JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo untuk didalami tentang PNBP sektor pertambangan.

“Penyidik mendalami pengetahuan saksi perihal PNBP penggunaan jetty atau dermaga, dan hauling (pengangkutan material tambang, red.),” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Budi menyampaikan pernyataan tersebut setelah Wawan Sunarjo memenuhi panggilan KPK pada Senin pagi pukul 09.32 WIB, yakni sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi terkait metrik ton produksi baru bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sebelumnya, pada 28 September 2017, KPK menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi di wilayah Kutai Kartanegara, Kaltim.

Rita diduga menerima uang suap sejumlah Rp6 miliar terkait pemberian izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima.

KPK pada 16 Januari 2018, menetapkan Rita Widyasari bersama Khairudin sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang.

Pada 6 Juni 2024, KPK mengungkapkan telah menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya, lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi, dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek selama penyidikan kasus tersebut.

Pada 19 Februari 2025, KPK mengungkapkan Rita Widyasari juga diduga menerima jutaan dolar Amerika Serikat terkait pertambangan batu bara, yakni hingga sekitar 5 dolar AS per metrik ton batu bara.

Setahun kemudian atau 19 Februari 2026, KPK mengumumkan tiga korporasi sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait metrik ton produksi baru bara di Kutai Kartanegara. Mereka adalah PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS). (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung mengungkapkan sedang melakukan penyidikan soal dugaan adanya manipulasi nilai dokumen perdagangan ekspor-impor (trade misinvoicing) yang dilakukan sejumlah perusahaan.

Temuan dugaan manipulasi nilai dokumen ekspor-impor itu sebelumnya dilaporkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Kamis (21/5).

“Perkara manipulasi atau transfer pricing itu kita sekarang sedang lakukan penyidikan. Itu mungkin sekitar satu bulan yang lalu. Data dari Menkeu itu melengkapi data yang ada di kami,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia juga mengatakan bahwa beberapa pihak telah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.

Akan tetapi, Syarief belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai penyidikan kasus ini.

“Nanti kami sampaikan. Sementara itu dulu,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengecek tiga pengapalan pada 10 perusahaan secara acak.

Perusahaan tersebut bergerak di sektor industri kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

“Mereka kelihatan sekali melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat,” ujar Purbaya.

Meski tidak bisa menyebutkan nama 10 perusahaan tersebut, Purbaya memberikan contoh manipulasi faktur perdagangan yang dilakukan salah satu perusahaan.

Misalnya, sebuah perusahaan mencatatkan harga ekspor senilai 2,6 juta dolar AS, sedangkan harga yang dibayarkan pengimpor di Amerika Serikat 4,2 juta dolar AS.

“Jadi, 57 persen lebih rendah. Ada yang lebih gila lagi, satu perusahaan lagi, di sini ekspor 1,43 juta dolar AS. Di sana (impor) 4 jutaan dolar AS. Berubah harganya 200 persen. Kita mau deteksi kapal per kapal,” jelas Purbaya. (ANT/KN)

JAKARTA – Akademisi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Abdullah Assegaf mendorong pemerintah melayangkan nota protes ke PBB, terkait penahanan dan kekerasan pasukan Israel terhadap relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0.

“Indonesia bisa menyampaikan nota protes ke PBB, Dewan Keamanan PBB harus mengadakan rapat keamanan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Israel,” kata Abdullah di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (25/5/2026).

Dia menilai langkah yang dilakukan oleh Israel terhadap relawan GSF sesungguhnya melanggar hukum humaniter internasional dan hukum laut internasional.

“Indonesia juga bisa mendorong investigasi internasional dengan membentuk tim investigasi independen terkait pelanggar yang dilakukan oleh Israel,” ujarnya.

Lebih lanjut, para relawan GSF yang di dalamnya termasuk sembilan WNI itu menjalankan misi kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Israel, lanjutnya, tak bisa menangkap relawan yang datang ke area konflik untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sipil terdampak perang.

“Dalam hukum perang warga sipil harus dijaga dan bantuan bagi sipil tidak boleh dicegah karena peperangan memberikan dampak terhadap kelangkaan, krisis, sampai kemiskinan,” ujarnya.

Abdullah juga menyampaikan titik pencegatan kapal yang ditumpangi GSF oleh pasukan Zionis Israel masuk ke dalam wilayah laut internasional.

Menurutnya, laut internasional merupakan jalur lintas damai sehingga tidak boleh terjadi ancaman dari kekuatan militer.
Dia pun mempertanyakan alasan keamanan yang digunakan sebagai dasar oleh Israel untuk melakukan tindakan pencegatan kapal dan penahanan kepada para relawan.

“Padahal sejak awal sudah disampaikan kalau ini adalah kampanye kemanusiaan dengan relawan dari berbagai negara,” tuturnya.

Sebanyak sembilan WNI yang tergabung di Global Sumud Flotilla 2.0 sebagai relawan telah kembali ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Minggu (24/5).

Kepulangan para relawan dilakukan melalui upaya evakuasi oleh Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI sebagai langkah perlindungan. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji/Umrah (KBIHU) untuk tidak mengambi alih peran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), tetapi fokus mendampingi jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah.

“Kalau memang ada oknum KBIHU yang melakukan pelanggaran, tentu harus dievaluasi dan ditindak sesuai aturan yang berlaku agar tidak merugikan jamaah,” kata Dini di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dia menyampaikan hal itu guna merespons adanya permasalahan KBIHU yang mematok kaveling khusus di tenda jamaah haji.

Menurut dia, semua pihak perlu melaksanakan tugasnya masing-masing agar tak membingungkan jamaah haji.
Menurut dia, KBIHU perlu mendalami kembali regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam aturan itu, menurut dia, KBIHU berfungsi memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah haji maupun umrah sesuai standardisasi yang ditetapkan pemerintah.

Sejauh ini, dia pun menilai bahwa Kemenhaj sudah mempersiapkan tenda untuk pelaksanaan puncak haji dengan optimal.
Persiapan yang dilakukan, kata dia, mulai dari kapasitas tenda hingga kelayakan fasilitas di dalam tenda.

“Kenyamanan jamaah terus menjadi perhatian dalam persiapan jelang puncak haji, meskipun masih terdapat oknum-oknum nakal yang mencoba memanfaatkan situasi terkait fasilitas tenda,” kata dia.

Untuk itu itu, dia memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan agar fasilitas tenda yang disiapkan benar-benar sesuai standar dan dapat memberikan kenyamanan bagi jamaah haji Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencopot penanda yang dipasang secara sepihak oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada sejumlah tenda di Arafah, Kamis (21/5).

Selain tindakan tegas tersebut, Kemenhaj juga menegur syarikah yang membiarkan tempelan itu terpasang. Sejumlah tenda yang dikelola oleh syarikah Rakeen maupun Duyuful Bait didapati memiliki tempelan nama kloter dan tulisan KBIHU.

Pada kertas yang ditempel di pintu masuk tenda, KBIHU bahkan mencantumkan logo syarikah agar terkesan sebagai penempatan resmi.

Jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini (musim haji 1447 H/2026 M) ditetapkan sebanyak 221.000 jamaah, terdiri 203.320 jamaah haji reguler (92 persen) dan 17.680 jamaah haji khusus (8 persen).

Dari kuota reguler tersebut juga termasuk, petugas haji daerah (PHD) sebanyak 1.050 orang, pembimbing KBIHU sebanyak 685 orang dan jamaah reguler murni sebanyak 201.585 orang.

Provinsi dengan kuota terbesar adalah Jawa Timur sebanyak 42.409 jamaah, kedua, Jawa Tengah (34.122 jamaah) dan ketiga Jawa Barat sebanyak 29.643 jamaah. (ANT/KN)

JAKARTA – TNI melalui Koops Habema mengevakuasi 44 warga pendulang emas yang melarikan diri dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan karena takut akan keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sedang beroperasi di wilayah tersebut, Minggu (24/5).

“Evakuasi ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak situasi gangguan keamanan di wilayah pedalaman Papua Pegunungan,” kata Kepala Penerangan Koops Habema Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Walau demikian, Wirya tidak menjelaskan secara rinci kronologi mereka bisa melarikan diri dari kawanan OPM.
Wirya hanya menjelaskan proses evakuasi bermula ketika ke 44 warga itu sampai di Pelabuhan Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel menggunakan tiga unit long boat dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon.

Setibanya di Pelabuhan Tanah Merah, seluruh warga langsung mendapat pengamanan dan pendampingan dari personel Koops TNI Habema bersama aparat gabungan guna menjalani pendataan, pemeriksaan, dan pengamanan lanjutan.

Setelah mendampingi para warga, personel Koops Habema langsung meningkatkan pengamanan di beberapa wilayah untuk memastikan masyarakat aman.

“Koops TNI Habema bersama aparat terkait terus berupaya memastikan situasi keamanan tetap kondusif serta meningkatkan langkah-langkah pengamanan guna mencegah terjadinya gangguan keamanan lanjutan,” kata dia.

Wirya memastikan hingga saat ini ke 44 warga telah mendapat pelayanan terbaik dari jajarannya.

Hingga saat ini, pihaknya terus memperkuat sinergi antar aparat terkait untuk memastikan seluruh wilayah aman dari aktivitas OPM. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan tengah menyiapkan strategi untuk mengatasi persoalan kesejahteraan dan jumlah guru honorer yang menumpuk di Indonesia.

Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat dalam diskusi bersama MPR RI di Tangerang Selatan, Banten, Senin (25/5/2026), menjelaskan salah satu strategi tersebut ialah mengatur ulang kewenangan pengelolaan guru.

“Ini usulan kami, apa yang kami sebut sebagai restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru. Satu, perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ucapnya.

Melalui restrukturisasi kewenangan itu, jelas Atip, pengendalian formasi dan distribusi guru diusulkan dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara pengendalian formasi dan distribusi pendidik selain guru serta tenaga kependidikan dilakukan pemerintah daerah.

Diusulkan pula agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Sementara itu, penilaian kinerja, pembinaan karier, dan pengembangan profesi, penghargaan, kesejahteraan, serta perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Lima poin inilah yang kami ajukan sebagai grand design(rancangan utama) dan kami juga sudah merumuskannya ini di rancangan perubahan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” kata Atip.

Ia lebih lanjut mengatakan saat ini terdapat sekitar 200-an ribu guru non-aparatur sipil negara (ASN).

Menurut dia, penyebab menumpuknya jumlah guru non-ASN saat ini adalah pola rekrutmen yang belum maksimal. Rekrutmen guru ASN dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif.

“Antara tahun 2006–2008 itu terjadi rekrutmen cukup besar. Dari tahun 2008–2012 terjadi penurunan yang sangat tajam. Kemudian, ada lagi rekrutmen dari tahun 2013–2014. Dari 2014 terjadi lagi penurunan yang sangat tajam sampai 2016. Melandai 2016–2018, kemudian naik lagi dan setelah itu turun lagi,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan banyaknya guru honorer di Indonesia disebabkan oleh rekrutmen yang tidak sebanding dengan jumlah guru ASN pensiun.

“Setiap tahun pensiun 70 ribu tapi rekrut kita selalu di bawah 50 persen. Artinya, kan jarak antara kekosongan ini yang diisi guru honor,” kata Nunuk dalam kesempatan yang sama.

Nunuk menjelaskan penataan guru honorer sejatinya telah dilakukan sejak 2021. Namun, belum seluruh guru honorer dapat diserap menjadi ASN karena pertimbangan tertentu dari pemerintah daerah.

Maka dari itu, Kemendikdasmen mengusulkan agar tata kelola guru dikembalikan ke pusat.

“Ini mungkin kita punya power (daya) yang lebih untuk bisa memastikan, yang kita perlukan hanya tadi, pendataan dan verifikasi dari pemerintah daerah. Jadi, tetap kolaborasi,” imbuh dia. (ANT/KN)