JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas peningkatan pengawasan terhadap impor pakaian bekas atau thrifting ilegal.

“Jadi, senang kalau seperti Pak Purbaya, saya sempat ngobrol juga sama Pak Purbaya. Jadi, senang kalau di Kemenkeu, (Direktorat Jenderal) Bea Cukai itu kan jadi bareng-bareng di dalam dan di luar,” kata Budi di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Ia menekankan larangan impor pakaian bekas tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Menurutnya, larangan terkait impor pakaian bekas sudah ada sejak lama, dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus melakukan pengawasan.

Kemendag melakukan pengawasan dari sisi post border atau di luar kawasan kepabeanan. Sedangkan Kemenkeu dari sisi dalam, atau border.

Ia menegaskan, pengawasan yang dilakukan oleh Kemendag bukan terhadap pedagang pakaian bekas asal impor, tetapi pada importirnya.

“Makanya kemarin termasuk di Pak Purbaya, makanya bagus sih kalau dilakukan penyitaan-penyitaan itu. Jadi kalau misalnya di post-border bersih, terus di border nggak ada kan, berarti nggak akan ada impor ilegal. Kalau itu bisa jalan semua, bagus,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa siap melarang atau menindak tegas impor baju bekas ilegal dari luar negeri yang beredar di Indonesia.

“Jadi sekarang rupanya banyak barang ilegal, kita akan tutup. Nanti pakaian-pakaian itu juga yang ilegal-ilegal kita tutup semua,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (3/11).

Dirinya akan memerintahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai untuk bergerak lebih keras ke depan terhadap impor pakaian-pakaian bekas ilegal dari luar negeri, dalam rangka melindungi dan menghidupkan industri garmen dan tekstil domestik.

Purbaya mengatakan bahwa banyak pedagang pakaian thriftingyang mencari nafkah dari situ, namun keuntungan yang mereka peroleh hanya bersifat jangka pendek dan secara jangka panjang mematikan industri domestik yang memberikan lapangan kerja kepada banyak masyarakat. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota DPD RI Irman Gusman mendesak pemerintah membongkar akar mafia tanah setelah mencuatnya kasus dugaan penyerobotan lahan milik Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar.

Ia menilai kasus tersebut menjadi momentum penting untuk mereformasi total sistem pertanahan nasional.

“Kasus yang menimpa Pak JK ini bukan perkara kecil, tetapi sinyal bahaya atas lemahnya tata kelola pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Negara tidak boleh tunduk pada mafia tanah,” ucap Irman dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Mantan Ketua DPD RI itu menilai praktik mafia tanah telah menjadi penyakit kronis yang melibatkan oknum pejabat, aparat, dan korporasi besar.

“Selama sistem pertanahan tidak dibenahi, selama celah hukum dibiarkan, mafia tanah akan terus hidup,” ujarnya.

Irman menegaskan kasus yang menimpa JK harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk membongkar jaringan mafia tanah dari hulu ke hilir.

Ia meminta aparat kepolisian dan Kementerian ATR/BPN menuntaskan kasus tersebut tanpa tebang pilih.

“Jika penegakan hukumnya setengah hati, publik akan menilai negara kalah oleh mafia tanah. Ini soal keadilan dan martabat hukum, bukan sekadar sengketa sertifikat,” kata Irman.

Menurutnya, praktik mafia tanah tumbuh subur karena adanya kolusi antara pejabat, aparat, dan korporasi yang memanfaatkan kelemahan sistem.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah melakukan reformasi total pertanahan melalui digitalisasi data, keterbukaan kepemilikan serta sistem pengawasan lintas lembaga yang transparan.

“Meskipun kini BPN telah beralih ke sistem sertifikat digital, kasus seperti ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum otomatis menutup celah manipulasi. Integritas data, validasi kepemilikan, dan pengawasan lintas instansi tetap harus diperkuat agar mafia tanah tidak memanfaatkan sistem dari balik layar,” tuturnya.

Irman juga menyoroti kasus serupa telah menimpa sejumlah tokoh mulai dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal hingga ibunda artis Nirina Zubir.

“Kini korbannya mantan wakil presiden dua periode. Ini bukti betapa rapuhnya perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah di negeri ini,” ucapnya.

Ia menekankan pemberantasan mafia tanah tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan harus melibatkan semua pihak mulai dari RT/RW, notaris dan PPAT, BPN, aparat penegak hukum hingga lembaga peradilan.

“Semua harus berada dalam sistem yang bersih dan terintegrasi. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan bisnis,” katanya.

Irman juga menyerukan political will yang kuat dari pemerintah untuk menindak siapa pun yang terlibat, termasuk korporasi besar.

“Kalau negara kalah, yang dirampas bukan hanya tanah rakyat, tetapi juga martabat hukum kita,” kata dia.

Sebelumnya, JK meninjau langsung lahan seluas 16,5 hektare miliknya di kawasan GMTD, Makassar, Rabu (5/11). Ia menemukan lahannya diklaim oleh seseorang bernama Manjung Ballang yang disebut berprofesi sebagai penjual ikan.

“Masa penjual ikan punya tanah seluas ini,” ujar JK.

Ia menjelaskan bahwa tanah tersebut dibelinya sejak lama dari anak Raja Gowa, jauh sebelum wilayah itu masuk administrasi Kota Makassar.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan PT Hadji Kalla, perusahaan milik JK memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang sah atas lahan bersengketa tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut adanya rencana penggabungan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Grab.
“Rencana begitu,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Prasetyo mengatakan bahwa pembahasan penggabungan tersebut merupakan bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) terkait ojek daring.

Menurutnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan terlibat dalam proses ini penggabungan dua perusahaan tersebut.

“Kira-kira begitu (Danantara terlibat),” kata dia.

Prasetyo menyampaikan bahwa rencana penggabungan kedua perusahaan itu masih dalam tahap pencarian bentuk, yang bisa berupa merger ataupun akuisisi.

“Ya ini lagi dicari skemanya,” ucapnya.

Prasetyo menambahkan proses ini berkaitan dengan upaya pemerintah mencari titik temu antara kepentingan para mitra pengemudi dan perusahaan aplikator, termasuk terkait persoalan tarif layanan.

Dia menegaskan arah pembahasan ini ditujukan untuk memastikan keberlangsungan ekosistem transportasi daring yang selama ini berperan besar dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

“Karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar, dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya arahnya ke situ,” kata Prasetyo.

Adapun terkait progres pembentukan perpres tentang ojek daring, dia menyebut regulasi itu masih terus disempurnakan.

“Sedang terus disempurnakan. Dalam artian dilengkapi dari berbagai pihak ya. Baik teman-teman mitra ojol maupun teman-teman aplikator,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Hari Jumat (7/11) menjadi hari yang paling diingat oleh pelajar, guru dan orang yang beraktivitas di SMAN 72 Jakarta di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Awalnya aktivitas sekolah tersebut berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan hingga memasuki pelaksanaan Shalat Jumat yang digelar di masjid sekolah.

Pelajar, guru, pengelola kantin hingga penjaga sekolah ikut menunaikan ibadah Shalat Jumat di lokasi ledakan tersebut. Awalnya pelaksanaan ibadah berjalan khidmat, mulai dari adzan hingga khatib naik ke mimbar membacakan khutbah Jumat (7/11/2025).

Seluruh jamaah mengikuti dengan sholat dengan serius baik di dalam bangunan maupun di selasar dan ada beberapa pelajar terlambat dan masih berwudhu di bagian luar sekolah.

Lalu setelah pembacaan doa dan saat akan dikumandangkan iqomah, tiba-tiba suasana berubah drastis. Dari yang tadinya khusuk berubah jadi suasana histeris dan mencekam.

Duaaaaar! Terjadi ledakan yang diduga berasal dari tengah bangunan dan diikuti ledakan di pintu masjid.

“Kami melihat ada tiga benda (seperti bom rakitan) karena ada kaleng dengan sumbu dan yang meledak hanya dua,” kata pelajar SMA 72 bernama Sela.

Menurut dia, ledakan ini diduga dilakukan oleh oknum pelajar sekolah ini. Dia menduga aksi ini sebagai balasan karena kerap menjadi korban perundungan (bullying).

“Dia kerap jadi korban ‘bully’,” kata dia.
Ia mengaku berada di bagian selasar dan ledakan tersebut memekak telinga dan membuat suasana gaduh. Beberapa siswa mengalami luka, penglihatan dan pendengaran mereka terganggu.

Dalam kondisi panik, dia mencoba kabur tapi kemudian dirinya berbalik mencoba membantu kawan-kawannya yang terdampak langsung ledakan. Siswa serta guru yang lain mencoba mengevakuasi siswa dan sejumlah warga yang ada di luar ikut masuk memberikan pertolongan.

Puluhan orang yang terdampak ledakan tersebut dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Jakarta untuk mendapatkan penanganan medis secepatnya. Kondisi tersebut mendapatkan perhatian serius. Polda Metro Jaya langsung menurunkan Tim Penjinak Bom (Jibom) dan Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) dibantu tim lain ke lokasi kejadian.

Petugas langsung melakukan penanganan dan identifikasi serta investigasi di lokasi kejadian. Mereka melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi untuk mengungkap secara runut kejadian yang di luar nalar ini.

Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus langsung mendatangi lokasi. Seusai meninjau ia dikerubungi wartawan yang sudah berjaga di lokasi tersebut sejak siang hari. Ia mengatakan, kejadian ledakan ini terjadi sekitar pukul 12.15 WIB saat Shalat Jumat berlangsung.

Menurut dia, ada beberapa video yang beredar  terkait adanya pistol di lokasi kejadian. Ia memastikan itu pistol mainan dan memang ada sejumlah korban ledakan.
Ia mencatat ada 20 korban, tiga korban dalam kondisi berat dan 17 korban dalam kondisi ringan.

Dia menampik bahwa kegiatan tersebut aksi teroris. Dia meminta agar jangan terlalu cepat berasumsi aksi ledakan ini sebagai aksi teror.

Ia meminta seluruh pihak untuk membiarkan aparat bekerja dulu dan pada saatnya, temuannya tentunya akan disampaikan kepada publik. “Jadi kita tunggu saja,” kata dia.

Beberapa jam setelah kejadian, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep menggelar jumpa pers di RS Islam Cempaka Putih yang menjadi lokasi sebagian pelajar dirawat. Ada 54 orang mengalami luka-luka dalam ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72.

“Data yang kita terima, 54 orang luka ringan sedang, ada yg sudah pulang sementara itu dulu. Nanti perkembangan lebih lanjut diinfokan lagi,” katanya saat memberikan keterangannya di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).

Pihaknya telah melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP) memasang “Police Line” dan juga telah dilakukan sterilisasi oleh penjinak bom.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh biaya rumah sakit korban ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemprov di mana saja rumah sakitnya,” kata dia di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, langkah ini sebagai bentuk pemerintah provinsi hadir dengan menanggung seluruh biaya perawatan korban di rumah sakit. “Semua akan menjadi tanggung jawab kami,” kata dia.

Pramono usai jumpa pers langsung meninjau di lokasi kejadian serta ingin melihat secara langsung kondisi sekolah. Dia sampai di lokasi sekitar pukul 17.00 WIB didampingi Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat dan langsung masuk ke dalam sekolah.

Pada Jumat malam, Kapolri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menggelar jumpa pers.

Kapolri menyebutkan seorang terduga pelaku peledakan bangunan SMAN 72 Jakarta telah ditemukan oleh Kepolisian tetapi orang tersebut saat ini masih menjalani operasi di rumah sakit (RS). Karena itu, Kepolisian belum dapat menginterogasi pelaku peledakan tersebut sampai dia selesai menjalani operasi dan kondisi kesehatannya memungkinkan untuk diperiksa oleh polisi.

“Untuk terduga pelaku, saat ini sudah kita dapatkan. Anggota (Polri) sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas pelaku, kemudian juga lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami,” katanya.

Listyo melanjutkan satu orang terduga pelaku itu menjalani operasi, sebagaimana satu korban ledakan lainnya. Total, ada dua orang menjalani operasi akibat ledakan di SMAN 72 Jakarta, yang berada di dalam Kompleks Perumahan TNI AL Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang pukul 12.15 WIB.

“Salah satu dari yang saat ini melakukan operasi (merupakan) terduga pelaku, dan untuk motif memang saat ini kita dalami berbagai macam informasi. Tentunya akan kita kumpulkan supaya menjadi informasi yang bulat pada saat diinformasikan (kepada publik, red.),” ujar Listyo.

Ledakan di SMAN 72 Jakarta itu mengakibatkan sekitar puluhan orang luka-luka, tetapi sebagian besar dari korban telah mendapatkan perawatan dan kembali ke rumahnya masing-masing.

“Di awal jumlah korban (luka-luka) 50 atau 60, tetapi saat ini Alhamdulillah sudah dibuatkan posko dan korbannya saat ini sudah bisa berangsur-angsur pulang,” kata Kapolri.

Listyo melanjutkan tidak ada korban jiwa akibat ledakan tersebut. Dari hasil pemeriksaan di lokasi ledakan, polisi menemukan senjata mainan dan tulisan-tulisan.

“Itu juga menjadi bagian yang kami dalami untuk mendalami motif bagaimana yang bersangkutan merakit dan melaksanakan aksinya,” katanya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budhi Hermanto menjelaskan, TKP di lokasi ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading sudah selesai dilakukan.

“Giat olah TKP dinyatakan selesai jam 21.00 WIB,” kata dia di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, olah TKP hari ini mencukupi seluruh kebutuhan maka tidak akan dilakukan lagi. “Jika sudah dinyatakan cukup tidak perlu lagi,” kata dia.

Untuk hasil TKP ini akan disampaikan kepada publik pada Sabtu ini. (ANT/KN)