BERAU – Lonjakan kasus perceraian di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius DPRD. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyoroti maraknya praktik judi online yang kini disebut menjadi salah satu penyebab utama keretakan rumah tangga dan masalah sosial di masyarakat.

Menurutnya, banyak pasangan berakhir di meja perceraian akibat terlilit utang dari aktivitas judi online. Tak sedikit pula warga yang kehilangan harta benda hanya untuk menutupi kekalahan dalam permainan ilegal tersebut.

“Saya pernah melihat sendiri ada warga yang sampai menjual rumahnya demi menutup kerugian karena judi online. Ini sangat memprihatinkan,” ungkap Sumadi.

Ia menegaskan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Pemerintah daerah, terutama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), diminta meningkatkan pengawasan terhadap peredaran situs maupun aplikasi judi online yang masih mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, Sumadi mendorong aparat penegak hukum, khususnya unit siber Polres Berau, untuk bertindak tegas terhadap jaringan pelaku dan penyebar situs judi online.

“Masalah ini harus ditangani serius karena dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial dan mental masyarakat. Bahkan bisa memicu tindak kriminal,” tegasnya.

Politikus yang dikenal vokal terhadap isu sosial ini juga menekankan pentingnya langkah edukatif kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi bahaya judi online, terutama di kalangan muda dan keluarga berisiko.

“Edukasi sangat penting agar masyarakat sadar risiko yang ditimbulkan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan sekadar menunggu laporan,” katanya.

Sumadi juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya.

“Lonjakan kasus ini adalah peringatan keras. Jika tidak ada langkah nyata, judi online bisa merusak sendi-sendi kehidupan sosial kita,” pungkasnya. (gs/adv)

BERAU – Lonjakan kasus gagal ginjal pada anak mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Berau. Sekretaris Komisi III, Ratna, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lengah terhadap bahaya konsumsi berlebihan makanan dan minuman kemasan yang kini marak beredar di pasaran.

Menurut Ratna, tren konsumsi instan di kalangan anak-anak semakin mengkhawatirkan. Tanpa pengawasan dan edukasi yang memadai, kondisi ini berpotensi memicu gangguan kesehatan serius seperti gagal ginjal akut.

“Dinas Kesehatan harus menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para orang tua, tentang bahaya konsumsi berlebihan makanan dan minuman kemasan,” ujarnya.

Ia menyoroti data nasional dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan peningkatan signifikan kasus gagal ginjal akut pada anak di berbagai daerah. Hal ini, kata Ratna, menjadi peringatan agar Berau segera mengambil langkah pencegahan.

“Ancaman ini nyata. Jangan tunggu kasus muncul baru bertindak. Edukasi dan pengawasan harus berjalan bersamaan,” tegasnya.

Ratna juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau memperkuat pengawasan terhadap produk makanan dan minuman kemasan yang beredar, termasuk yang dijual di lingkungan sekolah. Ia mendorong dilakukan penyuluhan rutin tentang pola makan sehat agar masyarakat, terutama anak-anak, terbiasa memilih makanan yang lebih bergizi.

“Dinkes harus aktif turun ke sekolah-sekolah. Anak-anak harus dibekali pengetahuan sejak dini agar tidak sembarangan membeli jajanan kemasan yang berisiko,” tambahnya.

Ia berharap langkah preventif ini dapat segera diimplementasikan demi melindungi generasi muda Berau dari ancaman penyakit berbahaya tersebut.

“Anak-anak adalah masa depan daerah. Kita wajib memastikan mereka tumbuh sehat dengan pola hidup yang baik dan lingkungan yang aman dari produk berisiko,” pungkasnya. (gs/adv)

BERAU – Sektor pariwisata Kabupaten Berau menunjukkan kebangkitan yang kuat pada 2025. Hingga September, jumlah kunjungan wisata tercatat mencapai 312.032 orang, terdiri atas 3.635 wisatawan mancanegara dan 308.397 wisatawan domestik. Angka ini menjadi sinyal pulihnya pariwisata daerah setelah sempat terpuruk akibat pandemi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, mengatakan capaian tersebut mencerminkan kepercayaan wisatawan yang kembali tumbuh terhadap destinasi unggulan Berau, seperti Kepulauan Derawan, Maratua, Kakaban, hingga kawasan bahari lainnya.

“Ini membuktikan bahwa pariwisata Berau masih memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional. Wisata bahari kita tetap jadi magnet utama,” ujarnya.

Arman menilai keberhasilan itu tak lepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, komunitas lokal, dan masyarakat. Sinergi inilah yang menjaga momentum kebangkitan sektor wisata pascapandemi.

“Kolaborasi ini penting untuk mempertahankan tren positif. Pemerintah harus terus hadir mendorong promosi, perbaikan fasilitas, serta menjaga kenyamanan wisatawan,” tambahnya.

DPRD, kata Arman, akan terus mendukung kebijakan penguatan sektor pariwisata, termasuk melalui penganggaran infrastruktur pendukung seperti transportasi menuju destinasi, fasilitas umum, serta layanan digital pariwisata yang lebih modern.

Ia juga menekankan, pertumbuhan wisata Berau harus berjalan seimbang dengan komitmen menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, keindahan alam adalah aset utama yang tidak boleh dikorbankan oleh ambisi ekonomi jangka pendek.

“Pertumbuhan wisata harus selaras dengan keberlanjutan alam. Keindahan bawah laut dan pantai di Berau adalah modal besar yang harus kita jaga bersama,” tegasnya. (gs/adv)

BERAU – DPRD Kabupaten Berau menyoroti penurunan nilai investasi sepanjang 2024 yang anjlok hingga Rp250 miliar dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), realisasi investasi hanya mencapai Rp3,75 triliun, lebih rendah dari capaian 2023 yang menembus Rp4 triliun.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa penurunan ini tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah membiayai pembangunan. Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengembalikan kepercayaan investor.

“Ratusan miliar rupiah bukan jumlah kecil. Penurunan ini tentu berdampak terhadap kemampuan daerah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan,” tegas Dedy.

Ia menjelaskan bahwa investasi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Berau. Karena itu, pemerintah daerah harus bergerak cepat memperbaiki iklim investasi, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga peningkatan pelayanan perizinan.

“Pemkab perlu meninjau kembali proses perizinan dan promosi investasinya. Jangan sampai investor potensial enggan masuk karena sistem yang tidak ramah atau birokrasi yang berbelit,” ujarnya.

Selain menarik investor baru, Dedy juga mengingatkan pentingnya menjaga komitmen investasi yang sudah ada agar tidak berpindah ke daerah lain. Ia menilai stabilitas kebijakan daerah dan jaminan kepastian usaha menjadi faktor penentu bagi dunia usaha.

“Kalau investor lama saja tidak diperhatikan, sulit menarik yang baru. Pemerintah harus hadir memastikan bahwa iklim investasi di Berau tetap kondusif,” tambahnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga memastikan DPRD siap mendukung langkah-langkah strategis Pemkab Berau untuk memperkuat sektor penanaman modal. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar penurunan serupa tidak kembali terjadi di tahun mendatang.

“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang pro-investasi. Namun harus jelas arah dan sasarannya, supaya dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(gs/adv)

BERAU – Kinerja empat perusahaan daerah (Perumda Air Minum Batiwakkal, PT Indo Pusaka Berau/IPB, PT Bhakti Praja, dan PT Hutan Sanggam) disorot DPRD Berau karena pada tahun berjalan 2025 belum menyetor dividen ke kas daerah, meski rutin menerima dukungan anggaran dari Pemkab Berau.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menyebut pada 2024 tiga perusda sempat berkontribusi—Perumda Air Minum Batiwakkal, IPB, dan Hutan Sanggam—sedangkan Bhakti Praja belum pernah menyetor. “Namun di 2025 ini, keempatnya sama sekali belum ada laporan setoran dividen,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menginvestigasi kinerja dan arus keuangan masing-masing perusda, termasuk melakukan audit agar akar persoalan terang—apakah beban operasional yang membengkak, ketidakmampuan menghasilkan laba, atau masalah tata kelola.

Rudi meminta bupati melakukan evaluasi paralel dan menegaskan opsi penyehatan terbuka sepanjang berbasis hasil audit resmi. “Kalau butuh suntikan modal, bisa dibicarakan. DPRD siap mempertimbangkan penyertaan modal, tetapi harus jelas diagnosisnya dan ada rencana pemulihan yang terukur,” tegasnya.

Rencana pembentukan pansus telah direkomendasikan dalam pembahasan anggaran sebelumnya dan akan dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Banmus). Pansus akan melibatkan lintas fraksi agar evaluasi komprehensif dan dapat menjadi dasar kebijakan perbaikan kinerja BUMD ke depan. (gs/adv)

BERAU – Rencana pembangunan sirkuit permanen di Kabupaten Berau mulai memasuki tahap kajian lokasi. Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah meninjau dua lokasi potensial, salah satunya di kawasan Sambarata, Kecamatan Gunung Tabur, dengan luas lahan sekitar 12 hektare.

Menurutnya, kajian yang dilakukan meliputi aspek teknis, kelayakan lahan, dan dampak strategis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil kajian ini nantinya akan menentukan lokasi paling ideal untuk pembangunan sirkuit.

“InsyaAllah pembangunannya dimulai pada 2026. Dari dua lokasi yang dimiliki Pemda, kita akan lihat mana yang paling layak secara teknis dan strategis,” ujarnya.

Agus menilai, pembangunan sirkuit permanen bukan sekadar proyek olahraga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi baru di daerah. Ia menjelaskan, setiap kali event roadrace digelar, antusiasme masyarakat selalu tinggi dan berdampak langsung pada sektor UMKM serta pariwisata lokal.

“Kita lihat setiap event roadrace, antusias warga luar biasa. Pedagang dan pelaku UMKM ikut menikmati hasilnya. Jadi ini bukan hanya soal balapan, tapi juga tentang ekonomi rakyat,” tegasnya.

Selama ini, ajang roadrace di Berau masih menggunakan halaman Kakaban Aquatic sebagai lintasan sementara. Namun, lokasi tersebut dinilai belum memenuhi standar keamanan dan teknis bagi para pembalap.

Dengan adanya sirkuit permanen, lanjut Agus, para pembalap lokal akan memiliki ruang latihan dan kompetisi yang lebih profesional. Ia optimistis fasilitas ini akan melahirkan bibit-bibit pembalap potensial dan mengangkat nama Berau di tingkat provinsi hingga nasional.

“Kalau sirkuit ini terealisasi, dampaknya akan besar. Bukan hanya untuk dunia olahraga, tapi juga bagi perekonomian masyarakat sekitar,” katanya.

Ia juga berharap proyek ini dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata olahraga (sport tourism) yang berkelanjutan, sehingga Berau bisa menjadi tuan rumah berbagai event otomotif berskala besar.

“Berau punya potensi besar, tinggal bagaimana kita kelola dengan serius. Sirkuit permanen ini bisa menjadi simbol kemajuan daerah dan kebanggaan masyarakat,” pungkasnya. (gs/adv)

BERAU – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menyoroti buruknya kondisi jalan menuju kampung-kampung pedalaman di Kecamatan Segah yang hingga kini belum juga tersentuh aspal. Menurutnya, akses jalan yang rusak parah menjadi penghambat utama aktivitas ekonomi dan pelayanan publik bagi warga di daerah tersebut.

“Di sana ada orang hidup, banyak kebutuhan mereka yang terhambat hanya karena akses jalan tidak bagus,” ujarnya.

Rudi menyebut, keluhan datang dari warga kampung Long Laay, Long Ayap, Long Ayan, Punan Malinau, hingga Long Pay. Saat musim hujan, jalan di kawasan tersebut berubah menjadi lumpur tebal dan sulit dilalui kendaraan. Akibatnya, distribusi barang, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan menjadi terganggu.

Politikus yang dikenal vokal memperjuangkan pembangunan pedalaman ini mengatakan, salah satu kendala utama pembangunan jalan di Segah adalah status kawasan yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Namun ia menegaskan, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat terus terisolasi.

“Walaupun itu kawasan KBK, bukan berarti tidak bisa diurus. Pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pusat agar ada solusi, misalnya lewat mekanisme pinjam pakai kawasan,” tegasnya.

Rudi menilai, pemerintah pusat pasti akan mendukung upaya pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi lintas instansi perlu dilakukan secara aktif agar pembangunan jalan bisa segera direalisasikan.

“Ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Pemerintah pusat pasti akan mengerti jika dijelaskan dengan baik,” tambahnya.

Ia juga menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan di kampung terisolir harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dengan akses jalan yang memadai, masyarakat pedalaman akan lebih mudah mendapatkan pelayanan publik dan fasilitas dasar sebagaimana warga di wilayah perkotaan.

“Mereka juga warga Berau yang punya hak yang sama. Jangan biarkan mereka terus terisolasi,” katanya.

Rudi berharap Pemkab Berau segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki dan membuka akses jalan menuju kampung-kampung di Segah. Menurutnya, langkah cepat sangat dibutuhkan agar pemerataan pembangunan benar-benar terwujud di seluruh wilayah Bumi Batiwakkal.

“Jangan tunggu lama, ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat kita,” pungkasnya. (gs/adv)