TANGERANG SELATAN – Pemerintah membidik nilai ekspor sektor mineral nikel minimal US$45 miliar pada 2026, melanjutkan strategi hilirisasi yang mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Target tersebut mencakup pengembangan industri dari pengolahan mineral hingga ekosistem baterai kendaraan listrik.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan target itu saat menghadiri pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, Rabu (14/10/2026).

Bahlil mengatakan, nilai ekspor nikel Indonesia meningkat dibandingkan periode 2017–2018 yang masih berada di kisaran USD3,3 miliar. Ia mengaitkan perkembangan tersebut dengan penghentian ekspor bijih nikel mentah dan pembangunan industri pengolahan di dalam negeri.

“Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita membangun industrialisasi, kita membangun ekosistem baterai mobil dari hulu ke hilir sampai ke baterai pack. Alhamdulillah, nilai ekspor kita untuk di sektor mineral nikel saja pada 2023 sudah mencapai USD34 miliar. Pada 2025 sudah lebih di angka USD40 miliar, dan di 2026 saya targetkan minimal di angka USD45 miliar,” ujar Bahlil.

Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sebelum dipasarkan. Melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, Indonesia berupaya mengembangkan industri yang tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk olahan untuk memenuhi kebutuhan manufaktur global.

Salah satu sektor yang menjadi sasaran pengembangan adalah industri baterai kendaraan listrik. Pemerintah mendorong integrasi proses produksi dari hulu hingga hilir agar Indonesia dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri tersebut.

Namun, kebijakan penghentian ekspor bijih nikel mentah juga menghadapi tantangan perdagangan internasional. Kebijakan itu menuai keberatan dari sejumlah negara dan menjadi bagian dari sengketa perdagangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Meski demikian, Bahlil menegaskan arah kebijakan hilirisasi tetap dilanjutkan. Pemerintah memandang pengembangan industri pengolahan sebagai instrumen untuk memperkuat struktur industri nasional sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas.

Agenda hilirisasi pemerintah tidak terbatas pada sektor nikel. Pemerintah merencanakan perluasan peta jalan hilirisasi hingga 2040 dengan target nilai mencapai USD618 miliar.

Program tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga pertanian.

Selain pengolahan sumber daya alam, pemerintah mendorong investasi di bidang energi hijau (green energy) dan industri hijau (green industry). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat daya saing industri nasional di tengah perubahan kebutuhan pasar global.

Target ekspor nikel minimal USD45 miliar pada 2026 menjadi salah satu sasaran dalam agenda tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan nilai ekspor berjalan seiring dengan penguatan industri dalam negeri dan keberlanjutan investasi.

Pemerintah berharap pengolahan sumber daya alam di dalam negeri dapat memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. (cha/KN)

TANGERANG SELATAN – Memperluas pasar ekspor menjadi salah satu agenda utama Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 yang resmi dibuka Menteri Perdagangan Budi Santoso di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, Rabu (14/10/2026).

Pameran perdagangan internasional yang berlangsung hingga 18 Oktober 2026 itu mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan calon pembeli dari berbagai negara. Ajang ini diharapkan membuka peluang kerja sama dagang sekaligus memperluas penetrasi produk unggulan nasional ke pasar global.

Di tengah dinamika perdagangan dunia, pemerintah menaruh harapan pada ketangguhan pelaku usaha dalam menjaga daya saing dan menangkap peluang pasar internasional.

Budi mengatakan, penyelenggaraan TEI merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemulihan ekonomi setelah pandemi sekaligus mendorong pelaku usaha nasional terus berkembang.

“Bangsa Indonesia bukan bangsa yang kalah, tetapi bangsa yang sangat tangguh,” ujar Budi dalam sambutannya.

Optimisme terhadap TEI tidak terlepas dari capaian penyelenggaraan sebelumnya. Pada edisi ke-37 tahun 2022, nilai transaksi tercatat mencapai USD15,8 miliar, melampaui target awal sebesar USD10,3 miliar.

Budi menjelaskan, dari total transaksi tersebut, USD13,9 miliar berasal dari perdagangan barang dan USD1,9 miliar dari sektor jasa.

Capaian itu menjadi gambaran potensi TEI sebagai ajang promosi dan penjajakan bisnis internasional. Namun, nilai transaksi yang tinggi juga perlu diikuti realisasi perdagangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh eksportir dan pelaku usaha dalam negeri.

Pada penyelenggaraan tahun ini, pertemuan antara eksportir dan calon pembeli internasional kembali menjadi salah satu instrumen untuk memperluas jaringan bisnis serta membuka akses ke pasar baru.

Selain memfasilitasi pertemuan bisnis, pemerintah memberikan apresiasi kepada eksportir unggulan yang berkontribusi dalam perdagangan internasional. Penghargaan juga diberikan kepada mitra internasional, diaspora Indonesia, serta perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam program Kampus Merdeka.

Kegiatan tersebut turut melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk kementerian yang membidangi pangan serta investasi dan hilirisasi.

Kolaborasi antarpemangku kepentingan diharapkan memperkuat ekosistem perdagangan nasional, mulai dari pengembangan produk hingga perluasan jaringan pemasaran di luar negeri.

Melalui TEI ke-41, pemerintah berupaya mempertemukan potensi produksi dalam negeri dengan kebutuhan pasar internasional. Keberhasilan pameran ini selanjutnya akan tercermin dari tindak lanjut kerja sama bisnis, realisasi transaksi, dan keberlanjutan ekspor produk Indonesia. (cha/KN)

LOMBOK TENGAH – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menunjuk Menteri Perdagangan Budi Santoso sebagai Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat (NTB) menggantikan, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) Bupati Lombok Barat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 20 Juli 2026.

Zulkifli Hasan mengatakan penunjukan tersebut dilakukan untuk memastikan roda organisasi PAN di NTB tetap berjalan dan kepengurusan partai segera melakukan konsolidasi.

“Kami menunjuk Budi Santoso untuk segera melakukan konsolidasi internal dan mempercepat kerja-kerja partai di NTB,” ujar Zulkifli Hasan di hadapan wartawan di Lombok Tengah, Selasa (13/10/2026).

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa PAN harus tetap mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, konsolidasi internal dinilai penting untuk memperkuat mesin partai. Terlebih, PAN menargetkan peningkatan perolehan suara hingga masuk tiga besar pada pemilu mendatang.

Zulhas optimistis Budi Santoso mampu menjalankan amanah partai sekaligus menjaga soliditas organisasi di NTB.

Meski Budi Santoso berdomisili di Jakarta, Zulhas meyakini koordinasi dan pengawasan terhadap kepengurusan PAN NTB tetap dapat berjalan.

“Meski berdomisili di Jakarta, tapi dia tetap akan memantau kalian dari jauh,” tegas Zulhas.

Zulhas juga mengingatkan seluruh pengurus dan kader PAN agar senantiasa menjaga nama baik partai. Untuk itu, ia meminta kader untuk semakin dekat dengan masyarakat dan berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sementara itu, Ketua DPW PAN NTB, Budi Santoso, menegaskan akan segera mengumpulkan jajaran pengurus DPW PAN NTB serta seluruh anggota DPRD dari PAN.

Menurutnya, konsolidasi internal menjadi langkah awal untuk memperkuat organisasi sekaligus memulihkan citra PAN di NTB.

“Saya tidak ada kepentingan apa pun. Ini murni untuk memperjuangkan PAN di NTB,” tegasnya.

Budi menyatakan, berbagai strategi akan disiapkan untuk memperkuat basis dukungan PAN di NTB. Menurutnya, kerja-kerja politik tidak boleh ditunda meskipun pelaksanaan pemilu masih sekitar tiga tahun lagi.

Karena itu, konsolidasi dan penguatan struktur partai akan segera dilakukan agar seluruh kader dapat bergerak secara terarah dan efektif.

Budi juga optimistis masyarakat NTB tetap menaruh kepercayaan kepada PAN sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

“Intinya kita akan kerja keras untuk masyarakat,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menargetkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat dipadamkan sebelum satu bulan ke depan.
Ia optimistis target tersebut dapat tercapai seiring dengan pengerahan personel gabungan untuk memadamkan titik api di sejumlah wilayah.

“Kalau tadi ngobrol dengan BNPB ya beberapa minggu ke depan lah (padam).Tapi, mungkin dengan intensitas yang sudah mulai berkurang. Seharusnya nggak sampai (sebulan padam),” ujarnya dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Meski demikian, upaya pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan pasokan air dan hambatan operasional armada pemadam melalui udara (water bombing).

Maka dari itu, untuk mencegah karhutla berulang, pemerintah menginisiasi revisi Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Ketentuan tersebut selama ini memberikan pengecualian terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar maksimal dua hektare per kepala keluarga berdasarkan kearifan lokal.

“Supaya pasal yang membolehkan membakar ladang untuk membuka lahan sampai dua hektare itu akan kita hapus. Karena itu titik masuknya,” kata dia menegaskan.

Selain merevisi ketentuan tersebut, pemerintah berencana memperketat aturan di wilayah konsesi.

Lahan konsesi yang terbakar sebelum ditanami tanaman industri akan dilarang untuk ditanami kembali dengan komoditas perkebunan, termasuk kelapa sawit.

Kebijakan itu justru ditujukan untuk mencegah praktik pembakaran lahan secara sengaja demi membuka perkebunan baru.

Jumhur menyampaikan pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam kebakaran di wilayah konsesi.

Sementara itu, terkait tawaran bantuan dari negara sahabat untuk menangani karhutla, pemerintah akan menyeleksi bantuan berdasarkan jenis dan efektivitasnya dalam mempercepat pemadaman di lapangan.

Menurut dia, bantuan berupa personel dalam jumlah kecil belum tentu memberikan dampak signifikan mengingat Indonesia telah mengerahkan puluhan ribu personel.

Hal serupa berlaku untuk bantuan armada water bombing yang perlu dinilai berdasarkan kebutuhan dan efektivitas operasionalnya.

“Bantuan harus dilihat dulu apa bantuannya. Signifikan atau tidak, daripada nanti salah-salah lebih baik kita kurasi dulu lah. Biar pas gitu,” ujarnya. (ANT/KN)

DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster membatalkan rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan sekolah daring setelah dirumuskan solusi penanganan cepat untuk mengatasi antrean bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau dengan skema yang diputuskan dalam rapat ini dan akan diterapkan mulai malam ini sampai besok, maka tidak perlu WFH,” ucap Koster usai rapat bersama PT Pertamina di Denpasar, Selasa (13/10/2026).

Ia menjelaskan bahwa semula terdapat rencana penerapan bekerja dari rumah apabila skenario penanganan darurat belum disiapkan secara matang.

“Jadi rencananya, kalau belum punya exercise (rencana) yang diterapkan malam ini sampai situasi normal, rencana kami tadinya adalah WFH, tapi saya kira tidak perlu,” ujar Koster.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak jadi diambil karena seluruh skema operasional penanggulangan antrean sudah tersusun dengan baik mulai dari di hulu yaitu Depo Pertamina hingga hilir yaitu SPBU.

Gubernur Bali menjelaskan bahwa batalnya mengeluarkan instruksi WFH tersebut dirancang bersama Direktur Utama Pertamina setelah mencermati ramainya antrean kendaraan warga di berbagai SPBU. Namun, di sisi lain pengiriman pasokan BBM juga sudah berjalan.

“Pada hari ini tanggal 13 Oktober, itu telah datang kapal tanker ke Depo Manggis dan Sanggaran dengan kapasitas Pertalite sebanyak 19,2 juta liter,” kata Koster.

Pasokan Pertamax juga tiba hari ini sebanyak 3 juta liter guna memenuhi kebutuhan masyarakat sampai tiga hari ke depan.

Pengiriman lanjutan dijadwalkan tiba pada tanggal 15, 16, dan 17 Oktober untuk BBM jenis Pertalite sebanyak 25 juta liter yang mencukupi kebutuhan hingga 10 hari ke depan.

Sementara itu, tambahan pasokan Pertamax dijadwalkan tiba pada 13 dan 17 Oktober sebanyak 13 juta liter guna mencukupi kebutuhan selama 10 hingga 11 hari ke depan.

Pemprov Bali mengasumsikan bahwa ketersediaan pasokan yang datang secara berkala tersebut menunjukkan bahwa stok BBM jenis Pertalite dan Pertamax di Provinsi Bali berada dalam kondisi aman dan melebihi kebutuhan normal.

Pemprov Bali bersama Pertamina menetapkan prioritas penanganan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung karena memiliki tingkat kebutuhan tertinggi di wilayah tersebut.

Sebanyak 92 SPBU yang terdiri atas 54 unit di Denpasar dan 38 unit di Badung akan dioperasikan secara penuh selama 24 jam mulai malam ini, dan hari berikutnya juga akan diterapkan di Gianyar dan Tabanan.

Dengan masuknya pasokan BBM didukung kelancaran distribusi dari hulu ke hilir, maka Gubernur Koster meyakini tidak perlu dilakukan WFH.

“Karena Bali merupakan etalasenya Indonesia di hadapan masyarakat dunia, jadi segala sesuatu di Bali ini harus dapat kita kelola dengan akurasi yang tinggi, dengan manajemen yang rapi,” tutur Koster. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 91 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum menindaklanjuti temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total nilai temuan yang belum diselesaikan mencapai Rp18,19 miliar.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 19.b/T/LHP/DJPKN-VIII-OI/PPN.01/05/2026 tertanggal 18 Mei 2026, sebanyak 91 SPPG tercatat belum mengembalikan dana atas temuan pemeriksaan ke kas negara.

“91 SPPG yang dikenai suspend khusus tersebut tersebar di tiga wilayah, dengan total nilai temuan mencapai Rp18,19 miliar,” kata Ketut di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Menurut Ketut, penghentian sementara tersebut merupakan bagian dari upaya BGN memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BGN mencatat 91 SPPG yang dikenai suspend khusus tersebar di tiga wilayah operasional. Wilayah II menjadi penyumbang jumlah terbanyak dengan 73 SPPG.

Berikut rincian SPPG yang dikenai penghentian operasional sementara:
– Wilayah I: 4 SPPG, meliputi seluruh Pulau Sumatra.
– Wilayah II: 73 SPPG, meliputi Jabodetabek, sebagian Pulau Jawa, dan Yogyakarta.
– Wilayah III: 14 SPPG, meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Total nilai temuan pemeriksaan yang menjadi dasar kebijakan tersebut tercatat sebesar Rp18.198.223.745 atau sekitar Rp18,19 miliar.

Ketut menjelaskan, suspend khusus merupakan penghentian operasional tanpa batas waktu hingga SPPG terkait menyelesaikan kewajibannya atas temuan pemeriksaan.

BGN dapat mencabut penghentian tersebut apabila SPPG yang bersangkutan telah menyetorkan dana ke kas negara dan menyerahkan bukti pembayaran yang sah.

” Suspend khusus akan dicabut apabila SPPG tersebut telah melakukan penyetoran ke kas negara dan menunjukkan bukti pembayaran yang sah,” kata Ketut.

Melalui kebijakan ini, BGN mendorong seluruh SPPG terkait segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola, kepatuhan, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menempati peringkat pertama dalam daftar 10 menteri dengan penilaian kinerja terbaik versi Arawicaksa Institute. Ia memperoleh skor 8,1 dari skala 0–10, disusul Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan skor 8,0 berdasarkan survei yang digelar pada 3–8 Oktober 2026.

Survei tersebut memotret penilaian publik terhadap kinerja para menteri Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, mengatakan sejumlah menteri mendapat penilaian positif karena dinilai menghadirkan gebrakan dan terobosan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Publik menyoroti kinerja sejumlah menteri dengan gebrakan dan terobosan yang membantu terjaganya citra pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Rudi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Abdul Mu’ti menempati posisi teratas dengan skor 8,1. Menurut Rudi, penilaian tersebut antara lain berkaitan dengan program revitalisasi sekolah dan upaya meningkatkan kemampuan dasar siswa.

Program revitalisasi menyasar 16.617 sekolah sepanjang 2025. Pada 2026, sasaran program diperluas menjadi 71.744 sekolah, termasuk sekolah terdampak bencana serta sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Di posisi kedua, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memperoleh skor 8,0. Penilaian tersebut dikaitkan dengan peningkatan produksi beras dan upaya pemerintah mencapai swasembada pangan.

Produksi beras pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi pada 2026 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, dengan surplus beras disebut sebesar 3,56 juta ton.

Meski demikian, sektor pangan masih menghadapi tantangan berupa potensi musim kemarau panjang, ancaman El Niño, bencana alam, serta kebakaran hutan dan lahan.

Berikut daftar lengkap 10 menteri dengan skor penilaian tertinggi berdasarkan survei Arawicaksa Institute:
1.Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, skor 8,1.
2.Amran Sulaiman – Menteri Pertanian, skor 8,0.
3.Nasaruddin Umar – Menteri Agama, skor 7,8.
4.Prasetyo Hadi – Menteri Sekretaris Negara, skor 7,5.
5.Agus Harimurti Yudhoyono – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, skor 7,4.
6.Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet, skor 7,1.
7.Budi Gunadi Sadikin – Menteri Kesehatan, skor 6,8.
8.Airlangga Hartarto – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, skor 6,7.
9.Armanatha Nasir – Menteri Luar Negeri, skor 6,5.
10.Sjaffrie Sjamsoeddin – Menteri Pertahanan, skor 6,4.
Selain dua peringkat teratas, Menteri Agama Nasaruddin Umar berada di posisi ketiga dengan skor 7,8.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menempati posisi keempat dengan skor 7,5.

Rudi menilai Prasetyo berperan dalam mengomunikasikan sikap dan kebijakan pemerintah kepada publik. Adapun Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berada di posisi keenam dengan skor 7,1, antara lain terkait perannya dalam menjelaskan berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperoleh skor 6,8, disusul Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan 6,7. Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir mendapat skor 6,5, sedangkan Menteri Pertahanan Sjaffrie Sjamsoeddin memperoleh 6,4.

Survei Arawicaksa Institute dilaksanakan pada 3–8 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling. Survei tersebut memiliki margin of error sebesar ±2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei ini menggambarkan penilaian responden berdasarkan metode dan periode penelitian yang digunakan Arawicaksa Institute. Skor tersebut merupakan hasil penilaian lembaga survei, bukan ukuran tunggal yang secara mutlak menentukan kinerja setiap menteri. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026). Dalam operasi yang menjadi OTT ke-22 sepanjang 2026 tersebut, sejumlah pihak telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

“Benar,” kata Setyo.

Ia mengatakan sejumlah pihak telah diamankan untuk dimintai keterangan. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas maupun jabatan pihak-pihak yang ditangkap.

“Ada beberapa pihak yang sudah diamankan, dan sedang dimintai keterangan,” ujarnya.

Setyo mengatakan informasi lebih lanjut mengenai pihak yang diamankan akan disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

“Untuk detail siapa-siapa yang diamankan, nanti Jubir akan memberikan keterangan,” katanya.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut.

OTT di BNPB ini menambah rangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, lembaga antirasuah tersebut melakukan OTT terkait sejumlah perkara yang melibatkan pejabat pemerintah daerah, aparat peradilan, serta sejumlah instansi pemerintah.

Pada Januari 2026, KPK melakukan OTT terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026. Dalam operasi pada 9–10 Januari tersebut, delapan orang ditangkap. Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam operasi terpisah.

Pada Februari, KPK melakukan OTT terhadap Kepala KPP Madya Banjarmasin, pejabat Bea dan Cukai, serta pimpinan Pengadilan Negeri Depok. Operasi tangkap tangan juga berlanjut pada Maret dengan penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam perkara berbeda.

Pada April, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Setelah tidak melakukan OTT sepanjang Mei, KPK kembali menggelar serangkaian operasi pada Juni dan Juli yang menyasar sejumlah pejabat daerah serta pihak dari instansi pemerintah.

Pada Agustus, KPK melakukan OTT terhadap jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Sementara pada September, KPK menggelar operasi terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.

Hingga berita ini disusun, KPK belum mengumumkan secara terperinci perkara yang mendasari OTT terkait BNPB tersebut maupun identitas pihak-pihak yang diamankan. (ANT/KN)