JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Klaten, Jawa Tengah, Hamenang Wajar Ismoyo dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-23 sepanjang 2026. Selain kepala daerah tersebut, KPK turut menangkap sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan pihak swasta.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis (15/10).
“Benar,” kata Setyo.
Setyo menyebut sejumlah pihak telah diamankan dalam operasi tersebut, termasuk ASN Pemkab Klaten dan pihak swasta. Namun, KPK belum menyampaikan secara terperinci perkara yang mendasari OTT maupun peran masing-masing pihak yang ditangkap.
Sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut.
Dengan penangkapan Hamenang, OTT di Klaten menjadi operasi tangkap tangan ke-23 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Hingga berita ini ditulis, status hukum para pihak yang diamankan belum diumumkan.
Sebelum OTT di Klaten, KPK telah melakukan serangkaian operasi tangkap tangan sejak Januari 2026. Operasi pertama berlangsung pada 9–10 Januari dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.
Pada Januari, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT kedua dan Bupati Pati Sudewo dalam OTT ketiga.
Pada Februari, KPK melakukan OTT terhadap Kepala KPP Madya Banjarmasin, kemudian menangkap Rizal, pejabat Bea dan Cukai yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Pada Maret, KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi yang berbeda.
Pada April, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam OTT ke-10. Tidak ada OTT yang tercatat dalam bahan berita selama Mei.
Memasuki Juni, KPK melanjutkan operasi terhadap sejumlah pihak, termasuk Bupati Muara Enim Edison, ASN Badan Pemeriksa Keuangan RI, serta pihak yang terkait dengan OTT terhadap Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby. Pada Juli, operasi KPK berlanjut hingga OTT ke-18, antara lain terhadap sejumlah kepala daerah.
Pada Agustus, KPK melakukan OTT terhadap jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman. Pada September, KPK menggelar OTT terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.
Sementara itu, OTT ke-22 pada Oktober menyasar pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pihak swasta sebelum operasi terbaru di Klaten.
KPK belum mengumumkan perkembangan lebih lanjut mengenai perkara yang menjerat pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT di Klaten. (ANT/KN)
