BANDUNG – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mau agar Bank BJB fokus sikat pinjaman daring (pinjaman online/pinjol) seiring dirinya kini sah menjabat Komisaris Utama Independen perbankan daerah tersebut.

“Masalah pinjaman online di Jabar yang sangat tinggi bisa diambil alih oleh Bank BJB. Dengan menurunkan jumlah pinjaman online ilegal hingga 50 persen, saya yakin banyak masyarakat Jabar terbantu. Saya yakin kita membantu orang, menurunkan bunga yang tidak setinggi pinjol, tentu ini ada tahapannya,” katanya saat ditemui seusai RUPST BJB di Gedung Pakuan Bandung, Selasa (28/4/2026).

Ia meyakini Bank BJB bisa mengambil alih peran tersebut dengan menawarkan kredit usaha berbunga yang lebih manusiawi demi membantu perekonomian warga.

Dalam RUPST tersebut, Susi resmi ditunjuk kursi Komisaris Utama Independen. Meski sempat menolak tawaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Susi akhirnya luluh dan mengaku tertantang untuk membenahi bank pembangunan daerah (BPD) terbesar di Indonesia tersebut melalui pendekatan yang lebih merakyat, khususnya bagi sektor UMKM.

“Pak gubernur ini tukang paksa, jadi bujuk-bujuk. Saya juga sebagai orang Jawa Barat terpanggil dan tertantang. Saya suka tantangan, saya ingin mencoba,” ujar pemilik maskapai Susi Air ini.

Kendati tidak memiliki latar belakang pendidikan perbankan, Susi menjamin pengalamannya dalam mengelola korporasi dan urusan keuangan sudah sangat teruji.

Namun, dia juga memberikan syarat khusus kepada Dedi terkait gaya kepemimpinannya yang dikenal ceplas-ceplos.

“Saya bilang sama Gubernur, harus mau terima Susi ya begini, saya maksud yang saya omong dan saya omong yang saya maksud. Saya orang profesional jadi yang saya maksud ya saya omong,” ucap dia.

Lebih lanjut, Susi memastikan posisinya sebagai bos Susi Air tidak akan mengganggu integritasnya di Bank BJB. Ia berkomitmen menjaga tata kelola perusahaan yang bersih tanpa adanya kepentingan pribadi.

“Saya punya perusahaan penerbangan dikira nanti ada ‘conflict of interest’, saya tidak mau ada dugaan itu,” tuturnya.

Penunjukan Susi ini sendiri diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perseroan, terutama dalam menggarap potensi ekonomi di wilayah pesisir utara dan selatan Jawa Barat yang selama ini menjadi fokus keahliannya. (ANT/KN)

BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang status transisi darurat menuju pemulihan pascabencana hidrometeorologi selama 90 hari guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

“Kami menetapkan perpanjangan status transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh selama 90 hari, terhitung mulai 28 April hingga 30 Juli 2026,” kata Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, di Banda Aceh, Selasa (28/4/2026) malam.

Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Kantor Gubernur Aceh.

Dalam arahannya, Fadhlullah menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk segera melaksanakan sejumlah langkah prioritas.

Ia menjelaskan, prioritas pertama adalah penuntasan penanganan darurat infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Selanjutnya, percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), distribusi logistik, serta penyediaan layanan dasar seperti listrik dan air bersih bagi masyarakat terdampak.

“Selain itu, perlu dilanjutkan jaminan perlindungan sosial bagi korban bencana atau pengungsi, serta percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap),” ujarnya.

Fadhlullah juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana susulan.

“Seluruh pihak diminta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana lanjutan serta mempersiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara matang,” katanya.

Ia menambahkan, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi kewenangan antarinstansi serta kepastian pendanaan yang berkelanjutan agar proses pemulihan berjalan optimal. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menginstruksikan jajaran di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membantu penanganan insiden tabrakan kereta di Bekasi.

“Saya melihat di televisi kejadian di Bekasi langsung malam itu saya perintahkan untuk Jakarta membantu Bekasi,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Rano bahkan melakukan takziah ke rumah Nuryati, warga Jakarta Pusat yang termasuk salah seorang korban.

“BPBD, kemudian PMI kami juga turun ke Bekasi, bahkan sebagian teman-teman dari Damkar juga turun ke Bekasi,” kata dia.

Rano menyebutkan dari 14 korban meninggal dunia, empat di antaranya merupakan warga DKI Jakarta.

Selain Nuryati, seorang korban lainnya adalah guru yang tinggal di Cikarang.

Adapun Nuryati, sambung Rano, merupakan seorang kader dasawisma sekaligus juru pemantau jentik (jumatik) di wilayah tempat tinggalnya.

“Beliau ini kader jumatik, sudah bagian dari keluarga kami, komponen pegawai yang ada di Pemprov DKI. Pasti kami akan berikan bantuan,” kata dia.

Rano mengatakan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) DKI Jakarta telah membantu prosesi pemakaman korban, sementara pihak Baznas Bazis DKI Jakarta telah memberikan bantuan berupa santunan.

Dia mengaku terkejut dengan kejadian yang hingga mengakibatkan gerbong perempuan yang ada di bagian belakang KRL hancur itu.

Walau begitu, sambung dia, kejadian tersebut merupakan musibah dan harus menjadi pembelajaran. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM (Green SM) di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026) malam, menyusul insiden kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) berjalan sesuai ketentuan.

“Dalam penyelenggaraan angkutan umum, terdapat sejumlah elemen keselamatan yang harus dipenuhi sesuai SMK PAU. Sidak ini untuk memastikan seluruh aspek tersebut dijalankan, mulai dari pemeriksaan kendaraan sebelum operasi hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi,” kata Aan dalam keterangan di Jakarta.

Ia menjelaskan sidak dilakukan di pool Green SM Bekasi karena lokasi tersebut merupakan basis operasional kendaraan yang diduga terlibat dalam insiden.

Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta aspek keselamatan lainnya.

“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum telah dijalankan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” ujarnya.

Aan menambahkan, pendalaman lanjutan akan dilakukan di pool pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta, untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih komprehensif.

Selain itu, Ditjen Perhubungan Darat juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait dugaan keterlibatan kendaraan dalam kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek.

Sementara itu, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Yusuf Nugroho yang memimpin inspeksi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan SMK PAU.

Pengawasan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

“Dalam hal terjadi insiden, Ditjen Perhubungan Darat dapat melakukan audit dan inspeksi melalui pengamatan dan pemantauan,” kata Yusuf.

Ia menegaskan hasil audit dan inspeksi akan menjadi dasar pemberian rekomendasi, baik berupa perbaikan sistem keselamatan maupun sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin sesuai tingkat pelanggaran. (ANT/KN)

JAKARTA — KontraS memaparkan temuan terkait praktik peradilan militer dalam sidang uji materi Undang-Undang Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi, Selasa (28/4/2026). Dalam persidangan tersebut, KontraS menyoroti kecenderungan putusan yang dinilai belum mencerminkan rasa keadilan.

Paparan itu disampaikan berdasarkan pemantauan terhadap 244 perkara, yang melibatkan 262 terdakwa di 20 wilayah peradilan militer sepanjang 2023 hingga 2025. Data tersebut merupakan hasil dokumentasi dan pendampingan kasus yang dilakukan lembaga tersebut.

“Saya tidak akan berpendapat, saya hanya menyampaikan data-data yang memang sudah kami siapkan dan sudah kami presentasikan,” ujar Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra, di hadapan majelis hakim.

Dari ratusan perkara yang dianalisis, KontraS menemukan bahwa hukuman berat relatif jarang dijatuhkan. Hanya terdapat satu vonis mati, sementara hukuman lain seperti 20 tahun, 15 tahun, dan 10 tahun jumlahnya sangat terbatas. Sebaliknya, putusan dengan durasi pendek justru mendominasi.

“Yang paling banyak dalam vonis yang kami pantau adalah pidana penjara tiga bulan hingga 10 bulan, yakni sebanyak 20 putusan,” kata Dimas.

Dalam rincian kasus, perkara penganiayaan menjadi yang paling banyak, dengan 218 putusan dan melibatkan 236 terdakwa. Untuk kasus pembunuhan, terdapat 15 putusan dengan rentang hukuman mulai dari satu tahun hingga hukuman mati. Sementara pembunuhan berencana tercatat dalam 11 perkara, dengan vonis antara empat tahun hingga penjara seumur hidup.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, KontraS menilai putusan yang ada belum mencerminkan keadilan substantif. “Jadi kesimpulan atau satu bangunan argumentasi bahwa keadilan tidak hadir tidak hadir dalam bentuk vonis,” jelasnya.

Selain aspek vonis, KontraS juga menyoroti proses hukum terhadap aparat negara. Menurut mereka, baik di peradilan militer maupun peradilan umum, perkara yang melibatkan anggota institusi negara cenderung tidak menghasilkan putusan yang memberikan rasa keadilan.

“Kami melihat, baik dalam peradilan umum maupun peradilan militer, ketika terdakwanya adalah anggota institusi negara, proses maupun tren putusannya tidak menciptakan rasa keadilan,” ujarnya.

Masalah lain yang disorot adalah keterbatasan akses publik terhadap putusan peradilan militer. KontraS mengaku kerap mengalami kendala saat mengajukan permohonan informasi.

“Padahal mekanisme keterbukaan informasi publik adalah upaya yang sah dan diatur dalam undang-undang,” kata Dimas.

Uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini diajukan oleh Eva Meliani Pasaribu dan Lenny Damanik. Para pemohon menilai sistem yang ada berpotensi melanggengkan impunitas serta bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Mereka juga menilai dominasi yurisdiksi peradilan militer atas peradilan umum dapat melemahkan prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi konstitusional.

Sidang pengujian undang-undang tersebut masih terus berlanjut di Mahkamah Konstitusi. Perkara ini telah memasuki tahap ketujuh dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari para pihak.

Dalam persidangan tersebut, pihak Presiden menghadirkan ahli Lalu Muhammad Hayyanul Haq dan Agus Surono, serta saksi Rizky Agam Syahputra. Sementara dari pihak pemohon, saksi yang dihadirkan berasal dari KontraS, yakni Dimas Bagus Arya Saputra.

Penulis : Fajri
Editor : Muhammad Rafi’i

JAKARTA — Akademisi dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tepat dimasukkan dalam anggaran pendidikan, karena secara substansi berada di luar sektor tersebut.

Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menyebut MBG lebih berkaitan dengan aspek kesehatan dan perlindungan sosial.

“Secara hakikat MBG berada dalam rezim gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial, bukan dalam rezim pendidikan,” kata Bivitri dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa indikator keberhasilan MBG berbeda dengan sektor pendidikan. Yakni berfokus pada kualitas pembelajaran, akses, dan tenaga pendidik.

Menurutnya, memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan berpotensi menimbulkan distorsi kebijakan dan tekanan fiskal.

“Satu-satunya cara untuk menghindari distorsi konstitusional dan fiskal ialah dengan mengeluarkan program MBG dari komponen anggaran pendidikan,” ujarnya.

Bivitri juga mengingatkan potensi dampak terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan.

“Apabila program MBG dibiayai dengan membebani atau mengurangi substansi anggaran pendidikan, maka kebijakan tersebut berpotensi menjadi tindakan regresif terhadap pemenuhan hak atas pendidikan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dikompromikan oleh program lain, meskipun memiliki tujuan yang baik.

“Konstitusi tidak memberi ruang bagi negara untuk memperlakukan anggaran pendidikan sebagai pos yang dapat dibebani oleh program lain,” pungkasnya.

Penulis : Fajri
Editor : Muhammad Rafi’i

BEKASI — Pemerintah memastikan proses evakuasi korban kecelakaan kereta api di Bekasi telah rampung, dengan data terbaru mencatat 15 orang meninggal dunia dan 88 korban lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan duka mendalam atas peristiwa yang terjadi pada Selasa malam tersebut.

“Kita semua berduka. Semoga para korban husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujar AHY saat meninjau lokasi di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

AHY hadir bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, jajaran PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Menurut AHY, seluruh korban telah berhasil dievakuasi dari gerbong yang terdampak. Tiga korban yang sebelumnya terjepit juga telah berhasil dikeluarkan dan kini mendapatkan perawatan intensif.

Pemerintah, kata dia, saat ini memprioritaskan penanganan medis guna menyelamatkan korban luka.

“Upaya maksimal terus dilakukan agar saudara-saudara kita yang dirawat bisa segera pulih,” ujarnya.

Selain evakuasi, proses recovery sarana kereta masih berlangsung. Petugas tengah berupaya mengangkat gerbong yang mengalami kerusakan, termasuk gerbong khusus wanita KRL yang terdampak tabrakan.

Setelah proses tersebut selesai, tahapan berikutnya adalah normalisasi jalur KRL, termasuk pemeriksaan listrik aliran atas (LAA) untuk memastikan operasional kembali aman.

“Proses harus cepat, tetapi juga tuntas agar tidak menimbulkan gangguan lanjutan,” kata AHY.

Langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga meninjau langsung lokasi kejadian.

Pemerintah juga menyoroti masih banyaknya lintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi terhadap kecelakaan. AHY menegaskan bahwa penyebab pasti kecelakaan masih menunggu hasil investigasi dari KNKT.

“Kami meminta investigasi dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia,” tegasnya.

Ia menambahkan, hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan pembenahan, baik di tingkat kebijakan strategis maupun aspek teknis operasional di lapangan.

Pemerintah berkomitmen mengawal seluruh proses penanganan hingga tuntas sekaligus memastikan langkah pencegahan agar insiden serupa tidak kembali terjadi.

Pewarta/ Editor : Nicha R