JAKARTA – Pemerintah membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam bisnis energi nasional, mulai dari pengelolaan sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat hingga pengembangan bahan bakar etanol. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan produksi minyak domestik sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin.

Bahlil mengatakan, sebagian sumur minyak rakyat yang telah memperoleh izin mulai berproduksi di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera dan Jawa. Pemerintah juga kembali menandatangani izin untuk sumur rakyat di Aceh.

“Untuk sumur-sumur rakyat yang sudah kita berikan izin, sebagiannya sudah berproduksi. Di Sumatera, di Jawa, itu sudah. Kemarin saya menandatangani lagi yang untuk Aceh,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut membuka ruang legal bagi masyarakat yang selama ini mengelola sumur minyak secara turun-temurun, tetapi belum memiliki izin resmi.

Minyak yang dihasilkan dari sumur rakyat tersebut dibeli PT Pertamina dengan harga sebesar 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).

Pemerintah berharap legalisasi ini memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan usaha sekaligus meningkatkan produksi minyak nasional atau lifting.

“Sudah tentu dengan produksi ini, mampu kita menjamin rakyat dalam mengelola usaha sumur-sumur mereka. Dan yang kedua, ini juga bisa meningkatkan lifting,” katanya.

Selain mengoptimalkan produksi minyak dari sumur rakyat, pemerintah menyiapkan pengembangan etanol sebagai campuran bensin untuk menekan ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Bahlil menyebut kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Sementara itu, produksi dalam negeri baru berkisar 18–19 juta kiloliter per tahun.

Kesenjangan antara kebutuhan dan produksi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis sumber daya domestik.

Pemerintah merencanakan penerapan mandatori campuran etanol secara bertahap hingga E50. Perencanaan menuju 2028 kini dimatangkan dengan mempertimbangkan kapasitas industri dalam negeri.

Bahlil menegaskan, peningkatan penggunaan etanol harus diikuti kesiapan pasokan bahan baku dan fasilitas produksi nasional.

“Jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya kita impor. Nggak boleh,” ucapnya.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah memetakan sejumlah wilayah potensial penghasil bahan baku etanol, antara lain Jawa, Sumatera, dan Papua.

Bahlil menyebut penerapan E20 membutuhkan sekitar 8 juta kiloliter etanol. Bahan bakunya direncanakan berasal dari komoditas pertanian, seperti singkong, tebu, dan jagung.

Kebutuhan lahan diperkirakan mencapai sekitar 1 juta hektare untuk singkong, 1,1 juta hektare untuk tebu, dan 1 juta hektare untuk jagung.

Pengembangannya direncanakan memanfaatkan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) serta Hak Guna Usaha (HGU) yang telantar, dengan pengelolaan terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

Selain ketiga komoditas tersebut, pemerintah juga mengembangkan bahan baku alternatif. Proyek percontohan sorgum manis telah berjalan di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, pengolahan aren di Kamojang disebut memiliki kapasitas produksi 1.000 liter per hari.

Pengembangan berbagai sumber bahan baku tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan etanol domestik sekaligus membuka peluang usaha di sektor pertanian dan industri pengolahan.

Bahlil juga menyinggung penerapan mandatori biodiesel B50 yang berlaku sejak 9 Juli 2026. Program tersebut, menurutnya, mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun dan menyerap 2,1 juta tenaga kerja.

Pemerintah menjadikan pengembangan bahan bakar nabati sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi kebutuhan impor.

Melalui legalisasi sumur minyak rakyat dan pengembangan etanol berbasis bahan baku dalam negeri, pemerintah berupaya memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor energi sekaligus mendorong peningkatan produksi nasional.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan perizinan, kesiapan industri pengolahan, ketersediaan bahan baku, serta kemampuan pemerintah memastikan program berjalan sesuai target. (ANT/KN)

JAKARTA – Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) melonjak menjadi US$112,81 per barel pada September 2026, naik US$23,38 dibandingkan bulan sebelumnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan risiko gangguan pasokan minyak global menjadi faktor utama kenaikan tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan lonjakan ICP mencerminkan dinamika pasar minyak dunia yang dipengaruhi ketidakpastian geopolitik serta ancaman terhadap jalur distribusi energi internasional.

“Rata-rata ICP bulan September 2026 yang melonjak naik menjadi 112,81 dolar AS per barel merupakan cerminan dari dinamika pasar minyak global yang dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan (supply disruption risk),” ujar Laode dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin (12/10/2026).

Penetapan ICP September 2026 tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 395.K/MG.03/MEM.M/2026. Pada Agustus 2026, rata-rata ICP masih berada di level US$89,43 per barel.

Dengan demikian, harga minyak mentah Indonesia meningkat sekitar 26,2 persen secara bulanan.

Laode menjelaskan, eskalasi konflik militer dan kebuntuan diplomasi di Timur Tengah, khususnya ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, meningkatkan risiko keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

Selat tersebut merupakan jalur strategis perdagangan minyak dunia. Gangguan terhadap lalu lintas pelayaran di kawasan itu berpotensi menghambat distribusi minyak mentah dan memperketat pasokan global.

Menurut Laode, ekspor minyak mentah melalui jalur tersebut sempat turun hingga 28 persen dibandingkan Juli 2026.

Tekanan pasokan juga diperkuat serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah. Salah satunya adalah penutupan sementara Pipa East-West Arab Saudi yang memiliki kapasitas 7 juta barel per hari sebagai langkah pencegahan setelah serangan drone.

Selain itu, penundaan kuota produksi OPEC+ serta serangan lanjutan terhadap infrastruktur kilang dan terminal ekspor minyak di Rusia dan kawasan Laut Merah turut memengaruhi kondisi pasokan minyak dunia.

Kenaikan ICP sejalan dengan penguatan harga sejumlah minyak mentah acuan internasional sepanjang September 2026.

Berikut perbandingan harga minyak dunia pada September dan Agustus 2026:
– Brent (ICE): naik US$13,94 menjadi US$102,02 per barel.
– WTI (Nymex): naik US$13,24 menjadi US$95,69 per barel.
– Dated Brent: naik US$25,93 menjadi US$116,77 per barel.
– Basket OPEC: naik US$24,29 menjadi US$110,73 per barel.

Kenaikan pada berbagai acuan tersebut menunjukkan tekanan harga tidak hanya terjadi pada minyak mentah Indonesia, tetapi juga meluas ke pasar internasional.

Meski melonjak pada September, pemerintah memproyeksikan rata-rata ICP Oktober 2026 mulai melandai ke kisaran US$98–103 per barel.

Proyeksi tersebut tetap menempatkan harga minyak pada level tinggi. Pergerakannya akan bergantung pada perkembangan konflik geopolitik, keamanan jalur pelayaran, kebijakan produksi negara-negara penghasil minyak, serta keseimbangan pasokan dan permintaan global.

Laode menegaskan, pemerintah bersama pihak terkait akan terus memantau dinamika harga minyak dunia untuk menentukan langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional.

“Kami memastikan formula ICP tetap transparan mencerminkan dinamika pasar internasional agar tetap akuntabel bagi keuangan negara dan kegiatan usaha hulu migas,” ujarnya.

ICP menjadi salah satu acuan penting dalam perhitungan penerimaan negara dari sektor hulu minyak dan gas bumi serta penyusunan asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itu, lonjakan harga minyak berpotensi memengaruhi perhitungan penerimaan negara maupun biaya energi. Besarnya dampak terhadap keuangan negara tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk volume produksi, realisasi lifting, nilai tukar, dan kebijakan energi pemerintah. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia belum membahas lebih lanjut tawaran Malaysia untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Padahal, upaya pemadaman masih menghadapi kendala di sejumlah lokasi, termasuk kawasan yang sulit dijangkau dari udara akibat kabut asap tebal.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, mengatakan tawaran bantuan tersebut belum menjadi pembahasan dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.

“Tadi belum dibahas,” ujar Dudung saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai tawaran bantuan dari Malaysia dan Singapura.

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan pemerintahnya masih menunggu respons Indonesia terkait tawaran bantuan pemadaman karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Namun, hingga rapat terbatas tersebut berlangsung, pemerintah Indonesia belum membahas lebih lanjut tawaran bantuan itu.

Di tengah upaya penanganan karhutla, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Dudung mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap kebakaran di kawasan konservasi tersebut karena Taman Nasional Tanjung Puting merupakan salah satu pusat konservasi dan rehabilitasi orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus).

Selain di Tanjung Puting, pemadaman juga terus dilakukan di sejumlah lokasi lain di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Pemerintah mengintensifkan operasi untuk mengendalikan kebakaran, terutama di kawasan konservasi yang memiliki nilai penting bagi kelestarian ekosistem dan satwa liar.

Menurut Dudung, penanganan karhutla saat ini lebih banyak mengandalkan operasi darat. Salah satu kendalanya adalah terbatasnya jarak pandang akibat kabut asap tebal yang menyulitkan helikopter menjangkau sejumlah titik kebakaran.

Ia menyebut laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan operasi helikopter telah dilaksanakan, tetapi pemadaman melalui jalur darat masih lebih dominan.

“Laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara, karena memang asapnya terlalu tebal,” ujar Dudung.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas dalam menjangkau titik api, khususnya di kawasan yang akses daratnya terbatas.

Sementara itu, tawaran bantuan dari negara tetangga masih menunggu pembahasan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia.

Perkembangan penanganan karhutla dan keputusan mengenai tawaran bantuan tersebut akan menjadi bagian penting dari upaya mengendalikan kebakaran yang berdampak terhadap lingkungan, kawasan konservasi, dan masyarakat. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, pimpinan lembaga, hingga kepala daerah untuk mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan. Langkah ini dilakukan di tengah dampak kebakaran yang turut dirasakan negara-negara tetangga serta sulitnya pemadaman di sejumlah kawasan bergambut.

Rapat terbatas digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) sore. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, penanganan karhutla menjadi perhatian serius Presiden.

“Hari ini membahas tentang karhutla, karena Beliau sangat serius sekali tentang penanganan karhutla ini,” kata Dudung kepada wartawan sebelum mengikuti rapat.

Rapat yang berlangsung sekitar pukul 16.30 WIB itu dihadiri sejumlah pejabat secara langsung maupun melalui konferensi video. Mereka antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sejumlah pejabat lain mengikuti rapat secara daring, termasuk para kepala staf TNI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, panglima komando daerah militer, kapolda, dan gubernur dari wilayah terdampak karhutla.

Dudung menyatakan, dirinya akan melaporkan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan, terutama di wilayah yang menjadi prioritas pemerintah.

Dalam rapat tersebut, pemerintah turut menyoroti dampak karhutla terhadap negara-negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia.

Dudung mengatakan, keberadaan lahan gambut menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemadaman karena kebakaran di kawasan tersebut dapat sulit ditangani.

“Dampaknya ke negara-negara tetangga, makanya Beliau sangat concern sekali, karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan, tetapi beberapa usaha kita lakukan,” ujarnya.

Karhutla di kawasan gambut membutuhkan penanganan yang tepat karena api tidak selalu terlihat di permukaan. Kebakaran dapat bertahan di lapisan bawah tanah dan kembali muncul apabila sumber panas belum sepenuhnya padam.

Karena itu, upaya penanggulangan tidak hanya bergantung pada pemadaman api yang terlihat, tetapi juga memerlukan pemantauan dan penanganan lanjutan di kawasan terdampak.

Sebelumnya, Dudung menyampaikan bahwa operasi pemadaman masih terus dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, yang menjadi perhatian khusus Presiden.

Kawasan tersebut merupakan pusat konservasi dan rehabilitasi orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), sehingga kebakaran berpotensi mengancam ekosistem dan habitat satwa yang dilindungi.
Selain di Tanjung Puting, upaya pemadaman juga berlangsung di sejumlah lokasi lain di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.

Menurut Dudung, operasi darat masih menjadi tumpuan di sejumlah titik karena kabut asap tebal membatasi jarak pandang dan menyulitkan akses pemadaman melalui udara.

“Laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional helikopter ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara, karena memang asapnya terlalu tebal,” katanya.

Pemerintah masih perlu memastikan efektivitas penanganan di lapangan, terutama di kawasan yang sulit dijangkau dan memiliki risiko kebakaran berulang.

Evaluasi yang dilakukan Presiden diharapkan menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan efektivitas pemadaman, serta mendorong pencegahan agar kebakaran tidak terus meluas.

Di tengah dampak asap yang melintasi wilayah dan mengganggu aktivitas masyarakat, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan api, tetapi juga oleh langkah pencegahan dan perlindungan terhadap warga serta lingkungan. (ANT/KN)

BULUKUMBA – Temuan 1.900 liter bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang disimpan di sebuah rumah kosong di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menyeret dugaan keterlibatan anggota Polri. Polda Sulawesi Selatan memastikan informasi tersebut sedang diselidiki, meski hingga kini belum ada bukti kuat yang mengonfirmasi tudingan adanya aparat yang membekingi praktik penimbunan.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan penyelidikan dilakukan oleh jajaran Polres Bulukumba dan Polda Sulsel. Ia menegaskan, apabila ditemukan keterlibatan anggota kepolisian, proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Itu sudah dilakukan penyelidikan. Jadi, baik itu yang dilakukan oleh Polres maupun oleh Polda. Kalau memang itu terbukti, pasti akan ditindaklanjuti secara hukum,” kata Didik di Mapolda Sulsel, Makassar, Senin (12/10/2026).

Kasus ini mencuat setelah sebuah video yang diunggah warga berinisial P viral di media sosial. Dalam unggahan tersebut, P memperlihatkan temuan dua tandon berisi BBM subsidi di sebuah rumah kosong di Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Bulukumba.

Setelah mengunggah temuannya, P mengaku didatangi seorang pria berinisial AB yang menyebut dirinya sebagai pemilik rumah. Pria tersebut juga disebut mengklaim memiliki orang di Polres Bulukumba.

Klaim mengenai dugaan hubungan dengan aparat itu kemudian memunculkan dugaan adanya bekingan dalam praktik penimbunan BBM subsidi.

Namun, Didik menegaskan informasi yang beredar di media sosial belum dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan adanya keterlibatan anggota Polri. Informasi tersebut tetap akan didalami melalui proses penyelidikan.

“Kalau memang iya, tetap akan kita lakukan penyelidikan, dan kita proses secara hukum yang berlaku. Sanksinya jelas, tegas, sesuai dengan peraturan,” ujarnya.

Sebelum dugaan keterlibatan aparat mencuat, tim Satreskrim Polres Bulukumba telah mendatangi lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Bulukumba AKP Andi Imran mengatakan petugas menemukan 10 tandon di lokasi tersebut. Dari jumlah itu, dua tandon terisi BBM dengan total volume sekitar 1.900 liter. Polisi turut mengamankan jeriken dan alat penyedot BBM.

“Informasi dari warga langsung kami turun ke lokasi. Tapi, di sana tidak ada orang. Barang bukti diamankan ada 10 tandon. Satu tandon berisi seribu liter, tapi hanya dua tandon terisi. Totalnya, 1.900 liter, ada juga jeriken dan penyedot diamankan,” kata Andi Imran.

Saat penggeledahan berlangsung, pemilik rumah tidak ditemukan di tempat. Lokasi kemudian dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan, sedangkan barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba guna mendukung proses hukum.

Polisi masih mendalami siapa pemilik BBM tersebut, siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanannya, serta tujuan BBM subsidi itu dikumpulkan di lokasi tersebut.

Didik mengatakan, hingga saat ini belum ada nama anggota Polri yang dapat dipastikan terlibat dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap personel juga masih menunggu perkembangan hasil penyelidikan.

Menurutnya, penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk personel di tingkat polres, pemeriksaan dapat dilakukan oleh jajaran setempat dengan pendampingan atau asistensi dari Polda Sulsel.

“Sementara ini masih dalam penyelidikan. Sekarang, dilakukan penyelidikan oleh Polres. Rata-rata sekarang dilakukan oleh Polres, kalau untuk personel Polres, kemudian nanti akan diasistensi oleh Polda,” jelasnya.

Polda Sulsel juga menyoroti kemungkinan munculnya kembali antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan dugaan praktik penimbunan BBM subsidi.

Didik menyebut kepolisian telah melakukan langkah antisipasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk rapat di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Ia memastikan informasi baru mengenai dugaan penimbunan akan ditindaklanjuti oleh tim penyidik.

“Kalau memang ini ada lagi antrean, pasti akan kita tindak lanjuti untuk kita dorong lagi melakukan rapat bersama. Tapi, karena sudah ada tim, tentu tim dari Ditreskrimum akan melakukan penyelidikan,” katanya.

Hingga kini, penyelidikan masih berfokus pada asal-usul dan kepemilikan BBM, pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan tersebut, serta kebenaran dugaan keterlibatan anggota Polri.

Polisi belum mengumumkan tersangka dalam perkara ini. Dugaan adanya bekingan aparat juga belum terbukti, sehingga seluruh pihak yang disebut dalam informasi awal tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah. (ANT/KN)

JAKARTA – Sebanyak 3.510 narapidana berisiko tinggi telah dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Nusakambangan, Jawa Tengah, sejak November 2024 hingga 11 Oktober 2026. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menyebut kebijakan ini dilakukan untuk memperketat pengamanan, menjaga ketertiban, dan mengoptimalkan pembinaan warga binaan.

Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja, mengatakan pemindahan tersebut mencakup narapidana dari berbagai wilayah di Indonesia dengan latar belakang perkara yang beragam, mulai dari narkotika, terorisme, korupsi, perdagangan orang, hingga tindak pidana umum.

“Secara keseluruhan, sejak November 2024 hingga 11 Oktober 2026, sebanyak 3.510 warga binaan telah dipindahkan ke Nusakambangan,” kata Tatan dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Tatan, pemindahan dilakukan berdasarkan penilaian risiko terhadap narapidana. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari penataan hunian lapas agar pengamanan dan pelaksanaan pembinaan dapat berjalan lebih optimal.

Ditjenpas mencatat sebanyak 349 narapidana telah dipindahkan ke Nusakambangan sepanjang Oktober 2026 hingga 11 Oktober.

Pemindahan terbaru dilakukan terhadap 36 narapidana dari Lapas Kelas I Semarang pada Minggu (11/10/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 narapidana ditempatkan di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar, 10 orang di Lapas Kelas IIA Besi, 10 orang di Lapas Kelas IIA Ngaseman, dan enam orang di Lapas Kelas IIA Gladakan.

Tatan mengatakan proses pemindahan melibatkan koordinasi antarunit pelaksana teknis pemasyarakatan serta unsur pengamanan dari TNI dan Polri.

“Alhamdulillah, pemindahan warga binaan berjalan aman, tertib, dan sesuai SOP yang berlaku. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Semoga di lapas yang baru, warga binaan mengikuti pembinaan dengan lebih optimal,” ujarnya.

Kepala Lapas Batu sekaligus Koordinator Wilayah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Nusakambangan dan Cilacap, Irfan, menjelaskan bahwa pemindahan narapidana dilakukan melalui sejumlah tahapan pemeriksaan untuk memastikan keamanan dan kelengkapan administrasi.

Setibanya di Pelabuhan Wijayapura, Cilacap, petugas memeriksa dokumen administrasi, identitas, jumlah narapidana, serta kondisi keamanan sebelum rombongan diberangkatkan menuju Pelabuhan Sodong di Pulau Nusakambangan.

Setelah tiba di Nusakambangan, para narapidana kemudian dibawa ke lapas tujuan masing-masing untuk menjalani proses penerimaan, pemeriksaan, registrasi, dan penempatan.

“Setibanya di Pelabuhan Sodong, Nusakambangan, seluruh warga binaan diberangkatkan menuju masing-masing lapas tujuan yang telah ditetapkan untuk proses penerimaan, pemeriksaan, registrasi, dan penempatan lebih lanjut,” kata Irfan.

Ditjenpas menegaskan, pemindahan narapidana berisiko tinggi merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan, sekaligus memastikan pembinaan warga binaan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (ANT/KN)