Beranda blog Halaman 26

Tak Perlu Lagi ke Samarinda, Layanan Urologi dan Endoskopi RSUD Bontang Kini Bisa Pakai BPJS

Penulis
redaksi
-
0
Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, saat memberikan keterangan. (Dwi S)

BONTANG – Warga Bontang yang membutuhkan layanan urologi dan endoskopi kini memiliki pilihan berobat lebih dekat tanpa harus selalu dirujuk ke Samarinda. RSUD Taman Husada Bontang telah menyediakan kedua layanan tersebut dan memungkinkan pasien mengaksesnya melalui BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kehadiran layanan medis tersebut menjadi bagian dari pengembangan fasilitas kesehatan RSUD Taman Husada yang terus dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, mengatakan penambahan jenis pelayanan medis turut mendorong peningkatan jumlah kunjungan pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.

“Benar, jadi sampai saat ini, kunjungan pasien di RSUD Taman Husada Bontang semakin meningkat. Termasuk rawat jalan maupun rawat inap, semuanya mengalami peningkatan,” ujarnya, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Suhardi, pengembangan layanan kesehatan menjadi salah satu upaya rumah sakit untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan bertambahnya jenis pelayanan, pasien tidak harus selalu mencari fasilitas kesehatan di luar daerah untuk mendapatkan pemeriksaan atau tindakan medis tertentu.

Salah satu layanan yang kini tersedia adalah urologi, yakni bidang kedokteran yang menangani gangguan pada saluran kemih, seperti batu saluran kemih, gangguan kandung kemih, serta penyakit tertentu yang berkaitan dengan ginjal dan organ reproduksi pria.

Selain itu, RSUD Taman Husada juga telah menyediakan layanan endoskopi, yaitu prosedur pemeriksaan menggunakan alat khusus berkamera untuk melihat kondisi organ atau saluran di dalam tubuh. Pemeriksaan ini dapat membantu dokter menegakkan diagnosis dan menentukan penanganan sesuai kondisi pasien.

Sebelumnya, sebagian pasien yang membutuhkan layanan tersebut harus menjalani rujukan ke rumah sakit di Samarinda karena fasilitas pelayanan yang diperlukan belum tersedia di Bontang.

“Seiring bertambahnya jumlah layanan, seperti urologi yang tahun sebelumnya belum ada, sekarang sudah tersedia dan bisa menggunakan BPJS. Layanan endoskopi juga baru dan sudah dilayani dengan BPJS,” jelasnya.

Dengan tersedianya kedua layanan tersebut, masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis di daerah sendiri. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan perjalanan ke luar kota, terutama bagi pasien yang harus menjalani pemeriksaan atau pengobatan lanjutan.

Meski demikian, penggunaan BPJS Kesehatan tetap mengikuti prosedur pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk ketentuan rujukan, indikasi medis, dan jenis tindakan yang dijamin.

Penambahan layanan medis tersebut juga berlangsung di tengah meningkatnya aktivitas pelayanan RSUD Taman Husada Bontang.

Berdasarkan data yang sebelumnya disampaikan manajemen rumah sakit, jumlah kunjungan pada 2024 tercatat sekitar 414 ribu dan meningkat menjadi sekitar 505 ribu kunjungan pada 2025. Artinya, terdapat penambahan sekitar 91 ribu kunjungan atau hampir 22 persen dalam setahun.

Sementara itu, jumlah pasien rawat jalan yang datang setiap hari mencapai sekitar 400 hingga 500 orang, belum termasuk pasien rawat inap.

Peningkatan kunjungan tersebut menjadi salah satu gambaran besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang semakin lengkap dan mudah dijangkau.

Karena itu, pengembangan layanan spesialis dan fasilitas penunjang menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kapasitas RSUD Taman Husada sebagai rumah sakit rujukan di Kota Bontang.

Manajemen RSUD berharap kehadiran layanan urologi dan endoskopi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat akses pemeriksaan dan penanganan medis tanpa harus selalu bepergian ke luar daerah.

Dengan semakin lengkapnya jenis pelayanan yang tersedia, RSUD Taman Husada Bontang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara lebih optimal. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Jadwal Berobat Pukul 10.00, Pasien Sudah Datang Pukul 07.00, Ruang Tunggu RSUD Bontang Membludak

Penulis
redaksi
-
0
Suasana ruang tunggu pasien di RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi S)

BONTANG – Sudah mendapat jadwal pemeriksaan pukul 10.00 Wita, tetapi pasien datang sejak pukul 07.00 Wita. Kebiasaan datang terlalu awal ini menjadi salah satu penyebab ruang tunggu RSUD Taman Husada Bontang kerap dipadati pasien, meskipun rumah sakit telah menerapkan sistem pendaftaran online dan pembagian jadwal pelayanan berdasarkan klaster.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, mengakui penumpukan pasien di ruang tunggu masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatur kedatangan pasien agar tidak terkonsentrasi pada waktu yang sama.

Salah satunya melalui sistem pendaftaran online yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pendaftaran tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Namun, pemanfaatannya belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

“Intinya, sistem online dan klaster sebenarnya sudah kami imbau. Hanya saja, masyarakat terkadang belum bisa memanfaatkan sistem tersebut. Walaupun sudah kami imbau untuk online, terkadang masih ada yang datang langsung, tetapi tetap harus kami layani,” ujarnya, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Suhardi, persoalan tidak hanya terjadi pada mekanisme pendaftaran. Kebiasaan pasien datang jauh sebelum jadwal pemeriksaan juga membuat ruang tunggu cepat penuh, terutama pada pagi hari.

Ia mencontohkan, pasien yang telah mendapatkan jadwal pelayanan pukul 10.00 Wita terkadang sudah berada di rumah sakit sejak pukul 07.00 Wita. Akibatnya, pasien harus menunggu hingga beberapa jam sebelum mendapatkan pelayanan sesuai jadwal.

“Termasuk dengan sistem klaster yang seharusnya ditangani pukul 10.00 Wita, terkadang pasien sudah datang pukul 07.00 Wita. Akhirnya, pasien yang menunggu di ruang tunggu menjadi membludak,” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat pengaturan ruang tunggu menjadi lebih sulit. Pasien yang datang lebih awal harus berbagi tempat dengan pasien lain yang memang memiliki jadwal pemeriksaan pada pagi hari.

Padahal, sistem pelayanan berdasarkan klaster dirancang untuk membagi waktu kedatangan pasien agar proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih teratur dan tidak menimbulkan penumpukan pada jam tertentu.

Suhardi berharap masyarakat mulai membiasakan diri mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Dengan datang sesuai waktu pelayanan, pasien tidak perlu menunggu terlalu lama dan ruang tunggu dapat dimanfaatkan secara bergantian.

Pengaturan kedatangan ini menjadi semakin penting mengingat tingginya aktivitas pelayanan di RSUD Taman Husada Bontang.

Berdasarkan keterangan manajemen rumah sakit, jumlah pasien rawat jalan setiap hari mencapai 400 hingga 500 orang. Angka tersebut belum termasuk pasien rawat inap, keluarga pendamping, serta tenaga kesehatan dan pegawai yang bertugas.

Tingginya mobilitas tersebut membuat fasilitas penunjang, mulai dari ruang tunggu hingga area parkir, harus digunakan secara optimal.

Menurut Suhardi, penerapan sistem klaster sebenarnya tidak hanya bertujuan mengurangi kepadatan di ruang tunggu, tetapi juga membantu mengatasi keterbatasan kapasitas parkir rumah sakit.

Jika pasien datang sesuai jadwal, kendaraan pengunjung diharapkan tidak menumpuk dalam waktu bersamaan. Dengan demikian, ruang parkir dapat digunakan secara bergantian oleh pasien yang datang dan selesai menjalani pemeriksaan.

“Harapannya dengan sistem klaster ini, kapasitas parkir yang tidak terlalu besar bisa lebih teratasi. Sebenarnya, sistem klaster dapat mengurangi kepadatan, termasuk di ruang tunggu yang saat ini masih penuh,” tuturnya.

Meski demikian, pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan kepada pasien yang datang langsung meskipun belum memanfaatkan sistem pendaftaran online.

Manajemen RSUD Taman Husada berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan pendaftaran yang tersedia serta memperhatikan jadwal pemeriksaan sebelum berangkat ke rumah sakit.

Dengan kedatangan yang lebih teratur, kepadatan ruang tunggu dapat dikurangi, penggunaan fasilitas parkir lebih optimal, dan pasien bisa mendapatkan pelayanan dengan lebih nyaman.

Suhardi menegaskan, keberhasilan sistem tersebut membutuhkan kerja sama antara pihak rumah sakit dan masyarakat. Sebab, pengaturan jadwal tidak akan berjalan maksimal apabila pasien masih datang jauh lebih awal dari waktu pelayanan yang telah ditentukan. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Ratusan Pasien Berobat Setiap Hari, Aktivitas di RSUD Bontang Capai Ribuan Orang

Penulis
redaksi
-
0
Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, saat memberikan keterangan kepada awak media. (Dwi S)

BONTANG – Kesibukan di RSUD Taman Husada Bontang bukan hanya terjadi di ruang pelayanan medis. Setiap hari, ratusan pasien datang untuk berobat, sementara tenaga kesehatan, pegawai, dan keluarga pasien silih berganti beraktivitas. Tingginya mobilitas tersebut membuat jumlah orang yang berada di lingkungan rumah sakit diperkirakan mencapai ribuan dalam sehari.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, mengungkapkan jumlah pasien rawat jalan yang mendapatkan pelayanan medis setiap hari mencapai 400 hingga 500 orang. Angka tersebut belum termasuk pasien rawat inap maupun keluarga yang mendampingi.

“Untuk rawat jalan sendiri, pasien bisa sampai 400–500 orang per harinya yang datang ke RSUD Taman Husada Bontang. Itu belum lagi dengan pasien rawat inap dan jumlah karyawannya,” ujarnya, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Suhardi, tingginya kunjungan pasien membuat aktivitas pelayanan di lingkungan rumah sakit berlangsung cukup padat. Apalagi, RSUD Taman Husada memiliki sekitar 580 karyawan yang menjalankan berbagai fungsi pelayanan, mulai dari tenaga medis, keperawatan, hingga administrasi dan penunjang.

Dengan sistem kerja bergantian dalam tiga sif, secara sederhana jumlah pegawai yang bertugas dapat mencapai sekitar 200 orang pada setiap sif. Namun, jumlah sebenarnya menyesuaikan jadwal dan kebutuhan masing-masing unit pelayanan.

“Dengan tingginya mobilitas pasien, keluarga pasien, tenaga medis, serta pegawai, jumlah orang yang beraktivitas di lingkungan RS setiap harinya mencapai ribuan,” jelasnya.

Padatnya aktivitas tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen rumah sakit, terutama dalam memastikan pelayanan tetap berjalan lancar tanpa mengurangi kenyamanan pasien.

Pengaturan alur kedatangan, ketersediaan ruang tunggu, akses kendaraan, hingga fasilitas parkir menjadi bagian yang harus diperhatikan seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data yang sebelumnya disampaikan pihak RSUD, jumlah kunjungan sepanjang 2024 tercatat sekitar 414 ribu. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 505 ribu kunjungan pada 2025, atau bertambah sekitar 91 ribu kunjungan dalam setahun.

Kenaikan hampir 22 persen itu menunjukkan semakin tingginya aktivitas pelayanan di RSUD Taman Husada Bontang. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya pengembangan fasilitas rumah sakit.

Salah satu persoalan yang saat ini dihadapi adalah keterbatasan kapasitas parkir. Pada waktu tertentu, area parkir mobil di dalam kawasan RSUD penuh sehingga sebagian kendaraan pengunjung harus mencari tempat di luar rumah sakit.

Untuk menata kondisi tersebut, manajemen RSUD telah menyiapkan penerapan sistem parkir berbayar mulai awal November 2026. Kebijakan itu diharapkan membantu meningkatkan ketertiban penggunaan lahan parkir tanpa menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, Suhardi memastikan tingginya jumlah pasien tetap diimbangi dengan upaya menjaga kelancaran pelayanan, termasuk pada bagian farmasi.

Menurutnya, waktu tunggu pengambilan obat terus diupayakan agar tidak terlalu lama. Untuk obat racikan, misalnya, pasien umumnya membutuhkan waktu sekitar satu jam sebelum obat dapat diterima.

“Untuk pasien yang menunggu obat juga tidak perlu terlalu lama. Semisal obat racikan, paling tidak menunggu kurang lebih satu jam,” jelasnya.

Waktu penyediaan obat dapat berbeda-beda, bergantung pada jenis obat, tingkat kerumitan racikan, serta jumlah resep yang harus dilayani petugas farmasi.

Pelayanan farmasi sendiri menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengobatan pasien rawat jalan. Karena itu, pengaturan antrean dan ketepatan penyiapan obat perlu terus diperhatikan agar pasien tidak harus menunggu terlalu lama setelah menjalani pemeriksaan.

Dengan kunjungan rawat jalan mencapai 400–500 pasien setiap hari, RSUD Taman Husada Bontang terus berupaya menyeimbangkan tingginya kebutuhan pelayanan dengan kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung.

Manajemen rumah sakit berharap pengelolaan pelayanan yang semakin tertata dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat, sekaligus memastikan pasien tetap memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal di tengah tingginya aktivitas harian RSUD. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Sri Juniarsih Harap SPBU 24 Jam Permudah Warga Berau Mendapatkan BBM

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Berau, Sri Juniarsih.

BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau bersama Pertamina Patra Niaga mulai membenahi pelayanan bahan bakar minyak (BBM) dengan menerapkan operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selama 24 jam yang berlalu sejak Senin (12/10/2026) lalu.

Kebijakan ini turut disertai pendataan pembelian BBM berdasarkan pelat nomor kendaraan untuk membantu mengatur distribusi agar lebih tertib dan merata.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, meninjau langsung penerapan layanan tersebut di SPBU Kilometer 5, Tanjung Redeb, dengan nomor 64.773.09 pada Sabtu (17/10/2026) malam hari.

Dalam kunjungan itu, ia melihat aktivitas pelayanan sekaligus berinteraksi dengan masyarakat yang tengah mengisi BBM, termasuk proses pencatatan kendaraan roda dua.

Menurut Sri Juniarsih, pendataan pelat nomor menjadi salah satu upaya untuk memastikan distribusi BBM dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Melalui sistem tersebut, riwayat pembelian kendaraan dapat terpantau di sejumlah SPBU.

Dengan demikian, kendaraan yang telah melakukan pembelian BBM di satu SPBU tidak dapat kembali melakukan pembelian di SPBU lain pada hari yang sama, sesuai mekanisme yang diterapkan.

“Pelat kendaraan sudah terdata di seluruh SPBU, sehingga masyarakat diharapkan bisa mendapatkan haknya masing-masing,” ujarnya.

Ia menilai pengaturan ini penting di tengah keterbatasan pasokan BBM yang masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Tanpa pengawasan dan pengaturan yang memadai, distribusi berpotensi tidak merata sehingga sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Karena itu, Sri berharap pendataan pembelian dapat berjalan efektif dan didukung kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Selain pengawasan pembelian, penambahan jam operasional SPBU menjadi langkah lain untuk menjawab kebutuhan masyarakat Berau. Sejak Senin (12/10/2026), tiga SPBU mulai menjalani uji coba pelayanan selama 24 jam.

Ketiga SPBU tersebut yakni SPBU Rinding nomor 64.773.08, SPBU Kilometer 5 nomor 64.773.09, dan SPBU Sambaliung nomor 64.773.10.

Layanan sepanjang hari ini diharapkan memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk mengisi BBM di luar jam-jam sibuk. Terutama bagi pekerja yang baru menyelesaikan aktivitas pada malam hari, termasuk mereka yang bekerja di sektor pertambangan, serta pengendara yang melakukan perjalanan antarkota.

Sri Juniarsih berharap uji coba tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan antrean sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap BBM.

Jika pelaksanaannya berjalan efektif, ia berharap layanan serupa dapat diperluas ke SPBU lainnya di Kabupaten Berau.

“Semoga upaya ini memudahkan masyarakat mendapatkan BBM, mengurangi antrean panjang, dan mendukung kelancaran aktivitas warga Berau,” pungkasnya.

Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut III Fuel Pertamina Patra Niaga, Hermawan Bagus, mengatakan penambahan jam operasional merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat mengenai antrean BBM yang masih terjadi di sejumlah SPBU.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah antrean pengisian solar yang dinilai belum sepenuhnya teratasi. Kondisi tersebut mendorong perlunya penyesuaian pola pelayanan agar masyarakat memiliki alternatif waktu untuk mendapatkan BBM.

“Sudah saya arahkan agar SPBU menambah jam operasional atau mencoba layanan 24 jam,” kata Hermawan.

Ia menjelaskan, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM. Melalui masa uji coba, Pertamina ingin melihat sejauh mana pelayanan pada malam hari dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, penambahan waktu pelayanan diharapkan tidak sekadar memindahkan antrean dari siang ke malam. Karena itu, peningkatan kapasitas pelayanan di SPBU tetap menjadi perhatian agar waktu operasional yang lebih panjang benar-benar berdampak terhadap kelancaran pengisian.

Evaluasi akan menjadi bagian penting untuk melihat efektivitas pelaksanaan layanan 24 jam, termasuk dalam mengurai kepadatan kendaraan dan memberikan kemudahan bagi konsumen.

“Fokus kami memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, sekaligus meningkatkan kapasitas pelayanan SPBU,” pungkasnya. (adv)

IHSG Ambruk Usai Pengumuman MSCI, DPR hingga Kapolri Datangi BEI

Penulis
redaksi
-
0
JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan tajam setelah pengumuman MSCI mengguncang pasar modal Indonesia. Situasi tersebut menjadi perhatian serius hingga sejumlah anggota DPR dan Kapolri mendatangi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Gejolak pasar memunculkan kekhawatiran terhadap kepercayaan investor dan stabilitas perdagangan saham. Kehadiran sejumlah pejabat di BEI menjadi sorotan di tengah upaya menjaga transparansi, memperkuat pengawasan, dan merespons perkembangan pasar modal.

Koran Nusantara edisi ini juga mengulas dugaan penyalahgunaan dana kebencanaan BNPB. KPK menduga dana senilai Rp30,98 miliar digunakan untuk membeli saham, menambah sorotan terhadap pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.koranusantara.com

https://digital.koranusantara.com/kn17okt2026/mobile/

Koran Nusantara – Aktual dan Terpercaya.

Cegah Penyelewengan, Pertamina Pastikan BBM Jeriken Langsung Masuk Tangki Kendaraan

Penulis
redaksi
-
0
Petugas Pertamina lakukan pengisian BBM jerigen program PDS buat urai antrean BBM, Denpasar, Jumat (16/10/2026). (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

DENPASAR – Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jeriken dengan memastikan bahan bakar langsung dituangkan ke tangki kendaraan konsumen di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Skema ini diterapkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM sekaligus mengurai antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan penyaluran tersebut merupakan bagian dari program Pertamina Delivery Service (PDS) yang menyasar SPBU dengan tingkat kepadatan antrean tertinggi.

“Jadi untuk jeriken ke pelanggan langsung, upaya kami untuk jemput bola ke SPBU dengan titik antrean kepadatan tertinggi,” kata Ahad di Denpasar, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran dibuat agar BBM yang dibawa menggunakan wadah portabel tidak disalahgunakan. Pertalite dalam jeriken berkapasitas tiga liter langsung dituangkan ke tangki kendaraan konsumen, kemudian jeriken diambil kembali oleh petugas.

“Langsung ke tangki kendaraan,” tegasnya.

Perluasan layanan tersebut dilakukan untuk mempercepat distribusi BBM di tengah antrean yang terjadi di sejumlah wilayah Bali. Pada 15 Oktober, Pertamina menyalurkan BBM melalui skema tersebut di empat SPBU. Jumlah titik layanan kemudian bertambah menjadi 15 SPBU pada Jumat (16/10/2026).

Ahad menyebut volume pasokan BBM yang dialirkan melalui skema PDS khusus itu berkisar 5.000 hingga 7.000 liter di setiap titik operasional yang disasar.

Sejumlah lokasi layanan tersebut meliputi SPBU Teras Ayung, Nangka Utara, Kesiman, Trenggana, Hayam Wuruk, Antasura, Renon, dan Imam Bonjol. Lokasi serta kapasitas penyaluran terus dievaluasi berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Selain memperluas layanan BBM menggunakan jeriken, Pertamina juga memperpanjang jam operasional di 66 SPBU menjadi 24 jam untuk mempercepat pelayanan dan membantu menormalkan distribusi BBM di Pulau Dewata.

Bersama Pemerintah Provinsi Bali, Pertamina turut memberlakukan pembatasan volume pembelian BBM harian. Kendaraan roda empat dibatasi maksimal 20 liter, sedangkan kendaraan roda dua maksimal tiga liter.

Ahad mengatakan pembatasan pembelian dan layanan BBM menggunakan jeriken tersebut berlaku hingga kondisi kembali normal, sesuai arahan Gubernur Bali.

Pertamina menargetkan berbagai langkah percepatan itu dapat mengurangi antrean dan memulihkan distribusi BBM menjelang akhir pekan. Masyarakat juga diimbau tetap tenang serta membeli BBM sesuai kebutuhan sehari-hari. (ANT/KN)

Gempa M 4,1 Guncang Bogor, 17 Rumah Rusak dan 51 Warga Mengungsi

Penulis
redaksi
-
0
Anggota BPBD melakukan asesmen rumah terdampak gempa di Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10/2026). ANTARA/HO-BPBD Kabupaten Bogor

BOGOR – Gempa bumi bermagnitudo 4,1 yang mengguncang wilayah Bogor, Jawa Barat, menyebabkan 17 rumah rusak dan 51 warga mengungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor masih mendata dampak kerusakan, sementara warga terdampak membutuhkan terpal dan bantuan logistik untuk penanganan darurat.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Andi Sumardi, mengatakan hasil kaji cepat sementara menunjukkan kerusakan rumah tersebar di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang.

“Berdasarkan hasil kaji cepat sementara, terdapat 17 rumah terdampak gempa di dua kecamatan dengan jumlah warga mengungsi sebanyak 51 jiwa,” kata Andi di Bogor, Jumat (16/10/2026).

Di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, gempa merusak tiga rumah di Kampung Muaradua RT 02/RW 02. Satu rumah mengalami rusak sedang, sedangkan dua lainnya rusak ringan. Kerusakan tersebut berdampak terhadap 12 jiwa dari tiga kepala keluarga (KK).

Dari jumlah tersebut, enam warga dari dua KK terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang masih berada di wilayah setempat.

Sementara itu, dampak lebih besar tercatat di Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang. BPBD mendata 14 rumah terdampak yang tersebar di Kampung Baru, Situ Murni, Cianten, dan Cianten Herang. Kerusakan di wilayah ini berdampak terhadap 46 jiwa dari 14 KK.

Sebanyak 45 warga dari 15 KK dilaporkan mengungsi ke tenda sementara maupun rumah kerabat. Sebagian warga memilih meninggalkan rumah meskipun bangunannya tidak mengalami kerusakan karena khawatir terhadap kemungkinan gempa susulan.

Andi menjelaskan, kerusakan bangunan didominasi retakan hingga hancurnya bagian dinding, serta kerusakan plafon dan atap rumah. Sejumlah bangunan yang terdampak juga diketahui memiliki konstruksi yang sudah lapuk sehingga lebih rentan mengalami kerusakan saat terjadi guncangan.

BPBD Kabupaten Bogor masih melanjutkan pendataan di sejumlah wilayah. Hingga laporan sementara disusun, asesmen di lima kampung di Kecamatan Pamijahan belum rampung, yakni Banarajaya 1 dan 2, Cikupa, serta Cisalak 1 dan 2.

Pendataan sempat terkendala kondisi malam hari. Tim kemudian melanjutkan kaji cepat untuk memastikan jumlah rumah rusak, warga terdampak, serta kebutuhan penanganan di lapangan.

BPBD juga mengerahkan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) untuk berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan aparat setempat dalam penanganan dampak gempa.

Saat ini, kebutuhan mendesak warga terdampak meliputi terpal dan bantuan logistik tanggap darurat.
Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dicantumkan dalam laporan BPBD, gempa bermagnitudo 4,1 tersebut berpusat sekitar 26 kilometer barat daya Kota Bogor dengan kedalaman lima kilometer.

Hingga laporan sementara disusun, BPBD belum menerima laporan korban jiwa. Jumlah rumah rusak dan warga terdampak masih berpotensi berubah seiring berlanjutnya pendataan di lapangan. (ANT/KN)

Rupiah Tembus Rp18.021 per Dolar AS, Wacana MSCI Jadi Pemicu Tekanan

Penulis
redaksi
-
0
Petugas menunjukan mata uang rupiah (Rp) di Kantor Cabang BNI Pasar Baru, Jakarta, Senin (7/9/2026). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah melemah hingga Rp18.021 per dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan Jumat (16/10/2026), tertekan sentimen negatif dari rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengkaji perubahan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Berdasarkan data perdagangan, rupiah melemah 83 poin atau 0,46 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.938 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai rencana reklasifikasi oleh MSCI menjadi salah satu faktor yang mendorong investor bersikap lebih berhati-hati terhadap aset keuangan Indonesia.

“MSCI mengusulkan perubahan status Indonesia dari Emerging Market (EM) menjadi Standalone Market. Masukan dari pelaku pasar akan diterima hingga 30 April 2027, dengan keputusan final diharapkan sebelum 30 Juni 2027,” kata Josua kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Sebelumnya, pada Juni 2026, MSCI telah menyampaikan bahwa apabila kemajuan yang memadai belum terlihat dalam November 2026 Index Review, lembaga penyedia indeks global tersebut akan mempertimbangkan konsultasi mengenai reklasifikasi pasar Indonesia.

Dalam perkembangannya, pelaku pasar menilai belum terdapat kemajuan yang konsisten di seluruh pasar ekuitas Indonesia. Sejumlah kekhawatiran juga masih muncul terkait fungsi pasar, dugaan praktik perdagangan terkoordinasi, serta minimnya bukti penegakan yang dinilai memadai.

Situasi tersebut mendorong MSCI memulai konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia menjadi Standalone Market. Proses konsultasi itu menjadi perhatian investor karena berpotensi memengaruhi persepsi terhadap pasar saham domestik.

Selain sentimen MSCI, tekanan terhadap rupiah datang dari data inflasi Amerika Serikat yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan pasar.

Inflasi konsumen AS atau Consumer Price Index (CPI) meningkat 0,6 persen secara bulanan (month-on-month/MoM) pada September 2026, naik dari 0,4 persen pada Agustus. Secara tahunan (year-on-year/YoY), inflasi mencapai 3,7 persen, lebih tinggi dibandingkan konsensus pasar sebesar 3,6 persen.

Angka tersebut menjadi level inflasi tahunan tertinggi sejak Mei 2026. Kenaikan terutama didorong oleh meningkatnya biaya energi.

Inflasi inti juga naik menjadi 2,6 persen secara tahunan, dari 2,4 persen pada bulan sebelumnya. Angka itu melampaui ekspektasi pasar sebesar 2,5 persen, dengan kenaikan terutama dipengaruhi biaya tempat tinggal dan kendaraan.

Josua mengatakan tekanan inflasi tersebut memperlihatkan bahwa kenaikan harga di AS masih menjadi perhatian pasar keuangan global.

“Perkembangan tersebut menegaskan masih kuatnya tekanan inflasi baik di sisi produsen maupun konsumen di AS,” ujarnya.

Data inflasi produsen AS atau Producer Price Index (PPI) turut menunjukkan tekanan yang kuat. PPI meningkat 1,3 persen secara bulanan pada September, jauh di atas kenaikan 0,5 persen pada bulan sebelumnya dan konsensus pasar sebesar 0,6 persen.

Secara tahunan, PPI naik menjadi 6,3 persen dari 5,6 persen pada periode sebelumnya.

Di tengah tekanan inflasi, pernyataan sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) memberikan sinyal bahwa bank sentral AS belum tentu segera mengubah suku bunga. Wakil Ketua The Fed untuk Pengawasan Michelle Bowman dan Presiden Federal Reserve Bank of San Francisco Mary Daly mengindikasikan perlunya tambahan data sebelum menentukan arah kebijakan.

Investor juga menantikan pernyataan Ketua The Fed Kevin Warsh untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut mengenai prospek kebijakan moneter AS menjelang periode pembatasan komunikasi atau communications blackout yang dimulai Sabtu (17/10/2026).

Kombinasi sentimen eksternal dan ketidakpastian pasar domestik membuat pergerakan rupiah masih rentan terhadap perubahan persepsi risiko investor.

Josua memperkirakan rupiah bergerak pada kisaran Rp17.925 hingga Rp18.050 per dolar AS sepanjang perdagangan Jumat.

“Hari ini, rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp17.925–Rp18.050 per dolar, di tengah sentimen risk-off setelah pengumuman MSCI,” ucapnya. (ANT/KN)

Kemendagri Tolak Rekomendasi Pinjaman Rp3,4 Triliun Jabar, APBD 2026 Harus Dievaluasi

Penulis
redaksi
-
0
Ketua Komisi I sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati memberikan keterangan di Bandung. ANTARA/Ricky Prayoga

BANDUNG – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminjam Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai kebutuhan daerah pada 2026 terbentur evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pinjaman tersebut tidak direkomendasikan karena tidak tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), Rahmat Hidayat Djati, membenarkan bahwa pimpinan DPRD dan Banggar telah menerima tembusan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026.

“Iya, begitu. Tidak mendapatkan rekomendasi Kemendagri karena tidak ada dalam perencanaan. Melalui pimpinan DPRD, kami di Banggar sudah mendapatkan tembusan,” kata Rahmat di Bandung, Jumat (16/10/2026).

Tidak adanya rekomendasi tersebut membuat rencana pembiayaan utang senilai Rp3,4 triliun perlu ditinjau kembali. Pemprov Jabar harus membahas penyesuaian sumber pembiayaan maupun alokasi belanja agar rancangan perubahan anggaran tetap sesuai ketentuan.

Sebelumnya, Pemprov Jabar memasukkan pinjaman kepada PT SMI sebagai komponen penerimaan pembiayaan utang daerah dalam rancangan Perubahan APBD 2026, meskipun pembiayaan tersebut belum dianggarkan sebelumnya.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp27,85 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp30,82 triliun.

Adapun penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan mencapai Rp3,59 triliun. Sumbernya antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, serta rencana pinjaman sebesar Rp3,4 triliun.

Dengan tidak direkomendasikannya pinjaman itu, pemerintah provinsi perlu mengkaji kembali skema pembiayaan yang telah disusun, termasuk menyesuaikan rencana belanja apabila diperlukan.

Meski hasil evaluasi Kemendagri telah diterima, Banggar DPRD Jabar belum menentukan sikap mengenai langkah selanjutnya. DPRD masih menunggu penjelasan dari pihak eksekutif terkait tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut.

Rahmat mengatakan pimpinan DPRD tengah melakukan konfirmasi, sementara Banggar belum merumuskan alternatif pembiayaan untuk menggantikan rencana pinjaman tersebut.

“Pimpinan DPRD sedang mengonfirmasi dan kami di Banggar sedang menunggu. Kami di Banggar belum bersikap, sedang menunggu dari pihak eksekutif, mungkin sampai akhir pekan ini,” ujarnya.

Menurut Rahmat, hasil evaluasi Kemendagri perlu dibahas bersama Pemprov Jabar sebelum penyesuaian terhadap rancangan Perubahan APBD 2026 dilakukan.

Pembahasan tersebut menjadi penting untuk memastikan keseimbangan antara rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tetap terjaga sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Hingga Jumat (16/10/2026), DPRD Jabar masih menunggu penjelasan resmi dari pihak eksekutif mengenai langkah yang akan ditempuh setelah rencana pinjaman Rp3,4 triliun tersebut tidak memperoleh rekomendasi Kemendagri. (ANT/KN)

IHSG Ambruk Usai Pengumuman MSCI, DPR hingga Kapolri Datangi BEI

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (16/10/2026). ANTARA/M Heriyanto

JAKARTA – Kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 8,01 persen yang memicu penghentian sementara perdagangan saham (trading halt) mendorong DPR RI turun tangan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendatangi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (16/10/2026), untuk meminta otoritas bursa terus membenahi pasar modal, termasuk merespons masukan lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Dasco datang bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Dalam konferensi pers di BEI, ia menegaskan perlunya perbaikan berkelanjutan agar persoalan di pasar modal dapat ditangani secara serius.

“Kami memonitor serta meminta kepada bursa untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan,” kata Dasco.

Menurut Dasco, BEI dan OJK sebenarnya telah menjalankan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti evaluasi pasar modal. Namun, perkembangan terbaru dari MSCI muncul sebelum jadwal peninjauan yang sebelumnya diperkirakan berlangsung pada November.

Ia menyebut MSCI telah mengeluarkan semacam tinjauan pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat (WIB), sehingga perkembangan tersebut perlu segera dicermati oleh otoritas terkait.

“Sebenarnya bahwa bursa juga sudah melakukan proses-proses dalam rangka mengakomodir review-review yang sebenarnya baru akan di bulan November tetapi kemudian dalam hal ini OJK dan bursa sudah melakukan proses-proses tersebut,” ujarnya.

Dasco menegaskan, masukan dari lembaga pemeringkat atau penyedia indeks internasional perlu diakomodasi sebagai bagian dari upaya pembenahan pasar modal Indonesia.

Untuk merespons situasi tersebut, DPR pada Jumat juga menggelar rapat koordinasi bersama BEI, OJK, Danantara, dan pihak kepolisian. Masing-masing pihak diharapkan memberikan penjelasan sesuai tugas dan kewenangannya.

“Semua pihak akan memberikan keterangan sesuai dengan porsi masing-masing,” kata Dasco.

Sebelumnya, IHSG mengalami tekanan tajam pada pembukaan perdagangan Jumat. Indeks dibuka melemah 469,86 poin atau 8,01 persen ke level 5.393,92, sehingga perdagangan dihentikan sementara sesuai mekanisme trading halt.

Indeks LQ45 yang mencerminkan pergerakan 45 saham unggulan juga merosot 49,14 poin atau 8,33 persen ke posisi 540,95.

Tekanan pasar muncul setelah MSCI membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Rencana tersebut menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi persepsi investor global terhadap pasar saham Indonesia. Perkembangan ini juga menambah tekanan terhadap IHSG di tengah kekhawatiran mengenai kualitas dan transparansi pasar.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, dalam kajiannya memperingatkan potensi pelemahan lanjutan apabila sejumlah level teknikal penting ditembus.

Menurut analisisnya, jika level support 5.828 terlewati, IHSG berpotensi melanjutkan koreksi untuk menutup celah harga di area 5.805–5.744 dan 5.704–5.695. Level 5.700 menjadi support psikologis berikutnya.

Apabila level tersebut turut ditembus, IHSG berisiko melemah lebih dalam menuju area 5.300, yang merupakan level terendah sebelumnya.

Perkembangan pasar modal dan tindak lanjut atas konsultasi MSCI kini menjadi perhatian pemerintah, regulator, dan DPR untuk menjaga kepercayaan investor serta memperkuat tata kelola perdagangan saham di Indonesia. (ANT/KN)

1...252627...1,248Halaman 26 dari 1,248