Beranda blog Halaman 27

KPK Duga Dana Kebencanaan BNPB Dipakai Beli Saham Rp30,98 Miliar

Penulis
redaksi
-
0
Pihak swasta Bima Setiawan (kanan), adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, berjalan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10/2026). 

JAKARTA – Dana siap pakai (DSP) kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang seharusnya digunakan untuk penanganan bencana diduga mengalir ke pembelian saham senilai Rp30,98 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, memanfaatkan dana pengadaan tersebut untuk kepentingan pribadi.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan dugaan itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung selama periode 2024–2026. Sejumlah penyedia yang terlibat dalam pengadaan tersebut diduga terafiliasi dengan Bima, yang pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB.

“Dari sejumlah penyedia tersebut diduga terafiliasi dengan BMS selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Kepala BNPB, dengan total nilai pengadaan lebih kurang mencapai Rp148 miliar,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Taufik merinci nilai pengadaan tersebut mencapai Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan sekitar Rp50 miliar pada 2026. Pengadaan itu menggunakan DSP kebencanaan BNPB.

KPK menduga dana yang mengalir melalui perusahaan-perusahaan terafiliasi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Bima. Salah satu transaksi yang disorot penyidik adalah pembelian saham PT Medela Potentia (MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE).

“Salah satunya pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE. Diketahui kepemilikan PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau 1,07 persen,” ujar Taufik.

Berdasarkan data yang disampaikan KPK, nilai kepemilikan saham tersebut pada 13 Oktober 2026 mencapai Rp30,98 miliar, dengan harga sekitar Rp206 per lembar.

Kasus ini terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang.

Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Bima Setiawan yang merupakan adik mantan Kepala BNPB dan pernah menjadi tenaga ahli di lembaga tersebut.

Empat tersangka lainnya ialah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.

Dalam perkembangan penyidikan pada 16 Oktober 2026, KPK juga mengungkapkan penyitaan barang bukti dengan nilai total Rp5,47 miliar.

Barang bukti tersebut meliputi uang tunai 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, dan Rp3,35 miliar. Penyidik turut menyita 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.

Selain penyitaan, KPK telah menggeledah ruang Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya pada 14–15 Oktober 2026 untuk mendukung proses penyidikan.

Penyidik masih mendalami aliran dana pengadaan, keterkaitan perusahaan-perusahaan yang terlibat, serta dugaan pemanfaatan dana kebencanaan untuk kepentingan pribadi. Pengusutan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap konstruksi perkara dan peran masing-masing tersangka. (ANT/KN)

Menteri Imipas Tegas! Napi Pengguna Fasilitas Mewah Tak Dapat Remisi 1 Tahun

Penulis
redaksi
-
0
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto saat memberi keterangan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

JAKARTA – Narapidana yang terbukti menggunakan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, terancam kehilangan hak remisi selama satu tahun. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan sanksi tersebut akan diterapkan terhadap warga binaan yang terbukti melanggar ketentuan.

“Tidak diberi remisi selama satu tahun,” kata Agus saat ditemui di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Agus menjelaskan, temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong masih ditangani melalui mekanisme internal Kementerian Imipas. Penanganan tersebut mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan kementerian dan sejauh ini tidak diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Kan sudah disampaikan Pak Irjen, bahwa masih menggunakan ketentuan daripada pegawai di sini,” ujarnya.

Sebelumnya, investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas menemukan 21 bangunan di luar area utama Lapas Cibinong yang masih berada dalam lingkup lapas. Dari jumlah tersebut, 13 bangunan diketahui tidak tercatat dalam sistem manajemen Barang Milik Negara (BMN).

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Rudi Setiawan, mengatakan hanya delapan bangunan yang terdata dalam sistem BMN, termasuk rumah kepala lapas, rumah pejabat pada bagian keamanan dan registrasi, wisma asimilasi, serta tiga kontainer.

“Bangunan-bangunan yang berada di luar area lapas bagian luarnya, masih dalam lingkup Lapas Cibinong itu kami menemukan ada 21 bangunan, delapan di antaranya bangunan terdaftar dan terdata di sistem manajemen Barang Milik Negara,” kata Rudi di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Sementara itu, 13 bangunan lainnya merupakan temuan dalam inspeksi mendadak Ombudsman RI pada 22 September 2026. Bangunan tersebut terdiri atas dua bangunan yang menghadap sungai di bagian belakang, delapan bangunan berpagar hitam, serta tiga bangunan yang digunakan sebagai tempat istirahat petugas jaga.

Rudi menjelaskan, bangunan-bangunan di luar area lapas tersebut dibangun pada 2023 melalui swadaya warga binaan dan diperuntukkan bagi rumah pegawai. Namun, bangunan itu tidak tercatat dalam sistem BMN.

Saat terjadi pergantian kepala lapas pada 2023, bangunan tersebut direnovasi pada 2025 dan pengerjaannya selesai pada awal 2026.

Menurut Rudi, pembangunan dan renovasi tersebut tidak menggunakan anggaran negara. Perabotan di dalam bangunan juga disebut tidak dibeli menggunakan uang negara sehingga tidak dicatat sebagai BMN.

“Bangunan tersebut juga tidak menggunakan anggaran negara sehingga tidak dapat dicatatkan, termasuk perabotan yang berada di dalamnya tidak menggunakan uang negara,” ujarnya.

Kementerian Imipas masih memproses temuan fasilitas mewah tersebut melalui mekanisme internal. Sanksi berupa tidak diberikannya remisi selama satu tahun disampaikan sebagai konsekuensi bagi narapidana yang terbukti menggunakan fasilitas mewah.

Penanganan ini menjadi bagian dari tindak lanjut atas temuan bangunan dan fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong yang menjadi sorotan setelah inspeksi Ombudsman RI dan investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas. (ANT/KN)

Jokowi Sebut Polemik Ijazah Dirinya dan Gibran Ditunggangi Operasi Politik

Penulis
redaksi
-
0
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (foto: Dok. Detikcom)

SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menduga polemik ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunggangi operasi politik untuk menurunkan reputasi keduanya. Jokowi menilai isu tersebut berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain.

“Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, seperti dikutip dari Detikcom, Jumat (16/10/2026).

Meski menilai polemik tersebut sarat kepentingan politik, Jokowi mengaku tidak terlalu mempermasalahkannya.

“Tapi ya buat saya biasa aja,” imbuhnya.

Jokowi juga tidak menutup kemungkinan bahwa isu ijazah tersebut sengaja dimanfaatkan untuk menjatuhkan citra politik dirinya maupun Gibran. Menurutnya, polemik itu bisa menjadi bagian dari upaya untuk menurunkan reputasi politik seseorang.

“Bisa saja seperti itu, bisa saja, memang sekalian lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” ujarnya.

Saat ditanya apakah dugaan operasi politik itu menyasar dirinya atau Gibran, Jokowi menyebut keduanya berpotensi menjadi sasaran.

“Ya dua-duanya bisa (Jokowi dan Gibran),” pungkasnya.

Polemik ijazah Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen berupa ijazah atau dokumen setara yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan SMA atau sederajat di luar negeri. Hakim MK Arsul Sani menjelaskan, certificate of attendance yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan bukan merupakan ijazah tanda tamat SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan tersebut. Putusan itu juga tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Menanggapi persoalan tersebut, Jokowi sebelumnya menyatakan menghormati putusan MK beserta tahapan dan pertimbangan hukumnya.

“Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum yang diberikan. Dan yang paling penting, kita semua menghormati dari konstitusi yang kita miliki,” kata Jokowi pada 8 Oktober 2026.

Jokowi juga berpendapat bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan sarjana atau S1 sehingga telah melewati tahapan pendidikan sebelumnya. Ia turut menyinggung perbedaan sistem pendidikan di berbagai negara, termasuk jalur pendidikan yang memungkinkan seseorang melanjutkan ke perguruan tinggi melalui program pathway.

Pernyataan terbaru Jokowi mengenai dugaan operasi politik kembali menempatkan polemik ijazah dirinya dan Gibran dalam sorotan publik. Namun, dugaan adanya operasi politik tersebut merupakan penilaian Jokowi dan belum disertai bukti yang dipaparkan dalam keterangannya kepada wartawan. (DTC/KN)

Meriahkan HUT ke-73 Berau dan Hari Jadi ke-216 Tanjung Redeb, Berau Expo 2026 Digelar 10 Hari

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Berau, Sri Juniarsih saat membuka Berau Expo 2026.

BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, resmi membuka Berau Expo 2026 yang berlangsung mulai 16 hingga 25 Oktober 2026 di GOR Pemuda, di Jalan Pemuda, Tanjung Redeb, Jumat (16/10/2026).

pemerintah Kabupaten Berau menghadirkan 143 stan dari berbagai instansi, perusahaan, organisasi hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ajang tahunan ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus ruang promosi potensi daerah.

Pembukaan Berau Expo 2026 berlangsung di tengah kondisi Kabupaten Berau yang masih menghadapi dampak kabut asap kiriman. Meski demikian, pemerintah daerah berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang hiburan, mempererat kebersamaan, serta menghadirkan energi positif bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Sri Juniarsih menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan pelaksanaan Berau Expo tahun ini.

Ia juga menyambut baik kembalinya kegiatan tersebut setelah sebelumnya sempat tertunda menyusul arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembatasan kegiatan seremonial dan pengumpulan massa dalam jumlah besar demi menjaga kondusivitas.

“Alhamdulillah, tahun ini Pemerintah Kabupaten Berau dapat melaksanakan Berau Expo yang insyaallah akan berlangsung selama 10 hari ke depan, mulai hari ini sampai dengan 25 Oktober 2026,” ujarnya.

Sri Juniarsih mengajak seluruh masyarakat untuk berkunjung dan meramaikan Berau Expo 2026. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi warga, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka kepada masyarakat luas.

Sebanyak 143 stan disiapkan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, paguyuban, perusahaan swasta, perhotelan, hingga perbankan. Beragam produk UMKM dan jajanan lokal juga turut meramaikan kegiatan tersebut.

“Ayo kita berbelanja produk-produk dari UMKM Berau. Dan ayo kita manfaatkan layanan masyarakat di stan-stan OPD yang ada di dalam GOR,” ajaknya.

Mengusung tema Ekonomi Tumbuh, Budaya Lestari, Berau Sejahtera, Berau Expo 2026 diarahkan menjadi ruang pertemuan antara pembangunan daerah, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan pelestarian kebudayaan lokal.

Dirinya menjelaskan, Berau Expo juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai capaian pembangunan kepada masyarakat. Melalui stan-stan OPD, pengunjung dapat melihat program yang telah dilaksanakan maupun program yang masih dalam proses pengerjaan.

Termasuk di dalamnya, penyampaian pelaksanaan delapan program unggulan plus atau 8 Plus, 18 program kerja, serta berbagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Berau.

Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai pembangunan penting agar masyarakat mengetahui arah kebijakan pemerintah sekaligus dapat melihat hasil kerja yang telah dilakukan selama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Berau, Gamalis.

Di sisi lain, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Kehadiran pelaku UMKM dengan beragam produk makanan, minuman, dan kerajinan menjadi salah satu daya tarik yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar usaha lokal.

Selain aktivitas ekonomi, panggung utama Berau Expo juga akan menjadi ruang bagi pertunjukan seni dan budaya. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh hiburan, tetapi juga dapat mengenal dan menjaga warisan adat serta budaya yang menjadi identitas Bumi Batiwakkal.

Bupati Berau itu mengakui, kondisi daerah saat ini belum sepenuhnya baik. Dampak kabut asap kiriman yang masih dirasakan masyarakat turut memengaruhi kenyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ia memahami kondisi tersebut dapat menimbulkan kelelahan, kekhawatiran, hingga memengaruhi suasana hati masyarakat. Karena itu, pelaksanaan Berau Expo diharapkan dapat memberikan sedikit penyegaran di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi.

“Dalam keadaan apa pun, kita tidak boleh kehilangan semangat, tidak boleh kehilangan harapan, dan tidak boleh kehilangan kebersamaan,” pesannya.

Sri juga menyebut Berau Expo telah lama dinantikan masyarakat, terutama para pelaku UMKM yang memperoleh kesempatan untuk memasarkan produknya. Antusiasme pengunjung pada hari pembukaan menjadi salah satu tanda tingginya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Pemerintah daerah berharap momentum ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh peserta, khususnya pelaku usaha lokal, untuk meningkatkan penjualan, memperluas jaringan konsumen, dan memperkenalkan produk unggulan Berau.

Lebih lanjut, Sri Juniarsih menegaskan komitmennya bersama Gamalis untuk terus mendorong kemajuan Kabupaten Berau dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah, terutama sektor pariwisata.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh elemen masyarakat. Ia pun mengajak warga untuk menjaga persatuan dan menghindari gesekan yang berpotensi memicu perpecahan.

“Mari kita saling dukung, saling bergandeng tangan, memajukan Bumi Batiwakkal tercinta,” katanya.

Berau Expo 2026 sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Kabupaten Berau dan Hari Jadi ke-216 Kota Tanjung Redeb.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap rasa memiliki terhadap Kabupaten Berau semakin kuat. Selain menjadi ajang promosi potensi ekonomi, Berau Expo juga diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan adat dan budaya kepada masyarakat luas serta menumbuhkan kebanggaan terhadap daerah.

Sri Juniarsih turut memohon doa dan dukungan masyarakat agar Kabupaten Berau senantiasa diberikan perlindungan dan keselamatan. Ia juga berharap seluruh jajaran pemerintah daerah diberikan kekuatan untuk terus menjalankan amanah dalam mewujudkan pembangunan yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menutup sambutannya, ia kembali mengajak masyarakat untuk memeriahkan seluruh rangkaian Berau Expo 2026 agar benar-benar menjadi pesta rakyat yang menghadirkan kegembiraan, memperkuat kebersamaan, serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah. (adv)

Target Investasi Kukar Terlampaui, Realisasi Turun Rp3,5 Triliun pada 2025

Penulis
redaksi
-
0
Kepala DPMPTSP Kukar, Alfian Noor. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Realisasi investasi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2025 mencapai kisaran Rp12 triliun hingga Rp12,5 triliun, jauh di atas target Rp7,3 triliun. Namun, capaian tersebut turun sekitar Rp3,5 triliun hingga Rp4 triliun dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai sekitar Rp16 triliun.

DPMPTSP Kukar menyebut pergeseran investasi ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kendala di sektor pertambangan menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi penurunan tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor, mengatakan keberhasilan melampaui target tahunan tidak serta-merta menunjukkan pertumbuhan investasi yang meningkat.

Menurutnya, target investasi dan pertumbuhan realisasi merupakan dua indikator berbeda. Meski nilai investasi yang masuk pada 2025 masih melampaui target pemerintah daerah, realisasinya belum mampu menyamai capaian tahun sebelumnya.

“Target tidak tercapai, tetapi pertumbuhannya yang tidak tercapai,” ujarnya, Jumat (16/10/2026).

Alfian menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi penurunan tersebut ialah pergeseran minat investor ke kawasan IKN. Sejumlah wilayah di Kukar yang sebelumnya menjadi penyumbang investasi cukup besar, terutama Samboja dan Muara Jawa, mulai terdampak peralihan aktivitas investasi ke kawasan ibu kota baru.

“Pertama, ada beberapa wilayah atau daerah kita yang memang menyumbang banyak investasi, sekarang sudah pindah ke IKN,” jelasnya.

Selain pergeseran lokasi investasi, sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama investasi Kukar juga menghadapi sejumlah kendala.

Alfian menyebut, persoalan penerbitan dan pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) berdampak terhadap rencana pengembangan usaha sejumlah perusahaan pertambangan.

Sebagian perusahaan masih menunggu persetujuan RKAB, sementara perusahaan lainnya mengalami pengurangan alokasi. Kondisi tersebut menghambat pengembangan kegiatan usaha dan turut memengaruhi realisasi investasi.

“Berarti itu saat ini ada yang RKAB tidak terbit, masih menunggu RKAB, ada yang dikurangi dan sebagainya. Sehingga mereka dalam pengembangan usahanya juga agak terhambat,” katanya.

Alfian menilai capaian investasi pada 2024 menjadi pembanding yang cukup tinggi bagi realisasi tahun-tahun berikutnya. Dengan nilai sekitar Rp16 triliun, tahun tersebut menjadi salah satu periode dengan capaian investasi tertinggi di Kukar.

Meski target tahunan masih dapat dilampaui, pemerintah daerah menghadapi tantangan untuk menjaga pertumbuhan investasi di tengah pergeseran minat investor ke IKN dan hambatan pengembangan usaha di sektor pertambangan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian DPMPTSP Kukar agar realisasi investasi tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga mampu mempertahankan pertumbuhan pada periode berikutnya.(Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

RT-KU Terbaik Kukar Mulai Oktober, Internet Gratis Diusulkan untuk 3.212 RT

Penulis
redaksi
-
0
Kepala DPMD Kukar, Arianto. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Warga di 3.212 rukun tetangga (RT) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berpeluang mendapatkan akses internet gratis melalui Program RT-KU Terbaik. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mengusulkan pengadaan perangkat internet beserta pembayaran kuota selama tiga bulan dengan estimasi biaya Rp12 juta per RT. Namun, rencana tersebut masih menunggu simulasi anggaran dan persetujuan pimpinan.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan penyediaan internet gratis menjadi salah satu opsi kegiatan yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan Program RT-KU Terbaik yang mulai berjalan pada Oktober 2026.

Dengan alokasi program sebesar Rp50 juta per RT pada tahun ini, DPMD Kukar mendorong kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut Arianto, kebutuhan anggaran sekitar Rp12 juta per RT diperkirakan mencakup pembelian perangkat internet hingga pembayaran kuota selama tiga bulan.

“Di angka Rp12 juta itu semua perangkat bisa dibeli, sampai pembayaran kuota internetnya untuk tiga bulan, insyaallah bisa,” ujar Arianto, Jumat (16/10/2026).

Menurut Arianto, gagasan penyediaan internet gratis muncul dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan program yang relatif singkat.

Karena itu, DPMD Kukar mendorong kegiatan yang dapat disiapkan dalam waktu terbatas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan ialah penyediaan perangkat internet yang dapat diterapkan secara serentak di lingkungan RT.

“Kami mendorong adanya kegiatan yang nanti spesifik bisa dilaksanakan serentak, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat wilayah RT,” serunya.

“Rencana kita, mudah-mudahan salah satunya akan kita dorong untuk mengadakan peralatan internet desa gratis,” terangnya.

Jika usulan tersebut terealisasi, sebanyak 3.212 RT di Kukar berpeluang mendapatkan akses internet gratis. Namun, rencana itu masih perlu melalui pembahasan lebih lanjut sebelum ditetapkan sebagai kegiatan dalam Program RT-KU Terbaik.

DPMD Kukar masih akan menyimulasikan skema pembiayaan dan memastikan usulan tersebut mendapat persetujuan pimpinan. Pelaksanaannya juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan Bupati Kukar.

“Kalau misalnya nanti kita simulasikan, pimpinan setuju, kemudian juga itu kebutuhan yang memang sesuai janji Pak Bupati sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat, insyaallah kita laksanakan,” tandasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

DPMD Kukar Tetapkan 3.214 RT untuk 2027, Pemekaran demi Bantuan Ditunda

Penulis
redaksi
-
0
Kepala DPMD Kukar, Arianto. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Pemekaran rukun tetangga (RT) demi mengejar bantuan Rp150 juta per RT belum akan diakomodasi dalam perencanaan anggaran 2027. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan 3.214 RT sebagai basis perencanaan program RT Ku Terbaik untuk menjaga kepastian anggaran dan mencegah perubahan jumlah penerima yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan penetapan basis data tersebut dilakukan melalui verifikasi dan validasi jumlah RT di wilayah desa dan kelurahan se-Kukar. Pemutakhiran data telah dilakukan sejak 2025 sebagai landasan perencanaan dan penganggaran program.

Berdasarkan hasil pendataan, jumlah RT di Kukar saat ini tercatat sebanyak 3.212 RT. Pada 2027, jumlah tersebut direncanakan menjadi 3.214 RT setelah memasukkan dua RT yang sebelumnya belum tercatat.

“Jadi kami di tahun 2025 itu sudah meng-cut off jumlah RT di Kutai Kartanegara. Nah, ini berkaitan dengan perencanaan penganggaran kita. Setelah kita verifikasi dan validasi, untuk saat ini jumlahnya 3.212 RT,” kata Arianto, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu menjaga konsistensi data agar perencanaan anggaran tidak terus berubah akibat penambahan jumlah RT.

Terlebih, program RT Ku Terbaik dengan skema Rp150 juta per RT membutuhkan anggaran yang besar sehingga pelaksanaannya harus dikawal secara cermat.

Jika dihitung berdasarkan 3.214 RT, kebutuhan anggaran program tersebut mencapai Rp482,1 miliar.

Besarnya kebutuhan itu membuat DPMD Kukar perlu memastikan jumlah penerima sesuai dengan basis data yang telah ditetapkan.

Arianto menegaskan, pemerintah tidak melarang desa, kelurahan, maupun kecamatan melakukan pemekaran RT apabila memang dibutuhkan masyarakat dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Namun, pemekaran untuk mendapatkan alokasi program Rp150 juta per RT belum dapat diakomodasi dalam perencanaan tersebut.

“Kami sudah membuka, silakan bagi desa, kelurahan, atau kecamatan yang mau memekarkan RT-nya, sepanjang itu memang kesepakatan, silakan dimekarkan. Tapi untuk mendapatkan program Rp150 juta itu kita pending dulu,” ujarnya.

Menurut Arianto, pembentukan RT harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata untuk menambah peluang memperoleh bantuan pemerintah.

Karena itu, DPMD akan mempertahankan basis data yang telah disiapkan sebagai acuan perencanaan anggaran 2027.

“Ketika pemekaran RT itu tujuannya hanya untuk mendapatkan program Rp150 juta, kita tentu larang dulu,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Parkiran RSUD Bontang Kerap Penuh, Ternyata Ada Mobil Dititip hingga Berhari-hari

Penulis
redaksi
-
0
Sejumlah mobil terparkir di luar kawasan RSUD Taman Husada Bontang akibat keterbatasan lahan parkir. (Dwi S)

BONTANG – Area parkir mobil di RSUD Taman Husada Bontang kerap penuh hingga kendaraan pengunjung terpaksa parkir di luar kawasan rumah sakit. Kondisi ini bukan hanya disebabkan keterbatasan lahan, tetapi juga adanya kendaraan yang sengaja dititipkan pemiliknya selama berhari-hari.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, mengakui keterbatasan kapasitas parkir menjadi salah satu persoalan yang dihadapi rumah sakit, terutama saat aktivitas pelayanan sedang ramai.

Menurutnya, pihak rumah sakit tetap berharap pasien maupun keluarga yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dapat memanfaatkan area parkir di dalam kawasan RSUD. Namun, ketika seluruh tempat parkir terisi, sebagian pengunjung akhirnya memilih memarkirkan kendaraan di luar.

“Iya, hal seperti itu kami sendiri tidak bisa menutup kemungkinan. Harapannya yang berkaitan dengan kebutuhan di RS, sebisa mungkin untuk parkir di dalam. Sudah dilihat juga di dalam tidak ada lagi tempat parkir, makanya mereka keluar lagi hanya untuk parkir,” ujarnya, Jumat (16/10/2026).

Suhardi menjelaskan, persoalan parkir tidak semata-mata disebabkan keterbatasan lahan. Pihaknya juga menemukan kendaraan yang ditinggalkan pemiliknya selama beberapa hari di area rumah sakit.

Kendaraan tersebut diduga sengaja dititipkan karena pemiliknya memiliki aktivitas di luar RSUD. Kondisi ini membuat kapasitas parkir mobil semakin cepat penuh dan berpotensi mengurangi ketersediaan tempat bagi pasien maupun keluarga yang datang untuk berobat.

“Kadang-kadang istilahnya titip kendaraan. Ada yang beberapa hari titip kendaraannya di sini, atau kemungkinan punya aktivitas di luar RS, tapi titipnya di sini,” ungkapnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian manajemen rumah sakit dalam melakukan penataan parkir. Terlebih, jumlah kunjungan pasien dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terus meningkat.

Berdasarkan data yang disampaikan pihak RSUD, jumlah kunjungan pada 2024 tercatat sekitar 414 ribu. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 505 ribu kunjungan pada 2025, atau bertambah sekitar 91 ribu kunjungan dalam setahun.

Peningkatan aktivitas pelayanan tersebut turut menambah kebutuhan ruang parkir, baik bagi pasien rawat jalan, keluarga pasien rawat inap, maupun pengunjung lainnya.

Di tengah keterbatasan lahan, keberadaan kendaraan yang ditinggalkan selama berhari-hari semakin mempersempit ruang parkir yang tersedia. Akibatnya, kendaraan pengunjung yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus mencari tempat parkir di luar kawasan rumah sakit.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, RSUD Taman Husada berencana mulai memberlakukan sistem parkir berbayar pada awal November 2026.

Tarif yang disiapkan sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk mobil. Sistem tersebut tidak menggunakan tarif progresif atau tambahan biaya berdasarkan lamanya kendaraan diparkir.

Melalui penerapan kebijakan ini, pihak rumah sakit berharap pengelolaan parkir menjadi lebih tertib dan fasilitas yang tersedia dapat diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar memiliki keperluan di RSUD.

Meski demikian, penerapan tarif tetap perlu diikuti pengawasan agar kebiasaan menitipkan kendaraan selama berhari-hari tidak kembali mengurangi kapasitas parkir.

Sementara itu, kendaraan yang hanya mengantar atau menjemput pasien melalui sistem drop-off, termasuk ojek online, direncanakan mendapat toleransi tanpa dikenakan retribusi parkir.

Suhardi berharap, setelah sistem parkir berbayar diterapkan, penggunaan lahan parkir dapat lebih terkendali sehingga masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak lagi kesulitan mencari tempat.

“Semoga nantinya yang parkir kendaraannya di sini adalah yang memang ada keperluan di RS,” harapnya. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Drop-off di RSUD Taman Husada Bontang Gratis, Ojol Tak Kena Retribusi Parkir

Penulis
redaksi
-
0
Area parkir sepeda motor di kawasan RSUD Taman Husada Bontang yang telah dilengkapi fasilitas sistem parkir. (Dwi S)

BONTANG – Kebijakan parkir berbayar di RSUD Taman Husada Bontang yang dijadwalkan berlaku mulai awal November 2026 tidak akan membebani kendaraan yang hanya mengantar atau menjemput pasien. Kendaraan dengan sistem drop-off, termasuk ojek online (ojol), dipastikan mendapat toleransi dan tidak dikenakan retribusi parkir.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, menegaskan tidak semua kendaraan yang memasuki kawasan rumah sakit otomatis dikenakan tarif parkir. Pengecualian diberikan bagi kendaraan yang hanya berhenti sementara untuk menurunkan atau menjemput penumpang.

“Semisal sistem kendaraan hanya drop-off, tidak mungkin kami menarik retribusi. Sama halnya dengan teman-teman ojol, kan tidak mungkin. Intinya siapa pun yang melakukan sistem drop-off pasti kami kasih toleransi,” tegasnya, Jumat (16/10/2026).

Menurut Suhardi, mekanisme pengecualian tersebut masih perlu dimatangkan agar penerapan parkir berbayar tidak menyulitkan masyarakat, terutama keluarga pasien yang hanya mengantar atau menjemput tanpa memarkirkan kendaraan dalam waktu lama.

“Jadi intinya, tidak seluruhnya yang masuk wilayah RSUD harus berbayar. Itu semua sudah kami pikirkan,” tambahnya.

Adapun tarif parkir yang disiapkan RSUD Taman Husada sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk mobil. Sistem yang diterapkan tidak menggunakan tarif progresif maupun perhitungan berdasarkan durasi parkir.

Artinya, pengunjung cukup membayar satu kali sesuai jenis kendaraan tanpa tambahan biaya berdasarkan lamanya kendaraan berada di area parkir.

Meski demikian, pengaturan teknis bagi kendaraan drop-off masih menjadi bagian dari persiapan pihak rumah sakit. Mekanisme tersebut diperlukan agar kendaraan yang hanya mengantar atau menjemput pasien dapat dibedakan dengan kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir.

Penerapan parkir berbayar ini sebelumnya direncanakan berlangsung sejak Agustus 2026. Namun, pelaksanaannya tertunda karena kesiapan lahan dan sejumlah fasilitas pendukung belum sepenuhnya rampung.

Saat ini, pihak rumah sakit masih menyelesaikan persiapan sistem parkir, termasuk penambahan palang otomatis untuk kendaraan roda empat dan pengaturan akses keluar masuk kendaraan.

Penataan parkir tersebut juga berkaitan dengan meningkatnya aktivitas pelayanan di RSUD Taman Husada Bontang.

Berdasarkan data yang disampaikan pihak rumah sakit, jumlah kunjungan pada 2024 tercatat sekitar 414 ribu. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 505 ribu kunjungan pada 2025.

Dengan demikian, terdapat penambahan sekitar 91 ribu kunjungan atau meningkat hampir 22 persen dalam setahun.

Peningkatan jumlah kunjungan tersebut membuat pengelolaan area parkir menjadi salah satu kebutuhan penting. Selain menjaga ketertiban kendaraan, penataan diharapkan dapat memastikan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan tetap lancar.

Terlebih, aktivitas kendaraan di lingkungan rumah sakit tidak hanya berasal dari pasien dan pengunjung yang memarkirkan kendaraan, tetapi juga ambulans, kendaraan pengantar pasien, serta layanan transportasi online.

Karena itu, penerapan parkir berbayar diharapkan tidak menghambat mobilitas masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya dalam kondisi mendesak.

“Maka dengan kebijakan toleransi drop-off ini, kami RSUD Taman Husada berupaya menyeimbangkan penataan parkir dan kenyamanan masyarakat yang datang, untuk mendapatkan layanan kesehatan,” pungkasnya. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Mulai November, Parkir di RSUD Taman Husada Bontang Berbayar

Penulis
redaksi
-
0
Palang parkir yang telah terpasang di kawasan RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi S)

BONTANG – Pengunjung RSUD Taman Husada Bontang harus bersiap dengan pemberlakuan parkir berbayar mulai awal November 2026. Kebijakan yang semula direncanakan berlaku sejak Agustus lalu itu sempat tertunda akibat sejumlah kendala teknis, termasuk kesiapan lahan dan fasilitas pendukung.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, mengatakan penerapan tarif parkir ditargetkan mulai awal November. Saat ini, pihak rumah sakit masih menunggu pemasangan satu palang parkir tambahan yang diperuntukkan bagi kendaraan roda empat.

“Rencana penarikan tarif parkir akan kami berlakukan di awal November, serta kami juga masih menunggu palang yang satunya untuk palang parkir mobil,” ujarnya, Jumat (16/10/2026).

Suhardi menjelaskan, penerapan sistem parkir berbayar juga akan diikuti penataan akses keluar masuk kendaraan di lingkungan rumah sakit.

Saat ini, terdapat dua akses kendaraan yang berada di bagian atas dan bawah kawasan RSUD. Namun, setelah sistem parkir diterapkan, hanya akses bagian bawah yang akan difungsikan sebagai pintu masuk, sedangkan akses bagian atas ditutup.

Pengaturan tersebut memungkinkan kendaraan, khususnya sepeda motor, masuk melalui jalur bawah sebelum menuju area parkir yang berada di bagian atas kawasan rumah sakit.

Menurutnya, penerapan parkir berbayar sebenarnya telah direncanakan sejak Agustus 2026. Namun, pelaksanaannya harus ditunda karena kesiapan lahan dan sejumlah fasilitas pendukung belum sepenuhnya rampung.

“Agustus lalu sebenarnya sudah mau mulai diberlakukan, tetapi belum terlaksana karena lahan yang belum tersedia. Sebenarnya hanya masalah teknis saja. Kami tidak ingin terkesan terburu-buru,” jelasnya.

Penundaan tersebut sekaligus dimanfaatkan pihak rumah sakit untuk mematangkan sistem pengelolaan parkir, termasuk memastikan kesiapan akses kendaraan agar tidak menimbulkan persoalan baru ketika kebijakan mulai diberlakukan.

Suhardi menegaskan, berbagai persiapan dilakukan agar sistem parkir dapat berjalan lebih tertata dan meminimalkan kendala saat diterapkan.

“Setidaknya dengan persiapan ini kami bisa meminimalkan apa yang terjadi, walaupun tidak sepenuhnya. Pasti masih ada kekurangan, tetapi setidaknya kami sudah melakukan persiapan lewat kegiatan ini,” ungkapnya.

Penerapan parkir berbayar diharapkan dapat meningkatkan ketertiban kendaraan di lingkungan RSUD Taman Husada, terutama pada area yang digunakan pasien, keluarga pasien, dan pengunjung.

Meski demikian, besaran tarif parkir untuk sepeda motor maupun mobil belum dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan pihak rumah sakit. Begitu pula dengan ketentuan bagi kendaraan yang hanya mengantar atau menjemput pasien.

Pengaturan tersebut menjadi salah satu hal penting mengingat aktivitas keluar masuk kendaraan di kawasan rumah sakit tidak hanya berasal dari pengunjung yang memarkirkan kendaraannya, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan akses cepat untuk mengantar pasien.

Dengan persiapan yang masih berlangsung, pihak RSUD menargetkan sistem parkir berbayar dapat mulai diterapkan pada awal November mendatang. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

1...262728...1,248Halaman 27 dari 1,248