JAKARTA – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengakui kesungguhan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Saya mengakui kesungguhan pemerintah Indonesia yang telah mengerahkan puluhan ribu personel serta berbagai aset udara untuk mengatasi masalah yang semakin mengkhawatirkan ini,” kata Anwar Ibrahim dalam keterangan di Kuala Lumpur seperti dilansir dari Antara, Senin (19/10/2026).

Anwar mengatakan terus mengikuti dengan saksama perkembangan karhutla di Indonesia yang turut mengakibatkan kabut asap lintas batas, sehingga berdampak pada kesehatan dan kehidupan masyarakat Malaysia, termasuk memaksa penutupan sekolah di beberapa negara bagian dan wilayah Malaysia.

Anwar mengakui bahwa upaya menangani bencana karhutla bukanlah tugas yang mudah, terlebih dengan luasnya wilayah terdampak dan kondisi cuaca yang tidak menentu.

Oleh karena itu, dalam semangat kebersamaan dan hubungan erat antarnegara tetangga, kata dia, Malaysia berpandangan bahwa tantangan lintas batas harus ditangani dengan tekad dan tanggung jawab bersama.

“Malaysia telah mengusulkan mekanisme kerja sama di tingkat ASEAN untuk memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, dan tindakan kolektif dalam menangani kabut asap lintas batas,” ujarnya.

Dia mengatakan Malaysia tetap siap memberikan bantuan sebagaimana yang telah ditawarkan sebelumnya.

“Semangat bertetangga yang sesungguhnya menuntut kita untuk saling mendukung ketika menghadapi musibah, dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan senantiasa menjadi prioritas,” kata Anwar. (ANT/KN)

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Melalui upaya hukum tersebut, Nadiem meminta putusan banding dibatalkan dan dirinya dinyatakan tidak bersalah.

Memori kasasi diajukan tim penasihat hukum Nadiem ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (16/10/2026).

Dalam permohonan itu, tim penasihat hukum meminta MA menyatakan Nadiem tidak terbukti bersalah, baik dalam dakwaan primer maupun subsider. Mereka juga meminta agar Nadiem dibebaskan dari seluruh dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

“Dalam memori kasasi, tim penasihat hukum memohon Mahkamah Agung membatalkan putusan banding dan menyatakan Nadiem tidak terbukti bersalah, baik dalam dakwaan primer maupun subsider,” demikian keterangan dalam siaran pers tim penasihat hukum Nadiem yang dilansir dari Detikcom, Sabtu (17/10/2026).

Tim penasihat hukum juga meminta agar Nadiem dibebaskan dari tahanan rumah dan hak-haknya dipulihkan.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman Nadiem dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara. Putusan banding tersebut dibacakan pada Kamis (24/9/2026).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf bagi Nadiem.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun,” ujar hakim saat membacakan putusan.

Selain hukuman penjara, Nadiem dijatuhi denda Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, hukumannya diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.

Majelis hakim banding juga mengubah besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem. Nilainya turun dari sekitar Rp809 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

“Membayar uang pengganti sebesar Rp548.761.031.950,86,” kata hakim.

Apabila uang pengganti tidak dibayarkan, harta benda Nadiem dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi, kekurangannya diganti dengan pidana penjara selama enam tahun.

Hakim juga menyatakan jumlah uang pengganti yang telah dibayarkan akan diperhitungkan terhadap lamanya pidana tambahan.

Dalam putusan banding itu, majelis hakim menyebut kerugian negara dalam perkara pengadaan Chromebook mencapai Rp1,5 triliun. Nadiem dinyatakan bersalah melanggar Pasal 604 KUHP.

Dengan pengajuan kasasi tersebut, Nadiem kini meminta Mahkamah Agung meninjau kembali putusan banding yang menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara kepadanya. (DTC/KN)

NGAWI – Kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata Chandra Jaya dan truk Fuso di ruas Tol Ngawi-Solo menewaskan tiga orang. Bus tersebut mengangkut rombongan karyawan pabrik sepatu di Mojokerto.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Mochamad Imam Reza mengatakan, satu korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara dua korban lainnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD dr Soeroto Ngawi.

“Yang satu meninggal dunia di lokasi dan yang dua saat perawatan di RSUD dr Soeroto Ngawi,” kata Imam, seperti dikutip dari Detikcom, Minggu (18/10/2026).

Menurut Imam, dua korban yang meninggal di rumah sakit sebelumnya mengalami luka berat.

Ketiga korban meninggal dunia diketahui berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Berikut identitas mereka berdasarkan informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut:

Yoseph Rianto (24), warga Desa Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Ia meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah dan perdarahan di kepala.

Firnimus Kleofat (67), penumpang truk Fuso yang berasal dari Desa Tanah, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Ia mengalami patah pada kaki kiri dan kanan.

Alfred Noo (28), warga Desa Degalea, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Ia mengalami jejas pada dada, hematoma pada kepala, dan kondisi yang dalam laporan disebut sebagai COB.

Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan yang membawa rombongan karyawan pabrik sepatu dan sebuah truk Fuso. Tiga korban dinyatakan meninggal dunia, dengan satu korban meninggal di tempat kejadian dan dua lainnya setelah mendapat perawatan medis. (DTC/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Syahganda Nainggolan membantah kabar yang menyebut acara di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (16/10) malam digelar untuk merayakan ulang tahun ke-75 Presiden Prabowo Subianto.

Syahganda menegaskan, acara tersebut merupakan resepsi dan jamuan makan malam untuk menyambut Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov yang berkunjung ke Indonesia. Sementara itu, ulang tahun Prabowo jatuh pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

“Bukan (perayaan hari ulang tahun Presiden, red.),” kata Syahganda saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
“Ulang tahun Presiden hari ini,” sambungnya.

Sebelumnya, Prabowo menerima Manturov di Istana Bogor pada Jumat sore. Pertemuan itu kemudian dilanjutkan dengan resepsi dan jamuan makan malam yang dihadiri pejabat dari Indonesia dan Rusia.

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan eratnya hubungan Indonesia dan Rusia yang telah terjalin sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Presiden juga memperkenalkan anggota kabinetnya kepada Manturov.

Menurut Syahganda, Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap Indonesia pada masa lalu, termasuk dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan merebut kembali Papua dari pemerintahan Hindia Belanda.

Presiden juga menyoroti perkembangan hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam bidang perdagangan dan transfer teknologi.

“Berbagai hubungan transfer teknologi dan perdagangan semakin membaik,” kata Syahganda, mengungkapkan poin-poin sambutan Presiden.

Resepsi dan jamuan makan malam di Istana Bogor turut dimeriahkan pertunjukan seni dan budaya tradisional. Sejumlah tarian dari masyarakat Ambon dan Jawa ditampilkan dalam acara tersebut.

Sejumlah pejabat Indonesia hadir, di antaranya para menteri koordinator, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, petinggi TNI dan Polri, serta kepala staf tiga matra TNI.

Hadir pula Ketua Wantimpres RI Pratikno, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan, serta sejumlah pejabat negara dan pimpinan lembaga lainnya.

Klarifikasi Syahganda tersebut menegaskan bahwa acara pada Jumat malam merupakan bagian dari agenda penyambutan tamu negara dari Rusia, bukan perayaan ulang tahun Prabowo. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (17/10) malam. Dalam kunjungan resminya ke Indonesia pada 17–19 Oktober 2026, Guterres dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto dan mengunjungi pusat pelatihan misi perdamaian TNI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kedatangan Guterres disambut melalui upacara kenegaraan dan pasukan jajar kehormatan. Di Terminal VVIP Bandara Soekarno-Hatta, ia disambut Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir yang mewakili Pemerintah Indonesia.

Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakil Tetap RI untuk Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York Umar Hadi, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Denny Abdi, serta Koordinator Residen PBB di Indonesia Gita Sabharwal.

Sekretariat Presiden menyatakan kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dan PBB, sekaligus membuka ruang peningkatan komunikasi serta kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan global.

“Kunjungan ini berlangsung di tengah berbagai tantangan global yang membutuhkan dialog dan kerja sama antarnegara. Pertemuan dengan Presiden Prabowo akan menjadi kesempatan bagi Indonesia dan PBB untuk memperkuat komunikasi serta bertukar pandangan mengenai persoalan yang menjadi perhatian bersama,” demikian keterangan resmi Sekretariat Presiden.

Wakil Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq menjelaskan, dalam lawatan tersebut Guterres juga dijadwalkan mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Kabupaten Bogor.

Di lokasi itu, Guterres akan memberikan penghormatan kepada 50 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas bersama pasukan penjaga perdamaian PBB.

Guterres juga dijadwalkan bertemu dengan prajurit TNI yang akan diberangkatkan untuk bertugas dalam misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah, yakni United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA).

Selain agenda tersebut, Guterres akan menyampaikan pidato mengenai masa depan multilateralisme di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.

Kunjungan resmi pada 17–19 Oktober 2026 ini menjadi lawatan perdana Guterres ke Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Meski pertemuan dengan Prabowo masuk dalam agenda kunjungan, Istana hingga Sabtu malam belum menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai waktu dan lokasi pertemuan kedua tokoh tersebut.

Guterres dijadwalkan menyelesaikan seluruh agenda resminya di Indonesia pada Senin (19/10). (ANT/KN)