JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengandalkan kredibilitas fiskal dan disiplin pengelolaan anggaran untuk menarik investasi asing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah satu komitmen yang ditegaskan adalah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sembari tetap memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam agenda Investor Meeting yang diselenggarakan Deutsche Bank di Bangkok, Thailand. Menurut dia, kebijakan fiskal harus tetap responsif terhadap tekanan global tanpa mengorbankan ketahanan keuangan negara dalam jangka panjang.

“Kebijakan fiskal harus mampu merespons berbagai tekanan, baik dari geopolitik, perdagangan, volatilitas pasar, maupun harga domestik, tanpa menggerus penyangga fiskal untuk masa depan,” kata Suahasil dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Suahasil mengatakan, investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dalam APBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan pertumbuhan investasi mencapai 7 persen.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong sinergi kebijakan fiskal, peran Danantara dalam investasi strategis, serta partisipasi sektor swasta.

“Untuk mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah mendorong sinergi antara kebijakan fiskal, peran Danantara dalam investasi strategis, serta partisipasi sektor swasta,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, pemerintah juga berupaya menjaga kepercayaan investor dalam jangka panjang melalui sejumlah strategi.

Strategi pertama adalah memperkuat kredibilitas, kinerja, dan stabilitas perekonomian, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor keuangan. Pemerintah juga secara berkala mengomunikasikan kondisi ekonomi dan arah kebijakan kepada pasar serta investor secara terpadu.

Strategi kedua adalah menjaga disiplin dan integritas pasar. Menurut Suminto, langkah tersebut penting untuk mendorong terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, aktif, dan likuid.

“Hal ini penting untuk membangun pasar keuangan yang lebih dalam, aktif, dan likuid,” ujar Suminto.
Strategi ketiga adalah memperdalam pasar keuangan dengan memperkuat peran investor institusional maupun investor ritel domestik.

Suminto mengatakan, penguatan basis investor dalam negeri diharapkan membuat pasar keuangan Indonesia tidak hanya semakin aktif dan likuid, tetapi juga lebih tangguh dalam menghadapi dinamika keuangan global.

Melalui penguatan kredibilitas fiskal, stabilitas ekonomi, dan pendalaman pasar keuangan, pemerintah berupaya membangun kepercayaan investor sebagai salah satu penopang pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan investasi pada 2027. (ANT/KN)

JAKARTA – Perum Bulog menyiapkan lelang 380 ribu ton beras yang mengalami penurunan mutu untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku tepung beras. Saat ini, Bulog berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), termasuk menyusun pembagian volume beras yang akan dilelang di setiap provinsi.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, proses persiapan lelang masih berlangsung dan melibatkan KPKNL di berbagai wilayah Indonesia.

“Ya ini sedang proses ke KPKNL,” kata Rizal seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Ia menjelaskan, Bulog juga tengah mengatur alokasi beras yang akan dilelang di masing-masing provinsi melalui Direktorat Pemasaran. Dengan demikian, pelaksanaan lelang tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi melibatkan KPKNL di berbagai daerah.

“Nanti pembagian per provinsinya berapa sedang diurus oleh Direktur Pemasaran kami,” ujarnya.

Rizal menegaskan, Bulog hanya bertindak sebagai penjual beras melalui mekanisme lelang. Sementara itu, proses pengolahan beras menjadi tepung akan dilakukan oleh pelaku usaha yang membeli beras tersebut.

“Kami hanya jual berasnya lewat KPKNL dilelang,” katanya.

Menurut Rizal, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah dapat membeli beras melalui mekanisme tersebut. Beras yang dimenangkan dalam lelang selanjutnya dapat diolah menjadi tepung beras untuk mendukung kegiatan usaha mereka.

Meski demikian, proses lelang masih dalam tahap persiapan. Bulog belum menyalurkan beras tersebut kepada UMKM melalui mekanisme lelang dan masih membahas teknis pelaksanaannya bersama KPKNL.

Rizal juga belum memastikan jadwal lelang. Ia menyebut Bulog masih mengintensifkan koordinasi agar proses tersebut dapat segera dilaksanakan.

“Ya ini kami lagi rapat-rapat terus, ya. Secepatnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada 8 September 2026 menyatakan pemerintah menyepakati pemanfaatan sekitar 380 ribu ton beras yang mengalami penurunan mutu untuk diolah menjadi tepung.

Pemerintah saat itu menetapkan harga minimal lelang sebesar Rp11.000 per kilogram. Kebijakan tersebut ditujukan agar beras yang mengalami penurunan mutu tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pengolahan pangan. (ANT/KN)

SLEMAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik korupsi terkait dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah berlangsung sejak 2022. Dugaan tersebut menjadi bagian dari penelusuran penyidik dalam kasus pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diduga bersumber dari dana penanganan bencana.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, penyidik menelusuri dugaan praktik tersebut hingga tiga atau empat tahun ke belakang.

“Ya, kurang lebih sekitar tiga-empat tahun ditarik ke belakang,” kata Setyo di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Setyo menjelaskan, dana siap pakai BNPB pada dasarnya diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak dalam situasi kebencanaan. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penanganan berbagai kebutuhan darurat ketika bencana terjadi.

“Jadi, kalau ada bencana, dana siap pakai ini digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak yang sifatnya darurat. Ya, pasti banyak hal yang berhubungan dengan bencana,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian dan sejumlah pihak swasta.

Namun, Rustian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diduga bersumber dari dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Pada 14 Oktober 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Salah satunya adalah Bima Setiawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

Empat tersangka lainnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, yakni Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.

KPK masih menelusuri dugaan korupsi tersebut, termasuk rentang waktu praktik yang diduga terjadi sejak 2022. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia masih berkomunikasi dengan Malaysia untuk membahas tawaran bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan menerima atau tidak menerima bantuan tersebut belum ditetapkan karena kedua pihak masih membahas kebutuhan operasional dan teknis pelaksanaannya.

Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Brigjen TNI Honi Havana, mengatakan komunikasi dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Statusnya masih komunikasi ini, tentunya sedang on going, kanal tentunya melalui Kementerian Luar Negeri,” kata Honi dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Honi menegaskan, pemerintah tidak pernah menolak mentah-mentah tawaran bantuan dari Malaysia. Menurut dia, Indonesia menghargai setiap bantuan yang ditawarkan negara lain untuk mendukung penanganan karhutla.

Meski demikian, pemerintah perlu membahas sejumlah aspek sebelum mengambil keputusan, termasuk kebutuhan di lapangan, mekanisme pengiriman personel, serta dukungan logistik yang diperlukan.

“Harus didiskusikan di situ terkait kebutuhan operasional, bagaimana nanti deployment (pengiriman) personel dan sebagainya, kemudian nanti dukungan logistik dan seterusnya,” ujarnya.

Honi mengatakan hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan apakah tawaran bantuan Malaysia dapat diterima dan bagaimana pelaksanaannya.

Pemerintah juga berencana menyampaikan perkembangan terbaru kepada masyarakat agar informasi mengenai tawaran bantuan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Kita akan adakan konferensi pers untuk memberikan informasi yang update kepada masyarakat supaya tidak mengembangkan prasangka-prasangka yang tentunya kurang baik untuk disampaikan,” kata Honi.

Hingga Rabu (14/10/2026), komunikasi mengenai tawaran bantuan Malaysia masih berlangsung dan belum ada keputusan final yang diumumkan pemerintah Indonesia. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat perlindungan jemaah umrah Indonesia yang terdampak gangguan penerbangan di tengah eskalasi konflik di kawasan Riyadh, Arab Saudi.

Pemerintah diminta memastikan kondisi jemaah terpantau, kebutuhan dasar terpenuhi, dan akses bantuan darurat tersedia.

Maman mengatakan, Kemenhaj perlu segera memperbarui data dan memetakan lokasi jemaah yang terdampak, baik di Arab Saudi maupun di negara transit. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan akomodasi, konsumsi, dan informasi selama terjadi penundaan perjalanan.

“Kemenhaj harus memastikan setiap jemaah yang terdampak terpantau dengan baik. Jangan sampai ada jemaah yang terlantar, kesulitan informasi, atau bingung meminta bantuan,” kata Maman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Menurut dia, sejumlah rombongan jemaah umrah mengalami kendala perjalanan akibat pembatasan rute penerbangan di kawasan Riyadh dan sejumlah kota transit di Teluk, termasuk Abu Dhabi dan Dubai.

Maman menegaskan, keselamatan jemaah harus menjadi prioritas dalam penanganan dampak gangguan penerbangan tersebut. Karena itu, pemerintah diminta mengambil langkah aktif berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan umum.

“Kami memantau perkembangan situasi di Riyadh yang berdampak pada perjalanan jemaah umrah Indonesia. Kemenhaj harus bergerak aktif memantau kondisi jemaah di Arab Saudi maupun calon yang akan berangkat karena keselamatan adalah prioritas utama,” ujarnya.

Untuk mempercepat penanganan, Maman meminta Kemenhaj memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Koordinasi lintas instansi dinilai penting untuk merespons perubahan jadwal dan rute penerbangan sekaligus mempermudah jemaah mengakses pendampingan darurat di bandara.

“Penanganan harus berdasarkan data kondisi nyata di lapangan, bukan sebatas laporan umum,” katanya.

Selain itu, Maman mendorong pembentukan posko pengaduan dan penyediaan layanan hotline resmi yang mudah diakses jemaah maupun keluarga mereka di Indonesia.

Menurut dia, informasi yang jelas mengenai jadwal penerbangan pengganti, pembatalan perjalanan, dan kepastian tempat menginap diperlukan untuk mengurangi kecemasan keluarga jemaah.

Maman juga mengimbau jemaah dan keluarga agar tetap tenang serta tidak mengambil tindakan tanpa berkoordinasi dengan petugas perjalanan. jemaah diminta mematuhi instruksi otoritas penerbangan dan pemerintah demi menjaga keselamatan selama gangguan perjalanan berlangsung. (ANT/KN)

JAKARTA – PT PLN (Persero) resmi mengganti Direktur Utama Darmawan Prasodjo. Posisi pimpinan perusahaan listrik negara tersebut kini dijabat Suroso Isnandar, yang sebelumnya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN.

Pergantian tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (14/10/2026). Komisaris Independen PLN Andi Arief membenarkan keputusan pergantian pucuk pimpinan tersebut.

“Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso,” ujar Andi, seperti dikutip dari Detikcom, Rabu (14/10/2026).

Andi menjelaskan, RUPSLB dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan dihadiri seluruh jajaran direksi serta komisaris PLN. Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata juga turut hadir dalam rapat tersebut.

Untuk sementara, Suroso merangkap jabatan sebagai Direktur Utama sekaligus Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan hingga ditetapkannya pengganti definitif untuk posisi direktur tersebut.

Andi menyampaikan apresiasi atas pengabdian Darmawan selama memimpin PLN, khususnya dalam mendorong transformasi perusahaan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang sangat berarti dari Darmawan Prasodjo, banyak melakukan transformasi. Saya yakin Pak Suroso dirut baru akan melakukan transformasi lanjutan,” kata Andi.

Ia menegaskan, pergantian hanya dilakukan pada posisi Direktur Utama. Tidak ada perubahan pada susunan direksi maupun komisaris lainnya dalam keputusan tersebut.

“Tidak ada (pergantian direksi maupun komisaris lainnya),” tutur Andi. (DTC/KN)