JAKARTA – Kecurigaan warga terhadap aktivitas di sebuah rumah dinas TNI AD di kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur, berujung pada penggerebekan yang mengungkap dugaan penggunaan rumah tersebut sebagai tempat operasional judi online (judol). Sebanyak 11 warga sipil diamankan dan 32 unit komputer disita setelah Polisi Militer Kodam Jaya turun tangan pada Minggu (4/10/2026).

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan, rumah dinas tersebut berada di kompleks perumahan yang dihuni prajurit aktif maupun pensiunan TNI. Aktivitas di dalam rumah itu telah menimbulkan kecurigaan warga sekitar sebelum akhirnya dilakukan penggerebekan.

“Sehingga digerebek oleh mereka sendiri tanpa sepengetahuan. Saya pikir, ya kalau masyarakat sekitar ikut merasa mengamankan, saya pikir bagus kan jadinya,” kata Maruli saat ditemui awak media di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat seperti dikutip dari Antara, Jumat (9/10/2026).

Menurut Maruli, warga sekitar lebih dahulu mencurigai aktivitas di rumah dinas tersebut. Kecurigaan itu kemudian mendorong sejumlah penghuni kompleks melakukan penggerebekan pada Minggu (4/10).

Peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Polisi Militer Komando Daerah Militer (Pomdam) Jaya. Pada hari yang sama, petugas melakukan penggeledahan dan mengamankan 11 warga sipil yang berada di dalam rumah.

Dalam penggeledahan itu, petugas juga menyita 32 unit komputer yang diduga berkaitan dengan aktivitas operasional judi online.

Maruli mengungkapkan, pihak Pomdam Jaya telah menahan seorang prajurit yang merupakan penghuni asli rumah dinas tersebut. Prajurit itu diduga menyewakan rumah dinas kepada warga sipil yang menggunakannya sebagai tempat operasional judi online.

“Dia anggota Garnisun. Pasti kita tindak tegas,” ujar Maruli.

Prajurit tersebut belakangan diketahui bernama Letkol Infanteri Arman, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap (Kasi Intel Gartap) 1/Jakarta.

Meski demikian, dugaan keterlibatan prajurit tersebut tetap harus diproses melalui penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi kasus tersebut, Maruli menegaskan TNI AD tidak akan melindungi prajurit yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online.

Ia memastikan proses penyidikan dan pemberian sanksi akan dilakukan secara adil sesuai peraturan yang berlaku.

“Kita pastikan nggak mungkinlah kita melindungi (oknum prajurit) yang seperti itu,” tegasnya.

Kasus ini menjadi perhatian karena rumah dinas yang semestinya digunakan untuk kepentingan kedinasan diduga dialihkan menjadi tempat operasional aktivitas ilegal. Proses hukum selanjutnya akan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penggunaan rumah tersebut sebagai lokasi operasi judi online. (ANT/KN)

JAKARTA – Investasi emas kini dapat diakses langsung melalui aplikasi Livin’ by Mandiri dengan setoran awal mulai Rp50.000. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengintegrasikan layanan bulion ke dalam super app tersebut seiring diperolehnya lisensi bulion dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peluncuran layanan ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Bank Mandiri pada Oktober 2026. Melalui integrasi tersebut, nasabah dapat membeli, menjual, mencicil, menitipkan, hingga menarik emas fisik melalui satu aplikasi.

Direktur Consumer Banking Bank Mandiri Saptari mengatakan pengembangan layanan bulion merupakan bagian dari inovasi digital perseroan untuk mempermudah masyarakat mengelola aset dan merencanakan keuangan jangka panjang.

“Transformasi layanan bulion ini merupakan lompatan inovasi nyata dari Livin’ by Mandiri. Kami tidak sekadar berinovasi pada kelancaran transaksi, tetapi juga meredefinisi cara nasabah membangun dan melindungi kekayaan jangka panjang mereka,” kata Saptari dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).

Menurut dia, pengembangan layanan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem bulion nasional, sebagaimana tercantum dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP2I) yang disusun OJK.

Melalui fitur Tabungan Emas di Livin’ by Mandiri, nasabah dapat memiliki rekening emas dengan pilihan produk dari sejumlah merek, termasuk ANTAM Logam Mulia dan HRTA GOLD Emasku.

Setoran awal tabungan emas ditetapkan mulai 0,02 gram atau sekitar Rp50.000. Layanan tersebut memungkinkan nasabah melakukan transaksi emas secara digital tanpa harus berpindah aplikasi.

Bank Mandiri juga menyediakan akses transaksi selama 24 jam. Nasabah dapat membeli dan menjual emas sesuai kebutuhan melalui aplikasi tersebut.

Saptari mengatakan layanan emas yang dikembangkan perseroan tidak hanya berfokus pada transaksi jual-beli, tetapi juga mencakup pengelolaan kepemilikan emas hingga pencairan dalam bentuk fisik.

Untuk memfasilitasi nasabah yang ingin memiliki emas melalui pembayaran bertahap, Bank Mandiri menghadirkan pembiayaan KSM Emas atau Kredit Serbaguna Mandiri Emas.

Melalui fasilitas ini, nasabah dapat membeli emas dengan mekanisme cicilan. Setelah pembiayaan dilunasi, kepemilikan emas dapat menjadi saldo Tabungan Emas yang bisa ditransaksikan kembali atau ditarik dalam bentuk fisik sesuai ketentuan layanan.

Selain itu, Bank Mandiri menyediakan fitur Ambil Emas yang memungkinkan saldo emas digital dikonversi menjadi logam mulia batangan.

Pengambilan emas fisik dapat dilakukan melalui mesin ATM Emas Bank Mandiri maupun jaringan kantor cabang. Fitur ini memberi alternatif bagi nasabah yang ingin menyimpan emas dalam bentuk fisik, bukan hanya saldo digital.

Bank Mandiri juga menyiapkan sejumlah pengembangan untuk memperluas fungsi layanan emas di Livin’ by Mandiri.

Fitur yang direncanakan meliputi Multiguna Emas, yakni fasilitas pengajuan pinjaman tunai dengan agunan emas; Autodebet Emas untuk mendukung investasi rutin; serta Transfer Emas yang memungkinkan pengiriman saldo emas antarpengguna Livin’.

Pengembangan tersebut diarahkan untuk melengkapi kebutuhan nasabah, mulai dari pembelian dan penyimpanan emas hingga pemanfaatan aset untuk kebutuhan finansial lainnya.

Dengan integrasi layanan bulion ke dalam aplikasi digital, Bank Mandiri memperluas akses transaksi emas bagi nasabah. Namun, calon investor tetap perlu memperhatikan harga beli dan jual, biaya layanan, ketentuan pencairan emas fisik, serta risiko perubahan harga sebelum bertransaksi. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah tengah menggodok stimulus transportasi untuk menghadapi libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), dengan target pengumuman kepada masyarakat pada Oktober ini. Kebijakan tersebut disiapkan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun, sementara besaran insentif dan skema pajak yang akan diterapkan masih dibahas.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pembahasan stimulus tersebut masih berlangsung dan diharapkan segera rampung agar masyarakat memiliki kepastian sebelum masa liburan dimulai.

“Ini (stimulus angkutan libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027) sekarang ini sedang dalam penggodokan,” kata Dudy dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Dudy berharap pemerintah dapat mengumumkan kebijakan tersebut pada Oktober 2026. Menurut dia, stimulus yang disiapkan diharapkan setidaknya setara dengan program yang telah diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya.

“Saya harapkan bisa ada bulan ini bisa segeralah itu ya, bisa disampaikan ke masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dudy, skema stimulus transportasi Nataru mendatang secara umum diperkirakan tidak jauh berbeda dari kebijakan sebelumnya. Namun, sejumlah komponen masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum ditetapkan pemerintah.

Salah satu aspek yang masih dikaji adalah pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), khususnya mengenai besaran pajak yang akan ditanggung pemerintah selama periode liburan.

Pemerintah masih mempertimbangkan apakah fasilitas PPN DTP akan diberikan secara penuh atau sebagian. Keputusan tersebut akan mengacu pada hasil pembahasan serta evaluasi terhadap penerapan stimulus pada periode sebelumnya.

Dudy mengatakan kebijakan stimulus transportasi saat Lebaran juga dapat menjadi referensi dalam penyusunan program Nataru. Meski demikian, durasi libur Natal dan Tahun Baru yang lebih pendek dibandingkan masa libur Lebaran menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan skema dukungan.

Dudy memastikan layanan kereta api diharapkan menjadi bagian dari stimulus transportasi Nataru 2026/2027. Skema dukungan tersebut secara umum diharapkan mengikuti kebijakan yang pernah diterapkan pada periode liburan sebelumnya.

Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan secara final jenis layanan yang akan memperoleh stimulus, besaran potongan harga, maupun persyaratan untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Dari sisi pembiayaan, Dudy mengatakan anggaran untuk stimulus transportasi telah tersedia. Pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait masih diperlukan untuk mematangkan bentuk kebijakan sebelum ditetapkan.

Menurut dia, koordinasi lebih lanjut, termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dibutuhkan agar skema stimulus yang dipilih dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dudy menilai stimulus transportasi pada periode libur sebelumnya telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung perjalanan selama masa liburan.

Karena itu, pemerintah berharap dukungan serupa dapat kembali diberikan pada akhir 2026 hingga awal 2027. Namun, realisasi program tersebut tetap menunggu penyelesaian pembahasan dan pengumuman resmi pemerintah.

Dengan target pengumuman pada Oktober, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi lebih awal mengenai kebijakan transportasi yang akan berlaku selama libur Natal dan Tahun Baru, termasuk ketentuan insentif dan layanan yang tercakup. (ANT/KN)

JAKARTA – Kabut asap yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memaksa Malaysia meliburkan sekolah di sejumlah wilayah pada Jumat (9/10/2026). Kebijakan tersebut diperkirakan berdampak pada lebih dari 2 juta siswa yang harus mengikuti pembelajaran dari rumah.

Menteri Pendidikan Malaysia Fadhlina Sidek menyampaikan penutupan sekolah dilakukan menyusul meningkatnya tingkat kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah negara itu.

Wilayah terdampak meliputi negara bagian Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Selangor. Penutupan juga berlaku di wilayah federal Kuala Lumpur dan Putrajaya, serta Distrik Rompin di negara bagian Pahang.

Menurut data Bloomberg, kebijakan tersebut membuat lebih dari 2 juta siswa harus belajar dari rumah.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut memburuknya kondisi kabut asap sebagai situasi yang mengkhawatirkan, terutama karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Pemerintah Malaysia, kata Anwar, meningkatkan upaya penanganan, termasuk melalui operasi penyemaian awan untuk membantu memicu hujan dan mengurangi dampak kabut asap.

Pada September lalu, Malaysia telah melaksanakan operasi penyemaian awan selama tiga hari di Sarawak. Langkah tersebut bertujuan menambah cadangan air bendungan sekaligus membantu mengurangi kabut asap di wilayah tersebut.

Sarawak merupakan negara bagian Malaysia di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Untuk memperluas upaya penanganan kabut asap, Malaysia juga meminta persetujuan pemerintah Indonesia agar operasi penyemaian awan dapat dilakukan dengan melibatkan wilayah udara Indonesia.

Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah lintas negara untuk menangani kabut asap yang berkaitan dengan kebakaran di kawasan regional.

Anwar juga telah berkomunikasi dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengenai persoalan tersebut. Keduanya sepakat memberikan dukungan dalam penanganan kabut asap.

Data Kementerian Kehutanan RI yang dikutip dalam laporan tersebut mencatat hampir 95.000 hektare lahan terbakar di Indonesia sepanjang Juli 2026. Hingga akhir Juli, total luas lahan yang terbakar secara nasional mencapai sekitar 202.000 hektare.

Dampak kebakaran juga terlihat pada sektor kesehatan. Indonesia dilaporkan mencatat sekitar 175.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Agustus di berbagai wilayah yang terdampak karhutla.

Kabut asap akibat kebakaran lahan menjadi persoalan lintas batas yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, pendidikan, serta kesehatan di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Di tengah kondisi kabut asap regional, Singapura dijadwalkan menjadi tuan rumah balapan Formula 1 pada akhir pekan tersebut.

Pihak penyelenggara menyatakan tidak akan menunda perlombaan meskipun wilayah itu turut menghadapi dampak kabut asap.

Situasi ini kembali menyoroti tantangan penanganan karhutla di kawasan Asia Tenggara, terutama perlunya koordinasi antarpemerintah untuk mengurangi kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampak polusi udara. (ANT/KN)

JAKARTA — Kerugian negara sebesar Rp863,84 miliar dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik pada tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki tahap penuntutan. Kejaksaan Agung menyerahkan lima tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (9/10/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilakukan setelah penyidikan perkara selesai.

“Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II ke Tim Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat dilaksanakan Jumat tanggal 9 Oktober 2026,” kata Anang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).

Lima tersangka dalam perkara ini masing-masing berinisial BU, GB, AM, YY, dan AA. BU merupakan mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).

Sementara itu, GB menjabat sebagai Direktur PT ASE dan PT AKI. AM merupakan Komisaris PT ASE dan PT YAT, YY menjabat sebagai Direktur PT YAT, sedangkan AA merupakan Direktur PT ASE.

Berdasarkan hasil penyidikan, pengadaan yang menjadi objek perkara mencakup 19.269 unit motor listrik. Jumlah tersebut terdiri atas 13.155 unit motor listrik jenis trail dan 6.114 unit jenis skuter atau bebek.

Penyidik juga menemukan persoalan terkait kelengkapan kendaraan. Sebanyak 5.355 unit motor listrik jenis trail dan 230 unit jenis skuter atau bebek dilaporkan tidak dilengkapi baterai.

Selain itu, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan serta tidak dapat dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN), menurut keterangan Kejaksaan Agung.

Nilai kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp863.846.166.953 atau sekitar Rp863,84 miliar.
Angka tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR/S-791/D6/03/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.

Kejaksaan Agung menyatakan kelima tersangka disangkakan melanggar ketentuan primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Adapun sangkaan subsidair menggunakan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Anang mengatakan para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan.

Setelah menerima para tersangka dan barang bukti, tim JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan meneliti berkas perkara beserta barang bukti, menyusun surat dakwaan, dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pelimpahan tersebut menjadi tahapan berikutnya sebelum perkara diperiksa dalam persidangan.

Hingga tahap ini, perkara masih berupa dugaan tindak pidana yang akan diuji melalui proses peradilan. Pembuktian kesalahan para tersangka akan ditentukan berdasarkan proses persidangan dan putusan pengadilan. (ANT/KN)

JAKARTA – Perusahaan aplikasi ojek online (ojol) diminta ikut mengawasi kondisi dan perawatan kendaraan mitra pengemudi untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan, keselamatan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan transportasi berbasis platform digital.

“Jika sudah menjadi angkutan umum, artinya harus ada standar keselamatan, seperti helm, kemudian perawatan kendaraan, aplikator juga harus mengawasi mengenai maintenance ini,” kata Dudy di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).

Dudy mengatakan, pengawasan keselamatan tidak cukup hanya dengan memastikan pengemudi menggunakan perlengkapan pelindung. Kondisi kendaraan juga harus dijaga agar tetap laik operasional melalui pemeriksaan dan perawatan berkala.

Menurut dia, pengemudi bertanggung jawab menjaga kendaraan yang digunakan, mematuhi ketentuan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Sementara itu, perusahaan aplikasi perlu mendukung pemenuhan standar keselamatan melalui pemantauan kondisi kendaraan dan pengingat jadwal perawatan berdasarkan intensitas pemakaian.

Arahan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Menurut Dudy, regulasi tersebut menjadi landasan untuk memperkuat hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi, termasuk dalam pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, serta kepastian mekanisme perlindungan bagi para pihak.

Ia menegaskan, pemenuhan hak dan kewajiban dalam ekosistem transportasi digital harus berjalan beriringan dengan penerapan standar keselamatan.

Selain aspek keselamatan, pemerintah juga menyoroti transparansi biaya jasa layanan transportasi dan biaya layanan aplikasi. Perusahaan aplikasi diminta menerapkan prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dudy menjelaskan, Kementerian Perhubungan tetap menjalankan kewenangannya dalam pengaturan tarif transportasi orang berbasis platform digital melalui pedoman biaya jasa layanan transportasi.

“Begitu juga kami sebagai pengampu mengatur mengenai tarif, jadi nanti tarif adalah salah satu referensi yang akan menjadi rujukan di antaranya Kementerian Komdigi di dalam melakukan pengaturan mengenai pengangkutan barang dan makanan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan aplikasi juga diwajibkan menyediakan pusat layanan pengaduan yang mudah diakses, responsif, transparan, dan terdokumentasi.

Dudy mengatakan, pengaduan harus mendapatkan tanggapan paling lambat tujuh hari sejak diterima.
Selain itu, perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi diwajibkan menyesuaikan Perjanjian Kemitraan Platform, sistem informasi biaya dan penghasilan, tanda terima transaksi, serta pencatatan setiap jenis layanan.

Penyesuaian tersebut harus dilakukan paling lama enam bulan sejak ketentuan berlaku.

Kemenhub mendorong perusahaan aplikasi dan pengemudi menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab. Perusahaan aplikasi diharapkan memperkuat pengawasan keselamatan dan pelaksanaan kemitraan, sedangkan pengemudi harus memastikan kendaraan dalam kondisi baik serta mengutamakan keselamatan saat beroperasi.

Melalui penerapan regulasi secara konsisten, pemerintah berharap ekosistem transportasi berbasis platform digital dapat berkembang secara adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan layanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. (ANT/KN)

JAKARTA – Surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengatasnamakan anggota Fraksi NasDem DPR RI Tonny Tesar beredar di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan Gibran. Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni membantah partainya telah mengusulkan pemakzulan tersebut.

“Hoaks, hoaks. Nggak ada, nggak ada,” kata Sahroni di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Surat yang beredar bernomor 090/FNASDEM/A-429/X/2026 tertanggal 7 Oktober 2026 itu ditujukan kepada Pimpinan DPR RI. Dokumen tersebut mencantumkan perihal “Usul Pemberhentian (Impeachment) Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka”.

Isinya antara lain meminta DPR menindaklanjuti persoalan persyaratan administrasi pendidikan Gibran saat pencalonan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui mekanisme ketatanegaraan.

Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi langsung dari Tonny Tesar mengenai keaslian surat yang mencantumkan namanya tersebut.

Sahroni menegaskan, Partai NasDem belum menentukan sikap terkait Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang memuat pertimbangan mengenai persyaratan pendidikan Gibran.

Menurut dia, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga belum memberikan arahan khusus mengenai persoalan tersebut.

Meski demikian, Sahroni tidak menutup kemungkinan isu itu akan dibahas di internal Fraksi NasDem DPR RI.

“Mungkin iya (dibahas di Fraksi), tapi belum. Sampai hari ini belum. Masih landai-landai aja,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pihaknya akan memeriksa dan mengklarifikasi dokumen yang beredar tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang mencatut nama anggota Fraksi NasDem.

“Terkait dengan beredarnya salah satu usulan dari anggota Fraksi NasDem, sekali lagi nanti kita akan cek dan kita akan klarifikasi,” kata Saan.

Ia menjelaskan, Partai NasDem masih mengkaji dan mempelajari putusan MK sehingga belum mengambil sikap resmi sebagai institusi partai.

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil Pilpres.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menguraikan sejumlah persoalan mengenai dokumen persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden serta proses pemeriksaannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putusan tersebut kemudian memunculkan perhatian publik terhadap status persyaratan pendidikan Gibran dan berbagai wacana tindak lanjut melalui mekanisme ketatanegaraan.

Meski surat usulan pemakzulan telah beredar, keaslian dokumen tersebut belum terkonfirmasi. DPR menyatakan akan melakukan klarifikasi, sementara NasDem menegaskan belum mengambil keputusan untuk mengusulkan pemakzulan Gibran. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketentuan syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang pendahuluan pada Kamis (8/10/2026), lima pemohon menggugat aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur persyaratan pendidikan minimal bagi capres dan cawapres. Namun, hakim konstitusi meminta mereka memperjelas kerugian konstitusional yang menjadi dasar gugatan.

Permohonan bernomor 370/PUU-XXIV/2026 tersebut diperiksa oleh Majelis Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, bersama anggota Ridwan Mansyur dan Asrul Sani, di Gedung I MK, Jakarta.

Lima pemohon dalam perkara ini adalah Alfian Maulani, Syamsul Jahidin, Ria Merryanti, Dimas Yoga Pratama, dan Kharisma Jomenta Surbakti. Mereka menguji Pasal 169 huruf r UU Pemilu beserta penjelasannya, terutama ketentuan mengenai frasa sekolah lain yang sederajat dengan sekolah menengah atas (SMA).

“Permohonan para Pemohon saat ini menguji norma pokok frasa ‘atau sekolah lainnya sederajat’ dalam Pasal 169 huruf r,” kata Syamsul Jahidin dalam persidangan.

Selain ketentuan dalam pasal tersebut, para pemohon menggugat frasa dalam penjelasan Pasal 169 huruf r yang mengatur penetapan kesederajatan pendidikan dengan SMA oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam permohonannya, para pemohon menilai ketentuan mengenai sekolah sederajat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemenuhan persyaratan pendidikan capres dan cawapres.
Mereka juga mengaitkan gugatan tersebut dengan polemik publik mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Syamsul mengklaim salah satu pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya norma yang diuji. Ia membandingkan persyaratan pendidikan yang dinilai harus dipenuhi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran.
“Karena Pemohon I sebagai rakyat biasa yang harus memiliki pendidikan minimal sarjana untuk bisa bekerja, dan berbanding terbalik dengan Wapres Bapak Gibran Rakabuming Raka yang sampai saat ini masih diperdebatkan publik,” ujarnya.

Para pemohon mendalilkan frasa sekolah sederajat berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapan persyaratan pendidikan capres dan cawapres, termasuk terkait penggunaan surat keterangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan.

Atas dasar itu, mereka meminta MK memberikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan kesederajatan pendidikan dalam UU Pemilu.

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar norma mengenai penetapan kesederajatan pendidikan dengan SMA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai sesuai penjelasan yang mereka ajukan.

Dalam sidang tersebut, Hakim Konstitusi Asrul Sani meminta para pemohon menjelaskan secara logis hubungan antara berlakunya norma yang diuji dan kerugian konstitusional yang mereka alami.
Asrul mempertanyakan bentuk kerugian yang dialami para pemohon, mengingat mereka menyatakan telah memiliki ijazah SMA.

“Karena anda semua punya ijazah SMA, yang harus anda pikirkan itu, di mana letak konstitusionalnya anda dengan berlakunya ketentuan itu,” kata Asrul.

Ia juga mempertanyakan apakah kegaduhan di ruang publik dan media sosial dapat dikategorikan sebagai kerugian konstitusional yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang.

“Apakah yang namanya gaduh, ribut, kemudian susah menjelaskan karena dosen segala macamnya itu kerugian konstitusional. Atau apakah anda kemudian menjadi terhalang kalau mau jadi calon presiden?” lanjutnya.

Menurut Asrul, kerugian konstitusional tidak selalu harus dibuktikan dalam bentuk yang sepenuhnya konkret, tetapi tetap harus memiliki hubungan yang logis dengan ketentuan yang diuji.

Ia meminta para pemohon memperjelas argumentasi mengenai kerugian tersebut agar dapat dinilai dalam pemeriksaan perkara.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga meminta para pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang menjadi dasar pengajuan permohonan. Sementara itu, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menekankan pentingnya memperjelas kedudukan hukum atau legal standing para pemohon.

Sidang pendahuluan ini menjadi tahap awal bagi MK untuk menilai kelengkapan dan kejelasan permohonan sebelum melanjutkan proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. (ANT/KN)