TENGGARONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyiapkan bantuan seragam sekolah bagi siswa yang terdampak kebakaran di sejumlah wilayah Kecamatan Tenggarong.

Penyaluran bantuan masih menunggu pendataan dan verifikasi calon penerima agar sesuai dengan jumlah siswa serta kebutuhan perlengkapan sekolah mereka.

Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, mengatakan bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan siswa korban kebakaran tetap dapat mengikuti kegiatan belajar tanpa terkendala kebutuhan seragam dan perlengkapan sekolah.

Disdikbud Kukar saat ini berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan. Jumlah paket seragam yang akan disalurkan belum ditetapkan karena masih menyesuaikan hasil pendataan di lapangan.

Pujianto menjelaskan, Disdikbud Kukar sebelumnya telah menyalurkan bantuan serupa kepada siswa terdampak kebakaran di Kecamatan Muara Muntai. Sebanyak 12 paket seragam sekolah diberikan kepada 12 siswa, dengan setiap paket berisi perlengkapan sekolah secara lengkap.

“Kalau di Muara Muntai kemarin ada 12 paket, satu paket untuk satu orang,” ungkap Pujianto, Kamis (15/10/2026).

Untuk bantuan bagi siswa korban kebakaran di Tenggarong, Disdikbud Kukar berencana memanfaatkan program seragam sekolah gratis yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.

Selain menggunakan program yang sudah tersedia, Disdikbud juga berencana menambah anggaran agar kebutuhan siswa terdampak dapat dipenuhi. Dengan skema tersebut, bantuan diharapkan bisa disalurkan melalui program yang ada tanpa harus menunggu pengusulan anggaran baru.

Proses pendataan dilakukan bersama pihak sekolah, pengurus RT, pemerintah kecamatan, kelurahan, serta pihak terkait lainnya. Langkah ini diperlukan untuk memastikan identitas siswa penerima sekaligus mengidentifikasi jenis perlengkapan yang dibutuhkan masing-masing keluarga.

Pendataan menjadi tahapan penting agar bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau siswa terdampak. Disdikbud juga membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan informasi mengenai kebutuhan pendidikan yang mendesak setelah musibah kebakaran.

Meski persiapan telah berjalan, jadwal penyaluran bantuan belum ditentukan. Disdikbud Kukar masih menunggu hasil verifikasi dan koordinasi sebelum menetapkan jumlah paket serta waktu distribusi.

“Untuk waktu penyalurannya yang lain-lain, kita masih menyesuaikan dengan proses pendataan dan koordinasi yang sedang berjalan,” jelas Pujianto. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Persiapan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis (MTQH) ke-46 tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mencapai lebih dari 80 persen secara konseptual. Meski demikian, panitia masih mengevaluasi sejumlah kebutuhan teknis, terutama penentuan lokasi perlombaan dan bazar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjelang pelaksanaan pada Desember 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kukar, Sunggono, mengatakan pematangan persiapan terus dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Sejumlah keputusan masih menyesuaikan kondisi lapangan dan ketersediaan fasilitas.

Hal itu disampaikannya seusai mengikuti rapat koordinasi persiapan MTQH ke-46 Kaltim di Kantor LPTQ, Jalan Jelawat, Tenggarong, Kamis (15/10/2026).

“Kalau persiapan secara konsepsional, saya kira sudah di atas 80 persen,” ujar Sunggono.

Salah satu hal yang masih dibahas panitia adalah lokasi bazar UMKM. Semula, kegiatan yang melibatkan pelaku usaha tersebut direncanakan berlangsung di samping Kantor Bupati Kukar.

Namun, panitia kini mempertimbangkan Arbizz Space sebagai alternatif. Lokasi tersebut dinilai memiliki ruang yang berpotensi menampung pelaku UMKM selama pelaksanaan MTQH.

Penentuan lokasi bazar menjadi bagian dari penataan fasilitas pendukung agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung dengan baik selama kegiatan tingkat provinsi itu.

Selain bazar, panitia juga mengevaluasi rencana penggunaan gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar sebagai tempat perlombaan.

Gedung tersebut berpotensi digunakan untuk kegiatan lain pada Desember 2026. Karena itu, ketersediaan dan kesesuaiannya perlu dipastikan sebelum ditetapkan sebagai lokasi pertandingan.

Evaluasi ini menunjukkan bahwa persiapan MTQH tidak hanya berkaitan dengan konsep penyelenggaraan, tetapi juga kesiapan tempat dan pengaturan teknis di lapangan.

Sunggono mengatakan rapat koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperbarui informasi mengenai perubahan rencana. Dengan koordinasi tersebut, panitia diharapkan dapat mengantisipasi kendala sebelum kegiatan dimulai.

“Jadi hari ini menyamakan persepsi, mencari informasi dan menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada, sehingga nanti pada saatnya kegiatan itu betul-betul bisa berjalan sesuai harapan kita semua,” jelasnya.

Di luar persoalan lokasi, Pemkab Kukar juga mematangkan persiapan kontingen yang akan mengikuti MTQH ke-46 Kaltim. Kukar direncanakan berpartisipasi dalam seluruh cabang lomba yang dipertandingkan. Meski demikian, jumlah pasti peserta masih dalam proses pendataan dan penentuan.

Panitia juga memperkirakan hampir 1.200 orang akan terlibat dalam penyelenggaraan MTQH tersebut. Jumlah ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menyiapkan kebutuhan akomodasi selama kegiatan berlangsung.

Pendataan penginapan telah dilakukan terhadap sejumlah pilihan, mulai dari hotel hingga guesthouse di Tenggarong dan kawasan sekitarnya. Ketersediaan tempat menginap perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan.

Besarnya jumlah orang yang diperkirakan hadir membuat koordinasi kebutuhan penginapan dan fasilitas pendukung menjadi bagian penting dari persiapan.

Setelah evaluasi dan pematangan teknis selesai, Pemkab Kukar berencana mempresentasikan perkembangan kesiapan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Laporan resmi juga akan disampaikan kepada Bupati Kukar sebagai bagian dari evaluasi internal. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Rencana hibah aset milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kepada Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) masih menunggu kepastian administrasi dan hukum. Selain kejelasan status aset, hasil audit kelembagaan Unikarta periode 2020–2026 menjadi salah satu bahan pertimbangan sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, mengatakan aset pemerintah daerah di kawasan Tenggarong Seberang diperkirakan mencapai 28 hektare. Namun, luas tersebut mencakup keseluruhan aset Pemkab Kukar di kawasan itu dan belum dapat dipastikan sebagai luas lahan yang akan dihibahkan kepada Unikarta.

Aset yang menjadi pembahasan, termasuk Auditorium Unikarta, hingga kini masih tercatat sebagai milik pemerintah daerah. Karena itu, rencana penyerahannya harus melalui kajian sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Heriansyah menjelaskan, aset tersebut diperoleh melalui anggaran Disdikbud Kukar. Penyerahannya kepada perguruan tinggi swasta tidak dapat dilakukan hanya atas dasar kebutuhan pengembangan kampus, tetapi harus memenuhi persyaratan administrasi dan hukum yang berlaku.

Disdikbud Kukar telah berdiskusi dengan Rektor Unikarta untuk membahas kemungkinan hibah tersebut. Pemerintah daerah juga meminta pihak kampus mempelajari praktik hibah aset di daerah lain, khususnya yang melibatkan perguruan tinggi swasta.

Referensi tersebut diperlukan untuk mengetahui tahapan, persyaratan, dan mekanisme yang dapat menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan.

“Saya meminta referensi dari daerah lain yang pernah melakukan hibah kepada perguruan tinggi swasta agar bisa kita pelajari tahapan-tahapannya,” ujar Heriansyah, Kamis (15/10/2026).

Selain status lahan, Disdikbud juga menyoroti bangunan yang telah berdiri di kawasan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima Heriansyah, sekitar 60 persen nilai bangunan disebut telah dibayarkan.

Namun, persentase itu merujuk pada bangunan yang sudah ada, bukan keseluruhan rencana induk atau master plan pembangunan Unikarta.

Dengan demikian, informasi tersebut belum bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan keseluruhan nilai maupun cakupan aset yang akan dihibahkan.

Persyaratan kelembagaan menjadi salah satu hal penting dalam pembahasan hibah. Heriansyah menjelaskan, pemerintah daerah harus memastikan calon penerima memenuhi ketentuan, terutama terkait karakter lembaga yang tidak berorientasi pada keuntungan.

Untuk memperjelas persoalan tersebut, Disdikbud Kukar menunggu hasil audit Unikarta periode 2020 hingga 2026. Hasil audit diharapkan dapat menjadi bahan penilaian terhadap status dan orientasi kelembagaan kampus.

Pemerintah daerah juga akan memastikan aset berstatus clear and clean, yakni memiliki kejelasan administrasi dan status hukum sebelum keputusan penyerahan diambil.

Apabila masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap aturan atau persoalan mengenai status kelembagaan, Disdikbud akan mendorong kajian lebih lanjut melalui bagian hukum pemerintah daerah.

Pendapat hukum atau legal opinion juga diharapkan dapat memberikan kepastian agar proses hibah tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Permasalahannya adalah pemerintah daerah boleh menghibahkan, tetapi kepada lembaga non-profit. Karena itu, audit Unikarta harus jelas, apakah memang berorientasi pada keuntungan atau bergerak di bidang pendidikan yang bersifat sosial,” jelas Heriansyah.

Di sisi lain, Pemkab Kukar melihat keberadaan perguruan tinggi yang representatif sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong perkembangan pendidikan dan perekonomian daerah.

Aktivitas kampus berpotensi membuka peluang usaha bagi masyarakat di sekitarnya. Kebutuhan mahasiswa dan sivitas akademika dapat menggerakkan berbagai sektor, mulai dari rumah kos, warung makan, jasa laundry, penyewaan barang, hingga penjualan alat tulis kantor.

Perputaran ekonomi tersebut juga berpeluang memberikan manfaat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski demikian, dukungan terhadap pengembangan kampus tetap harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan aset milik daerah.

Heriansyah berharap Unikarta dapat memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan agar rencana hibah bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Keputusan pemerintah daerah nantinya akan bergantung pada hasil audit, kejelasan status aset, dan kajian hukum yang dilakukan.

“Kalau hasil audit menunjukkan bahwa Unikarta bukan lembaga yang berorientasi pada profit, melainkan lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ada kajian legal opinion dari aparat penegak hukum, kita siap,” tutup Heriansyah. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R