Beranda blog Halaman 32

Daging Kurban Bantuan Presiden Akan Dibagikan ke Lebih Seribu Warga

redaksi2
-
0
Daging Kurban Bantuan Presiden Akan Dibagikan ke Lebih Seribu Warga

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menyerahkan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada masyarakat Kukar pada momentum Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Jami’ KH Muhammad Sadjid, Tenggarong, Rabu (27/5/2026).

Penyerahan dilakukan usai pelaksanaan Salat Iduladha yang dihadiri ribuan jemaah serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar.

Suasana kawasan masjid sejak pagi dipenuhi masyarakat yang datang bersama keluarga untuk melaksanakan Salat Id. Di halaman masjid, sapi kurban bantuan Presiden berukuran jumbo menjadi perhatian warga.

Sapi jenis simental bernama Kiboy tersebut memiliki bobot mencapai 980 kilogram dan menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI untuk masyarakat Kukar tahun ini.

“Hari ini kita menyerahkan sumbangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Sapi Presiden beratnya 980 kilogram,” ujar Aulia.

Menurutnya, sapi bantuan Presiden itu akan dipotong bersama hewan kurban lainnya di Masjid Jami’ KH Muhammad Sadjid sebelum dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar.

Aulia memastikan jumlah penerima manfaat diperkirakan mencapai lebih dari seribu warga yang telah didata panitia kurban.

“Insya Allah dagingnya akan didistribusikan terhadap seluruh masyarakat di sini. Hampir lebih dari seribu yang akan mendapatkan manfaat,” katanya.

Ia menegaskan momentum Iduladha bukan hanya soal ibadah kurban, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan penguatan kebersamaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah memastikan distribusi daging kurban dilakukan secara merata agar masyarakat yang membutuhkan benar-benar merasakan manfaatnya.

Sementara itu, sapi Kiboy diketahui berasal dari peternakan CV Sabilur Raasyad Farm milik Muhammad Hasan Assajili di Kecamatan Loa Janan.

Kiboy menjadi satu dari dua sapi jumbo milik peternak lokal Kukar yang dipilih sebagai hewan kurban Presiden RI tahun ini. Selain Kiboy untuk Kukar, sapi jenis limusin bernama Bagong juga dipilih untuk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini seluruh masyarakat di sekitar sini bisa merasakan berkahnya Hari Raya Kurban,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

Pemkot Bontang Perkuat Kolaborasi Cegah Penyalahgunaan Narkoba

redaksi2
-
0
Pemkot Bontang Perkuat Kolaborasi Cegah Penyalahgunaan Narkoba

BONTANG – Ribuan warga Kota Bontang memadati Masjid Agung Al Hijrah untuk melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah, Jumat (27/5/2026) pagi.

Pelaksanaan Salat Iduladha turut dihadiri Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Suasana masjid sejak pagi dipenuhi jemaah yang datang bersama keluarga untuk menunaikan ibadah Salat Id. Pengamanan aparat gabungan juga terlihat berjaga di sejumlah titik untuk memastikan pelaksanaan berjalan aman dan lancar.

Dalam sambutannya, Neni Moerniaeni menyoroti berbagai persoalan strategis daerah, mulai dari ancaman penyalahgunaan narkotika hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengaku prihatin terhadap meningkatnya kasus narkoba yang melibatkan kalangan remaja dan pelajar di Kota Bontang.

“Anak-anak kita harus diselamatkan dari bahaya narkoba. Peran keluarga, lingkungan, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga generasi muda agar tidak terjerumus,” ujarnya.

Menurut Neni, penanganan persoalan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Karena itu, Pemkot Bontang disebut terus memperkuat kolaborasi bersama Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK), kepolisian, sekolah, serta tokoh masyarakat untuk mendorong upaya pencegahan maupun rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, Neni juga menegaskan pemerintah daerah akan terus fokus pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan.

Menurutnya, semangat Iduladha harus menjadi pengingat pentingnya rasa empati dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

“Iduladha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga bagaimana kita memperkuat rasa empati dan membantu sesama. Pemerintah ingin memastikan pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Ia pun mengajak masyarakat menjaga persatuan dan stabilitas daerah agar pembangunan Kota Bontang dapat berjalan optimal.

Usai Salat Id, panitia kurban mulai melakukan persiapan penyembelihan hewan kurban yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat.

Antusiasme warga terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Banyak masyarakat memanfaatkan momentum Iduladha untuk bersilaturahmi bersama keluarga dan kerabat. (MK)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Kejagung Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Ekspor-Impor Sejumlah Perusahaan

redaksi2
-
0
Kejagung Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Ekspor-Impor Sejumlah Perusahaan

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn26mei2026/mobile/

DPRD Kubar Minta Pembahasan DOB Dilakukan Hati-Hati dan Konstitusional

redaksi2
-
0
DPRD Kubar Minta Pembahasan DOB Dilakukan Hati-Hati dan Konstitusional

SENDAWAR – Tim Panitia Khusus (Pansus) Daerah Otonomi Baru (DOB) DPRD Kabupaten Kutai Barat menyampaikan nota rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terkait usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru Benua Raya.

Penyampaian rekomendasi dilakukan dalam sidang paripurna istimewa masa sidang II Tahun 2026 di ruang sidang utama DPRD Kutai Barat, Senin (25/5/2026).

Dalam penyampaiannya, anggota Tim Pansus DOB Benua Raya sekaligus Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kubar, Rosaliyen, menegaskan bahwa pembahasan DOB memiliki dinamika sosial, politik, dan psikologis yang kompleks sehingga harus dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Seperti menggenggam anak burung, diremas mati, dilepas lari. Setiap sikap harus benar-benar mempertimbangkan kehati-hatian, kepentingan masyarakat, dan masa depan daerah secara menyeluruh,” ujar Rosaliyen.

Pansus menyebut aspirasi pembentukan DOB Benua Raya berkembang nyata di wilayah selatan dan barat Kutai Barat. Dorongan tersebut muncul dari harapan masyarakat terhadap peningkatan efektivitas pelayanan pemerintah, pemerataan pembangunan, penguatan pengelolaan potensi daerah, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan luas wilayah Kutai Barat yang besar dan kondisi geografis yang beragam, DPRD menilai pemerataan pembangunan dan pelayanan publik memang memerlukan perhatian serius.

Selain itu, wilayah calon DOB Benua Raya dinilai memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta peluang ekonomi di sektor perkebunan, perikanan, perdagangan, jasa, dan sektor produktif lainnya.

Posisinya yang strategis sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dinilai membuka peluang pengembangan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Meski demikian, DPRD mengingatkan pembentukan DOB memerlukan kesiapan matang dari berbagai aspek, mulai administratif, wilayah, kelembagaan, infrastruktur, pelayanan publik, hingga sumber daya manusia.

Pansus juga mengingatkan bahwa hingga saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan DOB secara nasional.

Berdasarkan hasil pembahasan, DPRD Kutai Barat menyampaikan beberapa poin rekomendasi, di antaranya:

1. Menghormati dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait DOB Benua Raya secara konstitusional.

2. Memperkuat data dan dokumen pendukung terkait pemerataan pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, dan SDM.

3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat terkait aspirasi DOB.

4. Menjaga stabilitas sosial masyarakat dan semangat persatuan dalam seluruh proses pembahasan.

Rosaliyen menegaskan rekomendasi tersebut bukan naskah teknis pembentukan DOB, melainkan sikap kelembagaan DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara demokratis dan konstitusional.

“Rekomendasi ini merupakan pelaksanaan fungsi DPRD sebagai representasi rakyat dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi secara demokratis dan konstitusional. Aspirasi masyarakat terhadap DOB Benua Raya lahir dari kebutuhan nyata akan percepatan pembangunan dan pelayanan publik,” tutupnya.

Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kubar Agustinus didampingi Wakil Ketua II Sepe Martinus, serta dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, unsur Forkopimda, kepala OPD, dan anggota DPRD Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

JPSN Khawatir Ekspor Satu Pintu Sawit Ulangi Kegagalan BPPC

redaksi2
-
0
JPSN Khawatir Ekspor Satu Pintu Sawit Ulangi Kegagalan BPPC

NUSANTARA – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah daerah mengalami penurunan tajam menyusul munculnya wacana pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui satu pintu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di wilayah Kecamatan Sepaku, kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN), harga TBS bahkan sempat anjlok hingga Rp1.000 per kilogram dari sebelumnya berada di kisaran Rp2.800 per kilogram.

Kondisi tersebut disebut mulai memukul petani sawit di tingkat bawah.

Sekretaris Jenderal Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN), Budi Darmansyah, menilai gejolak harga terjadi sebagai respons pasar terhadap rencana pemerintah membentuk mekanisme ekspor satu pintu crude palm oil (CPO) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Ini bentuk respons pengusaha atas regulasi pemerintah terkait PP SDA. Positifnya memang bisa mempersempit ruang gerak eksportir nakal dan menjaga devisa negara. Tapi negatifnya, petani sawit di sektor paling hulu yang justru terdampak,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, meski aturan tersebut belum resmi diberlakukan, pasar sudah lebih dulu bereaksi hingga berdampak pada harga TBS di tingkat petani.

Budi juga mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman masa lalu saat pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada era 1990-an.

Kala itu, kata dia, sistem pembeli tunggal justru membuat harga cengkeh jatuh dan melemahkan posisi tawar petani.

“Pelajaran BPPC dulu jelas. Awalnya harga cengkeh bagus, tapi setelah ada pembeli tunggal justru petani yang rugi. Kami tidak ingin itu terulang di sawit,” tegasnya.

JPSN pun berencana menyuarakan persoalan tersebut dalam dialog nasional di Jakarta, termasuk melakukan audiensi dengan Ombudsman RI terkait kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada petani.

Di lapangan, kondisi harga sawit memang masih belum stabil. Di sejumlah loadingan wilayah Sepaku, harga TBS saat ini bergerak di kisaran Rp1.300 hingga Rp1.800 per kilogram.

Salah seorang pengelola loadingan di Desa Argomulyo mengakui harga sawit sempat menyentuh titik terendah.

“Turun sampai seribu rupiah kemarin. Sekarang mulai naik lagi sekitar Rp1.800,” ujarnya.

Keluhan serupa juga datang dari petani sawit di Desa Semoi Dua, Warni. Ia menyebut anjloknya harga sawit sangat terasa di tengah naiknya kebutuhan hidup masyarakat.

“Ini sawit hancur-hancuran, tapi harga minyak dan kebutuhan lain justru naik. Petani sekarang bingung,” katanya.

Pantauan di wilayah Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, harga TBS juga berada di kisaran Rp1.500 per kilogram.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan wacana tata kelola ekspor komoditas strategis seperti sawit dan batu bara melalui satu pintu BUMN dalam rapat paripurna di DPR RI. Kebijakan tersebut nantinya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Hampir 30 Persen Anggaran Pendidikan Disebut Lari ke Program MBG

redaksi2
-
0
Hampir 30 Persen Anggaran Pendidikan Disebut Lari ke Program MBG

JAKARTA — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengkritik kebijakan pemerintah yang memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam komponen anggaran fungsi pendidikan nasional.

JPPI menilai langkah tersebut membuat pembiayaan sektor pendidikan semakin tertekan dan berpotensi menghambat pemenuhan hak pendidikan masyarakat, termasuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sekolah gratis.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut pemerintah telah melakukan “kanibalisme anggaran” dengan menjadikan program MBG sebagai bagian dari alokasi 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

“Pemerintah bangga mengklaim telah mematuhi Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 soal alokasi 20 persen anggaran pendidikan. Namun secara materiil, itu adalah kebohongan statistik,” kata Ubaid kepada wartawan, Senin (25/5/2026).

Menurut JPPI, dana fungsi pendidikan dalam APBN 2026 yang dikelola Badan Gizi Nasional bahkan disebut lebih besar dibanding gabungan anggaran kementerian yang mengurusi sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi.

JPPI memperkirakan hampir 30 persen fungsi anggaran pendidikan kini terserap ke program MBG.

“Jika dipersentasekan, hampir 30 persen fungsi pendidikan tersedot ke program MBG. Artinya, hampir sepertiga anggaran pendidikan nasional kini terkonsentrasi pada satu program makan,” ujarnya.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap berbagai kebutuhan mendesak di sektor pendidikan, mulai dari bantuan pembiayaan siswa, rehabilitasi sekolah rusak, hingga kesejahteraan guru.

“Mengapa pemerintah dengan mudah membiayai infrastruktur SPPG, tapi susah sekali memperbaiki sekolah-sekolah rusak? Pemerintah juga cepat menyejahterakan karyawan SPPG, tapi selalu berbelit ketika ditanya soal kesejahteraan guru,” tegas Ubaid.

JPPI pun mendesak pemerintah dan DPR segera memisahkan anggaran MBG dari fungsi pendidikan agar alokasi pendidikan kembali fokus pada penyelenggaraan pendidikan nasional dan pemenuhan hak belajar warga negara.

Sebelumnya, program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto memang terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk terkait tata kelola anggaran dan pelaksanaannya di lapangan. (Fajri)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Barcode Palsu KK Ditemukan, Ada yang Mengarah ke TikTok dan Instagram

redaksi2
-
0
Barcode Palsu KK Ditemukan, Ada yang Mengarah ke TikTok dan Instagram

SAMARINDA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda memperketat pengawasan terhadap perpindahan penduduk yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah praktik manipulasi data kependudukan, khususnya perubahan alamat Kartu Keluarga (KK) secara mendadak demi mendekatkan domisili calon siswa ke sekolah tertentu.

Kepala Disdukcapil Kota Samarinda, Eko Suprayetno, mengatakan perpindahan penduduk memang terjadi setiap hari. Namun, pihaknya tetap mewaspadai kemungkinan adanya motif tertentu di balik perubahan data tersebut.

“Kalau pergeseran penduduk itu setiap hari pasti ada. Cuma untuk alasan tertentu memang sulit diidentifikasi karena dalam formulir biasanya pilihannya pendidikan, pekerjaan, atau pindah rumah,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Menurut Eko, aturan PPDB telah menetapkan usia minimal KK yang digunakan untuk jalur zonasi adalah satu tahun. Karena itu, sistem administrasi kependudukan saat ini dibuat real-time sehingga tidak memungkinkan perubahan tanggal secara mundur.

“Sistem kami tidak bisa backdate. Jadi pengajuan hari ini, cetaknya juga tanggal dan jam hari ini,” tegasnya.

Disdukcapil juga memperketat aturan bagi anak di bawah umur yang pindah domisili tanpa orang tua kandung. Dalam kondisi tertentu, wajib disertai surat pernyataan tanggung jawab dari keluarga tujuan.

“Itu harus ada surat pertanggungjawaban dari keluarga yang dituju untuk bersedia menampung dan menjaga anak tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Disdukcapil Samarinda juga menemukan adanya modus pemalsuan fisik dokumen KK menggunakan barcode palsu.

Eko mengungkapkan beberapa barcode yang dipindai justru mengarah ke media sosial seperti Instagram hingga TikTok, bukan ke sistem resmi Dukcapil.

“Ada barcode palsu yang ketika discan malah masuk ke Instagram atau TikTok, bukan ke sistem Dukcapil,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Disdukcapil kini mewajibkan seluruh proses verifikasi dokumen menggunakan aplikasi resmi Identitas Kependudukan Digital dan tidak lagi menggunakan aplikasi pemindai umum seperti Google Lens.

“Sekarang barcode scan harus pakai IKD. Operator wajib punya aplikasi IKD untuk memastikan dokumen benar-benar asli,” katanya.

Dalam pelaksanaan PPDB, Disdukcapil Samarinda juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda maupun pihak pendidikan tingkat provinsi untuk melakukan validasi data apabila ditemukan indikasi anomali.

Meski demikian, Eko menegaskan akses terhadap Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tetap dibatasi demi menjaga keamanan data pribadi masyarakat.

“SIAK ini proteksinya tinggi. Jadi hanya kasus tertentu yang dicurigai saja yang dilakukan pengecekan lebih mendalam,” tambahnya.

Di akhir keterangannya, Eko meminta masyarakat ikut aktif melaporkan apabila menemukan kejanggalan terkait perpindahan domisili mendadak di lingkungan sekitar menjelang PPDB.

“Kalau tiba-tiba ada anak terdaftar di alamat tertentu padahal warga sekitar tidak mengenal keluarganya, itu bisa menjadi masukan penting,” pungkasnya. (Abdi)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S

Hashim Janji Follow Up Elektrifikasi 72 Desa di Kaltim

redaksi2
-
0
Hashim Janji Follow Up Elektrifikasi 72 Desa di Kaltim

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengungkapkan masih terdapat 72 desa di Kaltim yang hingga kini belum menikmati aliran listrik.

Hal itu disampaikan Rudy saat menghadiri groundbreaking proyek PLTA Batoq Kelo dan pembangunan Access Road Kaltara di Pendopo Odah Etam, Senin (25/5/2026).

Menurut Rudy, ketersediaan energi menjadi salah satu tantangan besar pembangunan di Kalimantan Timur, meski daerah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

“Energi menjadi harapan utama kami. Kalimantan Timur punya banyak potensi sumber daya alam, mulai batu bara sampai emas. Tetapi potensi-potensi itu belum bisa diolah maksimal karena minimnya infrastruktur,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada Darmawan Prasodjo atas upaya percepatan elektrifikasi di Kaltim serta menyampaikan salam kepada Presiden RI melalui Hashim Djojohadikusumo.

“Atas nama masyarakat Kalimantan Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada PLN dan kepada Pak Hashim sebagai utusan langsung Bapak Presiden,” katanya.

Rudy menjelaskan, sebelumnya terdapat sekitar 110 desa yang belum dialiri listrik. Namun sebagian wilayah kini sudah mulai terjangkau jaringan listrik, meski masih tersisa puluhan desa terpencil yang membutuhkan perhatian serius.

“Hari ini masih ada 72 desa yang belum teraliri listrik. Harapan kami mudah-mudahan segera bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Wilayah yang belum menikmati listrik tersebut tersebar di sejumlah kabupaten seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, hingga Berau.

Menurut Rudy, luas wilayah Kaltim yang mencapai sekitar 127 ribu kilometer persegi menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.

“Wilayah kami hampir setara Pulau Jawa, tetapi penduduknya hanya sekitar 4 juta jiwa. Jadi pendekatannya memang berbeda,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Hashim Djojohadikusumo memastikan pihaknya akan menindaklanjuti kebutuhan elektrifikasi desa-desa di Kaltim bersama PLN dan Kementerian ESDM.

“Nanti saya akan follow up dengan Pak Dirut PLN agar 72 desa itu bisa dipenuhi listriknya. Nanti kita akan lobi Pak Menteri ESDM,” ujarnya.

Hashim juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan energi bersih dan proyek pembangkit listrik di Kalimantan Timur yang dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semoga masyarakat bisa mendapatkan listrik murah dan bersih,” katanya.

Ia menegaskan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan investor menjadi kunci pemerataan energi hingga ke wilayah-wilayah terpencil.

“Saya berharap Kalimantan Timur akan semakin maju dan berjaya untuk rakyat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Hanafi)

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S

Pengungkapan Kasus Narkoba di Bontang Berawal dari Laporan Warga

redaksi2
-
0
Pengungkapan Kasus Narkoba di Bontang Berawal dari Laporan Warga

BONTANG – Satres Narkoba Polres Bontang kembali mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Bontang Utara. Dalam operasi yang dilakukan Sabtu (23/5/2026) malam, polisi mengamankan sepasang suami istri beserta sejumlah barang bukti diduga narkotika.

Kedua tersangka masing-masing berinisial MA (35), warga Desa Teluk Pandan, Kutai Timur, dan SR (27), seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di kawasan yang sama. Polisi menyita delapan bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor mencapai 3,85 gram.

Keduanya diamankan sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah tempat hiburan keluarga di Jalan Ahmad Yani RT 08, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara.

Kasat Resnarkoba Polres Bontang AKP Larto mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran sabu di kawasan tersebut.

“Kasus tersebut terungkap setelah kami menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran sabu di kawasan tersebut. Maka kami langsung melakukan penyelidikan di lokasi,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Saat pemeriksaan berlangsung, petugas mencurigai gerak-gerik SR yang diketahui membuang sesuatu dari kantong celananya. Setelah diperiksa, barang tersebut ternyata berisi enam bungkus plastik bening diduga sabu.

Kepada petugas, SR mengaku barang tersebut diperoleh dari suaminya, yakni MA yang saat itu berada bersamanya di lokasi.

“Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan dan menemukan dua unit handphone merek Samsung warna biru dan hitam,” tambah AKP Larto.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik bernomor polisi DD 1566 MS yang digunakan pasangan tersebut. Dari dalam kendaraan, petugas kembali menemukan dua bungkus plastik bening diduga sabu yang disimpan di dalam tisu merek Jolly serta satu buah pipet kaca.

Selain itu, polisi turut mengamankan satu unit iPhone warna silver, satu celana panjang warna abu-abu, serta kendaraan yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

“Saat diinterogasi, seluruh barang bukti diakui milik MA,” jelasnya.

Kini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Bontang untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

“Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

FKPM dan Bhabinkamtibmas Ungkap Dugaan Kasus Sabu Dini Hari

redaksi2
-
0
FKPM dan Bhabinkamtibmas Ungkap Dugaan Kasus Sabu Dini Hari

BONTANG – Unit Reskrim Polsek Bontang Utara bersama Polres Bontang berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Minggu (24/5/2026) dini hari.

Seorang pria berinisial AR (52) diamankan petugas setelah diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kapolsek Bontang Utara Iptu Lukito mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula sekitar pukul 02.30 WITA saat anggota Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Kelurahan Api-Api tengah berjaga dan mencurigai gerak-gerik seorang pria di Jalan KS Tubun, Gang PLN, RT 32.

“Saat itu, pria tersebut diketahui sedang mencari sesuatu di sekitar lokasi. Karena merasa curiga, anggota FKPM langsung menghubungi Bhabinkamtibmas Kelurahan Api-Api untuk melakukan pengecekan,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Tak lama kemudian, Bhabinkamtibmas bersama anggota Unit Reskrim Polsek Bontang Utara tiba di lokasi dan meminta keterangan dari pria tersebut.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan bukti transaksi hasil pembelian narkotika di telepon genggam milik terduga pelaku.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan bersama Ketua RT 32, anggota FKPM, dan warga sekitar di area lokasi kejadian. Hasilnya, ditemukan satu bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,94 gram.

“Barang tersebut dibungkus menggunakan plastik warna emas yang ditemukan di sekitar lokasi,” tambah Iptu Lukito.

Selain sabu, polisi juga mengamankan satu unit handphone merek OPPO A5 warna putih serta bungkus plastik warna emas yang diduga digunakan untuk menyimpan narkotika.

Saat ini terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mako Polsek Bontang Utara dan Polres Bontang guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

1...313233...1,086Halaman 32 dari 1,086