TENGGARONG — Di tengah bangunan yang kian sesak, Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong tetap berupaya menjaga ruang bagi pembinaan dan harapan. Meski daya tampung hanya 285 orang, kini lapas itu dihuni 371 warga binaan perempuan dari berbagai daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).
Kepala Lapas Perempuan Tenggarong, Riva, mengakui kondisi tersebut sudah jauh dari ideal. “Satu kamar seharusnya 20 orang, tapi sekarang bisa 40 sampai 41 orang,” ungkapnya.
Meski sesak, aktivitas pembinaan tidak berhenti. Lapas tetap menjalankan berbagai program pemberdayaan, mulai dari pelatihan bakery, tata rias, menjahit, hingga menyulam. Kegiatan ini dijalankan bersama Kementerian Agama, HIMPSI, serta relawan dan komunitas sosial.
“Di ruang terbatas ini, kami ingin mereka tetap merasa punya masa depan,” ujarnya.
Kelebihan kapasitas bukan hanya masalah ruang tidur, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak literasi. Riva menyebut, hak membaca menjadi satu-satunya aspek yang belum optimal terpenuhi, meskipun hak kesehatan, makanan, dan kunjungan telah terlayani dengan baik.
Upaya peningkatan literasi, menurutnya, sangat penting untuk mendukung visi Asta Cita pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi perempuan. “Perempuan di sini bukan hanya menjalani hukuman, tapi belajar memperbaiki diri. Membaca dan belajar adalah bagian dari itu,” jelasnya.
Sementara itu, pembangunan blok baru yang diharapkan dapat menampung hingga 700 warga binaan masih tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran. Padahal, fondasi bangunan dan tembok keliling sudah berdiri sejak tahun lalu.
“Tahun ini terhenti karena efisiensi. Harapannya 2026 bisa dilanjutkan, karena ini prioritas,” kata Riva.
Pengajuan anggaran sebesar Rp19 miliar telah dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum Kukar. Proyek tersebut direncanakan dikerjakan melalui Pemkab Kukar dengan sistem lelang terbuka.
Kondisi lapas juga menggambarkan wajah permasalahan sosial yang lebih luas, sekitar 80 persen penghuni merupakan kasus narkoba. Namun, bagi Riva dan timnya, lapas bukan sekadar tempat menahan, melainkan ruang memulihkan martabat.
“Kami ingin lapas ini menjadi tempat lahirnya perempuan tangguh, bukan sekadar tahanan,” pungkasnya.
BERAU – Anggota DPRD Kabupaten Berau, Ratna, meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) agar melakukan pengecekan serta pemeliharaan rutin terhadap 1.000 titik Wi-Fi gratis yang tersebar di 13 kecamatan. Menurutnya, keberadaan jaringan internet gratis ini sangat vital bagi masyarakat dan harus dijaga agar tetap berfungsi maksimal.
“Diskominfo harus melakukan pengecekan secara berkala terhadap jaringan Wi-Fi gratis, terutama di area publik, agar kendala bisa diantisipasi lebih awal,” ujarnya.
Ratna mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir dirinya menerima laporan adanya gangguan jaringan di sejumlah titik. Ia menduga, gangguan tersebut dapat disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem seperti hujan deras atau pohon tumbang akibat angin kencang.
“Pemeliharaan yang konsisten diperlukan untuk memastikan jaringan tetap aktif dan tidak terganggu oleh masalah teknis maupun lingkungan,” tambahnya.
Selain pemeliharaan fisik, Ratna juga menekankan pentingnya peningkatan keamanan siber serta kualitas jaringan agar masyarakat bisa menggunakan layanan dengan aman dan lancar.
“Diskominfo perlu bekerja sama dengan mitra teknis untuk memperkuat sistem keamanan dan kestabilan jaringan,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya prioritas akses internet di sektor pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil, pesisir, dan kepulauan.
“Sekolah di daerah terluar sangat membutuhkan Wi-Fi gratis untuk mendukung proses belajar mengajar dan memperluas akses informasi bagi siswa,” ujarnya.
Ratna berharap pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutan program ini karena manfaatnya sangat besar, baik bagi masyarakat umum maupun dunia pendidikan.
“Program internet gratis ini harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat maksimal dan mendorong kemajuan daerah,” tutupnya. (gs/adv)
BERAU – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyoroti perlunya peningkatan kapasitas personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), khususnya dalam operasi penyelamatan di wilayah perairan. Ia menilai minimnya petugas bersertifikat penyelam profesional (dive master) menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban tenggelam di laut maupun sungai.
“Dengan adanya tim penyelam bersertifikat dive master, mereka bisa memimpin pencarian korban di bawah laut secara lebih terarah dan terukur. Ini sangat ideal untuk meningkatkan efektivitas operasi penyelamatan,” ujarnya.
Dedy menegaskan, kehadiran personel dengan kompetensi penyelaman profesional akan meminimalkan risiko dan mempercepat waktu tanggap dalam situasi darurat. Menurutnya, pengalaman sejumlah kasus tenggelam di perairan Berau menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.
“Bencana tidak bisa diprediksi, tapi kesiapan personel bisa kita wujudkan sejak sekarang,” tegasnya.
Ia mendorong Pemkab Berau untuk segera mengadakan pelatihan dan sertifikasi penyelaman bagi personel BPBD, agar daerah memiliki tim tanggap bencana yang mampu bertindak cepat, terutama di wilayah perairan yang rawan kecelakaan.
Dedy juga menyatakan DPRD siap memberikan dukungan penuh, termasuk dari sisi penganggaran, apabila program peningkatan kompetensi tersebut dimasukkan dalam rencana kerja BPBD dan pemerintah daerah.
“Kami siap mendukung dari sisi kebijakan dan anggaran jika pelatihan dan sertifikasi penyelam ini menjadi prioritas. Ini bagian penting dari kesiapsiagaan daerah,” katanya.
Ia berharap, dengan terbentuknya tim penyelam profesional, penanganan bencana di Berau dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan efektif. (gs/adv)
BERAU – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai tambahan belanja modal dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran pada sektor infrastruktur akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jalan dan jembatan yang memadai akan mempermudah akses ekonomi warga, sementara pembangunan gedung dan fasilitas pelayanan publik akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Dedy menjelaskan, DPRD mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah yang menitikberatkan belanja modal untuk memperkuat infrastruktur dasar. Dengan akses transportasi yang semakin baik, mobilitas masyarakat akan meningkat, distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
“Dampaknya tentu pada pertumbuhan ekonomi daerah. Warga bisa lebih mudah memasarkan hasil pertanian dan perikanannya, sementara pemerintah lebih optimal dalam memberikan layanan publik,” katanya.
Meski demikian, Dedy mengingatkan agar seluruh proses penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan efisien. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Belanja harus tepat sasaran. Kita tidak ingin ada anggaran yang tidak efektif. Anggaran publik harus benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat yang bisa dirasakan langsung,” tegasnya.
Ia juga memastikan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar seluruh program pembangunan berjalan sesuai rencana dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar tambahan belanja modal benar-benar terlaksana dengan baik. Pembangunan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (gs/adv)
Perjalanan ini berawal bukan dari rencana liburan. Tujuan utama saya ke Bali adalah menjenguk kakak kedua yang sedang sakit cukup serius. Ia tinggal di daerah Legian. Sudah lama kami tidak bertemu, dan saat mendengar kabarnya, saya merasa harus datang. Saya berangkat bersama istri dan putri saya, ditemani kakak saya yang nomor tujuh. Saya sendiri anak kedelapan.
Setiba di Denpasar, kami langsung menuju rumahnya. Kondisinya belum pulih, tapi ia masih bisa tersenyum menyambut kami. Saya hanya bisa berdoa agar ia diberi kesembuhan dan kekuatan. Tentang perjalanan batin ini, mungkin akan saya tulis lebih panjang di lain waktu.
Karena sudah berada di Bali, saya memanfaatkan waktu empat hari untuk sekadar “berlibur tipis-tipis”. Tidak ada jadwal ketat, tidak ada target wisata tertentu. Saya hanya ingin menikmati suasana Pulau Dewata tanpa tergesa.
Di Bebek Tepi Sawah, menikmati makan siang di tengah hujan dengan pemandangan hijau yang menenangkan.
Kami menginap di Harris Hotel Kuta Galleria, hotel yang cukup strategis dan nyaman untuk keluarga. Hujan turun hampir setiap hari, tapi udara lembap dan langit mendung justru memberi ketenangan. Bali di musim hujan terasa lebih lembut dan lebih manusiawi.
Saya memulai perjalanan menuju Desa Adat Penglipuran di Bangli, salah satu desa terbersih di dunia. Begitu tiba, kesan pertama adalah keteraturan. Jalan batu tersusun rapi, rumah bambu berjajar simetris, dan aroma dupa memenuhi udara. Warga tampak berbincang santai sambil menata bunga persembahan, sementara ratusan siswa tengah melakukan studi tur. “Kami diminta mencari tahu tradisi di sini,” kata seorang siswa kelas 8 dari MTS Surakarta. Di Penglipuran, kebersihan bukan sekadar program, tapi sudah menjadi budaya. Desa ini hidup dalam keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan.
Dari Penglipuran, saya melanjutkan perjalanan ke Kintamani dengan harapan menikmati kopi panas sambil menatap Gunung Batur. Namun langit mendadak gelap, hujan deras turun tanpa jeda, dan kabut menutupi pemandangan. Saya memutuskan turun ke arah Ubud dan berhenti di restoran Bebek Tepi Sawah. Suasananya tenang, diapit hamparan sawah yang basah. Aroma sambal matah dan rempah khas Bali menyeruak dari dapur. Makan siang di tengah hujan itu menjadi momen paling berkesan. Kadang, perjalanan tak harus sempurna untuk meninggalkan kenangan yang baik.
Warga melaksanakan sembahyang menghadap laut, suasana spiritual di tepi ombak Pantai Sanur.
Sore harinya, kami menuju Pantai Sanur. Ombak kecil berkejaran di tepi pantai, beberapa warga berpakaian putih sembahyang menghadap laut. Saya duduk diam, memperhatikan mereka. Laut di Bali bukan sekadar tempat wisata, tapi ruang spiritual di mana doa dan alam saling menyapa.
Keesokan harinya, hujan kembali turun. Saya memilih berkunjung ke The Keranjang dan Krisna Oleh-Oleh. Dua tempat yang sama-sama ramai, tapi punya karakter berbeda. The Keranjang tampil modern dan artistik, sementara Krisna tetap jadi favorit karena harganya bersahabat. Kami membeli beberapa oleh-oleh seperti pie susu, kopi, dan kacang Bali.
Setelah itu, kami singgah ke Pantai Kuta. Kontras dengan Sanur, Kuta lebih hidup. Turis berseliweran, musik kafe berdentum, pedagang asongan menawarkan jasa pijat dan minuman. Namun menjelang senja, suasana berubah lembut. Langit oranye keemasan, matahari perlahan tenggelam di balik laut, dan siluet patung kesatria Bali di gerbang pantai tampak gagah. Di bawah langit senja Kuta, saya merasa kembali pulang, bukan ke rumah, tapi ke rasa syukur.
Patung kesatria Bali berdiri megah menyambut senja di Pantai Sanur.
Malamnya, saya sempat bertemu sahabat lama, Lukas Banu, alumni SMA 5 Balikpapan yang kini sukses sebagai lawyer internasional. Kami berbincang santai soal profesi dan rencana kecil mengembangkan SiaranBali.com, media hukum dan budaya yang sedang kami bangun bersama. Pertemuan itu singkat tapi berkesan. Mengingatkan bahwa perjalanan sering kali mempertemukan kita dengan masa lalu yang membawa inspirasi baru.
Empat hari di Bali berlalu cepat. Saya tak mengunjungi banyak tempat, tapi setiap langkah punya cerita. Bali kali ini bukan tentang petualangan besar, melainkan perjalanan kecil untuk menenangkan diri dan berterima kasih atas hidup.
Soal biaya, banyak yang mengira perjalanan lintas negara itu mahal. Faktanya, dengan perencanaan matang, semuanya bisa diatur tetap hemat. Total biaya perjalanan ini sudah termasuk tiket pesawat, sewa kendaraan, dan akomodasi — bertiga selama di Bali, serta berdua selama di Singapura dan Kuala Lumpur.
Tiket pesawat Balikpapan–Denpasar sekitar Rp1,8 juta, sewa mobil empat hari Rp1,3 juta, tiket Denpasar–Singapura Rp2,4 juta, bus Singapura–Kuala Lumpur Rp1 juta, dan tiket pulang Kuala Lumpur–Balikpapan Rp3,4 juta. Untuk penginapan: Harris Hotel Denpasar Rp1,8 juta (4 hari), Hotel Boss Singapura Rp4,8 juta (3 malam), dan Berjaya Times Square Kuala Lumpur Rp2,4 juta (2 malam).
Jika dijumlahkan, total keseluruhan perjalanan selama 9 hari ke tiga negara ini mencapai sekitar Rp19 juta. Apabila biaya hotel dipisahkan, maka biaya transportasi dan aktivitas wisata hanya sekitar Rp9,5 juta, masih tergolong hemat untuk perjalanan lintas negara dengan pengalaman penuh selama di Bali, Singapura, dan Kuala Lumpur.
Bersama Lukas Banu, sahabat lama yang kini menjadi lawyer internasional, berbincang santai di Denpasar.
Bagi yang ingin lebih irit, banyak penginapan alternatif yang tetap nyaman. Di Singapura, ada Hotel 81 Bugis, The Pod Capsule Hostel, dan Beary Best Chinatown dengan tarif mulai Rp400–900 ribu per malam. Sementara di Kuala Lumpur, bisa memilih Citin Seacare Pudu, Hotel Sentral KL, atau Ahyu Hotel Chinatown dengan harga Rp350–550 ribu per malam. Dengan pilihan ini, biaya perjalanan bisa ditekan hingga 40 persen tanpa kehilangan kenyamanan.
Setelah urusan di Bali selesai, saya dan istri melanjutkan perjalanan ke Singapura, lalu ke Kuala Lumpur. Anak saya lebih dulu kembali ke Balikpapan karena kuliah. Sejak awal, saya memang ingin mencoba perjalanan lintas negara dengan gaya backpacker — berjalan kaki, naik grab, naik MRT, dan menikmati kota dengan langkah perlahan.
Perjalanan di Singapura baru saya mulai Jumat (7/11) hari ini. Dan seperti biasa, setiap langkah baru selalu membawa rasa penasaran yang sama: tentang tempat yang belum dikunjungi, orang yang belum ditemui, dan cerita yang menunggu untuk ditulis. (*)
KUTAI KARTANEGARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyiapkan sumber daya aparatur yang andal sebagai bagian dari transformasi menuju IKN yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, menuju Ibu Kota Politik 2028.
“Sumber daya aparatur IKN dipersiapkan yang andal dengan dilatih memiliki ketangguhan mental, kepemimpinan, serta wawasan kebangsaan,” ujar Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto ketika ditanya mengenai kesiapan aparatur IKN di Amborawang, Kutai Kartanegara, Kamis (6/11/2025).
“Dilatihnya pada aparatur IKN itu merupakan bagian dari transformasi menuju IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028,” tambahnya.
Otorita IKN memperkuat karakter aparatur sipil negara (ASN) melalui pelaksanaan retret pegawai 2025 diikuti193 peserta, terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK), yang dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Amborawang, Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman.
Peserta yang mengikuti retret tersebut, jelas Bimo Adi Nursanthyasto, terdiri dari 118 peserta laki-laki dan 75 peserta perempuan.
Diharapkan dengan dilatihnya aparatur IKN melalui retret tersebut menjadi fondasi perubahan mewujudkan tim yang solid dan siap menjalankan amanah besar Otorita IKN.
Retret untuk membentuk karakter ASN, kata Kepala Staf Kodam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ari Aryanto, yang kuat, berintegritas, memiliki kesadaran berkonstitusi, serta cinta tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Membentuk karakter bagi peserta tersebut, melalui materi kedisiplinan, wawasan kebangsaan, pengetahuan dasar militer, hingga pembinaan integritas termasuk pencegahan korupsi dan pemahaman perundang-undangan.
Semangat jiwa korsa, untuk calon-calon punggawa garda terdepan dari simbol kemajuan, pemerataan, dan cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045, demikian Ari Aryanto. (ANT/KN)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang, membahas hilirisasi dan program prioritas pemerintah, seperti Kampung Nelayan Merah Putih.
Beberapa menteri yang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selepas rapat, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan Presiden Prabowo memberikan arahan kepada beberapa menteri mengenai hilirisasi di sektor perikanan, pertanian, energi, mineral, dan batu bara.
“Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden, dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS (studi kelayakan, red.) dan sudah dibicarakan dengan Danantara, tadi Pak Rosan juga. Kita akan selesaikan pada tahun ini untuk semuanya, dan pada 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (6/11/2025) sore.
Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan isi rapat terbatas membahas salah satunya mengenai hilirisasi.
“Tadi sudah dibahas mengenai hilirisasi. Percepatan hilirisasi,” ujar Airlangga.
Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan isi rapat membahas, di antaranya soal Kampung Nelayan Merah Putih, selain hilirisasi di sektor kelautan dan perikanan.
Sakti mengatakan sampai akhir tahun 2025 ditargetkan ada 65 Kampung Nelayan Merah Putih yang terbentuk.
“Sekarang sudah 20–30 persen, kurang lebih (kemajuan pembangunan Kampung Nelayan, red.),” kata Sakti.
Dalam rapat yang sama, Sakti menambahkan dirinya juga ditugasi Presiden Prabowo untuk menambah lokasi-lokasi budi daya perikanan.
“Pembangunan budi daya (perikanan, red.) di darat itu juga salah satu yang diminta oleh beliau untuk di 500 kabupaten,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan.
Presiden memberikan target kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar budi daya baru itu rampung pada tahun 2026. “Tetapi, tahun ini dimulai, kita ada 100 titik yang akan kita bangun,” ujar Sakti.
Rapat terbatas soal hilirisasi dan Kampung Nelayan berlangsung selama sekitar dua jam. Presiden Prabowo kemudian lanjut rapat bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani. (ANT/KN)
JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI soal hasil sidang pelanggaran kode etik terhadap Ahmad Sahroni hingga Surya Utama alias Uya Kuya.
Menurut dia, Pimpinan DPR RI menghormati putusan MKD DPR RI tersebut. Adapun MKD menyatakan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio melanggar kode etik, sedangkan Adies Kadie dan Uya Kuya tak melanggar kode etik.
“Akan kita tindak lanjuti apa yang menjadi keputusan tersebut,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Dia mengatakan bahwa Pimpinan DPR RI akan terlebih dahulu mengkaji putusan tersebut karena pada hari ini belum ada agenda rapat Pimpinan DPR RI. Dia pun akan membicarakan putusan itu bersama Pimpinan DPR RI yang lain.
Sebelumnya pada Rabu (5/11), MKD DPR RI menjatuhkan putusan terhadap lima Anggota DPR RI yang sebelumnya dinonaktifkan oleh partainya masing-masing karena menuai sorotan publik terkait dengan adanya aksi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.
MKD memutuskan bahwa Adies Kadir dan Uya Kuya tidak melanggar kode etik dan diaktifkan kembali menjadi Anggota DPR RI.
Sedangkan Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio, diputuskan melanggar kode etik dan dihukum untuk tetap nonaktif dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Sahroni dihukum nonaktif selama enam bulan, Eko Patrio selama empat bulan, dan Nafa Urbach selama tiga bulan.
MKD menyatakan bahwa putusan itu merupakan hasil musyawarah dari para anggota dan pimpinan MKD. Putusan itu pun bersifat final dan mengikat yang tidak bisa diganggu gugat. (ANT/KN)
JAKARTA – Dua akademisi memandang mantan Presiden Soeharto layak diberi gelar pahlawan nasional karena dianggap sebagai sosok yang berjasa besar bagi Indonesia.
“Kalau kami melihat dari segi objektifnya, Bapak Soeharto memimpin selama puluhan tahun, sehingga kita juga harus melihat apa yang sudah dibangun oleh beliau. Jadi, berhak juga beliau untuk diberikan gelar tersebut,” ujar akademisi atau dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra (Undwi) Bali Ni Made Adi Novayanti dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Walaupun saat ini terdapat pro dan kontra mengenai usulan pemberian gelar tersebut, Novayanti kembali mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh melupakan sejarah mengenai jasa Soeharto kepada bangsa.
Selain itu, dia mengingatkan kepada media agar dapat mencegah potensi terjadinya konflik dalam memberitakan usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Senada dengan Novayanti, akademisi sekaligus dosen Manajemen Universitas Udayana Bali I Gede Nandya Oktora mengingatkan bangsa yang besar tidak boleh melupakan jasa para pemimpin terdahulu, termasuk Soeharto yang disebut sebagai bapak pembangunan nasional.
“Yang jelas, kita tidak boleh melupakan sejarah dan jasa beliau,” ujar Nandya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/11).
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
“Dengan penuh harapan lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar, kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,” ujar Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11).
Pada 5 November 2025, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan telah memberikan 49 nama calon pahlawan nasional, termasuk Soeharto, kepada Presiden Prabowo. (ANT/KN)
TARAKAN – Gempa bumi dangkal dengan magnitudo 2,8 mengguncang Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), pada Jumat (7/11/2025) pukul 06.28 WITA.
Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki parameter dengan magnitudo 2,8. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 3.3° LU dan 117.73° BT , atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 15 kilometer tenggara Tarakan pada kedalaman 5 kilometer.
Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi tektonik yang terjadi merupakan jenis gempa bumi kedalaman dangkal akibat aktivitas Sesar Tarakan.
Berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di Kota Tarakan dengan intensitas II-III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa seakan-akan ada truk berlalu). Hingga saat ini tidak terdapat laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan.
Gempa bumi ini merupakan susulan gempa bumi utama dengan kekuatan magnitudo 4,8 di Tarakan pada Rabu (5/11) pukul 18.37 WITA.
Hingga Jumat pukul 07.45 WITA, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya tujuh kejadian gempa bumi susulan.
Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Masyarakat agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi serta memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa bumi, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa bumi yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah.
“Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,” katanya. (ANT/KN)
