Beranda blog Halaman 33

Kompol Roganda Resmi Jabat Wakapolres Penajam Paser Utara

0

PENAJAM PASER UTARA – Wakapolres Penajam Paser Utara (PPU) yang baru, Kompol Roganda, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ajakan tersebut disampaikan usai dirinya resmi dilantik menggantikan Kompol Awan Kurnianto dalam upacara serah terima jabatan di Mapolres PPU, Senin (25/5/2026).

Sebagai pejabat baru di PPU, Roganda meminta dukungan masyarakat agar tugas kepolisian dapat berjalan optimal, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan daerah yang kini menjadi gerbang menuju IKN.

“Kami sebagai warga baru di Kabupaten Penajam Paser Utara mohon izin bergabung dan mohon diterima oleh masyarakat PPU. Tugas kepolisian tentunya tidak akan berjalan baik tanpa dukungan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai kondisi kamtibmas di PPU saat ini cukup baik dan harus dipertahankan bersama di tengah perkembangan kawasan strategis nasional IKN.

“Mari kita jaga situasi kamtibmas yang sudah cukup baik dan kondusif. Sebagai serambi IKN dan gerbang Nusantara, mari kita dukung dan sukseskan bersama,” ungkapnya.

Sebelum menjabat Wakapolres PPU, Roganda diketahui bertugas sebagai Kabag Ops Polres Kutai Kartanegara yang juga memiliki wilayah berbatasan langsung dengan kawasan IKN.

Dengan pengalaman tersebut, ia diharapkan mampu memperkuat pengamanan dan menjaga stabilitas wilayah PPU yang kini menjadi salah satu kawasan strategis nasional penyangga Ibu Kota Nusantara. (MK)

Pewarta: Deddy
Editor: Agus S

Kejari PPU Gelar Lelang Barang Rampasan Negara untuk Umum

0

PENAJAM PASER UTARA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar lelang terbuka barang rampasan negara berupa puluhan telepon genggam hasil perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Senin (26/5/2026).

Sebanyak 32 unit handphone dilelang kepada masyarakat umum. Barang-barang tersebut mayoritas berasal dari sekitar 30 perkara tindak pidana narkotika yang telah diputus pengadilan dan dinyatakan dirampas untuk negara.

Petugas Barang Bukti Kejari PPU, Fetrinna Winda, menjelaskan seluruh barang yang dilelang merupakan barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan tidak dikembalikan kepada terdakwa maupun pihak terkait lainnya.

“Barang rampasan ini merupakan barang yang dalam putusan sidang dinyatakan tidak dikembalikan, sehingga dilakukan lelang terbuka bagi masyarakat yang ingin ikut serta,” ujarnya.

Ia mengatakan harga barang lelang cukup bervariasi tergantung kondisi dan jenis perangkat. Penentuan nilai lelang dilakukan bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMPERINDAG) PPU agar harga tetap sesuai standar penilaian.

“Penentuan harga kami bekerja sama dengan KUKMPERINDAG PPU, jadi nilainya disesuaikan dengan kondisi barang,” katanya.

Lelang tersebut terbuka untuk umum dengan syarat peserta membawa kartu tanda penduduk (KTP) serta uang tunai untuk pembayaran langsung di lokasi.

“Untuk syarat cukup membawa KTP dan uang cash, karena pembayaran dilakukan secara tunai,” jelasnya.

Fetrinna menambahkan pelaksanaan lelang barang rampasan negara tidak dilakukan secara rutin setiap bulan. Kejari PPU biasanya menunggu jumlah barang bukti terkumpul dalam jumlah cukup banyak sebelum membuka lelang kepada masyarakat.

Hal itu dilakukan agar pelaksanaan lelang lebih efektif dan peserta yang datang memiliki lebih banyak pilihan barang.

“Kami tidak menggelar setiap bulan. Biasanya menunggu kuota barang cukup banyak supaya peserta lelang tidak kecewa saat datang,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S

BGN Minta Masyarakat Waspada Modus Pengurusan Titik SPPG

0

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi dengan Satgas MBG Kepolisian Republik Indonesia menyusul maraknya dugaan penipuan yang mengatasnamakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait pengurusan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN sekaligus Ketua Tim Verifikasi, Sony Sonjaya, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat di sejumlah daerah terkait oknum yang mengaku sebagai pejabat maupun orang dekat pejabat BGN untuk menawarkan bantuan pengurusan titik SPPG dengan imbalan uang.

“Kami menerima banyak laporan dari beberapa daerah. Para pelapor tersebut merupakan korban dari pihak-pihak yang mengaku orang dekat dengan pejabat BGN atau mungkin mengaku pejabat BGN dan menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG, tentu saja dengan permintaan uang,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (25/5/2026).

Menurut Sony, salah satu kasus terbesar dilaporkan terjadi di Jawa Barat dengan total kerugian mencapai Rp1,9 miliar dan melibatkan 21 korban.

“Di Jawa Barat itu Rp1,9 miliar yang baru lapor 21 orang, jadi rata-rata per orang kerugiannya mencapai Rp100 juta,” katanya.

Selain Jawa Barat, laporan dugaan penipuan serupa juga muncul di Lombok Timur, Barelang, hingga Banten. Di Banten sendiri, kerugian korban disebut mencapai Rp400 juta dengan dua korban yang telah melapor.

Sony menambahkan, dugaan penipuan terus berkembang dengan munculnya korban baru di sejumlah wilayah. Karena itu, BGN kini aktif berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan mengungkap pihak-pihak yang diduga memanfaatkan program MBG demi keuntungan pribadi.

Sementara itu, Kepala Satgas MBG Polri, Nurworo Danang, menegaskan pihak kepolisian mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap para pelaku.

“Tentunya Satgas MBG dalam hal ini Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini mengambil keuntungan dengan cara-cara menyimpang dan melanggar hukum,” tegasnya.

BGN juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak yang mengklaim memiliki akses khusus ke program MBG. Pemerintah menegaskan seluruh proses pengajuan titik SPPG dilakukan secara resmi melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan tidak dipungut biaya di luar ketentuan resmi. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

Presiden dan Wapres Salurkan Sapi Kurban ke Kawasan IKN

0

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menghimpun sebanyak 37 ekor hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu (27/5/2026). Seluruh hewan kurban dipastikan dalam kondisi sehat dan laik konsumsi.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, mengatakan pihaknya bersama tim kesehatan hewan Pos Sepaku telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh hewan kurban yang dihimpun.

“Setiap hewan kurban itu telah divaksinasi dan dilakukan pengobatan penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD),” ujarnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (25/5/2026).

PMK dan LSD merupakan dua penyakit menular utama pada hewan ternak yang dapat berdampak besar terhadap kesehatan ternak dan ekonomi peternak sehingga perlu diantisipasi sejak dini.

Total 37 hewan kurban tersebut terdiri atas 28 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Hewan kurban dihimpun dari Kepala Otorita IKN dan pegawai Otorita, masyarakat, hingga BUMN dan perusahaan swasta di kawasan IKN.

Selain itu, terdapat dua ekor sapi bantuan Presiden RI Prabowo Subianto dan satu ekor sapi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto menyalurkan dua ekor sapi masing-masing berbobot kurang lebih 950 kilogram, dan satu ekor sapi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan bobot sekitar 850 kilogram,” jelas Suwito.

Ia menambahkan, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama keluarga juga turut menyumbangkan satu ekor sapi kurban.

Dari total hewan kurban yang terkumpul, sebanyak 13 ekor sapi akan didistribusikan ke masyarakat melalui panitia kurban masjid-masjid yang telah mengajukan permohonan bantuan kepada Otorita IKN.

Sementara itu, 15 ekor sapi dan 9 ekor kambing akan disembelih di Masjid Negara IKN. Daging kurban nantinya didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima melalui panitia kurban Masjid Negara.

Ketua Panitia Kurban Otorita IKN, Muji Budda’wah, sebelumnya menyebut partisipasi kurban tahun ini masih didominasi internal pegawai Otorita, meski ada tambahan kontribusi dari pemerintah serta pihak swasta di kawasan IKN.

Panitia juga memastikan distribusi daging kurban akan menjangkau masyarakat di sekitar kawasan pembangunan IKN agar manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

PTMB Antisipasi Dampak El Nino dengan Tambah Armada Tangki

0

BALIKPAPAN – Perum Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) menyiapkan 30 mobil tangki air bersih untuk menghadapi dampak El Nino yang diperkirakan memengaruhi produksi air bersih di Kota Balikpapan.

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan distribusi air tetap berjalan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami penurunan suplai air bersih saat musim kemarau panjang.

Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, mengatakan jumlah armada mobil tangki yang disiagakan tahun ini meningkat signifikan dibandingkan 2025 lalu yang hanya sekitar 10 unit.

“Untuk jumlah armada tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu yang hanya sekitar 10 unit,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).

Yudhi menjelaskan penambahan armada dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap turunnya kapasitas produksi air bersih akibat dampak El Nino. Saat fenomena tersebut terjadi, kapasitas produksi air PTMB diperkirakan hanya berada di kisaran 75 persen.

Distribusi air bersih menggunakan mobil tangki nantinya difokuskan ke kawasan terdampak, khususnya Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat yang selama ini memiliki keterbatasan sumber air baku.

“Pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki akan difokuskan pada kawasan terdampak, khususnya Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat,” jelasnya.

Sebagai sumber air alternatif, PTMB juga akan memanfaatkan bendali atau bendungan pengendali. Namun air dari bendali tidak langsung disalurkan ke jaringan perpipaan.

Air tersebut terlebih dahulu diolah menggunakan instalasi pengolahan air (IPA) mobile atau mini sebelum didistribusikan kepada masyarakat melalui mobil tangki.

Selain armada tangki, PTMB juga menyiapkan sejumlah tandon air di titik strategis guna mempermudah akses masyarakat mendapatkan air bersih selama musim kemarau.

Menurut Yudhi, fenomena El Nino kuat yang dikenal dengan istilah “Godzilla” menyebabkan curah hujan turun drastis sehingga berdampak terhadap berkurangnya debit air baku di waduk maupun tampungan air lainnya.

“Dampaknya sangat terasa pada sumber air kita. Beberapa waduk mengalami penurunan debit, sehingga mempengaruhi kapasitas produksi air bersih,” katanya.

Meski demikian, PTMB memastikan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki tidak akan dikenakan biaya tambahan kepada masyarakat.

“Pelayanan tetap seperti air perpipaan, tidak ada biaya tambahan untuk distribusi tangki,” tutup Yudhi. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

BPK Tegaskan Pemda Wajib Tindak Lanjuti Temuan Maksimal 60 Hari

SAMARINDA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim, Senin (25/5/2026).

Penyerahan berlangsung di Auditorium Nusantara Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim dan dipimpin langsung Kepala BPK Kaltim, Mochammad Suharyanto. Dokumen LHP diterima para Ketua DPRD, wali kota, bupati, maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing.

Dalam sambutannya, Suharyanto menegaskan penyerahan LHP merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim ini dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Meski mayoritas daerah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK tetap menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola keuangan daerah.

“Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK tidak hanya mengungkapkan opini atas LKPD, tetapi juga mengungkapkan kondisi-kondisi yang ditemukan terkait kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Secara keseluruhan, BPK Kaltim mencatat terdapat 204 temuan dengan total 591 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Beberapa persoalan yang menjadi sorotan meliputi:

Penatausahaan aset tetap yang belum memadai.

Pengelolaan belanja barang dan jasa yang kurang optimal.

Kesalahan penganggaran.

Pengelolaan belanja modal yang belum maksimal.

Pengelolaan pendapatan daerah yang kurang optimal.

Pengelolaan utang belanja yang belum memadai.

Meski demikian, BPK memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena selama proses pemeriksaan telah menunjukkan itikad baik dengan menindaklanjuti sejumlah temuan, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran senilai lebih dari Rp36,5 miliar.

“Sebelum LHP diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada seluruh entitas atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan,” ungkap Suharyanto.

BPK juga mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti daerah sepenuhnya bebas dari potensi penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan.

“Opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. Namun hal ini bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari,” tegasnya.

Adapun 10 daerah di Kaltim yang kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yakni:

Kota Samarinda

Kota Balikpapan

Kota Bontang

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Berau

Kabupaten Paser

Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Mahakam Ulu

BPK juga mengingatkan seluruh kepala daerah wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S

JPSN Dorong Penindakan Tegas terhadap PKS Nakal

0

NUSANTARA – Sekretaris Jenderal Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN), Budi Darmansyah, menilai harga ideal Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit berada di angka Rp3.000 per kilogram agar petani memperoleh keuntungan yang layak.

Menurut Budi, dengan harga tersebut petani masih bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp1.000 per kilogram setelah dikurangi berbagai biaya operasional.

“Dari tiga ribu itu, seribu rupiah bisa didapatkan petani per kilogram. Tentunya keuntungan yang lumayan bagi petani,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Ia merinci, dari harga Rp3.000 tersebut sekitar Rp400 digunakan untuk upah panen, kemudian Rp500 hingga Rp600 untuk biaya angkutan mobil lansir, serta sekitar Rp1.000 untuk biaya perawatan dan pemeliharaan kebun sawit.

Namun kondisi di lapangan saat ini justru jauh dari ideal. Budi menyebut harga TBS di tingkat petani sempat anjlok hingga kisaran Rp800 per kilogram sehingga dinilai sangat memberatkan petani.

“Bisa-bisa dibiarin nggak dipanen. Dipakai upah panen saja sudah separuh habis untungnya. Nah, ini harus betul-betul pemerintah sikapi,” tandasnya.

Sebagai solusi, JPSN menyarankan dua langkah kepada pemerintah. Pertama, membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik BUMN di setiap kabupaten untuk menjaga stabilitas harga. Kedua, melakukan penindakan tegas terhadap PKS yang memainkan harga TBS tanpa acuan yang jelas.

“Kami menyarankan itu ke pemerintah. Lalu bupati bikin satgas pantau harga untuk antisipasi adanya permainan harga di lapangan,” jelasnya.

Budi mengatakan JPSN merupakan organisasi yang aktif memperjuangkan kepentingan petani sawit di Indonesia dan turut mengawal berbagai isu strategis perkebunan.

Di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), harga TBS pekan lalu bahkan sempat turun di angka Rp1.000 per kilogram sebelum perlahan naik kembali ke kisaran Rp1.300 hingga Rp1.800 per kilogram pada awal pekan ini.

Sementara di Kecamatan Babulu, harga TBS saat ini berada di kisaran Rp1.500 per kilogram, padahal sebelumnya sempat menyentuh Rp2.800 per kilogram.

Anjloknya harga TBS di berbagai daerah disebut dipicu respons pasar terhadap rencana kebijakan ekspor satu pintu Crude Palm Oil (CPO) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), BUMN baru yang akan menjadi eksportir tunggal sejumlah komoditas SDA.

Kebijakan tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI dan rencananya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

DPRD Mahulu Dorong BPJN Percepat Konektivitas Wilayah Perbatasan

0

UJOH BILANG – Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, meminta pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) segera merealisasikan pembangunan jalan penghubung dari Kecamatan Long Bagun menuju Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari.

Menurut Devung, infrastruktur jalan di wilayah hulu Sungai Mahakam masih menjadi perhatian serius karena memiliki peran vital sebagai jalur utama aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan.

“Infrastruktur jalan penghubung dari Kecamatan Long Bagun menuju Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari masih menjadi perhatian serius. Ruas jalan tersebut merupakan urat nadi masyarakat di hulu Sungai Mahakam,” ujar Devung, Senin (25/5/2026).

Ia menegaskan pembangunan akses jalan tersebut bukan sekadar proyek fisik, tetapi kebutuhan mendesak untuk mendukung akses ekonomi, distribusi pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan.

“Kehadiran jalan darat akan membuka konektivitas, menekan harga kebutuhan pokok, memperlancar distribusi barang, serta memperkuat ketahanan wilayah perbatasan demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan,” tegasnya.

Selain mendorong pembangunan ruas jalan menuju Long Pahangai dan Long Apari, Devung juga meminta BPJN mempercepat penyelesaian pembangunan ruas jalan Tering–Ujoh Bilang yang hingga kini masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Menurutnya, kondisi jalan tersebut sangat memengaruhi mobilitas warga maupun distribusi logistik menuju ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu.

“DPRD Mahakam Ulu terus mendorong pemerintah pusat melalui BPJN agar pembangunan akses jalan di wilayah perbatasan dapat segera terealisasi dan menjadi tonggak penting dalam membuka keterisolasian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Program Pertanian Kodim Kubar Diharapkan Tingkatkan Produktivitas Anggota

0

SENDAWAR – Kompi Produksi Kodim 0912 Kutai Barat melaksanakan panen perdana hasil pertanian dan peternakan di Kampung Lay, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Sabtu (23/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Dandim 0912 Kutai Barat, Letkol Inf Doni Fransisco, didampingi Ketua Persit KCK Cabang LXII Dim 0912 Kubar, Tata Doni Fransisco.

Turut hadir Danki Kompi Produksi Kapten Inf Rahman, anggota Kompi Produksi, personel Kodim 0912 Kubar, serta anggota Persit KCK Cabang LXII Dim 0912 Kubar.

Pada panen perdana itu, sejumlah komoditas pertanian berhasil dipanen dari lahan seluas lima hektar yang dikelola personel Kompi Produksi. Komoditas yang dipanen meliputi tomat, jagung, dan kedelai.

Dandim bersama Ketua Persit juga turun langsung ke lahan untuk ikut memanen bersama anggota. Usai panen pertanian, rombongan melanjutkan peninjauan ke area peternakan ayam petelur yang turut dikelola Kompi Produksi Kodim 0912 Kubar.

Mereka melihat langsung proses pemeliharaan ayam petelur, mulai dari pemberian pakan hingga pengelolaan hasil ternak. Dandim dan Ketua Persit juga ikut memanen telur ayam yang menjadi salah satu program unggulan satuan tersebut.

Dandim 0912 Kubar Letkol Inf Doni Fransisco mengatakan panen perdana tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Kodim dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Keberadaan Kompi Produksi tidak hanya menjadi sarana pembinaan satuan, tapi juga wadah meningkatkan kemampuan dan produktivitas anggota di bidang pertanian maupun peternakan,” ujarnya kepada pewarta, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, hasil panen tersebut merupakan buah dari kerja keras, semangat kebersamaan, serta dedikasi seluruh anggota yang selama ini mengelola lahan pertanian dan peternakan.

Ia berharap program Kompi Produksi dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi ketahanan pangan di wilayah Kutai Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat sekitar.

“Program Kompi Produksi diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kutai Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Java Jazz 2026 Hadir dengan Konsep Baru dan Venue Baru di PIK 2

0

JAKARTA – Gelaran festival musik myBCA International Java Jazz 2026 akan menandai transformasi untuk menghadirkan konsep dan pengalaman berbeda bagi penikmat musik, termasuk perpindahan venue penyelenggaraan.

Presiden Direktur PT Java Festival Production, Dewi Gontha mengatakan bahwa transformasi berarti membuat sesuatu yang baru. Setelah bertahun-tahun menggunakan venue sebelumnya, perpindahan lokasi baru ini diharapkan memberi kesempatan lebih besar untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif yang belum dapat direalisasikan.

“Sehingga tahun ke-21 ini secara tampilan very fresh, very interesting. Secara kreatif juga space-nya kita jauh lebih banyak untuk bisa berkreasi. Secara fasilitas penunjukan juga mereka jauh lebih besar-besar. Kita pingin coba offer sesuatu yang baru bagi audiens kita,” kata Dewi dalam konferensi pers di Jakarta, pada Senin (25/5/2026).

Adapun perhelatan myBCA International Java Jazz Festival 2026 akan berlangsung pada 29, 30, dan 31 Mei 2026 di NICE (Nusantara International Convention Exhibition) PIK 2, Jakarta Utara.

Konsep baru di festival myBCA International Java Jazz 2026, lanjut Dewi, memang perlu dicoba terlebih dahulu karena menjadi pengalaman perdana di venue baru. Pihaknya pun masih mempelajari respons pengunjung terhadap berbagai konsep baru yang dihadirkan di tahun ini.

Dewi mengatakan dalam gelaran festival musik tersebut akan menghadirkan sejumlah fasilitas baru seperti glambot untuk berfoto di area red carpet, spot foto gratis, hingga vending machine merchandise yang dapat digunakan langsung oleh pengunjung.

Untuk membantu pengunjung, penyelenggara telah menyediakan shuttle untuk alternatif transportasi menuju venue yang bisa dipantau melalui website dan media sosial resmi festival.

“Jadi banyak banget yang sebelumnya belum ada kita bawa ke sini. Kita ada museum of foys, kita kerja sama dengan Sony Group bahkan ada bikin space besar banget yang masuk ke situ juga macam-macam. Jadi bukan hanya Sony Music aja tapi ada film juga. Kita ada area lounge yang dulunya enggak pernah ada. Itu mesti jadi experience sendiri,” imbuh dia.

Adapun festival musik jazz terbesar di Indonesia ini juga akan diwarnai musisi baik dalam negeri maupun luar negeri. Sejumlah penampil atau line up gelaran Java Jazz yang ke-21 itu termasuk Jon Batiste, Wave to earth, 5 Petani, Billyrrom, Citrus sun , Close Counters , Dave Koz and Friends Wummer Horns.

Kemudian, Di Steffano, Earth, Wind and Fire Experience by Al Mckay, Elfa’s, Singers , Funky Times , Justin – Le schultz, Justking Jones, Lisa Simone, Niko Niko Tan Tan, RAN, Robot Swing, Slank, Thee Sacred Souls, Yufu, Ziva Magnolia.

Hingga, Ella Mai, Aku Jeje, Aron!, Greybox Ensemble, Frank McComb, Jenevieve, Jo Soegono, Joao Sabia , Maliq & D’Essentials, Matthew Sayersz & Marckesia Karim, Nitatadi, Rafi Suditmam feat Rara Sudirman Sore Ze Band, The Groove feat Tiara Effendy, The Lantis, Traffic Jam, Wijaya 80, dan Yura Yunita. (ANT/KN)