Beranda blog Halaman 246

Enam Penumpang Masih Terjepit, Tabrakan Maut KRL-Argo Bromo di Bekasi Timur

0

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn28apr2026/mobile/

Purbaya Optimistis RI Tak Lama Lagi Tembus Pertumbuhan 8 Persen

0
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (ANTARA/Prisca Triferna Violleta)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pergerakan ekonomi nasional ke arah pertumbuhan 8 persen sudah mulai terlihat.

“Pertumbuhan 8 persen mungkin orang-orang bilang terlalu tinggi, tapi kalau untuk saya sudah hampir kelihatan,” kata Purbaya dalam Peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana serta Pembukaan Pekan Reksa Dana Tahun 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dia memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dapat tercapai dalam dua sampai tiga tahun ke depan.

Pasalnya, dia melihat ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar 6 persen hanya dengan menghidupkan sektor swasta dan pemerintah tanpa melakukan reformasi industri yang signifikan.

Menurutnya, kondisi itu menjadi modal awal perekonomian yang bisa mengakselerasi pertumbuhan hingga 8 persen nantinya.

“Nanti dua tahun atau tiga tahun lagi, Anda sudah melihat angka 8 persen sudah menyundul ke atas,” katanya menambahkan.

Untuk saat ini, Menkeu optimistis perekonomian nasional mampu tumbuh di atas 5,5 persen pada paruh pertama 2026.

Purbaya menjelaskan pemerintah saat ini berfokus menyiapkan fondasi perekonomian yang kuat agar bisa mencetak pertumbuhan yang terus terakselerasi.

Contoh upaya yang telah diambil pemerintah adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Secara paralel, Menkeu juga membenahi performa Kementerian Keuangan untuk memastikan otoritas fiskal mampu berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Reformasi organisasi itu utamanya difokuskan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Purbaya menyebut langkah reformasi yang diambilnya berdampak positif pada kinerja pungutan pajak, tercermin penerimaan pajak tumbuh 20,7 persen pada Maret 2026.

Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi nasional bakal terdorong positif ke depannya. Terlebih, perekonomian domestik sebelumnya berhasil mempertahankan kinerja yang stabil di tengah gejolak ekonomi global yang diliputi ketidakpastian.

“Jadi, kalau sebelumnya pertumbuhan ekonominya 5 persen, ke depan kita akan tumbuh lebih cepat lagi,” ujarnya. (ANT/KN)

Prabowo Minta Kampus Cari Teknologi Pengganti LPG

0
ilustrasi LPG tabung 3 kilogram. ANTARA/ HO-Pertamina

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi untuk membantu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengembangkan teknologi dan mencari alternatif untuk mengurangi penggunaan liquefied petroleum gas (LPG).

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto seusai mengikuti rapat terbatas bersama Bahlil, yang dipimpin Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

“Beberapa teknologi alternatif untuk mengurangi LPG, tetapi kita sifatnya kampus, kita membantu Pak Menteri ESDM terkait teknologi,” kata Brian usai pertemuan.

Brian menyebut pengembangan teknologi dan mencari alternatif untuk mengurangi penggunaan LPG merupakan hal penting, mengingat Indonesia saat ini masih bergantung terhadap impor.

Selain itu, kata dia, harga LPG terus melonjak dampak dinamika geopolitik Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.

“Kan LPG ini kita sangat tinggi ketergantungan pada impor, harganya juga naik,” ucap dia.

Brian mengungkapkan ada beberapa sumber energi alternatif yang sangat potensial untuk dapat dimanfaatkan. Namun hal tersebut akan disampaikan lebih detail oleh Bahlil.

Perguruan tinggi, kata dia, hanya diminta melakukan penelitian untuk membantu Kementerian ESDM.

“Tadi kampus diminta untuk mencari sumber-sumber lain. Ada beberapa sumber yang sangat potensial, tapi nanti semuanya akan kita melakukan penelitian, membantu mendukung Bapak Menteri ESDM,” ujar Brian. (ANT/KN)

Ladang Ganja Seluas 20 Hektare Gegerkan Sumsel, Polisi Kejar Otak Jaringan

0
Petugas kepolisian memeriksa ladang ganja seluas 20 hektare di Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Sumsel. ANTARA/HO-Polda Sumsel

PALEMBANG – Polda Sumatera Selatan (Sumsel) masih memburu empat orang tersangka dalam kasus ladang ganja seluas 20 hektare di Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel Kombes Pol Yulian Perdana dalam keterangan yang diterima di Palembang, Senin (27/4/2026) mengatakan keempat tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO) tersebut merupakan bagian dari jaringan peredaran ganja yang telah beroperasi lintas wilayah.
“Empat pelaku lain yang terlibat saat ini masih dalam pengejaran. Kami terus melakukan pengembangan untuk mengungkap seluruh jaringan,” katanya.

Kasus ini terungkap dalam operasi gabungan pada 24 April 2026 yang berhasil membongkar ladang ganja aktif sekaligus mengamankan barang bukti sebanyak 220 kilogram ganja kering siap edar.

Sebelumnya pihak kepolisian juga telah menangkap tersangka utama berinisial PD alias Pinhar di kawasan Jalan Gubernur H. Bastari, Palembang, yang diduga sebagai pengendali jaringan.

Dari hasil penyidikan, tersangka diketahui mengelola seluruh rantai produksi mulai dari penanaman hingga distribusi ganja ke sejumlah wilayah, termasuk Empat Lawang, Palembang, hingga Pulau Jawa, sejak 2024.

Selain menyita ganja dalam jumlah besar, petugas kepolisian juga mengamankan empat unit sepeda motor serta dokumen terkait kepemilikan lahan dan peta lokasi ladang.

Kapolres Empat Lawang AKBP Abdul Aziz Septiadi menegaskan pihaknya akan terus memburu para pelaku yang masih buron serta meningkatkan pengawasan di wilayah rawan.

“Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga seluruh pelaku tertangkap, sekaligus mencegah aktivitas serupa kembali terjadi,” ujarnya.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menambahkan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya memutus rantai peredaran narkotika dari hulu hingga hilir.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan guna mendukung pemberantasan narkotika di wilayah Sumatera Selatan.

Atas perbuatannya, tersangka utama dijerat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (ANT/KN)

Kemendagri Dampingi Khusus APBD Kaltim, Bima Arya: Banyak Aduan Masuk

0
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya berikan keterangan kepada wartawan usai peringatan Hari Otonomi Daerah XXX di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (27/4/2026). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan khusus terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menyusul adanya aduan masyarakat dan sorotan publik terkait alokasi anggaran.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah pusat mencermati secara serius perkembangan pengelolaan anggaran di daerah tersebut.

“Kaltim ini sedang kami dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kami mencermati opini yang ada di publik,” kata Bima Arya usai menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah XXX di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri seperti dikutip dari ANTARA, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Ia menegaskan Kemendagri terus mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam penggunaan APBD serta memastikan alokasi anggaran selaras dengan prinsip efisiensi.

“Kami terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi,” ujarnya.

Bima mengatakan ada sejumlah catatan dari Kemendagri terkait pengelolaan anggaran di Kaltim. Karena itu menurut dia, Kemendagri menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Irjen) dan melibatkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) untuk melakukan pemantauan dan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah.

“Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kami sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan,” ujarnya.

Bima Arya menekankan bahwa kepala daerah perlu memegang teguh prinsip efisiensi serta mengedepankan kepentingan publik dalam setiap kebijakan anggaran.

“Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang,” kata Bima. (ANT/KN)

Jumhur Masuk Kabinet Prabowo, KSPSI: Ini Kehormatan untuk Gerakan Buruh

0
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat (kiri) dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol (kanan) berjabat tangan usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Sebanyak enam pejabat baru mengisi jabatan dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih, antara lain Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, dan Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/bar

JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengatakan bahwa dilantiknya Ketua Umum KSPSI Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup di Kabinet Merah Putih, merupakan suatu kehormatan bagi buruh.

“Saya sudah mengetahui bahwa akan ada tokoh buruh masuk kabinet, dan kami anggap ini adalah kehormatan untuk seluruh gerakan buruh Indonesia,” kata Andi di Jakarta, Senin ((27/4/2026).

Ia juga menyampaikan pesan kepada Jumhur agar ia tidak meninggalkan idealisme dan ideologi perjuangan buruh seusai dilantik menjadi menteri.

“Bung Jumhur menyampaikan ke saya, pasti beliau tidak akan pernah meninggalkan idealisme sebagai pimpinan buruh,” ucapnya.

Ketua Umum KSPSI Mohammad Jumhur Hidayat baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup di Kabinet Merah Putih, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq.

Adapun Hanif Faisol Nurofiq pada hari yang sama juga dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Jumhur yang lahir pada Februari 1968 di Bandung, Jawa Barat, adalah seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak buruh dan pekerja. Dia menempuh pendidikan Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dia juga melanjutkan studinya di Universitas Nasional, kemudian mengambil program Master di Universitas Indonesia untuk program studi Sosiologi.

Pada Januari 2007, dia ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan menuntaskan masa tugasnya pada 11 Maret 2014. Kini BNP2TKI dikenal sebagai Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (ANT/KN)

Basarnas Potong Gerbong KRL, Evakuasi Penumpang yang Masih Terjepit

0
Sejumlah petugas mengevakuasi korban kecelakaan KRL jurusan Cikarang yang bertabrakan dengan Kereta Api (KA) Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026). ANTARA/Siti Nurhaliza/aa

JAKARTA – Basarnas berkonsentrasi penuh melakukan pemotongan badan gerbong kereta untuk mengevakuasi sejumlah penumpang KRL yang masih terjepit akibat tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam.

“Petugas melakukan pemotongan bagian rangkaian gerbong untuk mengeluarkan penumpang yang terjepit,” kata Deputi Operasi Basarnas Edy Prakoso di Jakarta, Senin (27/4/2026) malam.

Basarnas mengonfirmasi proses evakuasi difokuskan pada gerbong wanita yang berada di posisi paling belakang rangkaian KRL.

Laporan sementara dari tempat kejadian, ada sekitar enam sampai tujuh orang penumpang KRL yang terjepit dan masih dalam proses evakuasi.

Basarnas melengkapi petugas dengan peralatan ekstrikasi berat dalam operasi penyelamatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Operasi Basarnas Yudhi Bramantyo dan Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika.

KA Argo Bromo Anggrek nomor perjalanan 4 rute Gambir – Surabaya Pasarturi dilaporkan mengalami tabrakan dengan rangkaian KRL di Stasiun Bekasi Timur (BKST) pada pukul 20.55 WIB.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangannya melaporkan data sebanyak empat orang penumpang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Sementara itu, 38 penumpang KRL lainnya telah dievakuasi ke tiga rumah sakit, yakni RS Primaya, RSUD Kota Bekasi, dan RS Bantargebang untuk mendapatkan penanganan medis.

Adapun sebanyak 240 penumpang KA Argo Bromo dalam kondisi selamat, meski beberapa di antaranya mengalami luka ringan akibat benturan.

“Penumpang KA Argo Bromo Anggrek disiapkan untuk dikembalikan ke Stasiun Gambir. KAI bertanggung jawab penuh baik dari sisi precovery maupun penanganan korban,” kata dia.

KAI juga telah membuka posko informasi di Stasiun Bekasi Timur dan menyediakan layanan call center di nomor 121 bagi pihak keluarga yang ingin memastikan kondisi penumpang. (ANT/KN)

Enam Penumpang Masih Terjepit, Tabrakan Maut KRL-Argo Bromo di Bekasi Timur

0
Kondisi gerbong KRL Commuterline yang bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/app/agr/aa

JAKARTA – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan enam hingga tujuh penumpang masih terjebak dalam gerbong KRL pascatabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin (27/4) malam.

“Untuk posisi korban yang masih terjepit di gerbong KRL sampai malam hari ini sekitar enam, tujuh orang,” kata Bobby dalam pernyataan diterima di Jakarta, Selasa (28/4/2026) dini hari.

Insiden tabrakan terjadi antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin malam, mengakibatkan sejumlah korban jiwa dan luka-luka.

Ia menjelaskan kondisi korban yang terjebak masih dalam keadaan terperangkap sehingga membutuhkan upaya evakuasi mekanik menggunakan alat berat dan pemotongan rangkaian untuk mempercepat proses penyelamatan.

KAI telah melakukan pemotongan sebagian rangkaian KA Argo Bromo Anggrek dan menarik sebagian gerbong ke arah Bekasi guna memudahkan akses evakuasi.

Dalam upaya penyelamatan, tim di lapangan memberikan bantuan oksigen serta pertolongan darurat lainnya kepada korban yang masih terjebak sambil menunggu proses evakuasi selesai.

Ia menegaskan KAI terus berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan evakuasi dengan mempercepat proses pemotongan mekanik pada bagian gerbong yang menghambat akses terhadap korban.

Bobby juga mengungkapkan hingga pukul 01.00 WIB dini hari tercatat empat orang meninggal dunia akibat insiden tersebut, seluruhnya merupakan penumpang KRL yang terdampak langsung benturan.

Sementara itu, sebanyak 71 korban lainnya tengah menjalani observasi dan perawatan di sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

KAI memastikan seluruh korban luka mendapatkan perawatan optimal di fasilitas kesehatan, dengan koordinasi intensif bersama tenaga medis untuk mempercepat proses pemulihan para penumpang yang terdampak.

Ia menambahkan kondisi masinis dilaporkan selamat dan telah berada di luar rangkaian kereta, sementara sejumlah petugas dan penumpang KA jarak jauh juga mengalami luka akibat benturan.

Terkait kronologi awal, Bobby menyebut insiden diduga bermula dari adanya temperan dengan kendaraan di perlintasan sebidang yang diduga mempengaruhi sistem operasional di wilayah Bekasi Timur.

Meski begitu, untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, KAI menyerahkan proses investigasi sepenuhnya kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna memperoleh hasil objektif sebagai dasar evaluasi perbaikan ke depan. (ANT/KN)

Damayanti Soroti Wacana Ganti Fasilitas Rujab Pakai Uang Pribadi

0
Foto: Damayanti, Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKB DPRD Kaltim saat diwawancarai di Samarinda. (K. Irul Umam/mediakaltim).

SAMARINDA — Rencana Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menanggung secara pribadi sejumlah fasilitas non-kedinasan di rumah jabatan (rujab) memantik respons dari kalangan legislatif DPRD Kaltim.

Langkah tersebut mencuat setelah Rudy menyampaikan permintaan maaf terkait polemik renovasi total rumah jabatan gubernur yang sebelumnya dianggarkan mencapai Rp25 miliar.

Dalam klarifikasinya, Rudy menegaskan sejumlah item yang dinilai tidak esensial bagi tugas kedinasan akan ditanggung menggunakan dana pribadi.

“Fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium air laut akan saya tanggung sendiri. Kami juga akan menyederhanakan anggaran agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Semua item akan dievaluasi dan diaudit ulang secara terbuka,” ujarnya.

Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterima tanpa catatan. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Damayanti, menilai langkah itu perlu dibarengi dasar hukum yang jelas, terutama terkait mekanisme penggantian atas belanja yang telah direalisasikan melalui APBD.

“Harus dipastikan dulu regulasinya seperti apa. Ini kan barang sudah dibelanjakan, jadi tidak bisa serta-merta diganti tanpa aturan yang jelas,” katanya, Senin (27/4/2026).

Damayanti mengakui, skema penggantian anggaran menggunakan dana pribadi kepala daerah merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di lingkungan Pemprov Kaltim.

Karena itu, ia meminta agar kebijakan tersebut dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Selama saya di DPRD, ini baru pertama kali ada kasus seperti ini. Jadi harus benar-benar hati-hati supaya tidak menyalahi aturan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pembahasan anggaran di tingkat Banggar selama ini lebih banyak berfokus pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sehingga rincian teknis item per item tidak selalu dibahas secara mendalam.

Menurutnya, polemik ini menjadi pelajaran penting agar pengawasan anggaran ke depan dilakukan lebih detail.

“Ini jadi evaluasi bagi kami di Banggar agar lebih teliti, tidak hanya di level makro, tapi juga sampai ke rincian teknis,” ujarnya.

Terkait koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Damayanti menyebut hingga kini belum ada pembahasan resmi mengenai teknis penggantian anggaran tersebut.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan itu tidak berdampak negatif terhadap pihak ketiga yang telah menjalankan proyek.

“Jangan sampai merugikan kontraktor atau pelaksana kegiatan. Apalagi saat ini masih dalam proses LKPJ 2025. Kita tunggu hasil pemeriksaan dari BPK yang memang berwenang,” tutup Damayanti.

Penulis: K. Irul Umam
Editor: Agus S

Kamius Junaidi Buka Seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Kubar

0
Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kutai Barat, Kamius Junaidi saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan seleksi calon Paskibraka tingkat Kabupaten Kubar di Gedung Auditorium ATJ Pemkab Kubar.//foto-Ichal-MK.

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melaksanakan pembukaan seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat kabupaten tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ) kompleks perkantoran Pemkab Kutai Barat, Senin (27/4/2026).

Seleksi secara resmi dibuka oleh Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kutai Barat, Kamius Junaidi, dan dihadiri unsur Forkopimda serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kubar.

Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakannya, Kamius Junaidi menegaskan agar seluruh peserta menjadikan seleksi tersebut sebagai sarana pembentukan karakter dan pengembangan diri.

Ia juga menekankan pentingnya proses seleksi yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan profesional oleh tim seleksi.

“Kepada seluruh peserta, baik yang nantinya lulus maupun belum berhasil, jadikan proses ini sebagai pengalaman berharga untuk melangkah ke depan,” ujarnya.

Dalam seleksi tahun ini, sebanyak 241 siswa dan siswi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Kutai Barat turut ambil bagian.

Peserta yang mengikuti seleksi mayoritas berasal dari siswa-siswi kelas X yang akan bersaing untuk menjadi anggota Paskibraka tingkat Kabupaten Kutai Barat tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Kubar berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kedisiplinan dan jiwa nasionalisme tinggi, tetapi juga mampu menjadi teladan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S