BALIKPAPAN – Pemerintah Kabupaten Berau belum menyepakati garis batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Persoalan tersebut kini akan dibawa ke tingkat pemerintah pusat untuk mendapatkan kajian dan keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sikap itu ditegaskan Bupati Berau, Sri Juniarsih, usai menghadiri pertemuan pembahasan penetapan batas wilayah antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Meeting Room Harum Resort, Balikpapan, 7 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah. Rapat dipimpin Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, bersama Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.

Dalam pertemuan itu, kedua pemerintah kabupaten belum mencapai kesepakatan mengenai garis batas wilayah yang dibahas. Karena itu, hasil pertemuan dituangkan dalam berita acara yang akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan tindak lanjut penyelesaian persoalan tersebut.

“Tadi kita sama-sama bersepakat untuk tidak sepakat terkait batas wilayah antara Berau dan Kutai Timur,” tegas Sri Juniarsih.

Menurutnya, penetapan batas wilayah tidak bisa dilakukan secara sepihak. Diperlukan kajian yang cermat dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan serta kondisi di lapangan, sehingga keputusan yang diambil nantinya dapat memberikan kepastian bagi kedua daerah.

Sri Juniarsih berharap Kemendagri dapat menelaah persoalan tersebut secara menyeluruh sebelum menetapkan keputusan akhir. Ia menekankan, penyelesaian batas administrasi tidak hanya menyangkut garis wilayah di atas peta, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang tinggal dan menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan yang dipersoalkan.

Pemerintah Kabupaten Berau, lanjutnya, berkepentingan memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan, termasuk terhadap hak-hak warga yang telah bermukim maupun berusaha di wilayah tersebut.

Pemkab Berau berharap proses penyelesaian di tingkat pusat dapat memberikan kepastian hukum mengenai batas administrasi kedua kabupaten, sekaligus memastikan hak-hak masyarakat yang berada di kawasan terkait tetap menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan.

“Kami berharap Kementerian Dalam Negeri dapat mengkaji batas wilayah ini sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil nantinya menjadi keputusan terbaik bagi daerah,” harapnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri yang meminta pemerintah provinsi memfasilitasi dialog antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Kutai Timur.

Fasilitasi tersebut dilakukan untuk mempertemukan kedua kepala daerah agar dapat membahas persoalan batas wilayah dan mengupayakan kesepakatan bersama.

“Pertemuan ini tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur Kaltim diminta untuk memfasilitasi pertemuan Bupati Berau dan Bupati Kutai Timur,” ungkap Rudy.

Dalam forum tersebut, gubernur memaparkan kondisi eksisting di lapangan terkait penarikan garis batas antara kedua kabupaten. Pemerintah Provinsi Kaltim juga menyampaikan garis batas wilayah berdasarkan versi provinsi sebagai bahan pembahasan bersama.

Namun, pemaparan tersebut belum menghasilkan kesepakatan antara Berau dan Kutai Timur. Dengan demikian, penyelesaian persoalan batas wilayah akan dilanjutkan ke tingkat pusat melalui Kemendagri.

“Berita acara yang ditandatangani para pihak menjadi bagian dari tindak lanjut atas pembahasan yang telah dilakukan. Kita berharap pemerintah pusat dapat memberikan arahan dan keputusan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (adv)

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya memperkuat konektivitas transportasi darat dengan memperjuangkan dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah pusat.

Sejumlah kebutuhan strategis mulai dari pengadaan bus anak sekolah, pengembangan Bus Trans Berau, hingga penerangan jalan umum menjadi usulan yang dibawa langsung ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Upaya tersebut disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Aan Suhanan, Kamis (8/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Sri Juniarsih didampingi Kepala Dinas Perhubungan Berau, Rusnan Hefni, beserta jajaran. Audiensi ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk mendorong realisasi program unggulan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mobilitas masyarakat.

Sri Juniarsih mengatakan, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk memperkuat layanan transportasi darat di Kabupaten Berau. Selain menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat, ketersediaan sarana transportasi yang memadai juga menjadi faktor penting dalam pemerataan akses pelayanan publik.

Salah satu usulan yang disampaikan ialah pengadaan bus anak sekolah. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu mobilitas pelajar, terutama dalam mendukung akses menuju sekolah yang aman dan nyaman.

Di sisi lain, Pemkab Berau juga mendorong pengembangan Bus Trans Berau sebagai salah satu program unggulan daerah. Pengembangan layanan angkutan ini diharapkan dapat memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antarkawasan.

“Kami berharap apa yang kami sampaikan dan kami mohonkan dapat menjadi perhatian dan diprioritaskan, sehingga dapat direalisasikan untuk mempermudah akses masyarakat sekaligus menunjang konektivitas menuju kawasan pariwisata di Kabupaten Berau,” ujarnya.

Selain mendukung mobilitas warga, penguatan transportasi darat juga dipandang strategis untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata Berau. Kabupaten yang berada di wilayah utara Kalimantan Timur ini memiliki beragam destinasi unggulan yang berpotensi menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Di antaranya kawasan pariwisata yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), serta Pulau Maratua yang dikenal sebagai salah satu andalan pariwisata bahari Berau.

Potensi tersebut perlu didukung konektivitas yang memadai agar perjalanan wisatawan dari satu titik ke titik lainnya dapat berlangsung lebih mudah. Transportasi darat yang terintegrasi juga berpeluang menunjang aktivitas pelaku usaha pariwisata, mulai dari penyedia jasa perjalanan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bagi Pemkab Berau, pengembangan transportasi bukan sekadar menyediakan kendaraan atau menambah fasilitas, melainkan membangun sistem mobilitas yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketersediaan layanan angkutan yang sesuai kebutuhan diharapkan dapat membantu masyarakat mengakses pusat pelayanan, kawasan pendidikan, pusat kegiatan ekonomi, serta titik-titik transportasi menuju destinasi wisata.

Karena itu, pengembangan Bus Trans Berau menjadi salah satu kebutuhan yang diperjuangkan agar layanan transportasi publik di daerah dapat terus ditingkatkan.

Selain layanan angkutan, Pemkab Berau turut mengusulkan dukungan penerangan jalan umum (PJU) serta sarana dan prasarana transportasi darat lainnya.

Penerangan jalan memiliki peran penting dalam menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama ketika berkendara pada malam hari. Infrastruktur pendukung yang memadai juga dibutuhkan untuk menunjang kelancaran mobilitas masyarakat di berbagai wilayah.

Melalui audiensi tersebut, Pemkab Berau berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan transportasi daerah, baik untuk mendukung pelayanan masyarakat maupun memperkuat konektivitas menuju kawasan potensial.

Sri Juniarsih menegaskan, berbagai usulan tersebut diharapkan dapat diprioritaskan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta program yang tersedia di Kementerian Perhubungan.

Dukungan pemerintah pusat dinilai penting agar program peningkatan transportasi darat dapat berjalan lebih optimal, mengingat kebutuhan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan luasnya cakupan wilayah pelayanan.

Pemkab Berau berharap penguatan sarana dan prasarana transportasi ke depan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari kemudahan akses pendidikan melalui bus sekolah, peningkatan layanan angkutan umum melalui Trans Berau, hingga konektivitas yang lebih baik untuk mendukung pengembangan pariwisata.

“Dengan transportasi yang semakin memadai, Berau diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat daya saing daerah sebagai salah satu tujuan pariwisata unggulan di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (adv)

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berupaya memperluas peluang kerja bagi masyarakat dengan memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Langkah ini dilakukan melalui penjajakan kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, terutama dalam pengembangan pelatihan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menyatakan kesiapan mendukung upaya Pemkab Berau dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil, kompetitif, dan siap memasuki pasar kerja.

Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, bersama Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kantor Kemenaker RI, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi Pemkab Berau untuk menyampaikan potensi ekonomi daerah sekaligus membahas tantangan dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri dan sektor usaha.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan peningkatan keterampilan masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk menekan angka pengangguran. Menurutnya, peluang kerja yang tersedia harus diimbangi dengan kemampuan tenaga kerja agar masyarakat lokal dapat bersaing dan mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

“Tadi kami membicarakan banyak hal, bagaimana mempersiapkan masyarakat Berau yang siap kerja,” ungkap Sri Juniarsih.

Ia menjelaskan, Berau memiliki potensi ekonomi yang beragam. Selama ini, sektor pertambangan menjadi salah satu penopang kegiatan ekonomi daerah. Namun, pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan sektor lain, termasuk pariwisata yang memiliki potensi besar di berbagai kecamatan.

Keberagaman potensi tersebut membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian yang berbeda-beda. Industri pariwisata, misalnya, membutuhkan SDM yang memiliki keterampilan pelayanan, pengelolaan usaha, serta kemampuan teknis sesuai bidang pekerjaan. Sementara itu, sektor-sektor ekonomi lainnya juga membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan usaha.

Karena itu, Pemkab Berau memandang pelatihan vokasi sebagai salah satu instrumen penting untuk mempertemukan kemampuan masyarakat dengan kebutuhan dunia kerja.

Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan ketika bekerja maupun saat membangun usaha secara mandiri.

Sri Juniarsih mengapresiasi respons positif Menteri Ketenagakerjaan beserta jajaran terhadap upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Berau.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat membuka peluang bagi masyarakat, khususnya kelompok usia produktif, untuk memperoleh akses pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Alhamdulillah, kita mendapat dukungan dan ini kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Berau,” tegasnya.

Pelatihan Harus Menjawab Kebutuhan Pasar Kerja

Dukungan Kemenaker diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat program pengembangan SDM di Berau. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pentingnya pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri.

Dengan pendekatan tersebut, pelatihan tidak sekadar meningkatkan jumlah peserta yang memiliki sertifikat atau mengikuti pendidikan keterampilan, tetapi juga mendorong peningkatan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Kesesuaian kompetensi menjadi penting agar tenaga kerja lokal mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Di sisi lain, masyarakat yang ingin merintis usaha juga memerlukan keterampilan praktis untuk mengembangkan produk, memberikan layanan, dan mengelola kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.

Penguatan vokasi dengan demikian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua arah, yakni meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja sekaligus mendorong tumbuhnya wirausaha baru di Kabupaten Berau.

Upaya tersebut juga sejalan dengan kebutuhan daerah untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sektor pariwisata dan usaha masyarakat, misalnya, dapat membuka ruang bagi tenaga kerja lokal untuk memperoleh penghasilan tanpa harus bergantung pada satu sektor ekonomi saja.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai Berau memiliki beragam potensi yang perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Menurutnya, potensi daerah akan semakin produktif apabila didukung tenaga kerja dengan kompetensi yang memadai. Karena itu, peningkatan keterampilan praktis menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Yassierli juga mengapresiasi inisiatif Pemkab Berau yang aktif mendorong peningkatan kualitas SDM melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Ia menyatakan Kemenaker siap mendukung pengembangan keterampilan praktis atau skill siap kerja bagi masyarakat Berau. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu daerah menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan serta mampu bersaing di pasar kerja.

“Saya mendengar banyak potensi dimiliki Berau dan tentu potensi ini harus bisa dioptimalkan dan menjadi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Berau,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengembangan keterampilan praktis menjadi salah satu program yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja daerah.

“Kami siap mendukung Kabupaten Berau dalam pengembangan keterampilan praktis atau skill siap kerja. Tentu kita berharap Berau semakin maju dengan didukung tenaga kerja andal, kompetitif, dan profesional,” pungkasnya. (adv)

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebakaran di kawasan permukiman.

Salah satu langkah yang ditempuh yakni meminta dukungan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, dan peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran.

Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi Bupati Berau, Sri Juniarsih, bersama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, di Kantor Kemendagri, Jumat (9/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Sri Juniarsih didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, Masyhadi Muhdi, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Berau, Rakhmadi Pasarakan. Rombongan diterima langsung Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Edy Suharmanto.

Audiensi tersebut menjadi langkah Pemkab Berau untuk mengomunikasikan kebutuhan penanganan kebakaran yang dinilai semakin penting, terutama setelah wilayah Bumi Batiwakkal menghadapi kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa waktu terakhir.

Sri Juniarsih menyampaikan, penanganan kebakaran membutuhkan kesiapan yang menyeluruh. Selain kemampuan petugas dalam merespons keadaan darurat, ketersediaan peralatan dan fasilitas pendukung juga menjadi faktor penting untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus menekan risiko meluasnya kebakaran.

Menurutnya, karakteristik wilayah Berau dengan kawasan hutan dan lahan yang luas serta permukiman masyarakat yang tersebar menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanggulangan kebakaran.

Karena itu, penguatan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui peningkatan sarana dan prasarana maupun pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

“Kami berharap dukungan dari Kemendagri dapat membantu Kabupaten Berau memenuhi kebutuhan penanganan kebakaran, terutama peralatan, fasilitas pendukung, dan penguatan sumber daya manusia. Dukungan tersebut sangat penting untuk melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak bencana,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Pemkab Berau turut menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. Dukungan peralatan operasional serta fasilitas pendukung menjadi salah satu perhatian utama agar petugas dapat bekerja lebih optimal ketika menghadapi kondisi darurat.

Ketersediaan sarana yang memadai dinilai penting untuk menunjang kecepatan dan efektivitas penanganan, terutama ketika kebakaran terjadi di lokasi yang sulit dijangkau atau berpotensi meluas.

Di sisi lain, kesiapan personel juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Petugas pemadam kebakaran dituntut memiliki kemampuan teknis, kesiapsiagaan, serta keterampilan yang sesuai dengan karakteristik ancaman di lapangan.

Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan pemadaman, penyelamatan, dan tindakan penanganan darurat lainnya, baik di kawasan hutan dan lahan maupun lingkungan permukiman.

Bagi Pemkab Berau, upaya memperkuat penanganan kebakaran tidak hanya berorientasi pada respons setelah kejadian, tetapi juga mencakup peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan untuk mengurangi potensi risiko sejak awal.

Melalui pertemuan dengan Kemendagri, Pemkab Berau berharap kebutuhan yang telah disampaikan dapat memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta kewenangan pemerintah pusat.

Dukungan tersebut diharapkan mampu membantu daerah meningkatkan kemampuan operasional dalam menghadapi berbagai potensi kebakaran. Dengan demikian, penanganan di lapangan dapat dilakukan secara lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif.

Sri Juniarsih menegaskan, penguatan penanganan kebakaran merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Risiko kebakaran tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kehilangan tempat tinggal, serta kerugian ekonomi bagi warga terdampak.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan berjalan optimal.

Pemkab Berau berharap hasil audiensi tersebut dapat berlanjut pada dukungan nyata, terutama dalam pemenuhan kebutuhan peralatan, fasilitas operasional, dan peningkatan kompetensi petugas.

“Semoga apa yang diperjuangkan dapat terealisasikan dan dapat membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Berau,” tutupnya. (adv)