek dulu data fakta yang ada saat ini berdasarkan satelit, satelit Sipongi kan ada tuh. Kemudian hasil pantauan NASA juga. Berapa sih luasan yang sebenarnya itu? Kan itu bisa dihitung, gitu loh. Dan dampaknya apa?” tuturnya.

Kristomei juga menyatakan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. BNPB, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi bencana yang berdampak terhadap masyarakat.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Terkait kemungkinan dukungan dari luar negeri, Kristomei mengatakan BNPB akan terlebih dahulu memetakan kapasitas dan sumber daya yang tersedia di tingkat pusat maupun daerah. Pemetaan tersebut diperlukan untuk menentukan apakah ada kebutuhan bantuan tambahan.

Kristomei resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNPB pada Kamis (15/10), menggantikan Letjen TNI Suharyanto.

Dengan jabatan barunya, ia menekankan percepatan respons dan perlindungan keselamatan masyarakat sebagai perhatian utama dalam penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan. (ANT/KN)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyetujui penerimaan bantuan dari negara-negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Mekanisme bantuan tersebut kini dibahas secara teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Persetujuan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir seusai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).

“Itu sudah dibahas ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,” ujar Arrmanatha.

Ia mengatakan Prabowo menaruh perhatian serius terhadap penanganan karhutla karena dampaknya tidak hanya dirasakan di sejumlah daerah di Indonesia, tetapi juga berpotensi memengaruhi kawasan sekitarnya.

Arrmanatha menegaskan, Indonesia telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk menangani kebakaran. Hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 60.177 personel gabungan dari pemadam kebakaran, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan daerah, dan relawan telah diterjunkan.

Selain personel, sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk helikopter dan pesawat, juga dikerahkan untuk mendukung pemadaman melalui metode water bombing serta operasi modifikasi cuaca.

“Langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia selama ini sangat kuat ya. Ini menunjukkan komitmen kita untuk segera menyelesaikan masalah ini,” kata Arrmanatha.

Salah satu negara yang menyatakan kesiapan membantu Indonesia adalah Malaysia. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi sebelumnya menyampaikan tawaran bantuan saat bertemu Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 18 September 2026.

Malaysia menyatakan akan mengerahkan satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 personel pemadam kebakaran untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia.

Presiden Prabowo menyambut baik dukungan negara-negara sahabat tersebut. Menurut dia, kebakaran hutan merupakan persoalan lingkungan yang dampaknya dapat melintasi batas negara.

“Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita, dan kita terima dengan baik,” kata Prabowo.

Persetujuan pemerintah terhadap bantuan negara tetangga menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla. Sementara itu, mekanisme teknis penerimaan dan pelaksanaan bantuan masih dibahas oleh pihak terkait. (ANT/KN)

KARAWANG — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan keputusan perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk pergantian Menteri ESDM, sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menanggapi kabar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri yang disebut-sebut akan dilantik menjadi Menteri ESDM. Bahlil mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

“Reshuffle itu hak prerogatif Bapak Presiden,” ujar Bahlil seusai menghadiri acara Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kabar Simon akan menggantikannya sebagai Menteri ESDM, Bahlil kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui informasi tersebut.

“Enggak tahu saya, enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu,” ucapnya.

Bahlil menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai perombakan kabinet kepada Presiden Prabowo. Hingga pernyataan tersebut disampaikan, tidak ada konfirmasi dalam keterangan Bahlil mengenai kepastian pergantian Menteri ESDM.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM pada Kamis (1/10).

Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024–2029, yang ditetapkan pada 30 September 2026.

Bahlil mengatakan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi bertujuan mempercepat pelaksanaan target hilirisasi dan transisi energi yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Untuk sementara, kantor kementerian koordinator tersebut masih berada di lingkungan Kementerian ESDM.

Meski merangkap dua jabatan, Bahlil menyatakan hanya menerima satu gaji. Ia juga memastikan pembentukan kementerian koordinator baru tidak akan memicu pemborosan anggaran karena kebutuhan anggarannya diprioritaskan dari Kementerian ESDM. (JP/KN)